SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
Advertisements

Teori Graf.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
Pusat Litbang Permukiman – Dep. Pekerjaan Umum
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
PERAN MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL
KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK.
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
Kebijakan Pemerintah dalam Sektor Ketenagalistrikan (berdasarkan UU No
Baseline Sektor Energi
Outline dan Penawaran JV/JO

LATIHAN SOAL-SOAL 1. Himpunan 2. Aritmatika Sosial 3. Persamaan GL.
CV BONELAYANA JAYA.
1 Diagram berikut menyatakan jenis ekstrakurikuler di suatu SMK yang diikuti oleh 400 siswa. Persentase siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler.
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Bab 11A Nonparametrik: Data Frekuensi Bab 11A.
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Latihan Soal Persamaan Linier Dua Variabel.
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
Statistika Deskriptif
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA BULAN MARET 2009 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Tahun 2009.
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
DISTRIBUSI FREKUENSI oleh Ratu Ilma Indra Putri. DEFINISI Pengelompokkan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas- kelas data dan dikaitkan dengan.
Rabu 23 Maret 2011Matematika Teknik 2 Pu Barisan Barisan Tak Hingga Kekonvergenan barisan tak hingga Sifat – sifat barisan Barisan Monoton.
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
Soal Latihan.
Nonparametrik: Data Peringkat 2
PERKEMBANGAN KELULUSAN SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK KOTA SEMARANG DUA TAHUN TERAKHIR T.P DAN 2013.
Pengujian Hipotesis Parametrik 2
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
Nonparametrik: Data Peringkat 2
Sekilas Tentang Tariff Adjustment pada Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 12 Januari 2015.
LAPORAN KEUANGAN Catur Iswahyudi Manajemen Informatika (D3)
Graf.
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
USAHA DAN ENERGI ENTER Klik ENTER untuk mulai...
Statistika Deskriptif: Statistik Sampel
REFRESHING STATISTIK PERTAMBANGAN BESAR
DALAM RANGKA PERINGATAN 50 TAHUN GERAKAN PRAMUKA
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
JUMLAH DATA PENGHULU DAN KUA
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Andri Wijanarko,SE,ME Teori Konsumsi Andri Wijanarko,SE,ME
DIMENSI PEMBANGUNAN: KEDAULATAN ENERGI
PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ENERGY RESOURCES AND POLICY
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Pengelolaan Kekayaan Alam dan Energi, Sumbangan Islam Untuk Indonesia
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Problematika dan permasalahan krisis listrik Sumut dan tanggung jawab Pemerintah Medan, November 2013 Presented by: Abdullah Rasyid – Stafsus Menko Perekonomian.
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
PUSAT –PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA OLEH ARUM NUR LAILI SMA MUHAMMADIYAH 2 KERTOSONO 3.1. Memahami konsep wilayah dan pewilayahan.
Transcript presentasi:

SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA DALAM RPJM TAHUN 2010 – 2014 SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Makasar , 16 November 2009

DAFTAR ISI PERAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL POTENSI ENERGI DAN MINERAL NASIONAL KEBIJAKAN ENERGI DAN MINERAL RENCANA KE DEPAN STRATEGI

I. PERAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERAN DAN KINERJA SEKTOR ESDM Energi & Bahan Baku Domestik Neraca Perdagangan Pembangunan Daerah Investasi Sumber Penerimaan Negara Pembangunan Nasional Perekonomian Indonesia Subsidi Fiskal Moneter Sektor Riil Energi & Bahan Baku Domestik Efek Berantai/ Ketenaga- kerjaan Faktor Dominan IHSG

KONTRIBUSI SEKTOR ESDM TERHADAP PENERIMAAN NASIONAL Miliar Rp. Penerimaan negara Pertambangan Umum tahun 2004-2008, naik rata-rata 51 % per tahun. Sejak tahun 2005 telah dibentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Negara bekerjasama dengan BPKP yaitu untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan, sehingga penerimaan negara akan meningkat. Ke-depan kegiatan untuk mendorong peningkatan penerimaan negara dari sub-sektor pertambangan umum terus ditingkatkan, diantaranya: Mendorong inventarisasi Kuasa Pertambangan yang diterbitkan Pemerintah Daerah Menerapkan harga patokan batubara pada penjualan batubara di Indonesaia Audit pemenuhan kewajiban PNBP bersama Tim Optimalisasi Penerimaan Negara, bekerjasama dengan BPKP Optimalisasi engawasan produksi dan penjualan batubara. Catatan:Diolah dari laporan BPS dan Bank Indonesia (Triliun) 2008

KONTRIBUSI SEKTOR ESDM DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DANA BAGI HASIL LISTRIK PEDESAAN BIMBINGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMUR TUA KEAGAMAAN KESEHATAN PENDIDIKAN KEGIATAN ESDM Kegiatan CD pada subsektor pertambangan, telah menjadi tradisi yang wajib dilakukan, khususnya oleh perusahaan pertambangan KK, PKP2B dan BUMN Pertambangan. Hal ini lebih ditekankan lagi oleh amanat UU No 4 tahun 20009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di dalam sejumlah pasal-pasalnya, seperti psal 3e, pasal 6e, 7i, 39, dsb. Kegiatan CD pada subsektor pertambangan meliputi: Program CD antara lain: Hubungan komunitas yang meliputi : Bidang Keagamaan, Bidang sosial budaya, Bidang olahraga dan kepemudaan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi : Bidang pendidikan, Bidang kesehatan, Bidang ekonomi, Bidang pertanian, Bidang peternakan perikanan Pengembangan Infrastruktur yang meliputi : Sarana pendidikan, Sarana kesehatan, Sarana pertanian, Sarana pemberdayaan ekonomi COMDEV/CSR 615 918 1.149 1.734 2.166 6

(Rasio Elektrifikasi) KONDISI SAAT INI (Rasio Elektrifikasi) NAD 76,98% Category : > 60 % 41 - 60 % 20 - 40 % Sumut 69,68% Kaltim 68,56% Kalteng 45,22% Gorontalo 49,79% Riau + Kepri 55,84% Sulut 66,87% Kalbar 45,83% Malut 49,44% Sumbar 69,37% Sumsel 50,30% Sulbar N.A Sulteng 48,30% Babel 72,88% Jambi 51,41% Sulsel 55,20% Jakarta 100% Sultra 38,09% Bengkulu 51,46% Kalsel 72,29% Maluku 54,51% Bali 74,98% Lampung 48,82% Banten 63,90% Jabar 67,40% Jateng 71,24% Jatim 71,55% NTB 32.51% NTT 24.55% Papua + Irjabar 32, 35% Jogya 84,48% 7

PROGRAM LISTRIK PERDESAAN 2008 ( Sumber Pembiayaan APBN) Pemerintah melakukan program pengembangan listrik perdesaan di seluruh propinsi Indonesia Sumber pendanaan listrik perdesaan tersebut berasal dari APBN Program listrik perdesaan, menggunakan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti mini/mikrohydro, matahari dan angin.

PEMBANGUNAN LISTRIK PERDESAAN (LISDES) No Jenis Pembangkit Satuan 2005 2006 2007 2008 1  PLTMH kW 314 714 269 1.909 2  PLTS kWp 1.690 1.550 2.029 1.864 3  PLTS Terpusat - 102 240 4  PLTB 80 160 735 202 5 Gardu Distribusi Unit/kVA 828/23.025 1.093/ 141.515 938/ 46.607 921/ 44.895 6 Jaringan Tegangan Menengah kms 1.150 1.279 1.306 7 Jaringan Tegangan Rendah 1.470 1.640 1.475 1.323 9

DME Berbasis Energi non BBN DESA MANDIRI ENERGI (KUMULATIF) Program 2007 2008 Berbasis Energi Setempat Non BBN (Unit) 103 286 Berbasis BBN (Unit) 127 138 TOTAL 230 424 DME Berbasis Energi non BBN Berbasis Mikro Hydro Berbasis Tenaga Angin Berbasis Tenaga Surya Berbasis Biogas Berbasis Biomassa DME Berbasis BBN Berbasis jarak pagar Berbasis kelapa Berbasis sawit Berbasis singkong Berbasis tebu

PENGGERAK UTAMA PEMBANGUNAN (EFEK BERANTAI) PRO POOR JOB GROWTH Pembangunan daerah Pembukaan lapangan kerja Meningkatkan nilai tambah Community Development Meningkatkan kegiatan ekonomi SEKTOR ESDM Kegiatan pertambangan yang banyak dilakukan di wilayah yang jauh dari keramaian (penduduk), dapat menjadi pendorong atau prime-mover terhadap tumbuhnya suatu wilayah atau subsektor lainnya, seperti: pendidikan, kesehatan, pertanian, dll. Terpenting adalah bahwa di dalam proses ini terus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah seperti di dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah, agar terjadi sinergi kegiatan yang dilaksanakan oleh pertambangan dengan rencana pemerintah dan sektor lainnya. BACKWARD LINKAGE INDUSTRI ESDM FORWARD LINKAGE contoh: industri material & industri peralatan di Batam contoh: pabrik pupuk, petrokimia, dll

PRODUKSI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI TAHUN 2008

II. POTENSI ENERGI DAN MINERAL

CADANGAN MINYAK BUMI INDONESIA (2008) 113.34 852.48 596.81 414.03 765.75 60.83 913.09 PAPUA CADANGAN MINYAK BUMI (MMSTB) NATUNA MALUKU TERBUKTI = 3,747.50 MMSTB POTENSIAL = 4,471.72 MMSTB TOTAL = 8,219.22 MMSTB 136.71 58.02 144.42 NAD SUMATERA UTARA SUMATERA TENGAH SUMATERA SELATAN JAWA TIMUR JAWA BARAT SULAWESI KALIMANTAN 4,163.75 14 14

CEKUNGAN MIGAS INDONESIA -10 100 105 110 115 120 125 130 135 140 5 -5 5 6 21 8 5 10 4 17 14 5 3 Dalam rangka meningkatkan produksi, saat ini dilakukan eksplorasi di 107 wilayah kerja migas. Dari jumlah tersebut dilaporkan 19 lokasi temuan yang sedang dievaluasi potensi cadangan migasnya. Diharapkan dalam waktu dekat akan ada tambahan temuan lagi. Penambahan produksi dari lapangan baru ini, di samping untuk mengkompensasi penurunan alamiah produksinya, juga untuk menambah produksi. 18 3 Wilayah eksplorasi (119)  20 dilaporkan menemukan cadangan migas Cekungan telah dibor, belum ditemukan hidrokarbon (14) Cekungan sudah berporduksi (16) Cekungan telah ditemukan hidrokarbon, belum berproduksi (8) Cekungan belum dieksplorasi (22) 15 15

CADANGAN GAS BUMI DAN CBM INDONESIA (2008) 1.27 3.18 8.15 4.16 52.59 24.96 24.21 NATUNA 5.72 NORTH SUMATRA 13.65 28.00 CENTRAL SUMATRA ACEH (NAD) SOUTH SUMATRA WEST JAVA 5.08 EAST JAVA EAST BORNEO CELEBES MOLUCCAS PAPUA (Advance Resources Interational, Inc., 2003 processed) CADANGAN GAS (TSCF) CBM RESOURCES (TCF) TERBUKTI = 112.47 TSCF POTENSIAL = 57.60 TSCF TOTAL = 170.07 TSCF TOTAL = 453,3 TSCF

CEKUNGAN BATUBARA DAN CBM INDONESIA OMBILIN BASIN CENTRAL SUMATRA BASIN (52.50 TCF) OMBILIN BASIN (0.50 TCF) SOUTH SUMATRA BASIN (183.00 TCF) BENGKULU BASIN (3.60 TCF) JATIBARANG BASIN (0.80 TCF) PASIR AND ASEM ASEM BASINS (3.00 TCF) BARITO BASIN (101.60 TCF) SOUTHWEST SULAWESI BASIN (2.00 TCF) KUTEI BASIN (80.40 TCF) NORTH TARAKAN BASIN (17.50 TCF) BERAU BASIN (8.40 TCF) Indragiri Hulu Kutai Sangatta I Bentian Besar Sekayu Barito Banjar II Barito Banjar I 54 perusahaan telah mengajukan permohonan Wilayah Kerja CBM melalui Penawaran Langsung di daerah Sumatera dan Kalimantan : 2 perusahaan telah selesai melakukan joint evaluation,  3 perusahaan sedang  melakukan joint evaluation, 1 perusahaan sedang melakukan joint study, 3 perusahaan telah menandatangani kontrak kerja sama 45 lainnya masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi. 3 perusahaan yang telah menandatangani kontrak, sebagai berikut: 1 blok yaitu Blok Sekayu (Medco, Ephindo, dan McLaren) ditandatangani tanggal 27 Mei 2008 2 blok yaitu Blok Indragiri Hulu (PT. Samantaka Mineral Prima) dan Blok Bentian Besar (PT. Ridlatama Mining Utama) ditandatangani Tanggal 26 Juni 2008, Untuk penyempurnaan dan optimalisasi penerimaan negara, saat ini sedang dilakukan revisi Permen ESDM Nomor 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara. Total sumber daya = 453.30 TCF Total cekungan CBM = 11 = 7 Wilayah Kerja CBM yang telah ditandatangani, 2008 (Advance Resources Interational, Inc., 2003) 17

POTENSI DAN INFRASTRUKTUR BATUBARA (2008) Grissik Palembang Semarang Pacific Ocean AUSTRALIA Indian Ocean Bangkok Phnom Penh Ban Mabtapud Ho Chi Minh City CAMBODIA VIETNAM THAILAND LAOS Khanon Songkhla Erawan Bangkot Lawit Jerneh WEST MALAYSIA Penang Kerteh Kuala Lumpur Manila Philipines South China Sea Natuna Alpha Kota Kinibalu BRUNEI Bandara Seri Begawan Bintulu EAST Kuching Banda Aceh Lhokseumawe Medan Duri Padang S U M A T R A Jambi Bintan SINGAPORE Samarinda Balikpapan Bontang KALIMANTAN Banjarmasin Manado SULAWESI Ujung Pandang BURU SERAM Ternate HALMAHERA Sorong IRIAN JAYA Jakarta J A V A Surabaya Bangkalan BALI SUMBAWA Pagerungan LOMBOK FLORES SUMBA TIMOR I N D O N E S I A Duyong West Natuna Port Dickson Port Klang Mogpu Dumai Batam Guntong MADURA TOTALCAPACITY 24,000 MW Jayapura Merauke Sumber daya: 104,76 miliar ton Kapasitas maksimum terminal (DWT) Tarakan 7.500 Muara Pantai 150.000 Tanjung Redep 5.000 Tanjung Bara 210.000 Tanjung Meranggas 90.000 Muara Berau 8.000 B el o r o 8.000 Loa Tebu 8.000 Balikpapan 65.000 Tanah Merah 60.000 51.92 52.44 0.002 0.15 Apar Bay 6.000 Tanjung Pemancingan 8.000 North Pulau Laut 150.000 Tanjung Peutang 8.000 IBT 200.000 Sembilang 7.500 Air Tawar* 7.500 Muara Satui 7.500 S a t u i* 5.000 Kelanis* 10.000 Jorong 7.000 Taboneo 15.000 0.23 0.014 Tarahan 40.000 Pulau Baai 40.000 Kertapati 7.000 Teluk Bayur 35.000 18

19

WILAYAH PENGEMBANGAN PANAS BUMI (2008) SEULAWAH AGAM 160 MW SIBAYAK 12 MW SARULA 330 MW Tahap Pengembangan : 1.537,5 MW Tahap Produksi : 1.052 MW JABOI 50 MW Akan Ditenderkan : 680 MW JAILOLO 75 MW LUMUTBALAI (UNOCAL) LUMUT BALAI 110 MW DIENG 60 MW KARAHA 400 MW Berdasarkan peta potensi panas bumi yang dirilis Badan Geologi ESDM Tahun 2008, potensi panas bumi Indonesia sebesar 27.710 MW Kapasitas terpasang saat ini (s.d Agustus 2009) adalah sebesar 1.179 MW LAHENDONG I - II 40 MW T.PERAHU 100 MW KAMOJANG 200 MW BEDUGUL 175 MW ULUMBU 10 MW TAMPOMAS 50 MW UNGARAN 50 MW SOKORIA 30 MW ULUBELU 110 MW NGEBEL 120 MW CISOLOK 45 MW SALAK 375 MW PATUHA 400 MW WAY. WINDU I 110 MW DARAJAT 255 MW MATALOKO 2.5 MW Total Potensi: 27.670 MW Total Kapasitas : 1.052 MW

CADANGAN DAN PRODUKSI ENERGI INDONESIA (2008) No ENERGI FOSIL SUMBER DAYA (SD) CADANGAN (CAD) RASIO SD/CAD (%) PRODUKSI (PROD) RASIO CAD/PROD (TAHUN)*) 1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 4/6 Minyak Bumi (miliar barel) 56,6 8,2 **) 14 0,357 23 Gas Bumi (TSCF) 334,5 170 51 2,9 59 Batubara (miliar ton) 104,8 18.8 18 0,229 82 Coal Bed Methane/CBM (TSCF) 453 - *) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru **) Termasuk Blok Cepu NO ENERGI NON FOSIL SUMBER DAYA (SD) KAPASITAS TERPASANG (KT) RASIO KT/SD (%) 1 2 3 4 5 = 4/3 Tenaga Air 75.670 MW (e.q. 845 juta SBM) 4.200 MW 5,55 Panas Bumi 27.670 MW (e.q. 220 juta SBM) 1.052 MW 3,8 Mini/Micro Hydro 500 MW 86,1 MW 17,22 Biomass 49.810 MW 445 MW 0,89 5 Tenaga Surya 4,80 kWh/m2/hari 12,1 MW - 6 Tenaga Angin 9.290 MW 1,1 MW 0,012 7 Uranium 3.000 MW (e.q. 24,112 ton) untuk 11 tahun*) 30 MW 1,00 *) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat Koreksi: Cadangan batubara seharusnya 20,98 miliar ton Sumberdaya panas bumi seharusnya 27.710 Mw - Kapasitas terpasang saat ini (s.d Agustus 2009) adalah sebesar 1.179 MW Perkembangan yang terjadi ini tentu harus kita sikapi dengan bijak dan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional jangka panjang. Sebagaimana kita ketahui, bahwa ke depan kita akan menghadapi beberapa persoalan yang menjadi tantangan dalam pengembangan sumber daya energi dan mineral di indonesia, antara lain keterdapatan sumber daya mineral dan energi semakin sulit karena keberadaannya di daerah remote atau frontier, kemungkinan penambangan kembali tailing hasil penambangan lama yang masih memiliki nilai ekonomis, kewajiban untuk melakukan pengolahan di dalam negeri, adanya persyaratan lingkungan hidup yang semakin ketat yang salah satu diantaranya dipengaruhi oleh faktor pemanasan global dan berkembangnya subsitusi mineral yang hal ini tentu memerlukan dukungan teknologi dan penelitian. Disadari bahwa untuk mewujudkan keinginan tersebut tersebut tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan dengan baik termasuk dukungan para peneliti yang berkualitas, tetapi saya yakin kita mampu melaksanakannya. 21 21

CADANGAN DAN PRODUKSI MINERAL INDONESIA (2008) NO MINERAL UNIT SUMBER DAYA (SD) CADANGAN (CAD) RATIO CAD/SD (%) PRODUKSI (PROD) RATIO CAD/PROD (TAHUN) (1) (2) (3) (4) (5) 6 = (5/4) (7) 8 = (5/6) 1 Timah (metal) Ton 622.402 462.402 74 62.430 8 2 Bijih Nikel 1.338.182.200 627.810.000 47 21.415.085 *) 29 3 Nikel – FeNi -  - 16.350 4 Nikel – Matte -  79.060 5 Tembaga (metal) 66.206.347 41.473.267 63 843.460 49 6 Emas (metal) 5.297 3.156 60 122.33 26 7 Perak (metal) 36.013 11.417 32 280.33 41 Bijih Besi (konsentrat) 47.169.416 9.557.846 20 89.644 107 9 Bauxite (metal) 207.931.993 23.999.901 12 5.504.000 10 Manganese (metal) 32.738.682 350.000 34.793 11 Intan Karat 539.800 93.565 17 5.761 16 Granit 57.509.419 13.320.417 23 1.800.000 Produksi logam berfluktuasi dan dipengaruhi oleh faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis misalnya adalah kandungan logam emas di dalam konsentrat yang ada, tahun 2008 produksi emas turun karena kandungan emas di dalam rata-rata konsentrat (PTFI) menurun. *) Bijih nikel ini berasal dari PT. Antam Tbk sebesar 7.105.330 ton dan 237.075 ton yang digunakan untuk memproduksi Nikel -FeNi serta dari PT INCO Tbk sebesar 14.072.680 ton yang digunakan untuk memproduksi Nikel in Matte. 22 22 22

III. KEBIJAKAN ENERGI DAN MINERAL

KEBIJAKAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Berdasarkan UU Energi No KEBIJAKAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Berdasarkan UU Energi No. 30 tahun 2007 & UU Minerba No. 4 tahun 2009) EKSPLORASI PRODUKSI SUPPLY SIDE POLICY JAMINAN PASOKAN KONSERVASI (OPTIMASI PRODUKSI) SHIFTING PARADIGM HARGA ENERGI SUBSIDI LANGSUNG KETAHANAN ENERGI DAN MINERAL eberapa tahun ke depan pertumbuhan konsumsi energi rata-rata Indonesia masih akan tetap tinggi. Beberapa tahun terakhir pertumbuhan konsumsi energi tersebut mencapai 6.8%, jauh lebih tinggi dari konsumsi energi dunia dan APEC yang hanya 2,6% per tahun. Tingginya laju konsumsi energi ini mengakibatkan berbagai masalah ketimpangan dan pengurasan sumberdaya energi fosil terutama minyak bumi yang jauh lebih cepat dibanding kecepatan untuk menemukan cadangan baru, sehingga diperkirakan dalam waktu yang tidak lama lagi cadangan energi fosil akan habis. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan di bidang energi yang pada intinya difokuskan pada dua pilar utama, yaitu : diversifikasi dan konservasi energi. Kedua pilar penting ini dijalankan secara simultan dan diupayakan secara terus menerus untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, menjamin keamanan pasokan energi di dalam negeri, meningkatkan kemandirian pemenuhan kebutuhan energi dan meningkatkan pelestarian lingkungan. Konservasi mineral merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dengan konservasi energi. Kita sebagai bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki potensi mineral yang cukup tinggi. Seperti kita ketahui, mineral adalah sumber daya yang tidak terbarukan, oleh sebab itu, penggunaannya harus dilakukan sehemat mungkin. Kita juga harus berhati-hati agar pemanfaatan dan pengolahan sumber daya mineral dapat dioptimalisasi, namun harus tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan. DIVERSIFIKASI DEMAND SIDE POLICY KESADARAN MASYARAKAT KONSERVASI (EFISIENSI)

BBM BERSUBSIDI (KEBIJAKAN DAN VOLUME) KEBIJAKAN SUBSIDI BBM 2009 VOLUME BBM BERSUBSIDI 2006 2009 (?) BBM Non-Subsidi BBM Subsidi BBM bersubsidi: 100.000 kL M. Tanah 60 40 20 Juta KL No JENIS BBM TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV (?) 1 M. Tanah S 2 Premium NS 3 M. Solar 4 M. Diesel 5 M. Bakar 6 Avtur 7 Avgas S = Subsidi NS = Non Subsidi PENURUNAN VOLUME BBM BERSUBSIDI 25

HARGA JUAL LISTRIK vs BPP TAHUN 2009 (Pelanggan Tegangan Rendah/TR) BPP TR : Rp 1.069/kWh 923 Keterangan: Harga Jual realisasi bulan Nopember 2008

PROGRAM DIVERSIFIKASI ENERGI Jenis Bahan Bakar Rumah Tangga Transportasi Industri Pembangkit Gas LPG √ – BBG Coal Briket batubara Coal gasification Coal liquefaction Biofuel Bio-ethanol Bio-diesel Bio-oil Panas Bumi Energi lainnya Biomass Air Solar cell Angin CBM Hydrogen / Fuel Cell Oil Shale Biogenic Gas

SASARAN BAURAN ENERGI PRIMER NASIONAL 2025 Tahun 2008 Tahun 2025 (Skenario Optimal) Tahun 2025 (Skenario BaU) warnaaa OPTIMALISASI PENGELOLAAN ENERGI

JALUR CEPAT PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI Setiap daerah mengembangkan BBN sesuai potensi Kawasan Khusus Pengembangan BBN Penciptaan lapangan kerja Pengurangan kemiskinan Energi JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG Desa Mandiri 29

IV. RENCANA KE DEPAN

RENCANA INVESTASI SEKTOR ESDM TAHUN 2010-2014

RENCANA INVESTASI INFRASTRUKTUR SEKTOR ESDM 2010 – 2014 Catatan: Pendanaan investasi dominan bersumber dari Swasta Investasi untuk pengembangan infrastruktur (tidak termasuk perbaikan) *) belum termasuk investasi pengembangan lapangan

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK Program 10.000 MW Tahap I (Perpres 71/2006) Pra kontrak : 438 MW (7 proyek) (pra kontrak: 34/2 proyek & digabung, ditunda, dibatalkan, diganti IPP: 404 MW/5 proyek) Pasca kontrak (tanda tangan EPC): 9.381 MW (33 proyek) Program 10.000 MW Tahap II (Perpres dalam penyelesaian) PLTP : 3.583 MW (Jawa-Bali: 1.525; Luar Jawa-Bali: 2.058) PLTA : 1.174 MW (Jawa-Bali: 1.000 MW; Luar Jawa-Bali: 174 MW) PLTU : 2000 MW (Jawa-Bali); 4.164 MW (Luar Jawa-Bali: 2.164 MW) PLTGU: 1.626 MW (Jawa-Bali: 1.200 MW; Luar Jawa-Bali: 426 MW) Program IPP Pra kontrak : 937 MW (6 proyek); Tender : 8.388 MW (30 proyek) Pasca kontrak : 5.896 MW (47 proyek); Beroperasi : 4.269 MW (19 proyek) Rencana pengembangan PLTP pada tahun 2009 s.d 2014 adalah sebesar 4.733 MW IPP Konstruksi : 2.248 MW (16 proyek) Pendanaan : 3.648 MW (31 proyek) Finalisasi PPA : 937 MW (6 proyek) Tender : 8.388 MW (30 proyek) Disamping untuk mengejar pertumbuhan kebutuhan listrik yang demikian pesat, langkah pemerintah tersebut juga untuk menekan biaya operasi PLN yang sangat dibebani biaya pembelian BBM yang pada saat itu mencapai lebih dari Rp 56 triliun per tahun atau 42% dari total biaya operasi PLN. Dengan struktur tarif listrik saat ini yang masih rendah mengakibatkan subsidi listrik yang besar, pemerintah berusaha mengurangi subsidi tersebut dengan mengurangi biaya pokok produksi yang tadinya menggunakan BBM digantikan non-BBM dalam program 10.000 MW. Diharapkan pada tahun 2011 pemakaian BBM hanya tinggal 2% dari total pemakaian energi untuk pembangkitan listrik. Walaupun batubara akan banyak digunakan, tetapi Pemerintah tetap memperhatikan dampak lingkungan dan kedepan pengembangan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan akan diintensifkan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006, PT. PLN (Persero) ditugaskan untuk melakukan pembangunan pembangkit listrik menggunakan batubara dengan kapasitas sebesar 10.000 MW dengan skema pembiayaan yang memungkinkan sesuai kondisi keuangan PLN dan difokuskan pemilihan lokasinya pada daerah-daerah yang konsumsi BBM-nya sangat signifikan, pertumbuhan permintaan listrik yang tinggi, proyek yang ada masih belum cukup untuk memenuhi permintaan listrik dan daerah krisis serta berpotensi krisis. Agar Program Percepatan 10.000 MW dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka bersamaan dengan pemberian penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, telah dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006. Sesuai peraturan tersebut, Tim Koordinasi mempunyai tugas antara lain mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pendanaan, pengadaan tanah, pembebasan dan kompensasi jalur transmisi, perizinan, percepatan persetujuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan ketersediaan batubara. Dengan tingkat pertumbuhan tenaga listrik yang tinggi tersebut dan memperhatikan reserve margin yang berkisar antara 30% - 40%, penambahan kapasitas pembangkit listrik baru, baik yang dibangun Pemerintah lewat APBN, PT. PLN (Persero) lewat APLN maupun melalui partisipasi badan usaha lain seperti antara lain BUMD, swasta dan koperasi dibuka seluas-luasnya agar tidak terjadi krisis penyediaan tenaga listrik yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. 33

PETA LOKASI PROYEK PERCEPATAN 10.000 MW TAHAP I TOTAL 9.537 MW PLTU NAD – Meulaboh (2 x 110 MW) PLTU SUMUT – Pangkalansusu (2 x 200 MW) KALIMANTAN 405 MW 4 LOKASI SULAWESI 220 MW 4 LOKASI MALUKU 46 MW 2 LOKASI PLTU SULUT – Amurang (2 x 25 MW) PLTU 1 RIAU – Bengkalis (2 x 10 MW) PLTU 1 KALBAR – Parit Baru (2 x 50 MW) PLTU KEP.RIAU – Tj. Balai Karimun (2 x 7 MW) PLTU MALUT – Tidore (2 x 8 MW) PLTU 2 RIAU – Selat Panjang (2 x 7 MW) PLTU 2 KALBAR – Bengkayan (2 x 27,5 MW) PLTU GORONTALO – Anggrek (2 x 25 MW) PAPUA 34 MW 2 LOKASI PLTU SUMBAR – Teluk Sirih (2 x 112 MW) PLTU 3 BANGKA – Bangka Baru (2 x 30 MW) PLTU 1 KALTENG – Pulang Pisau (2 x 60 MW) PLTU 1 KALSEL – Asam Asam (2 x 65 MW) PLTU 2 PAPUA – Jayapura (2 x 10 MW) SUMATERA 1225MW 9 LOKASI PLTU 4 BANGKA – Belitung (2 x 16,5 MW) PLTU SUTENG – Kendari (2 x 10 MW) PLTU MALUKU – Ambon (2 x 15 MW) PLTU LAMPUNG – Tj. Selaki (2 x 100 MW) PLTU 1 PAPUA – Timika (2 x 7 MW) PLTU 3 BANTEN – Lontar (3 x 315 MW) PLTU SUSEL – Barru (2 x 50 MW) NUSA TENGGARA 117 MW 4 LOKASI PLTU 1 JABAR – Indramayu (3 x 330 MW) PLTU 1 BANTEN – Suralaya (1 x 625 MW) PLTU 1 JATENG – Rembang (2 x 315 MW) PLTU 2 BANTEN – Labuhan (2 x 315 MW) PLTU 3 JATIM – Tj. Awar Awar (2 x 350 MW) PLTU 2 JABAR –Pelabuhan Ratu (2 x 350 MW) PLTU 2 JATIM – Paiton (1 x 660 MW) PLTU 2 JATENG – Cilacap Baru (1 x 660 MW) PLTU 1 NTB – Bima (2 x 10 MW) PLTU 1 JATIM – Pacitan (2 x 315 MW) PLTU 1 NTT – Ende (2 x 7 MW) JAWA 7490 MW 10 LOKASI PLTU 2 NTB – Lombok (2 x 25 MW) PLTU 2 NTT – Kupang (2 x 16,5 MW) 34

RENCANA PROYEK PERCEPATAN 10.000 MW TAHAP II TOTAL PLTA : 1.174 MW PLTP : 3.583 MW PLTU : 4.164 MW PLTGU : 1.626 MW TOTAL : 10. 547 MW SUMATERA PLTA : 174 MW PLTP : 1.825 MW PLTU : 1.014 MW PLTGU : 66 MW Subtotal : 3.079 MW KALIMANTAN PLTU : 706 MW PLTGU : 120 MW Subtotal : 826 MW SULAWESI PLTP : 125 MW PLTU : 198 MW PLTGU : 240 MW Subtotal : 563 MW PAPUA PLTU : 114 MW Subtotal : 114 MW JAWA PLTA : 1.000 MW PLTP : 1.525 MW PLTU : 2.000 MW PLTGU : 1.200 MW Subtotal : 5.725 MW MALUKU PLTP : 37 MW PLTU : 32 MW Subtotal : 69 MW NTB PLTP : 40 MW PLTU : 70 MW Subtotal : 110 MW NTT PLTP : 31 MW PLTU : 30 MW Subtotal : 61 MW 35

KONDISI/MASALAH DAN ALTERNATIF SOLUSI PROGRAM 10.000 MW TAHAP I DAN II No PROGRAM PRIORITAS STATUS UPAYA PEMECAHAN MASALAH INSTANSI TERKAIT 1. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW Tahap I Telah siap beroperasi : PLTU Jabar (Indramayu) PLTU Banten (Labuan) PLTU Jateng (Rembang) Beberapa proyek mengalami penundaan, dengan progres: Proses pembebasan lahan (10 proyek) Proses pinjam pakai lahan/izin pemanfaatan hutan lindung / pelepasan hak (3 proyek) Proses izin pelabuhan/ izin konstruksi (6 proyek) Menunggu persetujuan pencairan dana dari Menteri Keuangan China (1 proyek) Dalam tahap proses pinjaman (15 proyek) Belum ada kepastian pendanaan (11 proyek). Mempercepat pembebasan lahan untuk pembangkit dan transmisi serta mencari opsi sumber pendanaan lain Mempermudah proses perizinan pelabuhan Mempercepat proses izin pemanfaatan kawasan hutan Memperpanjang masa tugas Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Pemda BPN Dep. Kehutanan Dep. Keuangan Dep. Perhubungan 2. Fasilitas perpajakan, bea masuk, dan jaminan pemerintah untuk Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW Tahap II Diperlukan peraturan yang memberi keringan bagi investor Konsep Perpres tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, Gas, dan Energi Terbarukan, sudah disampaikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kantor Menko Bidang Perekonomian untuk dibahas lebih lanjut Akan dilakukan koordinasi untuk penyelesaian Rancangan Perpres tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, Gas, dan Energi Terbarukan, dengan mempertimbangkan perlu atau tidaknya fasilitasi perpajakan, bea masuk, dan jaminan pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretariat Negara.

PROYEK IPP TAHAP OPERASI PLTGU Palembang Timur 150 MW, COD: Sept 2004 PLTG Gn. Megang 2 x 40 MW, COD: Nop 2007 PLTP Sibayak 10 MW, COD: 2008 PLTU Embalut 2 x 25 MW, COD: Okt 2008 PLTM Mobuya 3 x 1 MW, COD: Akhir 2007 PLTU Tawaeli 2 x 13,5 MW, COD Nop 2007 PLTGU Sengkang 135 MW, COD Mar 1999 PLTD Pare Pare (Suppa) 6 x 10,37 MW, COD: Mei 1998 PLTG Sengkang (ekspansi 1) 1 x 60 MW, COD: Sept 2008 PLTP Dieng 1 x 60 MW, COD: Okt 2002 PLTU Cilacap 2 x 281 MW, COD: Peb 2007 PLTP Salak Unit 4, 5 & 6 3 x 55 MW, COD: Okt 1997 PLTP Darajat Unit 2 1 x 90 MW, COD: Peb 2000 PLTP Wayang Windu Unit 1 1 x 110 MW, COD: Juni 2000 PLTP Darajat Unit 3 1 x 90 MW, COD: Agus 2007 PLTP Kamojang 4 1 x 60 MW, COD: Jan 2008 PLTP Wayang Windu Unit 2 1 x 110 MW, COD: 2009 PLTU Paiton I – PEC 2 x 615 MW, COD: Juli 2000 PLTU Paiton II – JP 2 x 610 MW, COD: Nop 2000 Sumatera : 240 MW (3 IPP) Jamali & NTB/NTT : 3.697 MW (10 IPP) Kalimantan : 50 MW (1 IPP) Sulawesi & Indonesia Timur : 287 MW (5 IPP) TOTAL : 4. 269 MW (19 IPP)

PROYEK IPP TAHAP KONSTRUKSI PLTM Parluasan 2 x 2,1 MW, COD: 2009 PLTM Hutaraja 2 x 2,25 MW, COD: akhir 2009 PLTA Asahan 1 2 x 90 MW, COD: Mid 2010 PLTU Tanjung Pinang 2 x 10 MW, COD: Juli 2010 PLTU Tj. Balai Karimun 2 x 6 MW, COD: akhir 2010 PLTU Tanah Grogot 2 x 7 MW, COD: mid 2010 PLTU Pontianak 2 x 25 MW, COD: mid 2010 PLTU Ketapang 2 x 6 MW, COD: Sept. 2010 PLTU Gorontalo 2 x 6 MW, COD: mid 2010 PLTU Bangka 2 x 10 MW, COD: Akhir 2010 PLTA Poso 3 x 65 MW, COD: awal 2010 PLTU Lampung Tengah 2 x 6 MW, COD: Akhir 2010 PLTM Ranteballa 2 x 1,2 MW, COD: Mid 2009 PLTM Manippi 1 x 10 MW, COD 2011 PLTU Tj. Jati B (Ekspansi) 2 x 660 MW, COD: Akhir 2011 PLTU Celukan Bawang 2 x 125 MW, 1 x 130 MW, COD: mid 2011 Sumatera : 253 MW (7 IPP) Jamali & NTB/NTT : 1.700 MW (2 IPP) Kalimantan : 76 MW (3 IPP) Sulawesi & Indonesia Timur : 219 MW (4 IPP) TOTAL : 2.248 MW (16 IPP)

RENCANA PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP KELISTRIKAN Uraian Target 2010 2011 2012 2013 2014 Rasio Elektrifikasi (%) 67,2 69,6 72 74,4 76,8 Rasio Desa Berlistrik (%) 94,49 95,59 96,7 97,8 98,9 Kapasitas pembangkit tenaga listrik yang dibangun (MW) 7.819 5.548 7.077 4.776 5.393 Panjang (kms) jaringan transmisi yang dibangun 13.170 4.326 3.325 2.116 4.842 Kapasitas ) gardu induk yang dibangun (MVA) 17.940 7.306 6.100 8.610 9.250 Panjang (kms) jaringan distribusi yang dibangun 33.278 33.440 35.045 36.946 37.908 Jumlah (unit dan kapasitas) gardu distribusi yang dibangun (MVA) 2.348 2.424 2.617 2.862 2.897

TARGET ENERGI PRIMER UNTUK PEMBANGKITAN OPTIMALISASI PASOKAN 40

RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS TERPASANG ENERGI BARU TERBARUKAN Pembangkit Tenaga Listrik 2010 2011 2012 2013 2014 PLTMH (MW) 1.296 1.425 1.568 1.725 1.897 PLTS (MWp) 4.180 4.598 5.058 5.564 6.120 PLT Angin (MW) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 PLTP (MW) 1,261 1,419 2,392 3,187 5,807

RENCANA PRODUKSI ENERGI FOSIL TAHUN 2010-2014

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI 2010 - 2014 NO URAIAN KAPASITAS TAHUN TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 1. Fasilitas Produksi Minyak BOPD 60.000 66.534 160.816 234.258 205.000 726.608 2. Fasilitas Produksi Gas MMSCFD 1.020 1.375 1.900 13.456 2.510 20.261 3. Fasilitas Produksi GMB (Gas Metana Batubara / Coal Bed Methane) 1 8 12 25 40 85 4. Kilang minyak 800 - 200.000 150.000 350.800

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI 2010 - 2014 NO. URAIAN KAPASITAS TAHUN TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 5. Kilang LPG (Ton/hari) 21 12 - 1.100 1.133 6. Kilang LNG (MMSCFD) 250 7. LNG Receiving Terminal 300 500 800 8. Jaringan pipa gas kota*) Sambungan Rumah 16.000 80.000 9. Jaringan Transmisi Km 200 420 230 275 975 Catatan: *) Pendanaan dari APBN

PETA KILANG MINYAK & HASIL OLAHAN INDONESIA PT. PERTAMINA (Persero) Kilang UP I Pk. Brandan KAPASITAS : 4,5 MBCD (Tidak Beroperasi sejak 2007) TOTAL KAPASITAS KILANG MINYAK 1.155,6 MBCD PT. PERTAMINA (Persero) Kilang UP II Dumai KAPASITAS : 127 MBCD PT. PERTAMINA (Persero) Kilang UP V Balikpapan KAPASITAS : 260 MBCD PT. PERTAMINA (Persero) Kilang UP VII Kasim KAPASITAS : 10 MBCD PT. PATRA SK - DUMAI Kilang Hasil Olahan KAPASITAS : 25 MBCD PT. PERTAMINA (Persero) Kilang UP VI Balongan KAPASITAS : 125 MBCD PT. PRIMERGY SOLUTION Kilang Hasil Olahan KAPASITAS : 600 Ton/Bln Pelumas Bekas PT. PERTAMINA (Persero) Kilang UP II Sungai Pakning KAPASITAS : 50 MBCD PT. PERTAMINA (Persero) Kilang UP III Plaju KAPASITAS : 127,3 MBCD PT. PERTAMINA (Persero) Kilang UP IV Cilacap KAPASITAS : 348 MBCD PUSDIKLAT MIGAS Kilang Cepu KAPASITAS : 3,8 MBCD PT. TRANS PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMA - Tuban KAPASITAS : 100 MBCD

PETA RENCANA PENGEMBANGAN KILANG MINYAK KILANG MUBA KAPASITAS : 800 B/D STATUS : KONSTRUKSI BANTEN BAY REFINERY KAPASITAS : 150 MBCD STATUS : Pembentukan JV BALONGAN EXPANSION KAPASITAS : 200 MBCD STATUS : RENCANA PERTAMINA TRI WAHANA UNIVERSAL KAPASITAS : 6 MBCD STATUS : KONSTRUKSI EAST JAVA REFINERY KAPASITAS : 200 MBCD STATUS : RENCANA PERTAMINA

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR GAS BUMI/LNG NATUNA Dalam proses ARUN 12,3 MTPA TERBUKTI = 112,47 TSCF POTENSIAL = 57,60 TSCF TOTAL = 170,07 TSCF NAD ACEH (NAD) 5,72 BONTANG 22,25 MTPA 1,27 TANGGUH KAPASITAS: 7,6 MTPA Rencana pengembangan: 3,6 MTPA 52,59 SUMATERA UTARA NATUNA KALIMANTAN TIMUR 8,15 24,96 SUMETERA TENGAH PAPUA 24,21 3,18 28,00 SULAWESI SUMATERA SELATAN MALUKU JAWA BARAT 4,16 DONGGI-SENORO Dalam proses: 2 MTPA JAWA TIMUR 5,08 6.30 13,65 Kilang LNG (MTPA) Cadangan Gas(TSCF) MASELA Dalam proses: 3 MTPA Rencana pembangunan LNG Receiving terminal (+ 3 MTPA) 47

RENCANA PEMBANGUNAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA Nama Kegiatan TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Penyusunan Regulasi & Kebijakan Pendukung Proses Revisi mjd Perencanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi utk 6 wilayah (FEED, DEDC & Kajian Kelembagaan) FEED dan DEDC Jaringan Gas Bumi utk Rumah Tangga Kabupaten Blora; Palembang (Kel. Lorok Pakjo dan Kel. Siring Agung) Bekasi (Kel. Pejuang dan Kel. Kali Abang) Depok (Kel. Bakti Jaya dan Kel. Depok Jaya) Surabaya (Kel. Kalirungkut dan Kel. Rungkut Kidul) Medan (Kel. Sunggal dan Kel. Sei Sikambing) Tarakan, Kaltim Sidoarjo, Jatim Semarang, Jateng Rmh Susun Jabodetabek Bontang, Kaltim Bangkalan, Madura Balikpapan, Kaltim Sengkang Sulsel Provinsi Jambi Sorong, Papua Pekanbaru, Riau Subang, Jabar Lhokseumawe Samarinda, Kaltim, Muara Enim Lampung Prabumulih Cilegon Tenggarong Kaltim Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi utk Rumah Tangga (Tahap Konstruksi) Kota Palembang; Kota Surabaya. Bekasi; Depok; Tarakan, Kaltim; Rmh Susun, Apartemen bersubsidi Jabodetabek Balikpapan/ Kal-Tim, Sengkang, Sulsel Samarinda, Kaltim

V. STRATEGI

STRATEGI SEKTOR ESDM DALAM MEMPERTAHANKAN PERAN DAN KINERJA Mempertahankan kontribusi dalam penerimaan negara Meningkatkan eksplorasi Meningkatkan cadangan migas, batubara dan mineral Optimasi produksi migas dan pertambangan Meningkatkan kontribusi dalam pembangunan daerah Dana bagi hasil: CSR: Lisdes: DME: Pemboran air tanah: Meningkatkan neraca perdagangan, dengan mengurangi impor

STRATEGI SEKTOR ESDM DALAM MEMPERTAHANKAN PERAN DAN KINERJA (Lanjutan) Meningkatkan Investasi Intensifikasi penawaran Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama migas dan panas bumi Penyederhanaan prosedur dan birokrasi dalam pemberian izin usaha Penyusunan dan penyempurnaan produk regulasi untuk menjamin kepastian hukum Peningkatan pengelolaan data dan informasi yang handal dan akurat Mengurangi beban subsidi Meningkatkan efisiensi penggunaan BBM-subsidi dan listrik (sosialisasi, gerakan hemat energi) Substitusi BBM ke non-BBM (minyak tanah ke LPG, BBN dan bahan bakar non-BBM lainnya) Mengurangi jenis BBM-subsidi secara bertahap Penyesuaian tarif listrik bagi golongan mampu

STRATEGI SEKTOR ESDM DALAM MEMPERTAHANKAN PERAN DAN KINERJA (Lanjutan) Menjamin pasokan energi & bahan baku domestik Meningkatkan efisiensi pemakaian dan pengolahan energi Meningkatkan kemampuan pasokan energi Mengembangkan berbagai sumber energi Pembangunan infrastruktur energi Mendorong Peningkatan Efek Berantai/Ketenagakerjaan Pembukaan lapangan kerja Meningkatkan pemberdayaan nasional (kelembagaan dan SDM) Mengutamakan local content (jasa dan produk nasional) Meningkatkan value added Meningkatkan kegiatan ekonomi (backward and forward linkages)

Terima Kasih www.esdm.go.id http://menteri.esdm.go.id