Menuju ke bentuk peraturan yang sesederhana mungkin.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
"Ekor" Badai Perburuk Cuaca di Indonesia
Advertisements

Perhitungan dan Penentuan Arah Kiblat
BUMI MELAKIKAN 2 GERAKAN
BUMI BULAT.
TANGGAL WAKTU BAGIAN BARAT (WIB) WAKTU BAGIAN TENGAH (WITA) WAKTU BAGIAN TIMUR (WIT) UJIAN DINAS TK.I UJIAN KENAIKAN PANGKAT – –
Jakarta, 2 April BMKG PRAKIRAAN TINGGI GELOMBANG WARNING : POTENSI HUJAN LEBAT DISERTAI PETIR BERPELUANG TERJADI DI : MINGGU, 03 APRIL 2011 DI LOKASI.
Media Presentasi Pembelajaran
BAB 1 KONDISI FISIK WILAYAH INDONESIA
KONDISI FISIK, WILAYAH, DAN PENDUDUK INDONESIA
PERSEBARAN NENEK MOYANG BANGSA INDONESIA
BAB 1 KONDISI FISIK WILAYAH INDONESIA
HUKUM KEBIASAAN & HUKUM ADAT M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn
Objek Wisata di Kota Banjarmasin
SMP NEGERI 11 TANJUNGPINANG
Kelompok 6, kelas Multimedia C: Nama: RYANSHAH AKBAR RADITYA IKA NUR KHASANAH SULISTIONO
Modernisasi Pelabuhan Banjarmasin dan Pengaruhnya Terhadap Aktivitas Pelayaran dan Perdagangan pada Pertengahan Kedua Abad Ke-20 oleh: SOLEKHA
Kerangka dan Agenda Pertemuan Bilateral antara Kementerian/Lembaga dan Bappeda Provinsi Pasca-Musrenbangnas Tahun 2010 dalam rangka Penyempurnaan Rancangan.
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
KERAGAMAN KENAMPAKAN ALAM DAN BUATAN DI INDONESIA
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
Kenampakan Wilayah dan Pembagian Waktu di Indonesi
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
NKRI PKN Kelas 5.
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
PEMBAGIAN WILAYAH WAKTU DI INDONESIA
Nama : Thalia Pricilla Agista Kelas : IX - 2 No. Induk :
INDONESIA DAN TIMOR LESTE
HUKUM KEBIASAAN & HUKUM ADAT
Lesson Learned 2015.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
BUMI BULAT.
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
SISTEM POLA TANAM DAN JENIS TANAMAN KEHUTANAN YANG TAHAN HAMA DAN PENYAKIT.
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
HASIL PENELITIAN (8) Gambar 7 Peta Potensi Energi Angin Perairan Pantai Nusa Tenggara Barat (Tahun )
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
Trend menonton tv yang terus naik
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
MASA PENDUDUKAN JEPANG DAN DAMPAKNYA BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
Mungkinkah Tercapai “Universal Coverage” BPJS Kesehatan tahun 2019? POLITEKNIK NEGERI JEMBER SITI ZULAIKHA (G ) GOLONGAN C.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kelompok 2 ( Persebaran Fauna di Indonsia) Anggota : 1. Karina Bena3. Sherly A 2. Nur Fitri W4. Sri M.
PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
JURUSAN FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI.
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
PERSEBARAN NENEK MOYANG BANGSA INDONESIA
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
HASIL PENELITIAN (3) Gambar 2 Peta Potensi Energi Gelombang Laut Perairan Pantai Selatan Jawa (Musim Peralihan I Barat Timur)
Disusun Oleh: Fitra Firmansyah Mutia Agnes Hambali Rozi Syaputra Wahyu Pradana Ginting UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2018/2019 PERKEMBANGAN WILAYAH.
KONDISI KEPULAUAN INDONESIA. NENEK MOYANG BANGSA INDONESIA Untuk mengetahui asal nenek moyang bangsa Indonesia, kita bisa menggunakan dua cara, yakni.
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Transcript presentasi:

Menuju ke bentuk peraturan yang sesederhana mungkin. Waktu di Indonesia Jika kita pernah melihat acara tahun baru yang ditayangkan di televisi, pada pukul 23.00 WIB, pembawa acara biasanya berkata ‘Selamat tahun baru daerah Maluku, Irian Jaya, dan sekitarnya’. Kemudian selang satu jam, berkata lagi untuk mengucapkan ke daerah Indonesia bagian tengah, dan seterusnya. Mengapa waktunya berbeda? Berikut penjelasannya. Indonesia terbagi atas tiga daerah waktu yang berbeda. Setiap wilayah berbeda waktu 1 sampai 2 jam walaupun pada saat yang sama atau berbarengan. Ini disebabkan akibat wilayah Indonesia yang melebar dari barat ke timur sehingga dipengaruhi oleh rotasi bumi terhadap arah matahari. Dari satu bagian waktu ke bagian waktu sebelahnya adalah berbeda 1 jam secara teori namun secara fakta dari bagian yang satu ke bagian lain tidak berbeda 1 jam. Contohnya adalah antara Banyuwangi dan Denpasar yang secara de facto hanya berbeda beberapa menit, namun akibat dari pembatasan wilayah waktu menjadi 1 jam. Setiap berbeda 15o bujur bumi berbeda waktu 1 jam. Sejarah Pembagian wilayah waktu di Indonesia dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden RI. No.243 Tahun 1963 dan berlaku mulai 1 Januari 1964. Prinsip yang digunakan dalam pembagian wilayah waktu tersebut adalah: Menuju ke bentuk peraturan yang sesederhana mungkin. Waktu matahari sejati jangan sampai berbeda terlalu besar dengan waktu tolok, terutama bagi kota-kota besar atau penting. Batas wilayah jangan sampai membelah suatu provinsi dan pulau. Memperhatikan faktor-faktor agama, politik, kegiatan masyarakat dan ekonomi, kepadatan penduduk, lalu lintas/perhubungan, sosio-psikologis serta perkembangan pembangunan. Maka saat itu diputuskan pembagian wilayah waktu sebagai berikut: Waktu Indonesia Barat (WIB), meliputi Sumatera, Jawa, Madura dan Bali dengan waktu tolok GMT+07.00 jam dan derajat tolok 105° BT. Waktu Indonesia Tengah (WITA), meliputi Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara dengan waktu tolok GMT+08.00 jam dan derajat tolok 120° BT. Waktu Indonesia Timur (WIT), meliputi Maluku dan Irian Jaya dengan waktu tolok GMT+09.00 jam dan derajat tolok 135° BT. Namun pembagian wilayah ini, dirasakan kurang tepat bagi beberapa pihak saat itu. Contoh Kota Pontianak dan Kota Tegal yang terletak dalam bujur yang sama, ternyata berbeda wilayah waktunya, yaitu Pontianak masuk dalam wilayah Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Tegal masuk wilayah Waktu Indoensia Barat (WIB). Demikian pula dengan Denpasar yang masuk dalam wilayah WIB, sedangkan Banjarmasin masuk wilayah WITA. Berdasarkan berbagai pertimbangan, maka diputuskan perubahan melalui Kep. Pres RI No.41 Tahun 1987 dan berlaku mulai 1 Januari 1988 jam 00.00 WIB, yang isi perubahannya sebagai berikut:   Waktu Indonesia Barat (WIB), meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah dengan waktu tolok GMT+07.00 jam dan derajat tolok 105° BT. Waktu Indonesia Tengah (WITA), meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dengan waktu tolok GMT+08.00 jam dan derajat tolok 120° BT. Pembagian wilayah waktu di Indonesia ini pada dasarnya tidak akan mengganggu pelaksanaan ibadah beragama, khususnya umat Islam. Hanya mengalami perubahan waktu sholat yang telah ditetapkan bagi daerah yang bersangkutan dan berubahnya waktu bayang-bayang yang dijadikan pedoman untuk penentuan arah kiblat.