CEPITB Continuing Education Program - Institut Teknologi Bandung - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Auditor Itjen Kemdikbud
Advertisements

SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
DIREKTORAT PEMBINAAN WIDYAISWARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
Struktur Organisasi Badan Air
RENCANA KERJA PEMERINTAH
 Pembukaan WIB (Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa)  Babak Penyisihan WIB (Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa)  Pengumuman Hasil.
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
Pajak WP Orang Pribadi.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Hari, Tanggal: Sabtu, 22 Maret 2014 Lokasi: Hotel Atlet Century Park Jakarta Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Kantor BSMR: Contact.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
Macam (KTI) Karya Tulis Ilmiah
Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
SOSIALISASI Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Sulawesi Selatan Tahun Akademik 2014/2015.
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Penyusunan Kebijakan ICAAP
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
A gar dapat menunjang peningkatan kinerja perusahaan, para praktisi Sumber Daya Manusia (SDM/HR) dituntut untuk dapat berkontribusi dengan menyiapkan program-program.
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
LKPP MODUL 9 PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
Informasi lebih lanjut:
SELAMAT DATANG PESERTA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
Alur Kegiatan Workshop
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
MEMPROSES PERJALANAN BISNIS
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PROPOSAL TALK SHOW “KONTRIBUSI ITB UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL”
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
WAKTU & TEMPAT LINGKUP TOPIK WORKSHOP METROLOGI
DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Strategi Sertifikasi Dosen
PENILAIAN KINERJA GURU
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang Pajak Saat.
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
Pengelolaan Dana Hibah
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
STRATEGI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PK BLU
PERSIAPAN PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
Transcript presentasi:

CEPITB Continuing Education Program - Institut Teknologi Bandung - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN KEPPRES NO. 80 TH 2003 Sekretariat LPPM ITB Gedung Rektorat ITB - lantai 5 Jl. Tamansari 64 Bandung Tel. : , , Fax. : Tempat Pelatihan: Campus Center Institut Teknologi Bandung Jl. GaneshaNo. 10 Bandung Formulir Pendaftaran PELATIHAN DAN UJIAN NAIONAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN KEPPRES NO.80 TH 2003 BERI TANDA (X) PADA GELOMBANG YANG AKAN DIIKUTI Gelombang (17-19 Maret 2009) Gelombang (16-18 Juni 2009) Gelombang III (11-13 Agustus 2009) Gelombang IV (10-12 November 2009)

Setelah mengikuti kegiatan ini, diharapkan peserta mampu: 1.Mengetahui keseluruhan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan pengadaan dengan dasar Keppres No. 80/ Melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Nasional. 3. Memiliki kemampuan dan kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. 4.Menghadapi ujian Nasional Ahli Pengadaan. Peserta pelatihan ini berasal dari berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu : 1.Instansi Pemerintah (Departemen, Dinas, BUMN/BUMD, dll), sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah (pejabat pembuat komitmen dan panitia/pejabat pengadaan). 2.Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah, baik Negeri maupun Swasta, yang memperoleh dana dari pemerintah, baik alokasi anggaran maupun hibah kompetisi. 3.Pihak Swasta sebagai penyedia barang/jasa pemerintah, maupun masyarakat umum, yang ingin mengetahui prosedur Keppres No. 80/2003. BIAYA PELATIHAN DAN UJIAN Biaya pelatihan dan ujian didasarkan kepada keikutsertaan peserta dalam kegiatan, yaitu: 1. Peserta Pelatihan Rp ,- (Pelatihan + Ujian) 2. Peserta Ujian Rp ,- (Tanpa Pelatihan) Fasilitas yang diberikan kepada peserta (Pelatihan + Ujian) adalah: - Sertifikat Pelatihan, Buku Keppres No. 80/2003, 1 (Satu) Set Modul Pelatihan, Soal-soal Latihan, Seminar Kit, Tas Pelatihan - Makan siang dan coffe break selama pelatihan Ujian Untuk mempersiapkan Ujian, akan diadakan simulasi soal-soal Ujian. Ujian bersifat Buka Buku (Open Book) Keppres 80/2003dan revisinya. embaharuan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Keppres No. 80 tahun 2003 bertujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN/APBD, BUMN/BUMD maupun hibah luar negeri dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Salah satu faktor untuk mendukung tercapainya tujuan di atas adalah dengan peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM pengelola pengadaan. Pengertian istilah Sertifikat Keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Ketentuan Umum dalam pasal I angka 15 adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan syarat seseorang untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau Panitia/Pejabat Pengadaan. Melihat penting dan sangat mendesaknya kebutuhan akan sumber daya yang memiliki kompetensi dan kemampuan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasar pada Keppres No. 80/2003 di berbagai instansi, khususnya instansi pemerintah, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) ITB bekerjasama dengan LKPP akan menyelenggarakan Pelatihan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Nasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang secara kontinu dan intensif akan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM pengelola pengadaan. Program pelatihan dan ujian sertifikasi ini akan diselenggarakan 4 (empat) gelombang yaitu pada tanggal Maret, Juni, Agustus dan Nopember Dua hari dimanfaatkan untuk penyampaian materi pelatihan yang berisi kerangka konseptual, penjelasan, dan pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diakhiri dengan ujian. Selain itu, untuk memperdalam pemahaman serta mempersiapkan peserta menghadapi ujian, akan dilakukan penyajian berbagai studi kasus dan pembahasan soal secara lebih mendalam. PENDAHULUANPENDAHULUAN P BATAS AKHIR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN UNTUK SETIAP GELOMBANG Gelombang I : Maret 2009 Batas akhir pendaftaran : 10 Maret 2009 Gelombang II : Juni 2009 Batas akhir pendaftaran : 10 Juni 2009 Gelombang III : Agustus 2009 Batas akhir pendaftaran : 4 Agustus 2009 Gelombang IV : November 2009 Batas akhir pendaftaran : 4 Nopember 2009 Atau jika peserta pelatihan telah mencapai 50 orang Formulir pendaftaran dan bukti transfer dapat dikirim melalui faksimili ke nomor (022) Cp.Agung Novantoro, Iqbal Khaeruman Continuing Education Program - Institut Teknologi Bandung PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TUJUAN KEGIATAN PESERTAPESERTA

CONTINUING EDUCATION PROGRAM Hari I : Pendaftaran ulang Pembukaan Coffee Break Modul 1 : Konsep Dasar Pengadaan Barang / Jasa Modul 2 :Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Lunch Modul 3 : Pengantar Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Coffee Break Modul 4:Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Modul 5:Penyusunan HPS Pengadaan Barang/Jasa Hari II: : Modul 6 : Pra/Pascakualifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Coffee Break Modul 7 : Metode Evaluasi Sistim Gugur (Jasa Pemborongan) Lunch Modul 8 : Metode Evaluasi Sistim Gugur, Sistem Nilai & Selama Umur Ekonomis (Barang) Coffee Break Modul 9 : Prakualifikasi & Evaluasi Jasa Konsultansi Pengadaan Jasa Konsultansi Modul 10 : Latihan Soal-Soal Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Hari III: Persiapan Ujian Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional Catatan: Susunan acara sewaktu-waktu dapat berubah SUSUNAN ACARA PT. BNI (Persero), Tbk. Cabang ITB Bandung Jl. Tamansari No. 80 Bandung Rekening Nomor : a.n. Penampungan-Kerma LPPM ITB Atau Dapat dibayar langsung pada saat pelaksanaan Pelatihan SEKRETARIAT d/a Continuing Education Program (CEP ITB) Gedung Rektorat ITB lantai 5 Jl. Tamansari no. 64 Bandung Telepon : (022) , , , , Fax : Informasi Hotel 1. Patra Jasa Hotel Telp (022) Sawunggaling Hotel Telp (022) , Wisma Pertamina Telp (022) Wisma Dago Telp (022) D’Qure Telp (022) BIAYA PELATIHAN DAPAT DI TRANSFER KE :