KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
Green Recovery And Reconstruction: Training Toolkit For Humanitarian Aid Desain Proyek, Pemantauan dan Evaluasi Sesi 1: Pendahuluan, Proyek Anda dan Lingkungan.
1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Sumardjo Gatot Irianto BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
SIMULASI PENYUSUNAN RBA UNIT KERJA ITB
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Oleh: Oswar Mungkasa Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Bappenas
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Anggaran Responsif Gender
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
GAMBARAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL ROAD SAFETY MASTERPLAN (NRSM) WITH DECADE OF ACTION (DoA) -safer road- Bogor March 2011.
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
Perkembangan Administrasi
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
 Sasaran strategisIndikator KinerjaTargetCapaian Meningkatnya pemenuhan hak perempuan dan laki- laki di bidang ekonomi Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Arah Kebijakan Persusuan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Arah Kebijakan Persusuan
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
1 Oleh : Prof. Dr. Ir. Tien R. Muchtadi, MS. Disampaikan pada : Program Pasca Sarjana Managemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (MB IPB) 12 Agustus.
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI DEPUTI PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI RENCANA KEGIATAN 2014 ASISTEN DEPUTI IPTEK PEMERINTAH dipaparkan pada: Pertemuan dengan Bapak Deputi Pendayagunaan Iptek Senin, 5 Mei 2014

KEGIAAN DAN PAGU ANGGARAN PADA ASDEP IPTEK PEMERINTAH TA 2015 No Kegiatan/Output/Sub Output Anggaran (Rp) Keterangan 2661 Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi Pemerintah 2.500.000.000,- Kegiatan 1 001 Rekomendasi Kebijakan Analisis Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi Pemerinta 1.000.000.000,- Output 1.1 xx1 Rekokemdasi Kebijakan Pendayagunaan Iptek Lintas Sektor 1.500.000.000,- Output 1.2 xx1a Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana Sub Output 1.2.1 xx1b Pendayagunaan Teknologi Perubahan Iklim 500.000.000,- Sub Output 1.2.2 5262 Pendayagunaan dan Pemanfaatan Agrotechnopark 3.500.000.000,- Kegiatan 2 Paket diseminasi Iptek Berbasis Agro Output 2.1 xx2 Layanan Perkantoran Ouptu 2.2 JUMLAH TOTAL (2661 + 5262) 6.000.000.000,- Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Rekomendasi Kebijakan Analisis Pendayagunaan dan Kebutuhan Iptek Institusi Pemerinta Dasar Hukum UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Permenristek No. 03/M/PER/VI/2010 Pasal 422 dan Pasal 433 tentang Tupoksi Asdep Iptek Pemerintah Maksud dan Tujuan a. Maksud Rekomendasi kebijakan analisis pendayagunaan dan kebutuhan iptek Pemerintah Tujuan Menyusun rekomendasi kebijakan pendayagunaan dan kebutuhan iptek Pemerintah Indikator dan Satuan Kinerja (Output) Tersusunnya 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan Pendayagunaan dan Kebutuhan pada Institusi Pemerintah Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Tahapan Kegiatan/Komponen Pagu Anggaran (Rp) 1 Pagu anggaran untuk kegiatan ini terbagi menjadi 4 komponen sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam KAK. No Tahapan Kegiatan/Komponen Pagu Anggaran (Rp) 1 Penyusunan Isu Kebijakan 127.348.000,- 2 Penyusunan Alternatif Kebijakan 400.432.000,- 3 Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan 299.248.000,- 4 Finalisasi Rekomendasi Kebijakan 172.972.000,- Jumlah 1.000.000.000,- Catatan : Detail Anggaran Tertera pada Lampiran Kementerian Negara Riset dan Teknologi

No Tahapan Kegiatan Bulan Waktu dan Maktrik Tahapan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta selama 10 bulan No Tahapan Kegiatan Bulan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Penyusunan Isu Kebijakan Penyusunan Alternatif Kebijakan Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan Finalisasi Rekomendasi Kebijakan Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Rekomendasi Kebijakan Pendayagunaan Iptek Lintas Sektor UU 24 / 2007: Penanggulangan Bencana Instrumentasi Kebencanaan RSNI Sirine Lokal TA 2013 RSNI Pelatihan Kesiapsiagaan TA 2014 RSNI Bangunan Tahan TSunami TA 2015 Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana HISTORI Tsunami Aceh Des 2004 Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Uraian Kegiatan Dasar Hukum UU 24 / 2007 tentang Penanggulangan Bencana Permen Ristek No. 03/M/PER/VI/2010 Pasal 422 : Tugas Pokok Asdep Iptek Pemerintah Maksud Kegiatan Kegiatan ini dimaksudkan untuk menganalisis agar inovasi yang dihasilkan oleh lembaga riset, penelitian dan pengembangan berdayaguna untuk memperkecil resiko akibat bencana alam dalam bentuk Rancangan Standar Nasional Indonesia Bangunan Tahan Tsunami Tujuan Kegiatan Terdayagunakan inovasi nasional untuk mitigasi bencana dalam upaya memperkecil resiko akibat bencana alam dalam bentuk Rancangan Standar Nasional Indonesia Bangunan Tahan Tsunami Indikator dan Satuan Kinerja (Output) Tersusunnya 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan Pendayagunaan Iptek untuk Mitigasi dalam bentuk Rancangan Standar Nasional Indonesia Bangunan Tahan Tsunami Bencana Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Waktu dan Maktrik Tahapan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta selama 10 bulan No Tahapan Kegiatan Bulan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Penyusunan Isu Kebijakan Penyusunan Alternatif Kebijakan Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan Finalisasi, Promosi dan Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Tahapan Kegiatan/Komponen Pagu Anggaran (Rp) 1 Pagu anggaran untuk kegiatan ini terbagi menjadi 4 komponen sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam KAK. No Tahapan Kegiatan/Komponen Pagu Anggaran (Rp) 1 Penyusunan Isu Kebijakan 120.920.000,- 2 Penyusunan Alternatif Kebijakan 200.392.000,- 3 Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan 231.720.000,- 4 Finalisasi, Promosi dan Diseminasi Rekomendasi Kebijakan 446.968.000,- Jumlah Total 1.000.000.000,- Catatan : Detail Anggaran Tertera pada Lampiran Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Pendayagunaan Teknologi Perubahan Iklim Latar Belakang Penanggulangan permasalahan perubahan iklim global, yang disampaikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di depan pemimpin negara G-20 pada pertemuan di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009. Berdasarkan kondisi BAU (Business As Usual/ tanpa rencana aksi), tingkat emisi di Indonesia akan meningkat dari 1,72 Gton C02e di tahun 2000, menjadi 2, 95 Gton C02e di tahun 2020 (KLH 2009). jumlah emisi ini sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan atau aktivitas di sektor kehutanan dan lahan gambut, limbah, pertanian, industri serta energi dan transportasi. Dasar Hukum Sesuai Permen Ristek Nomor: 03/M/PER/VI/2010 Pasal 70 bahwa Asisten Deputi Iptek Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis di bidang pendayagunaan iptek kepemerintahan Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Maksud Kegiatan Maksud kegiatan ini adalah menganalisa agar inovasi yang dihasilkan oleh lembaga riset, penelitian dan pengembangan yang berdayaguna yang dapat membantu masyarakat, industri dan pemerintah berperan serta dalam pengurangan emisi GRK sebagai kegiatan penurunan emisi GRK nasional. Tujuan Kegiatan Membantu upaya pemerintah dalam penurunan tingkat emisi GRK nasional melalui penawaran inovasi-inovasi teknologi hasil litbang; Melakukan telaahan kapasitas hasil riset litbang pada sektor energi, industri dan sumberdaya air; Implementasi hasil riset litbang yang menunjang sektor energi, industri dan sumberdaya air untuk diterapkan di masyarakat, industri maupum pemerintahan. Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Indikator Kinerja Tersusunnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Pendayagunaan Tekonologi Penurunan Emisi Gas CO2 dan Adaptasi Perubahan Iklim berbasis Iptek Sistem Inovasi Nasional. Volume dan Satuan Ukur Volume: 1 (satu) Dokumen Adaptasi Perubahan Iklim khususnya pendayagunaan teknologi untuk penurunan emisi Gas CO2. Jadwal Kegiatan Jadwal kegiatan dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan. Diperkirakan dimulai pada bulan Februari hingga November 2014 Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Tahapan Kegiatan/Komponen Pagu anggaran untuk kegiatan ini terbagi menjadi 4 komponen sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam KAK. No Tahapan Kegiatan/Komponen Pagu Anggaran (Rp) 1 Penyusunan Isu Kebijakan 73.476.000,- 2 Penyusunan Alternatif Kebijakan 134.506.000,- 3 Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan 131.118.000,- 4 Finalisasi, Promosi dan Diseminasi Rekomendasi Kebijakan 160.900.000,- Jumlah Total 500.000.000,- Catatan : Detail Anggaran Tertera pada Lampiran Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Matrik Pelaksanaan Kegiatan (time table) No Kegiatan Bulan ii iii iv v vi vii viii ix x xi 1 Penyusunan Isu Kebijakan 2 Penyusunan Alternatif Kebijakan 3 Penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan 4 Penyusunan, Promosi dan Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Pendayagunaan dan Pemanfaatan Agrotechnopark (ATP) Dasar Hukum UU 24 / 2007 tentang Penanggulangan Bencana Permen Ristek No. 03/M/PER/VI/2010 Pasal 422 : Tugas Pokok Asdep Iptek Pemerintah Gambaran Singkat ATP Suatu kawasan untuk menerapkan berbagai jenis teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh berbagai LPNK, swasta, PTN/PTS untuk diterapkan dalam skala ekonomi, yang juga berfungsi sebagai tempat pelatihan dan pusat transfer teknologi ke masyarakat luas Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Tugas Pokok ATP Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Sistem Pertanian Terpadu (Biocyclofarming) PASCA PANEN PAKAN PERTANIAN SILASE BIO- CYCLO-FARMING PUPUK ORGANIK PETERNAKAN PERIKANAN BIOENERGI Kementerian Negara Riset dan Teknologi

RENCANA PENGELOLAAN ATP KE DEPAN ATP SEBAGAI PUSAT KEGIATAN TRANSFER IPTEK Pemda Regulasi/Produk BLU ATP Swasta Ristek/LPNK Produk/ CSR Regulasi/Iptek Unsri Pendidikan/ penelitian -keterkaitan ABG -Tugas masing-masing yg jelas -Bentuk organisasi ATP belum jelas Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Anggaran ATP TA 2015 Pagu anggaran untuk kegiatan ini terbagi menjadi 4 komponen sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam KAK. No Tahapan Kegiatan/Komponen Pagu Anggaran (Rp) 1 2 3 4 5 dst Catatan : Detail Anggaran Tertera pada Lampiran Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Matrik Tahapan Kegiatan Waktu dan Maktrik Tahapan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta selama 12 bulan No Tahapan Kegiatan Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dst Kementerian Negara Riset dan Teknologi

TARGET DAN HAL-HAL YANG SEGERA DITINDAKLANJUTI PNBP ATP pada TA 2015 ditargetkan sebesar 50% dari nilai pagu anggaran kegiatan (50% dari Rp 2,5 M) yaitu sebesar Rp 1,25 M Perpanjangan Izin Penggunaan Lahan Penjajagan kerjasama dengan Pusat Unggulan Lahan Sub Optimal Diversifikasi produk yang mengacu kepada produk sebagaimana tercantum pada lampiran revisi PP Tarif yang terbaru. Menitikberatkan kegiatan produksi benih kedelai unggul untuk menyuplai kebutuhan benih di Kab. Banyumas dan daerah-daerah spesifikasi lokal binaan Asdep Iptek Masyarakat Kementerian Negara Riset dan Teknologi

TERIMAKASIH