Periode Pemerintahan Pendudukan AS dan Uni Soviet di Korea KOREA SELATAN: SEPTEMBER 1945- AGUSTUS 1948 Perkembangan Politik Pendirian Republik Korea (ROK) Masalah Ekonomi dan Sosial PENCAPAIAN UTAMA PEMERINTAHAN MILITER AS DI KOREA: SEPTEMBER 1945-AGUSTUS 1948 Reformasi Agraria Reformasi Pendidikan Reformasi Struktur Kelas Sosial Reformasi HAM dan Kebebasan Pendirian Pemerintahan Transisi di Korea Selatan KOREA UTARA: AGUSTUS 1945-SEPTEMBER 1948 Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

KOREA SELATAN: SEPTEMBER 1945- AGUSTUS 1948 Selama PD II, sebagian besar perlawanan di Asia menghadapi pasukan Jepang dilakukan AS, dengan pengorbanan jiwa dan material. Sementara, Uni Soviet hanya penonton karena negara ini mempunyai perjanjian non-agresi dengan Jepang sampai detik-detik terakhir masa PD II. Sampai Rusia sadar bahwa penyerahan Jepang adalah tetap, pasukan Rusia dengan cepat masuk ke bagian utara Semenanjung Korea 15 Agustus 1945, saat penyerahan Jepang, pasukan Rusia menduduki sebagian besar Korea bagian utara.

Saat itu, pasukan AS belum menunjukkan keberadaannya di Semenanjung Korea hingga sebulan kemudian, yaitu pertengahan September. Untuk mencegah pendudukan Rusia di seluruh Korea, keputusan tergesa-gesa dilakukan di Washington untuk menarik garis demarkasi yang membagi Semenanjung Korea menjadi dua zona pendudukan pasukan Rusia dan AS. Awalnya, garis ini tidak dimaksudkan untuk pemisahan politik, tetapi untuk tujuan militer, yakni pelucutan pasukan Jepang di Korea. Ketika pasukan Jepang telah menarik diri dan pasukan AS serta Rusia masuk, Korea terjebak dalam kebingungan.

Rakyat Korea tidak mengharapkan dua zona pendudukan. Karena pada masa Jepang rakyat Korea dilarang melakukan aktivitas politik, Korea mempunyai keterbatasan dalam berbagai entitas politik. Kemudian, banyak parpol bermunculan, masing-masing bersaing untuk mempengaruhi Orang-orang Korea di perantauan yang datang kemudian, turut memperkeruh keadaan. Lima kelompok politik utama muncul di Korea. Tiga dibentuk oleh orang-orang bawah tanah di Korea, dua datang dari perantauan, satu dari AS, dan satu dari Cina Nasionalis.

Partai Demokratik Korea, pimpinan Kim Song-su, Song Jin-u, dan Chang Dok-su, mewakili para pemilik tanah dan orang kaya; Partai Buruh Korea pimpinan tokoh Komunis Pak Hon-yong Kelompok moderat pimpinan Yo Un-yong, adalah tiga kelompok utama yang dipimpin oleh mereka yang hidup di Korea selama pendudukan Jepang. Mereka yang mendirikan Pemerintahan Sementara di Cina, Kim ku dan Kim Kyu-sik, juga tiba di Seoul, serta Syngman Rhee datang dari AS. Di antara Lima kelompok ini, Partai (Buruh) Komunis, yang dibentuk di Seoul pada Oktober 1945, secara erat dikoordinasi oleh Korea Utara dan mendapat perintah dari Partai Komunis.

Letjend John R. Hodge, komandan pasukan pendudukan AS di Korea, menghadapi kendala sulit untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di Korea di tengah pergolakan politik dan ekonomi. Para pemimpin politik Korea, Song Jin-u, Yo Un-yong, Chang Dok-su, dan kemudian Kim Ku, dibunuh satu persatu, yang menunjukkan situasi tak terkendali Rakyat Korea ketika dibebaskan dari Jepang, memproklamasikan dua Korea, yaitu Korean People’s Republic, dibentuk oleh tokoh sosialis Yo Un-yong, dan Pemerintahan Sementara Korea, dipimpin oleh Kim Ku, yang kembali dari Cina bersama kelompoknya. Syngman Rhee, presiden pertama Pemerintahan Sementara Korea di Cina 1919, telah menjadi pesaing kelompok tersebut.

Perkembangan Politik Masalah politik terpenting yang dihadapi Korea Selatan tidak di Korea, melainkan di Washington. Banyak orang di pemerintahan AS yang menganggap Korea tidak penting, terlalu mahal, atau berbahaya untuk dipertahankan. Ketika kekuatan Cina Nasionalis terpuruk, para ahli strategi AS mulai mempertanyakan pertahanan Korea Selatan. Kemudian menjadi nyata bahwa Korea Selatan hanya merupakan negara kecil di bawah pengaruh Barat di Benua Asia yang luas. Pera pejabat Washington menolak memberikan bantuan dukungan finansial yang diperlukan untuk pengamanan Korea Selatan, termasuk pelatihan dan perlengkapan militer.

Masalah lain yang dihadapi oleh Pemerintahan Militer AS di Korea adalah pergolakan politik dan sosial yang disebabkan oleh kegagalan konferensi-konferensi internasional terdahlu atas penyelesaian masalah Korea. Misalnya, Konferensi di Moskow bulan Desember 1945. Tiga kekuatan besar, AS, Inggris, dan Rusia, bersepakat, tanpa konsultasi dengan rakyat Korea, untuk memerdekaan Korea di bawah empat kekuatan besar, lima tahun perwalian yang mengikutsertakan Cina Nasionalis. Sejarah dunia memperlihatkan bahwa perwalian identik dengan kolonisasi. Kesepakatan Moskow ini membuat marah rakyat Korea Selatan dan hanya kelompok Komunis yang mendukung gagasan tersebut.

Kesepakatan Moskow juga mendukung pembentukan komisi bersama AS-Rusia yang diharapkan membantu penyelenggaraan pemerintahan demokratis Korea sementara. Komisi bersama ini selenggarakan di Seoul dari bulan Maret 1946 hingga Oktober 1947. Pihak Rusia menegaskan bahwa hanya pihak-pihak dan organisasai yang menyetujui perwalian diizinkan berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan se-Korea.

Ini secara tidak langsung mengabaikan setiap organisasi Korea, terkecuali pihak Komunis. Ini akan membiarkan seluruh Korea di bawah kontrol Komunis dan secara menyeluruh tidak disetujui AS dan kelompok Nasionalis Korea. Komisi gabungan ini akhirnya dibubarkan pada Oktober 1947 tanpa mencapai kesepakatan

Pendirian Republik Korea AS mengajukan masalah Korea ke PBB pada September 1947 untuk sebuah Resolusi atas Korea. November 1947, PBB menyetujui sebuah resolusi yang menetapkan bahwa pembentukan sebuah pemerintahan Korea ditangguhkan setelah perwakilan terpilih rakyat Korea, dan Komisi Sementara PBB atas Korea dibentuk untuk memantau proses pemilu. Uni Soviet berkeberatan terhadap resolusi PBB ini, dan pada Januari 1948 menolak untuk mengakui komisi ke dalam separoh bagian utara Korea. Pemilu yang demokratis diselenggarakan hanya di bagian selatan Korea pada 10 Mei 1948. 100 kursi kongres disiapkan untuk delegasi Korea Utara, namun kursi-kursi tersebut tidak terisi.

Pemerintah menyediakan 300 kursi di Dewan Nasional Korea. Hanya 200 delegasi dari Korea Selatan yang mengisi kursi Dewan memilih 21 anggota, yang membuat undang-undang yang mimilih Syngman Rhee sebagai presidennya. Konstitusi disetujui oleh dewan untuk membentuk pemerintahn presidensial mengikuti model AS dan pemilu preseiden untuk periode 4 tahun. Dengan konstitusi yang diratifikasi oleh Dewan Nasional pada 15 Agustus 1948, Republik Korea (Tae-han Min-guk/대한민국) diproklamasikan. Syngman Rhee menduduki jabatan sebagai presiden pertama Korea Selatan.

Masalah Ekonomi dan Sosial Selain masalah politik yang belum terpecahkan, banyak masalah sosial dan ekonomi dihadapi Pemerintahan Militer AS di Korea selama periode singkat yang hanya tiga tahun. Di antaranya masalah evakuasi orang-orang Jepang dari Korea dan kembalinya orang-orang Korea perantauan Selain itu, pertanian Korea Selatan dalam periode 1945-1948, mengalami keterpurukan

PENCAPAIAN UTAMA PEMERINTAH MILITER AS DI KOREA: SEPTEMBER 1945-AGUSTUS 1948 Reformasi revolusioner dilakukan oleh pasukan AS di di Korea dalam periode singkat hanya tiga tahun membuahkan hasil yang berarti. Beberapa reformasi yang dilakukan di antaranya reformasi dalam bidang agraria, pendidikan, struktur kelas sosial, HAM dan kebebasan.

Reformasi Agraria Selama bertahun-tahun pengambil-alihan lahan Korea secara sistematis oleh pemerintahan kolonial Jepang telah merampas tanah leluhur bangsa Korea. Hingga tahun 1945, sekitar 70%-80% tanah-tanah milik orang Korea berada di tangan pemerintah, perusahaan-perusaan atau individu Jepang. Pemerintah AS menyadari bahwa Jepang telah merebut tanah-tanah tsb secara ilegal, membagikan lagi tanah-tanah itu kepada para petani dengan cara tidak adil dan merata.

AS menerapkan reformasi pada 1946-1948, pemerintahan Rhee pada 1949-1950. Hal ini juga dilakukan terhadap tuan tanah Korea yang memiliki tanah dalam jumlah besar. Mereka diharuskan melepaskan sebagian besar tanahnya.

Reformasi Pendidikan Dalam sejarah bangsa Korea mempunyai semangat tinggi untuk belajar. Sebelum penjajahan Jepang, terdapat 3000 sekolah swasta yang mengajarkan pengetahuan Barat, meliputi matematika, sejarah, geografi, dan sains. Pihak Jepang membatasi bangsa Korea untuk mendapatkan pendidikan, dengan cara menutup sekolah-sekolah yang ada. Setelah Pemerintahan Militer AS terbentuk di Korea, kegiatan pertama yang dilakukan adalah membuka kesempatan memperoleh pendidikan untuk semua orang.

Reformasi Struktur Kelas Sosial Reformasi dalam bidang sosial dilakukan Pemerintahan Militer AS tidak secepat refomasi agraria dan pendidikan. Secara tradisional, Korea memiliki struktur kelas sosial yang kaku. Orang-orang yang memerintah bangsa ini adalah golongan bangsawan dan kelas berkuasa (Yangban/양반), yang menguasasi sekitar 80% populasi. Sisa dari populasinya dinamakan Sangin (상인) atau Sangsaram (상사람), yang berarti “orang kebanyakan”. Dalam beberapa kesempatan, oleh kaum Yangban mereka disebut Sangnom (상놈), yang memiliki konotasi penghinaan.

Ketika Jepang masuk ke Korea pada 1910, kelas Yangban dihapus; kemudian Jepang menentukan kelas mereka sendiri di Korea, termasuk sistem bangsawan gaya Barat. Struktur kelas Jepang tidak sedemokratis dibandingkan sistem kelas Dinasti Yi. Setelah Pemerintahan Militer AS terbentuk, setiap orang di Korea Selatan sama secara hukum dan sosial.

Reformasi HAM dan Kebebasan Selama pendudukan Jepang, secara mutlak HAM dan kebebasan diabaikan. Banyak orang Korea dipenjarakan tanpa proses peradilan. Ribuan orang hilang tanpa diketahui keberadaanya. Banyak surat kabar dan majalah diberangus. Pelarangan penggunaan bahasa Korea bagi rakyat Korea di negerinya sendiri.

Seluruh keadaan ini berganti setelah pendudukan militer AS. Sekolah-sekolah dan universitas-universitas serta berbagai publikasi terbit bagai jamur di musim hujan. Kebebasan berserikat, berbicara dan beribadah semuanya dijamin oleh Pemerintahan Militer AS. Hal ini tertulis dalam konstitusi baru Korea Selatan tahun 1948.

Pendirian Pemerintahan Transisi di Korea Selatan Selama pemerintahan kolonial Jepang, rakyat Korea dilarang menduduki posisi penting. Banyak orang Korea yang bekerja di pemerinntahan Jepang sebagai pegawai negeri tingkat rendah. Pada tahun 1946, Pemerintahan militer AS di Korea menganti posisi kepegawaian yang dipegang orang-orang AS ke orang-orang Korea. Menjelang tahun 1947, seluruh kementrian, departemen, dan biro dikelola oleh orang-orang Korea

KOREA UTARA: AGUSTUS 1945-SEPTEMBER 1948 Setelah pasukan Uni Soviet bergerak ke utara semenanjung Korea pada garis lintang 38, Korea Utara mengalami perubahan politik yang cepat. Dibutuhkan beberapa bulan bagi unsur-unsur Komunis Korea untuk menyusupi suatu tempat. Pemimpin nasionalis anti-Komunis, Cho Man-sik, dipilih sebagai pemegang jabatan eksekutif baru yang dinamakan Biro Lima Propinsi, yang dibentuk pada 28 Oktober 1945. Biro ini sebenarnya hanya nama saja dan kekuatan politik sesungguhnya dipegang pendudukan Soviet, dibantu unsur-unsur Komunis Korea. Pada waktu itu, terdapat empat kelompok Komunis utama: Orang Korea Soviet, para pengikut Kim Il Sung, kelompok Yenan, dan kelompok Komunis domestik Korea. Pertarungan kekuatan kelompok-kelompok ini berlangsung hingga satu dekade.

Akan tetapi Kim Il Sung memegang peran utama dengan bantuan Soviet. Kim Il Sung sudah mulai aktif pada tahun 1930-an, kemudian pindah ke wilayah timur Soviet tahun 1941 dan mendapatkan pelatihan militer formal dari Rusia. Ketika pindah ke Korea Utara pada Oktober 1945, Kim menyandang pangkat mayor Soviet. Kim merupakan orang Korea perantauan, memiliki kekurangan landasan politik. Soviet yang tidak mempercayai orang-orang Korea yang tinggal di Korea, sangat bergantung pada kelompok Kim untuk menjaga kekuasaan Soviet. Kim melakukan pengorganisasian Partai Komunis Korea Utara pada Desember 1945. Ia kemudian ditunjuk sebagai pemimpin partai ini.

Februari 1946, Komite Sementara Rakyat Korea Utara ditetapkan sebagai organisasi baru yang memerintah; kabinetnya berencana melancarkan reformasi sosialis awal Maret 1946. Seluruh lahan yang ada diambil alih dan dibagikan kembali kepada kaum petani. Konsolidasi kekuasaan di bawah Kim Il Sung menghadapi banyak tantangan. Pada Pertengahan 1946, Partai Rakyat Baru, bentukan kelompok Yenan, pimpinan Kim tu-bong, meminta partisipasi dalam gerakan Komunis. Pada Agustus 1947, dua kelompok ini bergabung dan mendirikan partai baru, Partai Buruh Korea Utara, di bawah pimpinan Kim Tu-bong. Kim Il Sung sebagai wakil ketua.

Untuk meligitimasi reformasi yang telah dilakukan pada awal 1946, dalam bulan November 1946 pemilu diselenggarakan untuk memilih utusan-utusan daerah. Pada Februari 1947 ada konvensi Komite Rakyat Korea Utara, dan ini akhirnya memilih Dewan Rakyat Korea Utara, yang menjadi eksekutif tertinggi yang memerintah organisasi di bawah pimpinan Kim Il-Sung. Korea Utara di bawah pendudukan Soviet, oleh karena itu, kelompok Yenan tidak dapat menggunakan kekuasaan sesuangguhnya dalam pemerintahan yang ada.

Dewan Rakyat Tertinggi Korea Utara meratifikasi konstitusi. Pendirian Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) Sebagai persiapan untuk membentuk pemerintahan Komunis di Korea Utara, Dewan Rakyat Korea Utara menunjuk sebuah komite untuk mempersiapkan konstitusi, yang ditetapkan pada 10 Juli 1948. Waktu ini, Korea Selatan telah melaksanakan pemilu pada 10 Mei 1948, dan dewan nasional yang baru telah menunjuk komite konstitusi, yang mulai menulis perundang-undangan untuk Korea Selatan. Harus dicatat bahwa konstitusi kedua negara ini yang mengklaim seluruh Semenanjung Korea sebagai wilayah yang satu dan tidak mengakui pemisahan negara ini ke dalam utara dan selatan. Dewan Rakyat Tertinggi Korea Utara meratifikasi konstitusi.

Atas dasar konstitusi ini, pendirian Democratic People’s Republic of Korea (Choson Minjujuui Inmin Konghwaguk/조선 민주주의 인민 공화국) secara resmi diproklamasikan pada 9 September 1948, sekitar tiga minggu setelah pendirian Republik Korea pada 15 Agustus 1948. Kemudian, Korea yang telah dipersatukan menjadi satu bangsa dalam satu wilayah sejak 674 menjadi terpisah ke dalam dua bangsa.

Thank You