STATISTIK KEHUTANAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Subdit Statistik Tanaman Perkebunan
Advertisements

Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
Statistik Konstruksi Direktorat Statistik Industri
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
Statistik Konstruksi Direktorat Statistik Industri
Official Statistics Lingkup Kegiatan : Deputi Produksi
PENGUMPULAN DAN UJI KELAYAKAN DATA STATISTIK PETERNAKAN
STATISTIK PETERNAKAN.
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PENDATAAN SAPI POTONG, SAPI PERAH DAN KERBAU 2011
Kegiatan Statistik Kehutanan
SUBDIT STATISTIK HARGA PRODUSEN
OPERATIONAL HTI REVIEW RPP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT DAN DAMPAKNYA TERHADAP INVESTASI KEHUTANAN Ir. NANA SUPARNA Disampaikan dalam.
Klasifikasi/Pengelompokan/ Penggolongan/Stratifikasi
SUBDIT. STATISTIK PERTAMBANGAN DAN ENERGI
AGROFOREST ATAU SISTEM AGROFORESTRI KOMPLEKS
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA POTENSI DESA
Kuliah Lapangan Pertemuan ke 8.
Tujuan SSU Mendapatkan data statistik upah yang lebih rinci, yaitu upah menurut jenis kelamin dan jenis jabatan/ pekerjaan untuk : - karyawan non produksi/pelaksana.
Pembuatan Kuesioner dan Pedoman
Bidang Produksi Statistik Tanaman Perkebunan
Subdit Statistik Tanaman Perkebunan
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Statistik Hortikultura 2013
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
CREATED BY: WICKY BARIREZA Xi ips
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PUSAT STATISTIK INTEGRASI SISTEM UPDATING DIREKTORI
STATISTIK PERIKANAN Subdirektorat Statistik Perikanan
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
Kegiatan Statistik Kehutanan
TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TEKNIK SILVIKULTUR Oleh : Suryo Hardiwinoto, dkk Laboratorium Silvikultur & Agroforestry Fakultas Kehutanan UGM, YOGYAKARTA.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TARGET PENDAPATAN DAERAH DAN RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017 SEKTOR KEHUTANAN Oleh: Ir. SRI SUWANTO, MS Plt. Kepala Dinas.
Indeks Harga dan Perkembangannya
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PAJAK BUMI BANGUNAN PBB
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Paper oleh : Karsudi Rinekso Soekmadi Hariadi Kartodiharjo
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
Job Vacancy Kelompok Donny Prasetyo ( )
FUNGSI HUTAN.
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (Studi Kasus: KPHL Batutegi)
Hutan Desa (HD).
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
“Arah Kebijakan & Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia”
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
Job Vacancy Kelompok Donny Prasetyo ( )
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
BPS KABUPATEN BULELENG
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari dan Upaya Pemberantasan
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
Transcript presentasi:

STATISTIK KEHUTANAN

Statistik Kehutanan

Sub Direktorat Statistik Kehutanan, BPS Tugas: Mengumpulkan data statistik kehutanan. Data tersebut dibutuhkan untuk menyajikan kondisi kehutanan di Indonesia dari waktu ke waktu.

FUNGSI HUTAN Dulu hutan hanya berfungsi dalam menyediakan kayu bakar dan sebagai gudang kayu konstruksi rumah serta pertambangan. Setelah menuju era industri, hutan mulai difungsikan sebagai penghasil bahan baku kebutuhan-kebutuhan, seperti kertas, kayu lapis, bantalan kereta api, sandang dari rayon dan lain-lain Bahkan sekarang fungsi hutan semakin meluas menjadi: 1. Hutan lindung, yang menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah. 2. Suaka alam, yang melestarikan kehidupan tumbuhan dan hewan langka, sekaligus untuk pengembangan ilmu, kepentingan kebudayaan, estetika, dan juga rekreasi. 3. Hutan produksi, yang menghasilkan kayu dan non kayu, seperti hasil industri kayu yang disamak serta obat-obaan. 4. Untuk menyelenggarakan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida serta untuk mempertahankan kesuburan tanah, keseimbangan tata air wilayah dan kelestarian daerah dari bahaya erosi.

Kondisi Data Kehutanan Saat Ini perusahaan pemegang IUPHHK-HA (HPH) pendekatan prsh kantor cabang dan kantor pusat (khusus HPH) pencacahan lengkap Tahunan Rutin Perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan/ HPHT (HTI, perum, lainnya) Perusahaan penangkaran satwa/tumbuhan liar (STL) Kegiatan pendekatan rt pencacahan sampel 2004 dan 2010 Adhoc Survei rt di kawasan hutan ( SKR)

Perusahaan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA )/ (HPH) adalah usaha berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di bidang pengambilan hasil hutan. IUPHHK-HA adalah ijin untuk memanfaatkan hasil hutan didalam suatu kawasan hutan produksi, yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan, pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.

Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan adalah usaha berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di pembudidayaan tanaman kehutanan dengan jenis tanaman cepat tumbuh dan mempunyai Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Tanaman (HPHT) Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan terdiri dari : (1) Hutan Tanaman Industri (HTI) (2) Perum Perhutani (3) Perusahaan Pembudidaya Lainnya

(1) Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)/ HPHT adalah perusahaan yang mengelola hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi bahan baku industri hasil hutan. (2) Perum Perhutani adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Termasuk dalam kategori ini adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

(3) Perusahaan Pembudidaya Lainnya adalah perusahaan yang mengelola hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi bahan baku industri hasil hutan. Memegang ijin selain IUPHHK-HT

Perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar (STL) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengembangbiakan satwa dan tumbuhan liar, penetasan telur, dan pembesaran anakan yang diambil dari alam secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol dan mempunyai ijin penangkaran dari Menhut. Tidak termasuk Lembaga penelitian dan kebun binatang yang mengembangbiakkan satwa/tumbuhan liar.

Daftar yang digunakan VT-HPH1 (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA-Kantor cabang) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan pemegang IUPPHK pada hutan Alam (kantor cabang) VT-HPH2 (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA-Kantor Pusat) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan pemegang IUPPHK pada hutan Alam (kantor pusat) VT-HPHT (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK-HT) dan VT-PERUM (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK pada Kesatuan Pemangkuan Hutan) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan pemegang IUPPHK pada hutan tanaman. (HTI, Perum dan Lainnya) VT-STL (Survei Perusahaan Penangkaran Satwa/ Tumbuhan Liar) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan penangkaran satwa/ tumbuhan liar

Jadwal Kegiatan Pengumpulan data →Januari s/d April Pengolahan data →bulan Maret s/d Juni Tabulasi data → Juni s/d Juli Pengecekan data → Agst s/d Sept. Analisis dan Publikasi → Okt. s/d Nov.

Output Output VT-HPH1(perusahaan cabang), VT-HPH2 (Kantor pusat) Jumlah prs Produksi dan nilai Mutasi Luas tanaman Pengadaan dan penggunaan produksi TK Struktur ongkos Rutin VT-HPHT (HTI, perum, lainnya) VT-STL Kegiatan Profil rt penguasaan dan penggunaan lahan Perladang berpindah perumahan hukum adat partisipasi masy Pendapatan dan pengeluaran rt Adhoc SKH2004 dan SKR2010

data dari kemenhut (sebagai rujukan) Permasalahan Keluhan konsumen, “data belum memadai” data kewilayahan (per propinsi/kab/kota) yang komprehensif data triwulanan dan Indikator prod. Untuk penghitungan PDB TDK ADA Melakukan kompilasi data dari kemenhut (sebagai rujukan) Belum memadai hanya berdasarkan laporan yang masuk

Permasalahan Informasi mengenai direktori perusahaan kehutanan kurang lengkap dan akurat Koordinasi untuk pengelolaan data dengan dinas belum optimal Isian tidak lengkap sehingga menyulitkan dalam pengolahan Data statistik kehutanan BPS masih banyak merujuk data dari Kementrian Kehutanan

Permasalahan Pemasukan dokumen rendah dan tidak tepat waktu

Permasalahan Kesalahan pelaporan kondisi perusahaan karena kesahalan persepsi petugas Aktif Perusahaan dikatakan aktif apabila SK perusahaan masih berlaku dan ada kegiatan produksi dalam periode data yang dikumpulkan. Tutup Perusahaan dikategorikan tutup apabila SK perusahaan tersebut sudah tidak berlaku dan tidak dalam masa perpanjangan. Tutup Sementara Perusahaan dikategorikan tutup sementara apabila SK perusahaan tersebut sudah tidak berlaku tetapi sedang dalam masa perpanjangan SK yang baru.

Tidak Produksi Perusahaan dikategorikan tidak produksi apabila SK perusahaan tersebut masih berlaku tetapi sedang tidak ada kegiatan dalam periode tahun pencacahan. Perusahaan tidak produksi dapat disebabkan karena kurangnya bahan baku, kurangnya modal, atau perusahaan dalam kondisi sulit, dan sebagainya. Pindah Perusahaan dikategorikan pindah apabila perusahaan tersebut sudah tidak ditemukan dan sudah pindah ke luar propinsi. Apabila perusahaan pindah ke kabupaten lain dalam satu propinsi, maka pencacahan dilakukan oleh petugas di kabupaten di mana perusahaan tersebut pindah.

Kondisi Yang Diinginkan Kepuasan konsumen, “data terpenuhi” (data kewilayahan, indikator produksi triwulanan) Informasi mengenai direktori perusahaan kehutanan lengkap dan akurat Terjalin Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pengelolaan data dengan dinas Pemasukan dokumen meningkat dan tepat waktu Isian lengkap sehingga memudahkan dalam pengolahan Kesalahan pelaporan kondisi perusahaan berkurang Data BPS menjadi rujukan kementrian kehutanan maupun konsumen lain

Upaya pengembangan

Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan Tahun 2011

Upaya Pengembangan Selain kegiatan Survei Rutin tahunan (HPH, HPHT, dan STL), alternatif kegiatan yang perlu dilakukan di tahun 2011 adalah kompilasi data sekunder dari institusi yang dekat dengan sumber data. Pelaksanaannya dengan melakukan kompilasi data sekunder baik ke dinas kehutanan provinsi maupun ke dinas kehutanan kabupaten/kota. Melakukan koordinasi dengan dinas Refreshing petugas

Mendapatkan data kehutanan per wilayah yang komprehensif Tujuan Mendapatkan data kehutanan per wilayah yang komprehensif Mendapatkan indikator produksi triwulanan Updating direktori perusahaan kehutanan sebagai acuan kegiatan rutin

Upaya Pengembangan Proses identifikasi Supervisi 2 Supervisi 1 25-27 Agustus 2010 Supervisi 1 merancang kuesioner Mengunjungi dinas kehutanan propinsi (identifikasi teknis dan kordinasi) Direktori perusahan kehutanan Luas kawasan hutan menurut jenis fungsi hutan Produksi kayu bulat berdasarkan sumber produksi (HPH, IPK, Hutan Hak, HTI, dan lainnya) Produksi kayu olahan Ekspor kayu olahan Produksi non kayu Periode waktu triwulanan Uji coba kuesioner pada 5 provinsi dan 5 kabupaten: RiauPekanbaru dan Kab.Kampar Kalbarpontianak dan Kab.Pontiank NTTKupang dan Kab.Kupang SultengPalu dan Kab.Donggala MalukuAmbon dan Kab.Mal-Teng

Rencana Pelaksanaan Mulai Tahun 2011 Kegiatan Trw 1 Jan-Mar Trw 2 Apr-Jun Trw 3 Jul-Sep Trw 4 Okt-Des Pengiriman dok Maret Juni September Desember Pencacahan April Juli Oktober Januari Pengolahan Mei Agustus November Februari Publikasi

Rencana Pelaksanaan Jenis Dokumen Jenis dokumen untuk Trw 1 Jan-Mar Trw 2 Apr-Jun Trw 3 Jul-Sep Trw 4 Okt-Des Propinsi DKT-PROP1 DKT-PROP2 DKT-PROP3 DKT-PROP4 Kabupaten DKT-KAB1 DKT-KAB2 DKT-KAB3 DKT-KAB4 Rincian pertanyaan semua daftar sama kecuali pada triwulan 1 yang memuat tambahan pertanyaan mengenai direktori perusahaan kehutanan

Rencana Output Data yang dikumpulkan Luas areal menurut jenis fungsi hutan Produksi dan nilai kayu log menurut sumber produksi Produksi dan nilai kayu log berdasarkan jenis kayu dan bulan produksi Produksi kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Ekspor kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Produksi hasil hutan non kayu berdasarkan jenis dan bulan produksi Direktori perusahaan HPH, HTI dan STL

Contoh Kuesioner DKT-PROV1 DIREKTORI DKT-KAB1

Diagram Pengelolaan Data Tabel dan Diagram

Ketersediaan Data Kehutanan di BPS Luas areal dan produksi kayu log perjenis kayu dari perusahaan, tenaga kerja dan struktur ongkos Expor-impor produk kehutanan PDB sektor kehutanan Sosekbud rumah tangga di kawasan hutan

Himbauan Lebih meningkatkan koordinasi antara BPS, Kementrian Kehutanan, dan dinas kehutanan dalam rangka penyedia data/ informasi kehutanan Meningkatkan partisipasi responden (perusahaan), berhubungan dengan konten pengisian kuesioner dan ketepatan waktu

TERIMA KASIH