Aplikasi SIM E-Government

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Advertisements

Teori Graf.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
START.
Menunjukkan berbagai peralatan TIK melalui gambar
A. Pengantar Inggris dan Amerika Joint Property
1 Oleh : AGUS YUDI PRASETIYO P RATNA WIDAYASTUTI P TOTO SUMARMO P TUGAS CORPORATE INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT.
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.
Tugas: Perangkat Keras Komputer Versi:1.0.0 Materi: Installing Windows 98 Penyaji: Zulkarnaen NS 1.

E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
e-Government Kelompok 11
1suhardjono waktu 1Keterkatian PKB dengan Karya Inovatif, Macam dan Angka Kredit Karya Inovatif (buku 4 halaman ) 3 Jp 3Menilai Karya Inovatif.
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
(GRAND DESIGN) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH
KETENTUAN SOAL - Untuk soal no. 1 s/d 15, pilihlah salah satu
BAB 2 PENERAPAN HUKUM I PADA SISTEM TERTUTUP.
MATRIKS Trihastuti Agustinah.
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
WEEK 6 Teknik Elektro – UIN SGD Bandung PERULANGAN - LOOPING.
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
HITUNG INTEGRAL INTEGRAL TAK TENTU.
PERTEMUAN KETIGA PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA DI PERUSAHAAN
The Group of Twenty Afrika Selatan Amerika Serikat Arab Saudi
Tugas: Power Point Nama : cici indah sari NIM : DOSEN : suartin marzuki.
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Ini
Rabu 23 Maret 2011Matematika Teknik 2 Pu Barisan Barisan Tak Hingga Kekonvergenan barisan tak hingga Sifat – sifat barisan Barisan Monoton.
Soal Latihan.
: : Sisa Waktu.
PENGANTAR SISTEM INFORMASI NURUL AINA MSP A.
Luas Daerah ( Integral ).
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Sistem Informasi di Sektor Publik Muhammad Firdaus.
Fungsi Invers, Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
Selamat Datang Dalam Kuliah Terbuka Ini
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
ADVOKASI Oleh : dr.Rozi Abdullah
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Mata Kuliah: Manajemen Sistem Informasi Publik
Bahan Kuliah IF2091 Struktur Diskrit
Algoritma Branch and Bound
MATA KULIAH KURIKULUM INTI DAN INSTITUSIONAL KURIKULUM 2002 PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UMS.
Regulasi Pengembangan E-Government
USAHA DAN ENERGI ENTER Klik ENTER untuk mulai...
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
Universitas Udayana.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Bahan Kuliah IF2120 Matematika Diskrit
Pohon (bagian ke 6) Matematika Diskrit.
Korelasi dan Regresi Ganda
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Pengantar sistem informasi Rahma dhania salamah msp.
Andri Wijanarko,SE,ME Teori Konsumsi Andri Wijanarko,SE,ME
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
KONSEP ELECTRONIC GOVERNMENT
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
E-Government Reformasi Birokrasi
E-Government 27 Sept 2010.
LOGO E-Government. Contents Pengertian E-Government Manfaat E-government Contoh penggunaan aplikasi Pelaku yang terlibat Strategi untuk mencapai peningkatan.
E-Government Reformasi Birokrasi
Transcript presentasi:

Aplikasi SIM E-Government

SIM dan E-Government Pendapat Drs. Soetedjo Moeldodihardjo dalam bukunya “Management Information System” SIM adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi managemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi didalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan.

Pengertian E Government The World Bank Group (2001) mendefinisikan E-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti Wide Area Networks (WAN), internet, Mobile computing) yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya2 . Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa e-government adalah penggunaan teknologi informasi untuk membuka pemerintah dan informasi pemerintah untuk memungkinkan dinas-dinas pemerintah untuk berbagi informasi demi kemanfaatan publik, untuk memungkinkan terjadinya transaksi secara online dan untuk mendorong pelaksanaan demokrasi3.

E-Government E-Government (EG) mengacu kepada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan-perusahaan, dan pemerintahan lainnya. Bentuk e-government ada 4 macam, yaitu : government-to-customer, government-to-business, government-to-employees, government-to-government. (http://en.wikipedia.org/wiki/E-government)

Lingkup Kajian E-Government Manu-sia Proses Tekno-logi Kebi-jakan Implementasi e-gov melibatkan aspek-aspek yang saling terkait … dan keberhasilan implementasi e-gov sangat tergantung kepada penanganan aspek-aspek tersebut

the 2011 World e-Government Ranking MANILA, KOMPAS.com - Kondisi e-government di Indonesia menempati peringkat 36 dari 50 negara di dunia hasil pengukuran yang dilakukan Waseda University Jepang. Hasil pengukuran tersebut diumumkan secara resmi dalam Jurnal of e-Governance yang dibagikan bersamaan dengan Konferensi International IAC (International Academy of CIO) di Manila, Kamis (6/10/2011).

Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking No Final Rankings Score 1 Singapore 92.14 2 USA 92.13 3 Sweden 88.32 4 Korea 87.50 5 Finland 86.90 6 Japan 86.85 7 Canada 85.13 8 Estonia 84.10 9 Belgium 83.55 10 UK 82.40

Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking 10 Denmark 82.40 12 Italy 81.20 13 Taiwan 79.31 14 Australia 78.50 15 Norway 77.61 16 Spain 75.30 17 Germany 73.15 18 France 72.05 19 Switzerland 71.88 20 Netherlands 70.75

Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking 21 New Zealand 70.21 22 Portugal 69.02 23 Thailand 67.67 24 Malaysia 67.37 25 Philippines 65.10 26 HongKong SAR 63.50 27 Tunisia 62.10 28 Mexico 62.05 29 China 60.80 30 India 60.15

Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking 31 South Africa 59.71 32 Israel 58.80 33 Turkey 57.50 Macau SAR 35 Russia 57.10 36 Indonesia 56.88 37 Egypt 56.13 38 Vietnam 55.70 39 Czech Republic 51.80 40 Romania 49.15

Institute of e-Government released the 2011 World e-Government Ranking 41 Brazil 48.80 42 Brunei 46.50 43 Chile 42.15 44 Kazakhstan 38.14 45 Peru 35.20 46 Pakistan 32.81 47 Fiji 30.10 48 Iran 26.10 49 Uzbekistan 25.11 50 Georgia 22.46

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 USA Singapore 2 Canada UK 3 Sweden 4 Finland Japan Korea 5 Australia 6 Germany Hong Kong SAR 7 Taiwan 8 Estonia 9 Malaysia Belgium 10 Germany, Italy Taiwan, Italy UK, Denmark

PERINGKAT EGOV di ASIA TENGGARA

Pengembangan E-Government di Indonesia

Dasar-Dasar Peraturan UU No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintah Daerah PP No. 56 Th. 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keppres No. 9 Th. 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Inpres No. 6 Th. 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Inpres No. 3 Th. 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. KepMendagri No. 45 Th. 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri. KepMenpan No. 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Inpres No.3 tahun 2003 mengenai Strategi Pengembangan EGovernment. Strategi pokok yang diambil oleh pemerintah adalah sebagai berikut: Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat. Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Rencana strategis e-gov Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) Standar mutu dan jangkauan pelayanan serta pengembangan aplikasi (e-services). Kebijakan kelembagaan, otorisasi, informasi dan keikutsertaan swasta dalam penyelenggaraan e-gov. Kebijakan pengembangan kepemerintahan yang baik (goodgovernance) dan manajemen perubahan (change management) Pelaksanaan proyek dan penganggaran e-government. Standar kompetensi pengelola e-government. Cetak-biru aplikasi e-government pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pergeseran Paradigma dalam Penyampaian Pelayanan Publik. Paradigma birokratis Paradigma e-government Orientasi Efisiensi biaya produksi Fleksibel, pengawasan dan kepuasan pengguna (customer). Proses organisasi Merasionalisasikan peranan, pembagian tugas dan pengawasan hirarki vertikal Hirarki horisontal, jaringan organisasi dan tukar informasi Prinsip manajemen Manajemen berdasarkan peraturan dan mandat (perintah) Manajemen bersifat fleksibel, team work antar departemen dengan koordinasi pusat. Gaya kepemimpinan Memerintah dan mengawasi Fasilitator, koordinatif dan entrepreneurship inovatif. Komunikasi internal Hirarki (berperingkat) dan top-down Jaringan banyak tujuan dengan koordinasi pusat dan komunikasi langsung. Komunikasi eksternal Terpusat, formal dan saluran terbatas Formal dan informal, umpan balik langsung, cepat dan banyak saluran Cara penyampaian pelayanan Dokumen dan interaksi antar personal Pertukaran elektronik dan interaksi non face-to-face. Prinsip-prinsip penyampaian pelayanan Terstandarkan, keadilan dan sikap adil Penyeragaman bagi semua pengguna dan bersifat personal.

E-Government Pemberdayaan masyarakat Pelayanan publik Transparansi dan akuntabilitas Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemanfaatan teknologi informasi Transformasi relasi antar pihak yang terkait dgn e-gov Dampak positif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah sendiri Hubungan (relasi) yang lebih efektif, harmonis, dan akuntabel Pengembangan sarana dan infrastruktur TI

Benefits of e-Government : 1996 Cost savings Increase in foreign investment in the country Better access to information Better value derived from government services Better access to government services Better customer service Benefits to Government Benefits to Businesses Benefits to Citizens OECD Tunis – 28 May 2008

Benefits of e-Government : 2008 Cost savings Efficiency and transparency Enhanced political capital High economic growth Citizen satisfaction Efficient and innovative public sector Increased attractiveness to investment and talents Better access to information Better value derived from government services Gain in productivity Better access to government services Better customer service Benefits to Government Benefits to Society/Economy Benefits to Businesses Benefits to Citizens OECD Tunis – 28 May 2008

Benefits of e-Government : 2020 Cost savings Efficiency and transparency Enhanced political capital High economic growth Citizen satisfaction Local and Central Government Synergy Client-centricity Efficient and innovative public sector Increased attractiveness to investment and talents Better access to information Competitive Inclusive Democracy Better value derived from government services Gain in productivity Better access to government services Better customer service Benefits to Government Benefits to Society/Economy Benefits to Businesses Benefits to Citizens OECD Tunis – 28 May 2008

Pengaruh E-Goverment dalam Bisnis Di sejumlah negara maju, sistem online atau egovernment sudah menjadi bagian penting dalam memberikan kemudahan berbisnis. Singapura dan Hong Kong menerapkan layanan satu atap untuk berbisnis melalui perizinan yang efisien secara online, bahkan sudah dijalankan sejak 2008. Denmark baru saja memperkenalkan pendaftaran kepemilikan tanah secara online. Jerman dan Singapura merupakan negara yang paling cepat dalam memproses perizinan bagi usaha kecil. Bahkan, proses perizinan untuk memulai bisnis di Singapura cukup 3 hari saja.

Singapura Hong Kong Selandia Baru Amerika Serikat Denmark Norwegia Inggris Korea Selatan Islandia Irlandia

Indonesia masuk kelompok 5 negara yang tersulit untuk menjalankan bisnis, bersama Argentina, Rusia, Brasil, dan India.

Sumber http://josh.rootbrain.com/seminar/E-Government-di%20Indonesia% 20dan%20Dunia.pdf http://www.wikusuryomurti.com/download/Materikuliah- EGovernment.pdf http://bisnis.vivanews.com/news/read/257232-10-negara-paling- gampang-berbisnis http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Indonesia_Termasuk_5_N egara_Paling_Tidak_Bersahabat_Untuk_Kalangan_Bisnis&level2=ne wsandopinion&id=839212&img=level1_bigtopnews_1&urlImage=inf rastruktur%20ind%20bbc%20c Lukito Edi Nugroho, Aspek Kepemimpinan Dalam Mendukung E- Government Bruno Lanvin, Partnerships and collaboration frameworks on e- government Sumber lain dari jurnal dan internet