Aula Mezzanine, 19 Februari 2010 CAPAIAN KINERJA DEPKEU-WIDE TAHUN 2009 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2009

3 Stakeholder Perspective/ Strategic Outcomes Outcomes Customer Perspective Learning and Growth Learning and Growth Perspective InternalInternal Process InternalPerspective DK 1 Tingkat pendapatan yang optimal DK 1 Tingkat pendapatan yang optimal Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan kredibel DK 6 Kepastian hukum dan transparansi DK 6 Kepastian hukum dan transparansi DK 2 Alokasi dan pelaksanaan belanja negara yang tepat waktu efisien DK 2 Alokasi dan pelaksanaan belanja negara yang tepat waktu efisien DK 3 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal DK 3 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal DK 4 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal DK 4 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal DK 5 Terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat DK 5 Terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat Perusahaan, Perorangan, & KL DK 7 Transparansi dan mekanisme yang sederhana DK 7 Transparansi dan mekanisme yang sederhana KL & Pemda DK 8 Fiscal Balance DK 8 Fiscal Balance DK 9 Tranparansi dan kredibilitas DK 9 Tranparansi dan kredibilitas Kreditor & Investor DK 10 Penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu DK 10 Penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu KL & BUMN DK 11 Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri pasar modal dan LKNB yang profesional DK 11 Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri pasar modal dan LKNB yang profesional Pelaku pasar modal & LKNB DK 12 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum DK 12 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum Perumusan Kebijakan DK 13 Pelayanan prima DK 13 Pelayanan prima Pelayanan, Pengelolaan, dan Pengembangan DK 15 Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Depkeu DK 15 Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Depkeu DK 14 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara DK 14 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara Pengawasan dan Penegakan Hukum DK 16 Meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum DK 16 Meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum DK 17 Merekrut dan megembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi DK 17 Merekrut dan megembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi SDM Organisasi DK 18 Mengembangkan organisasi yang handal dan modern DK 18 Mengembangkan organisasi yang handal dan modern DK 19 Mewujudkan good governance DK 19 Mewujudkan good governance Informasi DK 20 Membangun sistem informasi yang terintegrasi DK 20 Membangun sistem informasi yang terintegrasi 3

DK 1 Tingkat pendapatan yang optimal DK 1 Tingkat pendapatan yang optimal DK 2 Alokasi dan pelaksanaan belanja negara yang tepat waktu efisien DK 2 Alokasi dan pelaksanaan belanja negara yang tepat waktu efisien DK 3 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal DK 3 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal DK 4 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal DK 4 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal DK 5 Terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat DK 5 Terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, efisien, LKNB yang sehat, tumbuh secara solid, kompetitif, dan melindungi kepentingan masyarakat Stakeholder Perspective DK.1.1 Jumlah Pendapatan Negara (Pajak dan Non Pajak) DK Jumlah pendapatan negara di bidang PNBP DK Jumlah Penerimaan pajak DK Jumlah penerimaan bea dan cukai DK Jumlah penerimaan remunerisasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN) DK Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara & bea lelang dan penerimaan pembiayaan APBN yang optimal DK.2.1 Persentase penyelesaian dokumen SAPSK tepat waktu DK.2.2 Persentase kesesuaian SAPSK dengan standar biaya DK.2.3 Persentase ketepatan penyediaan dana DK.2.4 Persentase penyaluran jumlah dana transfer ke daerah DK.2.5 Persentase penyaluran dana transfer ke daerah tepat waktu DK.3.1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang DK.4.1 Jumlah satker yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar DK.5.1 Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian DK.5.2 Persentase pertumbuhan frekuensi transaksi saham harian DK.5.3 Jumlah emiten baru sesuai target DK.5.4 Pertumbuhan Aset LKNB DK Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan DK Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian DK Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun

DK 6 Kepastian hukum dan transparansi DK 6 Kepastian hukum dan transparansi DK 7 Transparansi dan mekanisme yang sederhana DK 7 Transparansi dan mekanisme yang sederhana DK 8 Fiscal Balance DK 8 Fiscal Balance DK 9 Tranparansi dan kredibilitas DK 9 Tranparansi dan kredibilitas DK 10 Penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu DK 10 Penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu DK 11 Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri pasar modal dan LKNB yang profesional DK 11 Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri pasar modal dan LKNB yang profesional DK.6.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Perpajakan DK Indeks Kepuasan WP atas administrasi perpajakan dari hasil survey DK Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai Customer Perspective DK 7.1 Indeks kepuasan K/L dan Pemda terhadap pengelolaan belanja pusat dan transfer ke daerah DK Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat DK Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat DK Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan belanja transfer ke daerah DK 7.2 Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal DK 8.1 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah DK 9.1 Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang DK 9.2 Pembayaran tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran DK 10.1 Indeks kepuasan pelayanan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu DK Indeks kepuasan stakeholders Bapepam-LK

Learning and Growth Perspective Internal Process Perspective DK 12 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum DK 12 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas serta menjamin kepastian hukum DK 13 Pelayanan prima DK 13 Pelayanan prima DK 15 Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Depkeu DK 15 Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Depkeu DK 14 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara DK 14 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara DK 16 Meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum DK 16 Meningkatkan monitoring dan evaluasi, kepatuhan dan penegakan hukum DK 17 Merekrut dan megembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi DK 17 Merekrut dan megembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi DK 18 Mengembangkan organisasi yang handal dan modern DK 18 Mengembangkan organisasi yang handal dan modern DK 19 Mewujudkan good governance DK 19 Mewujudkan good governance DK 20 Membangun sistem informasi yang terintegrasi DK 20 Membangun sistem informasi yang terintegrasi DK.12.1 Tingkat akurasi kebijakan fiskal DK.12.2 % efektivitas kebijakan pendapatan negara DK.12.1 Tingkat akurasi kebijakan fiskal DK.12.2 % efektivitas kebijakan pendapatan negara DK.13.1 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal DK.14.1 % tingkat akurasi perencanaan kas DK.14.2 Rasio beban utang terhadap total utang DK.14.3 Persentase jumlah penggunaan BMN yang telah diinventarisasi DK.14.1 % tingkat akurasi perencanaan kas DK.14.2 Rasio beban utang terhadap total utang DK.14.3 Persentase jumlah penggunaan BMN yang telah diinventarisasi DK.15.1 Rata-rata indeks Coverage (Education & Communication) DK.15.2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional DK.15.1 Rata-rata indeks Coverage (Education & Communication) DK.15.2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional DK.16.1 Indeks Kepatuhan dan Penegakan hukum DK.17.1 % karyawan yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan tematik DK.17.2 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja DK.17.3 Jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka kerja sama tehnik luar negeri DK.17.1 % karyawan yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan tematik DK.17.2 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja DK.17.3 Jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka kerja sama tehnik luar negeri DK.18.1 % penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat DK.19.1 Kualitas Laporan Keuangan Depkeu DK.20.1 Service Level Agreement (SLA) Index

PENCAPAIAN IKU DEPKEU-WIDE TAHUN 2009

Rekapitulasi D-Wide s.d Kuartal IV 2009 Berdasarkan Sasaran Strategis Tiap Perspektif Rekapitulasi D-Wide s.d Kuartal IV 2009 Berdasarkan Sasaran Strategis Tiap Perspektif 8

9 Stakeholder Perspective/Strategic Outcomes Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide SSIKU Depkeu-Wide-OneUIC Akumulasi TargetAkumulasi Real. Q1 s.d. Q4 DK.1.1 Jumlah Pendapatan Negara (Pajak dan Non Pajak 867,494,030,016, ,969,590,570,000 DK 1.1.1Jumlah pendapatan negara di bidang PNBP DJA 218,037,630,000, ,666,950,000, ,666,950,000,000 DK 1.1.2Jumlah Penerimaan pajak DJP 577,388,300,000, ,769,100,000, ,769,100,000,000 DK 1.1.3Jumlah penerimaan bea dan cukai DJBC 72,068,100,016,980 73,785,552,000,000 73,785,552,000,000 DK 1.1.4Jumlah penerimaan remunerisasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN) DJPB 3,000,000,000,000 3,000,138,000,000 DK 1.1.5Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara & bea lelang dan penerimaan pembiayaan APBN yang optimal DJKN 576,750,000, ,850,570,000 DK 2.1Persentase penyelesaian dokumen SAPSK tepat waktu DJA 100% DK 2.2Persentase kesesuaian SAPSK dengan standar biaya DJA 100% DK 2.3Persentase ketepatan penyediaan dana DJPB 90.00%98.58% DK 2.4Persentase penyaluran jumlah dana transfer ke daerah DJPK %100.71%

10 Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide Stakeholder Perspective/Strategic Outcomes SSIKU Depkeu-Wide-OneUIC Akumulasi TargetAkumulasi Real. Q1 s.d. Q4 DK 2.5 Persentase penyaluran dana transfer ke daerah tepat waktu DJPK100%100% DK 3.1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang DJPU 100% Adjusted Sejak Q %99.47% DK 4.1 Jumlah satker yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar DJKN 9,1589,201 DK 5.1 Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian BPPM-LK2.40%9.29% DK 5.2 Persentase pertumbuhan frekuensi transaksi saham harian BPPM-LK2.40%3.28% DK 5.3 Jumlah emiten baru sesuai target BPPM-LK 1018 DK 5.4 Pertumbuhan Aset LKNB BPPM-LK13.00%16.13% DK Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan BPPM-LK10.0%0.63% DK Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian BPPM-LK4%22.70% DK Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun BPPM-LK-1.00%13.08%

11 Costumer Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide SSIKU D-Wide-OneUIC Akumulasi TargetAkumulasi Real. Q1 s.d. Q4 DK 6.1Indeks Kepuasan Pelayanan Perpajakan (Data ini baru merupakan data DJBC, karena data DJP bersifat tahunan) 70.00%68.75% DK 6.1.1Indeks Kepuasan WP atas administrasi perpajakan dari hasil survey DJP80.00%76.00% DK 6.1.2Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai DJBC60.00%61.50% DK 7.1Indeks kepuasan K/L dan Pemda terhadap pengelolaan belanja pusat dan transfer ke daerah (Data ini baru merupakan data DJPB, karena data DJA dan DJPK bersifat tahunan) DK 7.1.1Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat DJA DK 7.1.2Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat DJPB DK 7.1.3Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan belanja transfer ke daerah DJPK DK 7.2Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal BKF83%82% DK 8.1Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah DJPK DK 9.1Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang DJPU DK 9.2Pembayaran tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran DJPU 100%99.99% DK 10.1Indeks kepuasan pelayanan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu DJKN DK. 11.1Indeks kepuasan stakeholders Bapepam-LKBPPM -LK75.00%76.35%

12 Internal Process Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide SSIKU Depkeu-Wide-OneUIC Akumulasi TargetAkumulasi Real. Q1 s.d. Q4 DK.12.1Tingkat akurasi kebijakan fiskal 88.25%97.39%97.39% DK Rata-rata persentase deviasi asumsi makro (cek status) BKF10.00%2.90% DK Persentase deviasi target defisit APBN (cek status) BKF10.0%3.6%3.6% DK Persentase deviasi proyeksi pendapatan negara (cek status) BKF5.00%1.33% DK. 12.2Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara BKF 70%72.24% DK. 13.1Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal 87.81%98.19% DK Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal Setjen %122.30% DK Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal DJA % DK Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan DJP %99.74% DK Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal DJBC 80.00%91.01% DK Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal DJPB 90.00%90.55% DK Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal DJKN 80.00%83.25% DK Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal DJPK 57.50%100.00% DK Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal BPPM- LK 95.00%98.63%

13 Internal Process Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide SSIKU Depkeu-Wide-OneUIC Akumulasi TargetAkumulasi Real. Q1 s.d. Q4 DK. 14.1Persentase tingkat akurasi perencanaan kas DJPB 80.00%89.87% Persentase tingkat akurasi penerimaan kas 80.00%89.66% Persentase tingkat akurasi pengeluaran kas 80.00%90.08% DK 14.2Rasio Beban utang terhadap rata-rata outstanding utang (IKU ini hasil review dari IKU 14.2 yang mulai diimplementasi sejak Q2 2009) DJPU 6.59%5.70% DK 14.3Persentase jumlah penggunaan BMN yang telah diinventarisasi DJKN90.00%99.25%

14 Internal Process Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide SSIKU Depkeu-Wide-OneUIC Akumulasi TargetAkumulasi Real. Q1 s.d. Q4 DK 15.1Rata-rata indeks Coverage (Education & Communication) 96.67%136.48% DK Persentase jumlah sosialisasi/ penyuluhan terhadap rencana sosialisasi/penyuluhan DJP %128.25% DK Tingkat coverage (pendidikan dan komunikasi) pemahaman K/L terhadap fungsi pengelolaan perbendaharaan negara DJPB 100%=17000/ ,4%=25412/17000 DK Sosialisasi dan desiminasi kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang DJKN 100%= ,8%=44327/22155 DK Sosialisasi dan diseminasi peraturan/kebijakan tentang perimbangan keuangan DJPK80.00%103.60% DK Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi pengelolaan utang DJPU 100%=50/50118%=59/50 DK Kegiatan mengedukasi publik tentang keuangan negara melalui program BPPK BPPK 100%= ,9%=8008/6679 DK 15.2Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional BPPK 65111

15 Internal Process Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide SSIKU Depkeu-Wide-OneUIC Akumulasi TargetAkumulasi Real. Q1 s.d. Q4 DK 16.1Indeks Kepatuhan dan Penegakan hukum 52.50%73.97% DK Persentase jumlah penambahan WP OP terhadap jumlah WP OP terdaftar awal tahun (base year 2008) DJP 20.00%93.05% DK Persentase berkas penyidikan yang diserahkan ke kejaksanaan DJP 25.00%32.18% DK Persentase realisasi pemeriksaan terhadap rencana DJP 70.00%93.35% DK Persentase pencairan tunggakan terhadap jumlah tunggakan pajak DJP 15.00%25.86% DK Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan DJBC 40.00%72.97% DK Persentase rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti DJPB %93.10% DK Persentase tingkat kepatuhan K/L dalam mengelola asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku DJKN 70.00%81.25% DK Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan DJPK 80.00%100.00%

16 Learning & Growth Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide SSIKU Depkeu-Wide-OneUIC Akumulasi TargetAkumulasi Real. Q1 s.d. Q4 DK 17.1Persentase karyawan yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan tematik SETJEN 80.00%67.60% DK 17.2Rasio jam pelatihan terhadap jam kerjaBPPK 3.49%3.84% DK 17.3Jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka kerja sama teknik luar negeri BKF DK 17.4Jumlah pegawai Depkeu yang terkena kasus KKN (Data diperoleh dari Itjen) DK Jumlah pegawai SETJEN yang terkena kasus KKN SETJEN 80 DK Jumlah pegawai DJA yang terkena kasus KKNDJA 40 DK Jumlah pegawai DJP yang terkena kasus KKNDJP DK Jumlah pegawai DJBC yang terkena kasus KKNDJBC 446 DK Jumlah pegawai DJPB yang terkena kasus KKNDJPB 4012 DK Jumlah pegawai DJKN yang terkena kasus KKNDJKN 122 DK Jumlah pegawai DJPK yang terkena kasus KKNDJPK 40 DK Jumlah pegawai DJPU yang terkena kasus KKNDJPU 40 DK Jumlah pegawai ITJEN yang terkena kasus KKNITJEN 40 DK Jumlah pegawai BAPEPAM-LK yang terkena kasus KKN BPPM-LK 40 DK Jumlah pegawai BKF yang terkena kasus KKNBKF 40 DK Jumlah pegawai BPPK yang terkena kasus KKNBPPK 40

17 Learning & Growth Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide SSIKU Depkeu-Wide-OneUIC Akumulasi TargetAkumulasi Real. Q1 s.d. Q4 DK 18.1% penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat %131.35% DK Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat SETJEN %100% DK Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat DJA 100% DK Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat DJP %114.75% DK Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat DJBC %264.00% DK Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat DJPB %106.09% DK Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat DJKN 100%210.00% DK Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat DJPK % DK Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat DJPU 100%100.00% DK Persentase pencapaian hasil pengawasan unggulan ITJEN %84.80% DK Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat BPPM-LK % DK Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat BKF 90.00%98.00% DK Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat BPPK 100%100.00% DK 19.1Indeks kualitas laporan keuangan K/L (BA 15, 61, 62, 69, 70, 71, 96, 97, 98, 99) Itjen 2,382,57 DK 20.1Service Level Agreement (SLA) IndexSetjen 92.00%101.34%

TAHUN 2010

DK.1 Pendapatan negara yang optimal DK.2 Pelaksanaan belanja negara yang optimal DK.3 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal DK.5 Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel DK.6 Perwujudan industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid DK.4 Utilisasi kekayaan negara yang optimal DK 8 Tingkat Kepuasan Pelanggan yang tinggi DK 8 Tingkat Kepuasan Pelanggan yang tinggi DK 7 Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan DK 7 Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan PerumusanPerumusan Pengelolaan dan Pengembangan Pengawasan dan Penegakan Hukum DK 9 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas DK 9 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas DK 11 Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi DK 11 Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi DK 12 Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif DK 12 Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif DK 10 Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien DK 10 Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien DK 13 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi DK 13 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi SDMSDM OrganisasiOrganisasi DK 14 Pengembangan organisasi yang handal dan modern DK 14 Pengembangan organisasi yang handal dan modern TIKTIK DK 15 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi DK 15 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi AnggaranAnggaran DK 16 Pengelolaan anggaran yang optimal DK 16 Pengelolaan anggaran yang optimal Stakeholder Perspective CustomerPerspective Learning and Growth Perspective Internal Process Perspective • KL • BUMN • WP dan perusahaan • Pemda • Kreditor dan investor • Pelaku pasar modal dan LK VISI Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan VISI Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan

DK.1 Pendapatan negara yang optimal DK.1 Pendapatan negara yang optimal DK.2 Pelaksanaan belanja negara yang optimal DK.2 Pelaksanaan belanja negara yang optimal DK.3 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal DK.3 Pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal DK.5 Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel DK.5 Pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel DK.6 Perwujudan industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid DK.6 Perwujudan industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang stabil, tahan uji dan likuid DK.4 Utilisasi kekayaan negara yang optimal DK.4 Utilisasi kekayaan negara yang optimal DK 8 Tingkat Kepuasan Pelanggan yang tinggi DK 8 Tingkat Kepuasan Pelanggan yang tinggi DK 7 Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan DK 7 Transparansi dan kredibilitas pengelolaan keuangan Stakeholder Perspective CustomerPerspective DK 1.1 Jumlah pendapatan negara DK Jumlah penerimaan pajak (DJP) DK Jumlah penerimaan bea dan cukai (DJBC) DK Jumlah PNBP Nasional (DJA) DK.2.1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah (DJPK) DK.2.2 Persentase ketepatan belanja negara (DJPB) DK. 3.1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang (DJPU) DK.3.2 Pemenuhan target penerimaan pembiayaan dari pelunasan piutang penerusan pinjaman (DJPB) DK.3.3 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran APBN (DJKN) DK.4.1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi (DJKN) DK.5.1 Penyelesaian RUU pertanggungja waban pelaksanaan APBN secara tepat waktu(DJPB) DK.6.1 Rata-rata persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian (Bapepam-LK) DK.6.2 Persentase Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi persyaratan minimum RBC (Risk Based Capital) (Bapepam-LK) DK.6.3 Persentase perusahaan pembiayaan yang memenuhi rasio permodalan (Bapepam-LK) DK.7.1 Ketersediaan informasi pengelolaan utang yang handal (DJPU) DK.7.2 Pembayaran utang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran (DJPU) DK.7.3 Jumlah LK K/L yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK (DJPB) DK.8.1 Indeks Kepuasan Pelanggan (DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, Bapepam-LK; Koord: SETJEN)

DK 9 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas DK 9 Kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas DK 11 Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi DK 11 Peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi DK 12 Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif DK 12 Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif DK 10 Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien DK 10 Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien DK 13 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi DK 13 Pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi DK 14 Pengembangan organisasi yang handal dan modern DK 14 Pengembangan organisasi yang handal dan modern DK 15 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi DK 15 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi DK 16 Pengelolaan anggaran yang optimal DK 16 Pengelolaan anggaran yang optimal Learning and Growth Perspective Internal Process Perspective DK.9.1 Tingkat akurasi kebijakan fiskal (BKF) DK.9.2 Persentase efektivitas kebijakan pendapatan negara (BKF) DK.9.3 Tingkat akurasi exercise I-account (DJA) DK.9.4 Persentase penyelesaian kajian sinkronisasi peraturan pusat dan daerah (DJPK) DK.13.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya (SETJEN) DK.13.2 Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat (Seluruh Unit Es.I; Koord:ITJEN) DK.13.3 Persentase jam pelatihan pegawai Depkeu terhadap jam kerja (Seluruh Unit Es.I) DK.14.1 Persentase Penyelesaian penataan/modernisasi organisasi (SETJEN) DK 14.2 Persentase Penyelesaian SOP (SETJEN) DK 14.3 Persentase unit eselon I yang memiliki profil risiko (ITJEN) DK.15.1 Jumlah kebijakan di bidang TIK (SETJEN) DK.15.2 Pencapaian SLA Index (SETJEN) DK.16.1 Persentase Penyerapan DIPA (Seluruh Unit Es.I; Koord:SETJEN) DK.16.2 Indeks opini BPK atas LK Depkeu, BUN, dan BA 999 (ITJEN) DK.10.1 Rata-rata persentase realisasi janji pelayanan quick win (SETJEN, DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, Bapepam-LK) DK.10.2 Persentase tingkat akurasi perencanaan kas (DJPB) DK.10.3 Ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara (DJPB) DK.10.4 Jumlah satker yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar (DJKN) DK.10.5 Persentase satker yang telah melakukan koreksi neraca (DJKN) DK.10.6 Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi (DJPU) DK.11.1 Efektifitas edukasi dan komunikasi (DJBC, DJPB, DJPU) DK.11.2 Rata-rata persentase realisasi sosialisasi terhadap rencana (DJA, DJP, DJKN, DJPK, Bapepam-LK) DK.12.1 Indeks Kepatuhan dan Penegakan hukum (DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK)

Aula Mezzanine, 19 Februari 2010 TERIMA KASIH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA