OPERASIONALISASI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN Badan Layanan UmumPusat Pembiayaan Perumahan

KEBIJAKAN OPERASIONAL Badan Layanan UmumPusat Pembiayaan Perumahan

I. Gambaran Umum BLU PPP Dasar Penetapan PPP menjadi PK-BLU Ditetapkan berdasarkan keputusan Menkeu Nomor 290/KMK.05/2010 sebagai Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada tanggal 15 Juli 2010. Sumber : 290/KMK.05/2010 1

Tugas Pokok Tugas pokok BLU-PPP dalam rangka pelaksanaan kebijakan Fasilitas Likuiditas adalah menggalang, mengelola dan menyalurkan dana pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan meningkatkan akses kepada sumber pembiayaan. Sumber : Rencana Strategi Bisnis BLU – PPP 2010 - 2014 2

Lingkup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak (KPR Sejahtera Tapak) Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Susun (KPR Sejahtera Susun) Kredit Konstruksi (KK) Rumah Sejahtera: KK Rumah Sejahtera Tapak KK Rumah Sejahtera Murah Tapak Sumber : Rencana Strategi Bisnis BLU – PPP 2010 - 2014 3

Rantai Pasokan (Supply Chain) Rumah Umum BLU - PPP DEMAND SUPPLY KK FUNDING SMF Database Masyarakat Berpenghasilan Tetap Secondary Mortgage Facility Pemda Pemasok Developer Bank Bahan Bangunan Pembangunan perumahan Pembiayaan KPR terjangkau Pembiayaan Sekunder Target Pasar Lahan Ketersediaan lahan dengan lokasi baik dan harga masuk plafon Ketersediaan infrastruktur Perijinan yang sulit dan mahal Ketersediaan bahan bangunan alternatif yang terjangkau dan berkualitas Margin pengembang terbatas Beban pajak berganda Biaya perijinan yang mirip dengan rumah kelas menengah atas Mayoritas bank fokus pada KPR kelas menengah atas Penghasilan calon pembeli yang terbatas baik untuk cicilan maupun Uang Muka Dana perbankan umumnya berjangka pendek sehingga rentan terhadap fluktuasi Pasar modal menyediakan peluang untuk penyedian dana jangka panjang Pasar captive yang besar dengan penghasilan tetap Sumber : Analisa tim 4

Hubungan antar Lembaga BLU PPP NASABAH/ MASYARAKAT Pemerintahan Daerah/ Asuransi Pemerintahan Daerah/ Asuransi MITRA STRATEGIS MITRA STRATEGIS BANK PELAKSANA PENGEMBANG MITRA STRATEGIS Sumber : Analisa tim 5

Pengembangan Program BLU-PPP Kerjasama Strategis BLU-PPP dengan Mitra Strategis ASURANSI Penyediaan pasar melalui database peserta asuransi. Pemasaran dan sosialisai bersama Penyediaan dana jangka panjang untuk bank pelaksana. Asuransi Kredit Pemilikan Rumah. BANK DEVELOPER Pelaksana program FLPP Mitra penyalur KPR terjangkau Menyediakan dana porsi bank untuk penyaluran KPR Mitra penyedia dan pembangun proyek perumahan Memastikan terpenuhinya supply BLU – PPP PEMASOK SEKURITAS Penyedia bahan bangunan untuk proyek perumahan. Memastikan supply perumahan terpenuhi Penyedia dan persiapan pembiayaan sekunder Penyedia dana jangka panjang melalui pembiayan sekunder PEMERINTAH DAERAH Penyediaan lahan untuk pembangunan proyek perumahan Penyedia dana jangka panjang untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) Inisiator land bank Sumber : Analisa tim 6

II Syarat dan Ketentuan Debitur/Nasabah Syarat Debitur/Nasabah: Masyarakat Berpenghasilan Tetap dengan gaji Pokok Paling Banyak : Rumah Sejahtera Tapak ≤ Rp. 2.500.000,- Rumah Susun ≤ Rp. 4.500.000,- Belum Pernah Memiliki Rumah Belum Pernah Menerima Subsidi Perumahan Mempunyai NPWP dan SPT Sumber : Permenpera No. 15 Th. 2010 7

Ketentuan Debitur/Nasabah: Calon Debitur/Nasabah dapat Mengajukan KPR Sejahtera Tapak ke Bank Pelaksana secara Langsung atau Kolektif Melengkapi Dokumen Persyaratan Telah Melakukan Perjanjian Jual Beli dengan Pengembang, dibuktikan dengan Akte Jual Beli (AJB) atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) Calon Debitur/Nasabah yang Lolos Verifikasi Bertanggung Jawab atas Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Verifikasi. Sumber : Permenpera No. 15 Th. 2010 8

Cara Mendapatkan Program KPR FLPP 9

Program Bantuan Uang Muka No INSTANSI BUM BUNGA Tenor 1 BAPERTARUM PNS (Permenpera No. 12 Tahun 2011) - GOL I 13.800.000 6% Selama masa Kredit - GOL II 13.500.000 - GOL III 13.200.000 2 PT. JAMSOSTEK Persero (PER/17/022011) Anggota Aktif Jamsostek 20.000.000 10 Tahun atau 15 Tahun 3 Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) SKEP/44/YKPP/IV/2011 Anggota/Pensiunan TNI/Polri 14.000.000 Cicilan : 1/3 Gaji 15 Tahun 10

Angsuran FLPP dan bantuan uang muka BAPERTARUM PNS No Nilai KPR Paling Banyak + UM Angsuran Total Angsuran Tahun FLPP UM 1-15 1 50.000.000   Gol I 13.800.000 491.300 118.500 609.800 Gol II 13.500.000 115.900 607.200 Gol III 13.200.000 113.300 604.600 2 60.000.000 593.100 711.600 709.000 706.400 3 70.000.000 696.100 814.600 812.000 809.400 4 80.000.000 802.800 921.300 918.700 916.100 11

Angsuran FLPP dan bantuan uang muka JAMSOSTEK Tenor 10 Tahun Nilai KPR Paling Banyak + UM Angsuran Total Angsuran Tahun FLPP UM 1-10 11-15 1 50.000.000   20.000.000 491.300 226.500 717.800 2 60.000.000 593.100 819.600 3 70.000.000 696.100 922.600 4 80.000.000 802.800 1.029.300 12

Perubahan BUM JAMSOSTEK 10 TAHUN Anggota Jamsostek 15 TAHUN Dalam proses pembahasan oleh PT Jamsostek 13

Angsuran FLPP dan bantuan uang muka JAMSOSTEK Tenor 15 Tahun Nilai KPR Paling Banyak + UM Angsuran Total Angsuran Tahun FLPP UM 1-15 1 50.000.000   20.000.000 491.300 171.700 663.000 2 60.000.000 593.100 764.800 3 70.000.000 696.100 867.800 4 80.000.000 802.800 974.500 14

Bantuan Uang Muka YKPP BUM YKPP A. Anggota Aktif TNI/Polri B. Pensiunan TNI/Polri Ketentuan: BUM KPR yang diterbitkan kepada anggota aktif bersifat bantuan pinjaman tanpa bunga yang diperhitungkan dengan santunan Asabri yang diterima pada saat pensiunan Besarnya BUM KPR sebesar Rp 14 juta, termasuk biaya proses Ketentuan: BUM KPR yang diberikan kepada anggota pensiunan bersifat bantuan Besarnya BUM KPR besarnya Rp. 20 juta, termasuk pengembalian santunan Asabri yang telah diterima setinggi tingginya Rp 6 juta, termasuk biaya proses Bagi pensiunan meninggal dunia maka YKPP akan melanjutkan angsuran KPR kepada Bank sebagai pemberi kredit Syarat: Masa kerja min. 1 tahun Belum memiliki rumah pribadi Tidak sedang terikat hutang baik Sanggup dipotong gajinya melalui Pemegang Kas (Pekas) atau Juru Bayar Kesatuan masing masing Syarat: Batas usia disesuaikan dengan ketentuan pemberi kredit Belum memiliki rumah Tidak sedang terikat hutang baik Sanggup membayar angsuran bulanan secara tertib dan berkesinambungan Memindahkan pembayaran pensiunan ke Bank pemberi kredit Mengembalikan santunan Asabri yang telah diterima maks. Rp. 6 juta. 15

Kontrak Kerja BLU-PPP KEMENPERA No NAMA PROGRAM JUMLAH Unit Rp. PROGRAM KPR FLPP BLU KEMENPERA 1 Rumah Sejahtera Tapak 154.925 2 Rumah Sejahtera Susun 1.000 3 Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera 5.000 T O T A L 160.925 16

Bank Pelaksana Yang Sudah PKO dengan BLU PPP No Nama Bank B A N K U M U M BANK PEMBANGUNAN DAERAH 1 BTN BPD Kaltim 2 BTN Syariah BPD DIY 3 Bukopin BPD Jabar Banten 4 BNI BPD NTT 5 BRI Syariah BPD Riau Kepri 6 BPD Riau Kepri Syariah 7 BPD Sumsel Babel 8 BPD Sumut 9 BPD Sumut Syariah 10 BPD Papua 11 BPD Jateng 17

Realisasi FLPP Periode 2011 (s/d Tgl. 7 NoPEMBER 2011) 18

DKI Jakarta FLPP: 824 Rp. : 25.482.341.762 Backlog : 365.827 Banda Aceh FLPP : 14, Rp. : 568.058.600 Backlog : 155.308 Riau Unit: 3.307 Rp. : 109.551.489.061 Backlog: 168.745 Bangka Belitung FLPP: 66 Rp. : 1.954.152.375 Backlog : 25.067 Kalimantan Selatan FLPP: 4.056 Rp.130.962.099.460 Backlog: 130.167 Sulawesi Tengah FLPP: 538 Rp. 16.108.799.590 Backlog: 72.432 Maluku Utara FLPP : 16 Rp. : 536.173.680 Backlog: 25.954 Kalimantan Barat FLPP: 1.751 Rp. : 58.039.061.838 Backlog: 97.562 Kalimantan Timur FLPP: 293 Rp. 9.646.610.025 Backlog: 111.757 Gorontalo FLPP : 193 Rp. : 5.910.429.700 Backlog: 31.112 Jambi FLPP : 1.855 Rp. : 58.152.124.330 Backlog : 113.574 Sumatera Utara FLPP : 2.737 Rp. : 94127.591.281 Backlog: 578.555 Sulawesi Utara FLPP: 538 Rp. 16.108.799.590 Backlog: 72.432 Kep. Riau FLPP : 2.135 Rp. : 75.982.123.663 Backlog: 57.748 Kalimantan Tengah FLPP: 759 Rp. : 25.431.686.540 Backlog: 75.211 Sulawesi Selatan FLPP: 2.017 Rp. 72.161.945.730 Backlog: 205.897 Maluku FLPP : 5 Unit, Rp. : 161.162.000 Backlog : 25.954 Sumatera Barat FLPP : 842 , Rp. : 27.556.014.300 Backlog : 255.377 Bengkulu FLPP: 1.855, Rp. : 58.152.124.330 Backlog : 42.752 Sumatera Selatan FLPP : 2.892 Rp. : 89.219.085.545 Backlog : 209.721 Papua FLPP : 267 Rp. : 8.117.055.610 Backlog: 22.867 Lampung FLPP : 824 Rp. : 25.482.341.762 Backlog : 197.507 DKI Jakarta FLPP: 824 Rp. : 25.482.341.762 Backlog : 365.827 Nusa Tenggara Timur FLPP : 136, Rp. : 4.484.926.200 Backlog: 97.308 DI Yogyakarta FLPP : 447 Rp. : 12.376.736.121 Backlog : 73.227 Bali FLPP : 351 Rp. : 12.095.612.000 Backlog : 81.676 Sulawesi Tenggara FLPP: 841 Rp. 28.828.728.350 Backlog: 49.938 Banten FLPP : 9.122 Rp. 285.132.186.400 Backlog : 203.187 Jawa Tengah FLPP: 5.410 Rp. : 179.781.779.101 Backlog : 365.827 Jawa Timur FLPP : 5.410 Rp. : 179.781.779.101 Backlog : 1.090.588 Nusa Tenggara Barat FLPP : 548 Rp. : 20.434.944.548 Backlog: 134.118

Terima kasih atas perhatiannya Badan Layanan UmumPusat Pembiayaan Perumahan Jl. Patiunus No. 75 Kebayoran Baru. Jakarta 10130, Telp. 021 7220050, Fax. 021 72801507 www.bluppp.com Email: pemasaranblu@yahoo.co.id