PERENCANAAN SARANA PERMUKIMAN assalamu’alaikum wr. wb PENGANTAR PWK PERENCANAAN SARANA PERMUKIMAN Johannes Parlindungan Siregar PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PENDAHULUAN PELAYANAN PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR WARGA FASILITAS UMUM KEPENTINGAN UMUM PEMERATAAN KESEJAHTERAAN HAK AZASI MANUSIA

(Index Pembangunan Manusia) PRODUKTIFITAS & EKONOMI PELAYANAN FASILITAS UMUM PENINGKATAN IPM (Index Pembangunan Manusia) Pendidikan. Kesehatan. Peribadatan. Ruang Terbuka. Kebudayaan dan Rekreasi. DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA Perdagangan. AKSES PRODUKTIFITAS & EKONOMI

LEBIH EFISIEN APABILA DIMANFAATKAN SEC. BERKELOMPOK ASPEK EKSTERNALITAS DAMPAK DARI PEMANFAATAN BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS) SEC. POSITIF MAUPUN NEGATIF DITIMBULKAN INDIVIDU /KELOMPOK DIRASAKAN OLEH INDIVIDU / KELOMPOK ASPEK EFISIENSI LEBIH EFISIEN APABILA DIMANFAATKAN SEC. BERKELOMPOK AMBANG BATAS & KAPASITAS

SARANA PERMUKIMAN WAKTU PELAYANAN MENDESAK, HARUS TERSEDIA 24 JAM REGULER BENTUK PRODUK LAYANAN BARANG NYATA BARANG TIDAK NYATA JASA

KUALITAS Pelayanan WARGA FASUM KETERJANGKAUAN DEMAND SUPPLY AKSESIBILITAS KELENGKAPAN MEMBENTUK SITUASI YG KONDUSIF DALAM PEMBANGUNAN DAN KEG. BERMASYARAKAT MENGEMBANGKAN LAPANGAN KERJA & PRODUKTIFITAS KESEJAHTERAAN

KUALITAS PELAYANAN FASUM (ADISASMITA, 2006) Kegiatan pelayanan yang dikehendaki. Minimalisir dampak negatif dalam penyediaan / pengadaan pelayanan. Kuantitas pelayanan yang cukup. Distribusi pelayanan yang adil. Respek penduduk yang menikmati / memperoleh pelayanan. Waktu respons dalam penyediaan pelayanan. Jumlah penduduk yang menggunakan pelayanan. Persepsi penduduk mengenai kepuasan mereka terhadap suatu pelayanan. Efisiensi (produktivitas dan biaya) pengadaan pelayanan.

JENIS SARANA UMUM Sarana PERKANTORAN Sarana PENDIDIKAN Balai pertemuan Kantor pos Kantor pemerintahan Kantor polisi Pos keamanan dll Sarana PENDIDIKAN TK SLTA SD PERGURUAN TINGGI SMP TAMAN BACAAN Sarana KESEHATAN POSYANDU RUMAH SAKIT PUSKESMAS POLIKLINIK PUSKESMAS PEMBANTU PRAKTEK DOKTER

Sarana PERIBADATAN Sarana PERDAGANGAN Sarana KEBUDAYAAN GEREJA MASJID KECAMATAN MUSHOLLA Sarana lainnya. MASJID KELURAHAN Sarana PERDAGANGAN TOKO/WARUNG PUSAT PERBELANJAAN PERTOKOAN PASAR LINGKUNGAN Sarana KEBUDAYAAN BALAI WARGA GEDUNG BIOSKOP BALAI SERBAGUNA Sarana lainnya. GEDUNG SERBAGUNA

METODOLOGI Perencanaan PENDEKATAN PERENCANAAN PENDUDUK SEBAGAI SASARAN PENGGUNA JUMLAH PENGGUNA (demand) DAYA TAMPUNG / BATAS PELAYANAN FASUM (supply) SPASIAL PENYEBARAN FASUM AKSESIBILITAS (JARAK / JANGKAUAN PELAYANAN)

BEBERAPA KETENTUAN UMUM PERENCANAAN MENGACU PADA DOKUMEN TATA RUANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS DAN EKOLOGIS MEMBENTUK KESATUAN FUNGSIONAL, DALAM TATANAN RUANG FISIK, EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PERENCANAAN DIPADUKAN DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN-KAWASAN FUNGSIONAL LAINNYA TERINTEGRASI, ANTARA PUSAT-PUSAT LINGKUNGAN SKALA TERKECIL (250 PENDUDUK) SAMPAI SKALA TERBESAR (120.000 PENDUDUK)

SNI 03 – 1733 - 2004 STANDAR PELAYANAN MENURUT DEMAND (DEMOGRAFIS) KRITERIA SPASIAL RADIUS PENCAPAIAN, KRITERIA-KRITERIA PENYEBARAN KESESUAIAN PERUNTUKAN LAHAN DAN ZONASI

DI ATAS KAPASITAS PELAYANAN ? DI BAWAH AMBANG PELAYANAN ? TIDAK TERLAYANI ?

KRITERIA SPASIAL (LOKASI) KEAMANAN. KENYAMANAN AKSESIBILITAS. KESEHATAN LINGKUNGAN. ESTETIKA LINGKUNGAN. FLEKSIBILITAS (KEMUNGKINAN UNTUK PENGEMBANGAN). KETERJANGKAUAN JARAK. LINGKUNGAN BERJATI DIRI (TERUTAMA BERPENGARUH PADA PERWUJUDAN DESAIN BANGUNAN) STATUS KEPEMILIKAN JELAS (TERUTAMA MILIK PEMERINTAH) KETERPADUAN DGN RENCANA TATA RUANG PADA SKALA YG LEBIH MAKRO

EVALUASI TINGKAT Pelayanan Ambang batas & kapasitas JLH. PENGGUNA MAKSIMAL (kapasitas) JUMLAH PENGGUNA PELAYANAN OPTIMAL COST EFISIEN JLH. PENGGUNA MINIMAL (ambang) DIBUTUHKAN STANDAR

FAKTOR REDUKSI TERHADAP PERSYARATAN KEBUTUHAN LAHAN PENGGABUNGAN LAHAN ATAS BEBERAPA FASILITAS UMUM DALAM MENGHADAPI KEPADATAN PENDUDUK TINGGI DAN SANGAT PADAT TANPA MENGURANGI KUALITAS PELAYANAN

CONTOH FORM PENILAIAN (DAPAT DIMODIFIKASI) Deviasi ambang. Nilai deviasi negatif (-) menyatakan bahwa jumlah penduduk eksisting yang dilayani masih di bawah ambang batas sehingga tidak dapat menutupi biaya operasional. Nilai deviasi positif (+) menyatakan bahwa jumlah penduduk yang dilayani berada di atas ambang sehingga memberi dapat pemasukan lebih pada lembaga fasilitas umum tersebut. Deviasi kapasitas. Nilai deviasi (-) menyatakan bahwa jumlah penduduk yang dilayani eksisting berada di atas kapasitas pelayanan sehingga dapat mengurangi efektifitas dan mutu pelayanan. Nilai deviasi positif (+) menyatakan bahwa jumlah penduduk yang dilayani masih di bawah kapasitas sehingga pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan SOP fasilitas yang bersangkutan.

BIAYA OPERASIONAL TERTUTUPI, TETAPI PELAYANAN MUTU PELAYANAN BERKURANG KAPASITAS AMBANG DEVIASI “AMBANG” = (+) DEVIASI “KAPASITAS” = (-) BIAYA OPERASIONAL TERTUTUPI, PELAYANAN SESUAI SOP DEVIASI “AMBANG” = (+) DEVIASI “KAPASITAS” = (+) BIAYA OPERASIONAL TIDAK TERTUTUPI, PELAYANAN CENDERUNG MUBAZIR DEVIASI “AMBANG” = (-) DEVIASI “KAPASITAS” = (+)

CONTOH FORM PENILAIAN (DAPAT DIMODIFIKASI) Deviasi (f/e) bernilai negatif (-) menyatakan bahwa pelayanan fasilitas umum eksisting masih di bawah standar. Sebaliknya, deviasi bernilai (+) menyatakan bahwa pelayanan fasilitas umum eksisting sudah di atas standar.

CONTOH APLIKASI

AKSESIBILITAS TINGKAT PENYEBARAN DAN JANGKAUAN FASILITAS UMUM ANALISIS TETANGGA TERDEKAT T = indeks penyebaran tetangga terdekat Ju = jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya yang terdekat Jh = jarak rata-rata yang diperoleh apabila semua titik mempunyai pola random = 1/2√p P = kepadatan titik dalam km2 yaitu titik (N) dibagi luas wilayah dalam A km2 T = 0 – 0.7, maka penyebarannya bergerombol. T = 0.7 – 1.4, maka penyebarannya penyebarannya tidak merata. T = 1.4 – 2.15, maka penyebarannya merata.

TINGKAT JANGKAUAN PELAYANAN MATRIKS KESEMPATAN TERDEKAT ANALISIS WILAYAH PELAYANAN (ISOLINE)

ANALISIS TETANGGA TERDEKAT CONTOH APLIKASI ANALISIS TETANGGA TERDEKAT

Ju kec.Sukadame

PENGEMBANGAN Pelayanan Ambang batas & kapasitas MEMPERHATIKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN PENDUDUK SESUAI KURUN WAKTU HASIL RENCANA Apabila pada evaluasi ambang batas ditemukan bahwa tingkat pelayanan berada di bawah ambang, tidak perlu dilakukan penambahan jumlah fasilitas. Peningkatan jumlah penduduk secara alami akan dengan sendirinya membawa kondisi pelayanan ke titik setimbang. Apabila pada evaluasi ambang batas ditemukan bahwa tingkat pelayanan berada diatas ambang, maka untuk kurun waktu tertentu tidak perlu dilakukan penambahan fasilitas. Apabila pada evaluasi kapasitas ditemukan bahwa tingkat pelayanan berada di bawah kapasitas, maka tidak perlu dilakukan penambahan fasilitas. Apabila pada evaluasi kapasitas ditemukan bahwa tingkat pelayanan berada di atas kapasitas, maka perlu dilakukan penambahan jumlah fasilitas.

KEMAMPUAN PELAYANAN FASUM < PENDUDUK YG TERLAYANI. PENINGKATAN JUMLAH FASUM PELAYANAN. KAPASITAS AMBANG HARUS DIDUKUNG OLEH KEBIJAKAN SEKTORAL, TERKAIT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN KONDISI IDEAL KEMAMPUAN PELAYANAN FASUM > PENDUDUK YG TERLAYANI. PENINGKATAN RADIUS (JANGKAUAN) PELAYANAN.

KEBUTUHAN PENAMBAHAN FASILITAS SMU TAHUN 2011

AKSESIBILITAS Total jarak dari seluruh penduduk calon lokasi fasilitas adalah terkecil (minimizing agregate distance). A, B, C = alternatif lokasi fasilitas umum 1, 2, 3, 4, 5, 6 = kelompok penduduk yang akan dilayani Total jarak antara fasilitas A dengan penduduk = jarak A-1 + jarak A-2 + jarak A-3 + jarak A-4 + jarak A-5 + jarak A-6 Total jarak antara fasilitas B dengan penduduk = jarak B-1 + jarak B-2 + jarak B-3 + jarak B-4 + jarak B-5 + jarak B-6 Total jarak antara fasilitas C dengan penduduk = jarak C-1 + jarak C-2 + jarak C-3 + jarak C-4 + jarak C-5 + jarak C-6 Di antara ketiganya, dipilih salah satu yang total jaraknya terkecil.

Jarak terjauh penduduk terhadap calon lokasi adalah minimum (minimax distance criterion). Lokasi A : jarak terjauh dengan penduduk 6 Lokasi B : jarak terjauh dengan penduduk 6 Lokasi C : jarak terjauh dengan penduduk 1 Dari ketiga jarak tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi B memenuhi kriteria minimax distance criterion karena memiliki jarak terjauh terpendek.

DAFTAR PUSTAKA Adisasmita. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta. Badan Standarisasi Nasional. 2004. Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. SNI 03-1733-2004. Jakarta Riyadi dan Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Sadyohutomo. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah, Realita dan Tantangan. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta. Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. SNI 03-1733-2004

SEKIAN DAN TERIMA KASIH wassalamu’alaikum wr. wb