H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
INTEGRASI NASIONAL OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
MODUL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS XI SEMESTER 1 KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Disusun Oleh: Trisna Widyana, M.Pd. NIP
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
GOOD GOVERNANCE.
Hanindya Mustika Ningtyas
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
GOOD GOVERNANCE.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
GOOD GOVERNANCE.
REGULASI PELAYANAN PUBLIK: PRAKTEK DAN PENYELENGGARAANNYA
Birokrasi Negara Maju (Singapura) dan Negara Berkembang (Indonesia)
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W
Bab 8 GOOD GOVERNANCE.
Selamat Datang Calon Abdi Negara
E-Government E-Governance
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Good Governance Etika Bisnis.
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Pert. 13 Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE
KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
Good Governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Peranan Corporate Governance
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Selamat Datang Calon Abdi Negara
Kebijakan Publik dan Good Governance
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Otonomi Daerah dan Good Governace
Oleh Saddam Febrian Akmal Arianto Fatimah Rahmi Wendi Romadhona
Konsep dan Implementasinya
GOOD GOVERNANCE.
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
1 MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) : Fachry Azhwan SH MH AAAK.
Dosen : Muslimin L., A. Kep, S.Pd, M.Si TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE DAN GOOD GOVERMENT)
GOOD GOVERNANCE.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University GOOD GOVERNANCE H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University PENGERTIAN GOOD GOVERNANCE Good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik. Good Governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik. Ranah Good Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil org non pemerintah & swasta. Pemerintahan yang baik adalah: baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat pembangunan. Latar Belakang GG Tuntutan eksternal: Globalisasi memaksa kita untuk menerapkan GG Tuntutan Internal:terjadinya abuse of power yang terwujud KKN H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University Prinsip GG Akuntabilitas; (setiap kegiatan ada pertanggungjawaban) Transparansi; (setiap pengeluaran dipertanggungjawabkan dan dilaporkan untuk semua pihak) Responsif; (memberikan kesempatan kepada anggota untuk peran serta dan memberikan saran) Aturan Hukum; (kegiatan berdasarkan hukum yang berlaku) Konsepsi GG: Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. ā€¯Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demikrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakatā€¯. Unsur GG: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University 10 Karakteristik GG: Diakuinya semangat pluralisme. Tingginya sikap toleransi. Tegaknya prinsip demokrasi. Penerapan GG: Sektor Pemerintahan: Perubahan sistem politik kearah yang demokratis, partisipatif & egaliter Reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI) Reformasi dalam bidang administrasi publik perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme bierokrasi pemerintah Reformasi pemerintahan : perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi Menciptakan pemerintah yang bersih (clean goverment) : bersih KKN; Disiplin penerimaan dan pengeluaran anggaran; akuntabilitas publik H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University GG Pada sektor Swasta (Good Corporate Governance) Transparasi Kemandirian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kewajaran (fairness) 10 Sebelum GG Sesudah GG Struktur bersifat Birokratik Multilevel Disorganisasi dengan manajemen Kebijakan, program dan prosedur ruwet Struktur bersifat: non birokratik, sedikit aturan lebih sedikit level manajemen berfungsi baik Kebijakan, program dan prosedur sederhana, tidak menimbulkan ketergantungan Sistem: Tergantung pada beberapa sistem informasi kinerja distribusi informasi terbatas pada eksekutif pelatihan manajemen hanya pada karyawan senior tergantung pada sistem informasi kinerja distribusi informasi luas memberikan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan Budaya organisasi: orientasi kedalam tersentralisasi lambat dlm pengambilan keputusan realistis-idiologi kurang berani mengambil keputusan. Budaya Organisasi: orientasi keluar memberdayakan sumberdaya pengambilan keputusan cepat terbuka dan berintegrita berani mengambil resiko H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University