PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM BERBASIS BEBAN KERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS BELAJAR DOSEN KAITANNYA DENGAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN
Advertisements

KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PERHITUNGAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI
(Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
HAK DAN KEWAJIBAN PNS PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN AGAMA DISEMINASI REFORMASI BIROKRASI
PerHITUNGAN BEBAN KERJA DALAM RANGKA PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI
PENILAIAN PRESTASI KERJA (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
PERHITUNGAN KEBUTUHAN DOSEN
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
PERENCANAAN BEBAN KERJA DOSEN BERBASIS SERTIFIKASI DOSEN DAN JABATAN FUNGSIONAL WAKIL REKTOR 1.
Ketentuan Peraturan pedoman penyelenggaraan PT dan pelayanan Kopertis Wilayah III.
PENGAWASAN KINERJA DOSEN (PENERIMA TUNJANGAN PROFESI/KEHORMATAN)
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
TUNJANGAN KINERJA pns Tohar Bayoangin Kepala Kanwil Kementerian Agama
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
Oleh : Drs. Sriyanto, M. Si. (Kepala Biro Administrasi Akademik UNS)
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM
PENGEMBANGAN ADMINSITRASI JABATAN FUNGSIONAL DALAM APLIKASI SIMPEG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TEKNIS PEMBERIAN IBEL & TUBEL SERTA PERMASALAHANNYA
Pengelolaan Dana Hibah
BEBAN KERJA IDEAL DOSEN
PERSIAPAN PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR
JABATAN FUNGSIONAL UTAMA
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
Tim Analisis Beban Kerja Pemerintah Kota Palu 2012
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
salam sejahtera untuk kita semua
ANALISIS BEBAN KERJA.
REMUNERASI PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
PENYUSUNAN PETA JABATAN
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI
Penetapan jabatan, ANALISIS JABATAN, dan ANALISIS BEBAN KERJA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PERENCANAAN SDM ENDAH SETYOWATI, FIA UB, 2012.
PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
INPASSING Pranata Komputer.
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
Transcript presentasi:

PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM BERBASIS BEBAN KERJA Jakarta, 28 pebruari 2014

PERENCANAAN PNS BERBASIS BEBAN KERJA LATAR BELAKANG Profesionalisme PNS belum sepenuhnya terwujud, diantaranya karena: Ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang diduduki Pendistribusian PNS belum mengacu pada kebutuhan organisasi (belum didasarkan pada beban kerja yang ada)

Dasar Hukum UU No 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dalam UU No 43 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1: PNS adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15 ayat 1: Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan, ditetapkan dalam formasi Pasal 15 ayat 2: Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan Pasal 17 ayat 1: PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu

PNS Seseorang yang duduk dalam jabatan Dibutuhkan karena ada beban kerja organisasi Ditempatkan dan dikembangkan untuk melakukan tugas sebagaimana dalam uraian tugas jabatan Didayagunakan untuk memperoleh hasil kerja sebagaimana yang ditargetkan jabatan tersebut

UU No 43 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1: Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis beban kerja

Pengertian Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara untuk mempu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Persediaan pegawai adalah jumlah PNS yang dimiliki saat ini. Persediaan pegawai disebut juga Bezetting. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logic, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan

Standar kemampuan rata-rata pegawai adalah standar kemampuan yang menunjukkan ukuran energi rata-rata yang diberikan seorang pegawai atau sekelompok pegawai untuk memperoleh satu satuan hasil. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu

Tahapan Penghitungan Formasi KepMenPAN KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi PNS, menyatakan bahwa tahapan dalam menghitung formasi pegawai meliputi langkah-langkah berikut ini.

Melakukan Analisis Jabatan Memper-kirakan Persedian Pegawai Menghitung Kebutuhan Pegawai Menghitung Keseimbangan Persediaan dan Kebutuhan

1. Analisis Jabatan Kegiatan analisis jabatan adalah untuk menghasilkan informasi jabatan dalam bentuk uraian jabatan dan peta jabatan Uraian Jabatan memuat informasi rincian tugas, hasil kerja, perangkat kerja dan persyaratan jabatan Peta Jabatan memuat nama-nama jabatan yang tersusun dalam suatu unit organisasi beserta jumlah pemegang jabatan tersebut Informasi Jabatan tersebut dimaksudkan agar setiap pegawai memiliki jabatan, rincian tugas, peran, tanggung jawab serta hasil kerja yang diharapkan sehingga kontribusi setiap pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi dapat diketahui dan diukur secara jelas

CONTOH URAIAN JABATAN 1. NOMOR KODE JABATAN : 2. NAMA JABATAN : Penyusun Laporan dan Pengelola Keuangan 3. UNIT KERJA ATASAN : Subbagian Tata Usaha Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemdikbud 4. RUMUSAN TUGAS Melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan Bagian.   5. RINCIAN TUGAS 1. Menyiapkan dokumen pembayaran kegiatan 2. Menerima dan meneliti kebenaran dokumen pembayaran kegiatan 3. Mencatat dokumen pembayaran ke dalam agenda 4. Menyusun dokumen pembayaran kegiatan 5. Menyiapkan dokumen SPP-LS untuk membiayai kegiatan; 6. Menerima, meneliti, dan mencatat bukti penerimaan dan penyetoran pajak 7. Menata, menyimpan, dan memelihara dokumen keuangan Bagian 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. HASIL KERJA 1. Dokumen pembayaran kegiatan 2 6. HASIL KERJA 1. Dokumen pembayaran kegiatan 2. Kebenaran dokumen pembayaran kegiatan 3. Catatan dokumen pembayaran 4. Dokumen pembayaran kegiatan 5. Dokumen SPP-LS 6. Catatan bukti penerimaan dan penyetoran pajak 7. Dokumen keuangan Bagian 7. BAHAN KERJA 2. Dokumen kontrak 3. Program kerja Bagian 8. PERALATAN KERJA 1. Alat Tulis Kantor 2. Alat Perlengkapan Kantor 9. PEDOMAN KERJA 1. Program kerja Bagian 2. Peraturan keuangan

10. TANGGUNG JAWAB 1. Kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran 2 10. TANGGUNG JAWAB 1. Kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran 2. Kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban 11. WEWENANG 1. Meminta kelengkapan dokumen pembayaran 12. HUBUNGAN KERJA 13. SIFAT JABATAN 1. Jam kerja : di dalam jam kerja; 2. Keadaan tempat kerja : tenang, terang, lapang, sejuk, kering, dan bersih. No. Nama Jabatan Unit Kerja Dalam Hal 12.1. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi Konsultasi pelaksanaan tugas

1. Pendidikan Formal Minimal : SLTA/sederajat 2. Kursus/Pelatihan : - 14. SYARAT JABATAN 1. Pendidikan Formal Minimal : SLTA/sederajat 2. Kursus/Pelatihan : - 3. Pengalaman Kerja : - pengadministrasian keuangan selama 1 tahun 4. Bakat : verbal, ketelitian 5. Kemampuan khusus : - 6. Persyaratan fisik : Sehat jasmani dan rohani 7. Persyaratan Umur : Minimal 22 tahun 8. Pangkat/golongan : Pengatur Muda, II/a

Contoh Peta Jabatan Kepala Biro Umum Kabag Perencanaan dan Penganggaran Kasubbag Program dan Anggaran Analis Program dan Anggaran Pranata Komputer Kasubbag Perbendaharaan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Kabag Tata Usaha dan Protokol Kabag BMN Kabag RT dan Kepeg

Hasil analisis jabatan berupa peta jabatan dan uraian jabatan selanjutnya dituangkan ke dalam daftar jabatan berikut ini. Tabel 1: DAFTAR JABATAN Unit Kerja: __________________________ No Nama Jabatan Ikhtisar Tugas Syarat Jabatan Pendi-dikan Pelatih-an Penga-laman Keahli-an Kete-rampil-an

Tabel 2: DAFTAR PEGAWAI MENURUT JABATAN Unit Kerja: _______________________________ Jabatan Pegawai Kualifikasi No Nama Diangkat Pensiun Pendidikan Pelatihan Pengala-man Keahlian Kete-rampilan Diisi dengan nama pejabat yang duduk di jabatan, sesuai hasil analisis jabatan

2. Memperkirakan Persediaan Pegawai Persediaan pegawai merupakan jumlah pegawai yang dimiliki oleh suatu unit kerja pada saat ini. Tabel 3: PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN ..... S.D. ..... Unit Kerja: _______________________________ Jabatan Jml Peg yang Ada Pensiun Promosi Mutasi No Nama 2013 ...

Jumlah Pegawai yang Ada Tabel 4: PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI TAHUN ..... S.D. ..... Unit Kerja: _______________________________ No Nama Jabatan Jumlah Pegawai yang Ada Persediaan 2012 ....

3. Menghitung Kebutuhan Pegawai Analisis Kebutuhan Pegawai adalah proses yang dilakukan secara logik, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan Analisis dilakukan berdasarkan beban kerja Dari analisis tersebut akan diperoleh jumlah kebutuhan pegawai

Penghitungan beban kerja Beban kerja ditetapkan melalui program unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan Volume beban kerja merupakan jumlah satuan hasil pekerjaan selama satu tahun yang dihitung berdasarkan data pelaksanaan tugas tahun sebelumnya dan perkiraan beban kerja yang direncanakan.

Standar Kemampuan Rata-Rata Pegawai Merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan menyelesaikan satu tugas jabatan atau sekelompok tugas dalam periode waktu tertentu. Standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu disebut dengan Norma Waktu. Norma waktu adalah satu satuan waktu yang digunakan untuk mengukur berapa hasil yang dapat diperoleh Rumus: Norma waktu = orang x waktu Hasil Contoh: dalam 10 menit, seorang pengetik mampu mengetik 1 lembar surat

Standar kemampuan yang diukur dari satuan hasil disebut dengan Norma hasil. Norma Hasil adalah satu satuan hasil yang dapat diperoleh dalam waktu berapa lama Rumus: Norma Hasil = Hasil orang x waktu Contoh: Utk menyusun 1 buah UJ, seorang analis kepegawaian membutuhkan waktu 2 jam.

Waktu Kerja Efektif Waktu kerja efektif adalah waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Waktu kerja efektif terdiri atas: 1. Hari Kerja Efektif 2. Jam Kerja Efektif

Hari Kerja Efektif 5 hari kerja 1 Tahun = 365 hari Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. 5 hari kerja 1 Tahun = 365 hari Hari Minggu= 52 hari Hari Sabtu = 52 hari Hari libur lain = 14 hari Cuti Tahunan = 12 hari Hari kerja efektif = 365 – 130 = 235 hari 6 hari kerja 1 Tahun = 365 hari Hari Minggu = 52 hari Hari libur lain= 14 hari Cuti Tahunan = 12 hari Hari kerja efektif = 365 – 78 = 287 hari

Jam Kerja Efektif Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti makan, sholat, dan sebagainya. Dalam menghitung jam kerja efektif sebaiknya digunakan ukuran dalam 1 minggu.

Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37,5 Jam dengan rincian:. - Senin s Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37,5 Jam dengan rincian: - Senin s.d. Kamis: pukul 7.30 – 12.00 WIB = 4,5 jam pukul 12.00- 13.00 WIB = istirahat pukul 13.00- 16.00 WIB = 3 jam 7,5 jam x 4 (hari) = 30 jam - Jum’at: pukul 7.30 – 11.30 WIB = 4 jam pukul 11.30 -13.00 WIB = istirahat pukul 13.00 -16.30 WIB = 3,5 jam 7,5 jam -Total jam kerja formal 1 minggu 30 jam + 7,5 jam = 37,5 jam

Perhitungan jam kerja efektif Jumlah jam kerja formal 1 minggu = 37,5 jam 5 hari kerja Allowance 30% = 12,5 jam Jam kerja efektif 1 Minggu = 37,5 – 12,5 = 25 jam Jam kerja efektif 1 hari = (25 : 5) = 5 jam 6 hari kerja Allowance 30% = 12,5 jam Jam kerja efektif 1 Minggu = 37,5 – 12,5 = 25 jam Jam kerja efektif 1 hari = (25 : 6) = 4,16 jam

Konversi waktu kerja efektif (5 hari kerja) JAM HARI MINGGU BULAN TAHUN - 5 25 110 1250 22 235 4/5 52 12

PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI Ada 4 metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai: Hasil kerja 1 Objek kerja 2 Peralatan Kerja 3 Tugas per tugas jabatan 4

Hasil Kerja Hasil kerja adalah output/produk jabatan Metode ini digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya dapat dikuantifisir/dihitung Mudah digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis

Contoh: Penyortir Surat Hasil kerja : surat yang telah disortir Beban kerja : 500 surat per hari Standar kemampuan rata-rata penyortir : 100 surat per hari Jumlah penyortir yang dibutuhkan: 500 surat x 1 orang = 5 orang 100 surat

Objek Kerja Objek kerja adalah objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang dilayani

Contoh: Penerima Tamu Objek kerja : tamu Beban kerja : 150 tamu per hari Standar kemampuan rata-rata penerima tamu : 50 tamu per hari Jumlah penerima tamu yang dibutuhkan: 150 tamu x 1 orang = 3 orang 50 tamu

Peralatan Kerja Peralatan kerja adalah alat yang digunakan untuk bekerja Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerja

Contoh: Pengemudi dan Montir Satuan alat kerja : mobil (kendaraan dinas) Jumlah alat kerja yang dioperasikan : 20 mobil Rasio pengoperasian alat kerja : 1 pengemudi 1 mobil 1 montir 5 mobil Jumlah pegawai yang dibutuhkan: 20 mobil x 1 pengemudi 20 pengemudi = 1 mobil 20 mobil x 1 montir = 4 montir 5 mobil

Tugas per Tugas Jabatan Metode ini digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya beragam jenisnya Informasi yang dibutuhkan untuk dapat menghitung kebutuhan pegawai: Uraian tugas serta jumlah beban pada setiap tugas Waktu penyelesaian tugas Jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata Rumus: ∑ Waktu penyelesaian tugas ∑ WPT = ∑ Waktu kerja efektif ∑ WKE

Contoh........ Pengadministrasi Layanan Kemahasiswaan

Perhitungan Kebutuhan Dosen Dulu: menggunakan pendekatan rasio dosen dan mahasiswa 1 : 10 1 : 15 1 : 20 Kelemahannya: Rasio perbandingan tidak sama antar jurusan Tugas dosen tidak hanya mengajar, melainkan Tri Dharma Perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, pengabdian) Kesulitan mengukur secara pasti beban pengabdian kepada masyarakat

Menghitung kebutuhan dosen sebaiknya dengan mempertimbangkan beban kerja jurusan/fakultas ybs Menurut SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983, beban kerja dosen sebesar 12 sks dalam satu semester dinilai setara dengan satu FTE (full time equivalent) Beban kerja sebesar 1 sks dinilai setara dengan beban kerja mengajarkan satu mata ajaran berbobot 1 kredit selama satu semester kepada satu kelas mahasiswa program S1 sebanyak 40 orang

Beban mengajar sebesar 1 sks setara dengan 3 jam kerja per minggu selama satu semester, yaitu 1 jam persiapan kuliah, 1 jam tatap muka, 1 jam evaluasi

Tabel beban kerja (dalam sks) untuk melaksanakan kuliah/praktikum Program pendidikan Beban kerja kuliah Beban kerja praktikum  mhs per kelas Dalam sks S0 atau S1 < 40 1.0 < 5 0.2 80 1.3 15 0.6 120 1.7 25 160 2.0 50 200 2.3 75 3.0 Pembimbingan skripsi/karya tulis 4 orang mahasiswa S0 atau S1 per semester = 1 sks S2 atau S3 < 25 < 10 1.5 20 30 100 2.5 40 Pembimbingan tesis 2 orang mahasiswa S2 per semester = 1 sks Pembimbingan disertasi 1 orang mahasiswa S3 per semester = 1 sks

Contoh..... Kebutuhan Dosen Jurusan X

Menurut SK Dirjen Dikti No Menurut SK Dirjen Dikti No. 48/DJ/Kep/1983, beban kerja penuh seorang dosen sebesar 12 sks dalam satu semester atau 1 FTE secara rata-rata dapat tersebar untuk pelaksanaan berbagai tugas dengan kisaran sebagai berikut: Tugas Jumlah SKS Pengajaran 2 – 8 sks (17 – 67%) Penelitian dan Pengembangan Ilmu 2 – 6 sks (17 – 50%) Pengabdian pada Masyarakat 1 – 6 sks (8 – 50%) Pembinaan Civitas Akademika 1 – 4 sks (8 – 33%) Administrasi dan Manajemen 0 – 3 sks (0 – 25%)

4. Menghitung Keseimbangan Pegawai Perbandingan antara kebutuhan dengan persediaan akan memperlihatkan kekurangan, kelebihan, atau kecukupan dengan jumlah yang ada. Tabel 5: KESEIMBANGAN KEBUTUHAN DAN PERSEDIAAN Unit Kerja: _______________________________ No Nama Jabatan Persediaan Kebutuhan Kelebihan Kekurangan

Penutup Hasil penghitungan kebutuhan formasi PNS dapat diimplementasikan secara efektif apabila: Organisasi disusun benar-benar diarahkan untuk melaksanakan misi secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi yang ditetapkan Setiap unit organisasi tersusun dari jabatan-jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi induknya, dengan tugas-tugas yang jelas dan beban kerja yang terukur Setiap jabatan punya standar kompetensi yang jelas Setiap jabatan punya standar kinerja

Agar dapat menghitung formasi yang dapat dipertanggungjawabkan, setiap unit kerja harus mempunyai: data kepegawaian yang lengkap daftar jabatan dan uraian jabatan data pegawai menurut jabatan

Formulir A DAFTAR NAMA JABATAN TAHUN 2013 I SEKRETARIAT a No. Nama Jabatan Ikhtisar Tugas Syarat Jabatan Pendidikan Diklat Pengalaman Keahlian Keterampilan 1 2 3 4 5 6 7 8    I SEKRETARIAT a  Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama b) Analis Jabatan dan Organisasi c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama d) Arsiparis Terampil

persyaratan ideal (yang seharusnya) Susunan jabatan berhierarkhi sesuai dengan struktur organisasi Formulir A diisi dengan persyaratan ideal (yang seharusnya)

DAFTAR NAMA PEGAWAI MENURUT JABATAN Formulir B DAFTAR NAMA PEGAWAI MENURUT JABATAN TAHUN 2013 No. Nama Jabatan Pegawai Kualifikasi Nama Tgl Lahir Diangkat Pensiun Pendidikan Diklat Pengalaman Keahlian Keterampilan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    I SEKRETARIAT a  Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama b) Analis Jabatan dan Organisasi c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama d) Arsiparis Terampil

Formulir B diisi dengan kondisi yang ada sekarang Dalam 1 jenis jabatan dimungkinkan diduduki oleh lebih dari 1 pegawai

Formulir C DAFTAR PENYUSUNAN BEZETTING TENAGA TEKNISI/ADMINISTRASI PADA 31 DESEMBER 2013 NO GOLONG-AN RUANG GAJI BEZET-TING 31 DESEM-BER 2012 REALISA-SI KENAIK-AN PANGKAT TAHUN 2013 KEADAAN SESUDAH REALISA-SI KENAIK-AN PANGKAT PERBANTUAN, PENARIKAN KEMBALI, PENGALIHAN JENIS KEPEGAWAIAN, PINDAH INSTANSI PEGAWAI BEZETTING 31 DESEMBER 2013 (5+6-7-8-9-10) KET PENSIUN BER-HENTI MENING-GAL DUNIA DARI UNIT KERJA ATAU INSTANSI LAIN KE UNIT KERJA ATAU INSTANSI LAIN TAHUN 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH   IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c

DAFTAR PENYUSUNAN BEZETTING TENAGA TEKNISI/ADMINISTRASI Formulir C DAFTAR PENYUSUNAN BEZETTING TENAGA TEKNISI/ADMINISTRASI PADA 31 DESEMBER 2012 Ada tambahan: Realisasi pengangkatan pegawai baru tahun 2013 Rencana kenaikan pangkat per golongan tahun 2014 Keadaan sesudah kenaikan pangkat tahun 2014

DAFTAR KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN RUANG Formulir D DAFTAR KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN RUANG PER 31 DESEMBER 2012 NO NAMA JABATAN ESE-LON BEZET-TING 31 DESEMBER 2012 GOLONGAN RUANG GAJI KET IV III II I e d c b a JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 JUMLAH SELURUHNYA    I SEKRETARIS  0  Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian 0   1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama b) Analis Jabatan dan Organisasi c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama d) Arsiparis Terampil

DAFTAR KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN RUANG Formulir D DAFTAR KEADAAN PEGAWAI MENURUT JABATAN DAN GOLONGAN RUANG PER 31 DESEMBER 2013 Ada tambahan berdasarkan jenis kelamin dan usia

PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI Formulir E PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI TAHUN 2014 - 2018 No Nama Jabatan BEZET-TING 31 DESEM-BER 2013 Pensiun Promosi Mutasi 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   JUMLAH SELURUHNYA  I SEKRETARIAT 0  a  Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  0  1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama b) Analis Jabatan dan Organisasi c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama d) Arsiparis Terampil

PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI Formulir F PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI TAHUN 2014 s.d. 2018 No. Nama Jabatan BEZETTING 31 DESEMBER 2013 Persediaan 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8   Jumlah Seluruhnya  I SEKRETARIAT 0  a  Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian  0  1 Kepala Subbagian Hukum dan Tata Laksana a) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama b) Analis Jabatan dan Organisasi c) Analis Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Pertama d) Arsiparis Terampil

Formulir G Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai analisis beban kerja Setiap jabatan yang ada di peta jabatan harus dihitung kebutuhan pegawainya, kecuali jabatan struktural

DAFTAR KESEIMBANGAN KEBUTUHAN DAN PERSEDIAAN Formulir H DAFTAR KESEIMBANGAN KEBUTUHAN DAN PERSEDIAAN TAHUN 2014/2015/2016/2017/2018 No. Nama Jabatan BEZETTING 31 DESEMBER 2013 Kebutuhan 31 Des 2014 Kelebihan Kekurangan 1 2 3 4 5 6   Jumlah Seluruh  III. KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN a  Kepala Bagian TU, RT, dan Hukum dan Kepeg.  1 Kepala Subbagian Tata Usaha a) Arsiparis Penyelia b) Arsiparis Pelaksana Lanj. c) Pranata Komputer Pelaksana d) Teknisi Ketatausahaan Operator Telepon e) Caraka

Terima Kasih