KOMPONEN SOSEKBUD dalam M-DAS SDM sosial moral Etika/ ekonomi budaya M-DAS-Sosekbud-ALB

Dimensi non-teknis DAS (1) Peradaban manusia di mulai dari Sungai Tigris dan Eufrat di lembah Mesopotamia yang terkenal, hingga menjadi rusak karena swaklinasi air laut Manusia merupakan mahluk sosial yang suka hidup berkelompok di tepi perairan atau laut, hingga memunculkan masyarakat pesisir dan masyarakat pedalaman, dengan pola hidup yang berbeda sesuai kebiasan dan ciri habitatnya masing-masing. M-DAS memputuhkan mperanserta sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di DAS untuk ikut melestariakan fungsi sungaai bagi kehidupan M-DAS-Sosekbud-ALB

Dimensi non-teknis DAS (2) Interaksi dan interdependensi masyarakat dengan badan/sumber air telah cukup lama, shg karakteristik khas yan menjadi budaya aiar masyarakat lokal tersebut Sikap, persepsi, peruntukan dan pemanfaatan sumber air , air dan daya air disesuaikan dengan kebutuhan & kepentingan lokalnya, dapat berbeda antar lokasi dan latarbelakang budayanya, maupun sejarah adat istiadatnya M-DAS-Sosekbud-ALB

MASALAH & TANTANGAN (1) Implementasi manajemen DAS tanpa partisipasi para fihak, utamanya masyarakat lokal, sdering berakhir dengan kegagalan dan menimbulkam masalaha lanjutan Tantangan M-DAS adalah mengajak semua fifak terkait (sytakeholder), terutama masyarakat lokal yang tinggal dan bergantung pada DAS untuk secara bersama dan bermitra mengindentifikasi dan mencari solusi masalah & tantangan DAS secara bersama, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan Masalah & tantangan DAS akan dapat diatasi, bila kesediaan semua fihak terkait memahami, menyadari dan bertindak bersama untuk menangani semua masalah & solusinya secara adil/proposional dan komitmen LH yang baik M-DAS-Sosekbud-ALB

MASALAH & TANTANGAN (2) Potensi & ancaman kerusakan DAS hulu akan berakibat pada DAS tengah, DAS hilir, dan muara sungai. Asas ‘one plan. One river. Dan one management’ harus dapat diuraikan dalam program /kegiatan teknis berkelanjutan dengan asas dsar tersebut. Masalah tekanan penduduk, rendahnya perwatan LH, kebuthan dasar hayati/kemiskinan, dan ketidakpedulian SDA Hayati, sikap eksploitatif SDA dan lemahnya penegakan hukum telah menjadikan masalah M-DAS kompleks dan rumit M-DAS-Sosekbud-ALB

MASALAH & TANTANGAN (3) Kerentanan ketahanan ekosistem DAS atas pembangunan ekonomi, terutama di DAS P. Jawa telah menimbulkan akibat & dampak rusaknya DAS hulu, rendahnya kualitas DAS pesisir  dengan masalah utama erosi-sedimentasi dan merebaknya gulma air Pemerintanh bertanggung jawab untuk mengawal manajemen DAS yang bersifat lintas sektor/bidang , menjadi satuan pembangunan bagi semua sektor  aplikasi sustainable development di watershed area M-DAS-Sosekbud-ALB

PARTISIPASI MASYARAKAT .Meluasnya lahan kritis karena rusaknya hutan dan kawasan resapan air di hulu & hilir DAS telah nyata terjadi, salah satu diakibatkan oleh tekanan penduduk terhadap lingkungan DAS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT & MUTU LINGKUNGAN TERLANJUTKAN, MRPK TUJUAN DALAM M-das, HINGGA LINGKUNGAN DAS HARUS DILESTARIKAN FUNGSINYA, DAN das DIPAKAI SEBAGAI SATUAN DASAR PEMBANGUNAN REGIONAL DIBUTUHKAN PARTISIPASI DAN KONTRIBUSI BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DAS , secara proposional sesuai hak & kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan M-DAS-Sosekbud-ALB

FIHAK TERKAIT DAS Manajemen DAS cukup rumit, karena fihak terkait cukup komplex diantaranya instansi/lembaga pemerintah, Kementrian PU/Kehutanan, Dalam Negeri, LH, Pertanian dll, masayarakt DAS, Swasta/industri di DAS, Pemda lokal, dll  diperlukan badan otorita yang mengkoordinasi tugas implementasi ‘one plan, one management ‘ one river’ Bentuk partisipasi para fihak, kemitraan, koordinasi kelembagaan, harus dapat diremuskan dalam Pedomam M-DAS, bersifat lintas sektor Resources Depletion (quantity and quality) harus dicegah  perlu ada pemahaman sumberdaya milik umum/rakyat (The commons resources)  tidak boleh diprivatisasi, dikelola secara komunal (untuk, dari dan oleh masyarakat) M-DAS-Sosekbud-ALB

Bentuk Partisipasi Masyarakat Konsultasi publik & membangun peranserta masyarakat lokal perlu dirumuskan prosedur teknisnya : ~ tahap pengambilan keputusan berdasatr atas kesepakatan bersama, dan taat asas pada perancangan & perencanaan kegiatan yang baik ~ Fungsi kontrol masyarkat dapat langsung bila dilibatkan proposional dalam pelaksanaan & pemantauan kegiatan ~ Evaluasi periodik perlu, berdasar hasil pemantauan atas praktek pelaksanaan  masalah muncul segera diselesaikan dengan solusi terbaik untuk semuanya  masyarakat lokal/setempat dapat memetik manfaat atas kwegiatan tersebut, untuk mengajak ikut memelihara keberlangsungannya M-DAS-Sosekbud-ALB

Opini & Persepsi Masyarakat Berbagai komponen masyarakat lokal diajak aktif/proaktif untuk M-DAS Komunikasi efektif dan musyawarah terus dipelihara dan ditingkatkan dalam berbagai level, waktu dan efektivitas Keterbukaan & kemudahan mendapat informasi atau data atas kegiatan dalam DAS harus dilakukan terus menerus & transparan  bentuk akuntabilitas publik Mengembangkan opini dan persepsi masyarakat atas kemajuan kegiatan  responsibilitas atas issue sosial-budaya harus diantisipasi  ketidakpastian harus di minimalkan M-DAS-Sosekbud-ALB

Partisipasi & Kemitraan Partisipasi masyarakat harus nyata, tidak keterlibatan semu yang cenderung bersifat manipulatif  kontrol sosial atas kegiatan DAS Kemitraan (pathnership) dilakukan atas dasar kesetaraan/ equal, dalam berbagai bentuk sesuai level strata masyarakat yang ada, dan tidak harus sama sebangun.  ada power sharing Tingkatan partisipasi dalam kemitraan a.l. manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, saran/ide, delegasi wewenang, kemitraan, dan kontrol sosial M-DAS-Sosekbud-ALB

IDENTIFIKASI MASALAH SOSEKBUD Identifikasi potensi masalah sosekbud denganm pendekatan ekoaiatem pada wilayah DAS membut8hkan kecermatan, karena masalah kait mengkait dengan sebabakibat berasal dari multidimensi. Oleh karena itu, penapisan masalah ekosistem alami & buatan harus lengkap, guna merumuskan pokok masalah yang ada Masalah sosekbud sulit dipredeksi, dan sistem relasi sosila berkaitan dengan persepsi penguasaan sumber alam, serta kelembagaan formal & non-formal, adat istiadat /moralitas dan hukum adat yang berlaku di wilayah DAS ybs. Pendekatan kemitraan antar fihak terkait (stakeholder) penting didahulukan secara informal yang diikuti formalitas/legal, serta melibatkan Perguruan Tinggi setempat dan LSM-LH Model participatory watershed management dealam bentuk kemitraan dianggap paling baik, dengan pendekatan ekosistem sosial dan komunikasi efektif M-DAS-Sosekbud-ALB

Dimensi ‘stakeholder’ dari M-DAS M-DAS memiliki sejumlah fihak terkait yang perlu koordinasi yi. Pemerintah/Pemda, Badan otorita DAS, Perguruan Tinggi/FST, LSM-LH, Aktivis LH/ Pakar LH-Ekologi, Kemitraan dengan lembaga donor LN, partisipasi masyarakat DAS dalam berbagai bentuk, jenis, waktu, dan ruang sesuai lingkup tugasnya Para ‘stakeholder DAS’ mempunyai kewajiban moral untuk membangun M-DAS yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Komitmen & konsistensi ‘stakeholder’ dapat diwujudkan berbagai bentuk, al, CSR-LH dan TJSL bagi Perusahaan ybs, M-DAS-Sosekbud-ALB

SIMPULAN M-DAS SOSEKBUD Pendekatan M-DAS multi dimensi, lintas sektor dan interdisiplinair Model M-DAS berbasis pada sifat-ciri DAS ybs, dengan pendekatan holistik ekosistem Partisipasi & kemitraan sangat penting, dalam pendekatan M-DAS dan suitabilitasnya Sumberdaya air dalam DAS bernilai strategis dan berdampak penting bagi kehidupan mastarakat, sumberdaya jayati dan ekosistemnya Kompetensi ahli yang fokus DAS dubutuhkan, selain komitmen Pemerintah dalam kewenangan dan alokasi anggaran yang lengkap dan wajar M-DAS-Sosekbud-ALB