Data dan Informasi Kesehatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Advertisements

KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
BAHAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
PENYUSUNAN REKAPITULASI HASIL ANALISA SITUASI SCM KELOMPOK A
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
SISTEM INFORMASI KESEHATAN PUSKESMAS
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
PENYEHATAN LINGKUNGAN
CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2009 – 2013
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka.
Kesiapan Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Klinik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menjelang diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 H.
PROGRAM KERJA IAI BANTUL PERIODE
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN PROFIL KABUPATEN
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
Menuju Kabupaten Sehat
PERTEMUAN II DAN III Dasar- dasar Pendidikan Kesehatan
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN
Sistem Kesehatan Nasional
SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK)
AKUNTABILITAS KINERJA
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
Kom III SUHARI MM.
KEBIJAKAN OBAT  .
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
DASAR DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN VISI PRESIDEN/ KEMENTERIAN KESEHATAN RI Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
HASIL PIS-PK PUSKESMAS LUMPATAN. VISI, MISI DAN MOTTO PUSKESMAS LUMPATAN VISI : Pembangunan Kesehatan Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Transcript presentasi:

Data dan Informasi Kesehatan Balikpapan, 6 Mei 2014

D A T A ? Fakta/bagian dari fakta Mengandung arti Dihubungkan dengan kenyataan simbol, gambar, angka, huruf. Menunjukkan ide, obyek, kondisi

DATA PENTING BAGI MANAJEMEN Pengetahuan Perkiraan Pertimbangan Keputusan

Data Yang Baik B e n a r L e n g k a p T e p a t C e p a t T e r a t u r

Sistem Informasi adalah : Suatu alat oganisasi yang bertujuan menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu dan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara berdaya guna dan behasil guna

VISI KALTIM MAJU 2018 Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan

Misi Kaltim Maju 2018 terkait dgn Kesehatan Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim

VISI PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR tahun 2014-2018 Meningkatkan derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kalimantan Timur yang merata dan berkeadilan

MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Menjamin pemeliharaan dan peningkatan upaya kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan, Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan membangun kemitraan dengan lintas sektor. Menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan yang memadai dan berkesinambungan.

3. Menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan yang memadai dan berkesinambungan Tujuan : 3.1. Meningkatnya sumber daya kesehatan yang memadai untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan

Indikator Terpenuhinya Rasio Tenaga Kesehatan secara merata sesuai standar Nasional 100 % pada tahun 2018.

Sasaran Terpenuhinya sumber daya kesehatan yang merata, bermutu dan berstandar kompetensi Indikator sasaran Persentase ketersediaan obat dan vaksin 2012  2014 2015 2016 2017 2018 96 97 98 99 100 100

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin 90 100 1. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Persentase kecukupan obat dan perbekalan kesehatan disarana pelayanan kesehatan 80 84 88 2. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan RS Persentase RS dan puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian 10 15 20   Cakupan sarana farmasi dan alkes yang memenuhi standar 70 85 3. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase penggunaan obat generik di sarana pelayanan kesehatan 4. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah 60 75 Cakupan pengolahan makanan & minuman yang memenuhi syarat 50 65

PROFIL KESEHATAN Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melaporkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan kesehatan, termasuk kinerja dari penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang kesehatan.

Profil kesehatan kabupaten/kota ini pada intinya berisi berbagai data/informasi yang menggambarkan situasi dan kondisi kesehatan masyarakat di kabupaten/kota. Oleh karena kedudukannya yang sangat strategis, penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota perlu dicermati dan sedapat mungkin menggunakan petunjuk teknis sebagai acuan.

Data Kefarmasian Tabel 65 Tabel 66