ARAHAN KARO RENA POLDA JATIM MENGHADAPI PENGHEMATAN & PEMOTONGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KPA Kuasa Pengguna Anggara
Advertisements

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Perencanaan kebutuhan & Penganggaran BMN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan - Tahun 2011
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
IMLEMENTASI P ENGELOLAAN K EUANGAN BLU UNIVERSITAS MULAWARMAN Yogyakarta, 14 Mei 2009.
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
RAPAT PEMBAHASAN PENGHEMATAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS KEMENKO PMK TA
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
PAPARAN KARORENA POLDA JATIM
Pembiayaan Pembangunan
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
INSPEKTORAT WILAYAH VI
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA 2015 DALAM RANGKA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN APBN Rapat Konsinyering Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif Tahun Anggaran.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
Pembiayaan Pembangunan
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PENYUSUNAN PAGU IDEAL T.A 2019
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
Pembiayaan Pembangunan
PAPARAN KABAGREN POLRES NGAWI DALAM RANGKA ANEV ANGGARAN TAHUN 2017
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
SOSIALISASI DIPA POLRES NGAWI T.A. 2019
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

ARAHAN KARO RENA POLDA JATIM MENGHADAPI PENGHEMATAN & PEMOTONGAN Dalam Rangka MENGHADAPI PENGHEMATAN & PEMOTONGAN BELANJA NEGARA T.A. 2014

INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 4 TH 2014 TGL 19 MEI 2014 TTG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BEL KEMENTERIAN/LEMBAGA DLM RANGKA PELAKS GAR PENDAPATAN DAN BEL NEGARA TH 2014 SURAT ASRENA KAPOLRI NO : B/286/V/2014/SRENA TGL 21 MEI 2014 TTG PERMINTAAN DATA REALISASI GAR SATKER POLRI T.A. 2014. DASAR

INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 4 TH 2014 PERTAMA MENGAMBIL LANGKAH2 YG DIPERLUKAN SESUAI TUGAS, FUNGSI & KEWENANGAN MASING2 DLM RANGKA PENGHEMATAN & PEMOTONGAN BEL KL T.A. 2014 DGN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PER UU. KEDUA DLM RANGKA PENGHEMATAN & PEMOTONGAN BEL KL T.A. 2014 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM DIKTUM PERTAMA, MASING2 KL MELAKUKAN IDENTIFIKASI SECARA MANDIRI ( SELF BLOCKING) THD PROG/GIAT DI DLM RENJA KL T.A. 2014, YG AKAN DI HEMAT & MEMASTIKAN GAR TDK DICAIRKAN. BESARAN TARGET PENGHEMATAN PER KL SEBAGAIMANA DI MAKSUD PD ANGKA 1 TERCANTUM DLM LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN INI MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA MENYAMPAIKAN RINCIAN PROG/GIAT YG DIHEMAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA 1 KPD MENTERI KEU DGN TEMBUSAN PRESIDEN & KEPALA UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4) PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HR SEJAK INSTRUKSI PRESIDEN INI DITETAPKAN. DLM RANGKA SELF BLOCKING SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD ANGKA 1, KL MENYAMPAIKAN USULAN REVISI DIPA DGN MENCANTUMKAN CAT DLM HAL IV DIPA KPD MENTERI KEU PALING LAMBAT 7 HR SEJAK INSTRUKSI INI DITETAPKAN, UTK DISAHKAN SESUAI MEKANISME REVISI GAR YG BERLAKU

INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 4 TH 2014 KETIGA PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN DILAKUKAN UTAMA THD BEL HONORARIUM, PERJALANAN DINAS, BIAYA RAPAT/KONSIYERING, IKLAN, PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR, PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL, BELANJA BANTUAN SOSIAL, SISA DANA LELANG, ATAU SWAKELOLA, SERTA GAR DR GIAT YG BELUM TERIKAT KONTRAK. EMPAT PENGHEMATAN & PEMOTONGAN TDK DPT DILAKUKAN THD : ANGGARAN PENDIDIKAN ANGGARAN YG BERSUMBER DR PINJAMAN & HIBAH ANGGARAN YG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BADAN LAYANAN UMUM (PNBP-BLU) LIMA PELAKS PEMOTONGAN ANGGARAN BELANJA DLM DIPA KL DILAKUKAN SETELAH UU TTG TTG APBN-P T.A. 2014 DISAHKAN

INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 4 TH 2014 ENAM MENTERI KEU MENGOORDINASIKAN PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN GAR, MENINDAK LANJUTI SELF BLOCKING & MENGESAHKAN REVISI DIPA YG DIUSULKAN KL, SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU & SELANJUTNYA MELAPORKAN HSLNYA KPD PRESIDEN PELAKS SELF BLOCKING REVISI DIPA BERUPA PENCANTUMAN CAT HAL IV DIPA, & REVISI PEMOTONGAN GAR UTK MENINDAK LANJUTI APBN-P 2014 DILAKS SCR DISIPLIN, TEPAT WAKTU & SESUAI JADWAL TUJUH KEPALA UKP4 MEMANTAU & MELAPORKAN PELAKS PENGHEMATAN & PEMOTONGAN GAR KPD PRESIDEN SCR BERKALA DELAPAN MELAKS INSTRUKSI PRESIDEN INI DGN PENUH TANGGUNG JAWAN

RINCIAN PEMOTONGAN ANGGARAN ALTERNATIF I SESUAI DGN INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 4 TH 2014 KEPOLISIAN RI APBN T.A. 2014 RP. 44.975.570.229.000 PENGHEMATAN/PEMOTONGAN RP. 5.780.007.937.000 REN DIAMBILAKN DR SEMUA GIAT YG BELUM DILAKS MASING2 POLDA

RINCIAN PEMOTONGAN ANGGARAN ALTERNATIF II USULAN KEPOLISIAN RI 2,4 TRILIYUN OPS KEWILAYAHAN (RM & PNBP) RENCANA PENERIMAAN TAMTAMA (SELEKSI & DIKLAT) PEMILU PRES & WAPRES PUT II SISA LELANG BEL MODAL / BEL MODAL YG BELUM DILELANG BEL. BARANG LAINNYA (JALDIS, HONOR, RAPAT , DLL) BEL CADANGAN YG ADA DI KOORLANTAS MABES POLRI

ALOKASI ANGGARAN YG PERLU DIWASPADAI OPERASI KEWILAYAHAN SUMBER DANA RM 8.162.530.000 Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan 3.457.974.000 Minops Operasi Mandiri Kewilayahan 133.341.000 Operasi Lilin dan Ketupat 4.398.384.000 Minops Operasi Lilin dan Ketupat 172.831.000 OPERASI KEWILAYAHAN SUMBER DANA PNBP 8.905.260.000 Operasi Zebra 2.544.360.000 Operasi Patuh 2.544.360.000 Operasi Simpatik 3.816.540.000 RENCANA PENERIMAAN TAMTAMA (SELEKSI & DIKLAT) 262.251.000 PEMILU PRES & WAPRES PUT II 6.942.678.000 SISA LELANG BEL MODAL / YG BELUM DILELANG ???????????? BEL. MODAL POLDA JATIM 22.846.550.000 RM 10.459.215.000 PNBP 1.028.835.000 BLU 11.358.500.000 BEL. BARANG LAINNYA (JALDIS, HONOR, RAPAT , DLL) ????????????

BERIKAN DATA YG BENAR TTG LRA RM 2.853.845..478.000 PNBP 139.626.249.000 BLU 87.642.226.000 HIBAH DLM NEGERI 7.407.549.000 HIBAH LUAR NEGERI 1.746.147.000 ALOKASI DIPA POLDA JATIM RP. 3.090.267.649.000 DIHEMAT/PEMOTONGAN ???? BERIKAN DATA YG BENAR TTG LRA

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN AGAR DLM PENYUSUNAN LRA DILAKUKAN DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB MENYIAPKAN PROYEKSI KEGIATAN YG SUDAH DILAKSANAKAN AKAN TETAPI SECARA KEUANGAN BELUM DISERAP AGAR BELANJA MODAL YANG SUDAH DIKONTRAKAN DISERATAI BUKTI PENDUKUNGNYA

TERIMA KASIH