Persiapan Penelaahan RKAKL TA 2013

Pokok Bahasan 1 2 3 4 5 6 7 8 Dasar Hukum Siklus Anggaran Struktur Anggaran 3 Penelaahan RKAKL 4 Keluaran (Output) 5 Komponen (Input) 6 KAK/TOR dan RAB 7 Evaluasi TA 2012 8

Dasar Hukum 1 2 3 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L 3 PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL TA 2013

Pembicaraan Pendahuluan Pertemuan Tiga Pihak Pembicaraan Pendahuluan Pagu Anggaran Pagu Indikatif Sidang Kabinet Sidang Kabinet Banggar DPR RI K/L Komisi DPR RI Renja K/L RKP ~ PROSES PENGESAHAN DIPA ~ 1 NK RUU APBN R-APBN Sidang Kabinet RKA-KL Peme-rintah K/L UU APBN Forum Penelaahan Penelaahan RKA-KL 2 DIPA Alokasi Anggaran KEPRES K/L Komisi DPR RI Penyesuaian

Struktur Anggaran Fungsi Sub Fungsi Hasil Program Kegiatan Output Text Indikator Kinerja Utama/IKU Kegiatan Output Indikator Kinerja Kegiatan/IKK Sub Output Komponen Sub Komponen Proses Pencapaian Output Jenis Belanja 51, 52, 53, 54 55, 56, 57, 58 Text Detil Belanja

Yang perlu diperhatikan dalam penelaahan Penelaahan RKA-KL A. Administratif Legalitas Dokumen; Surat Pengantar RKAKL; Surat Tugas; Kelengkapan dan kesesuaian dok. pendukung Format baku RKAKL; ADK Yang perlu diperhatikan dalam penelaahan B. Substantif kelayakan anggaran thd sasaran kinerja yang direncanakan; Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP B.1 B.2 Jenis alokasi anggaran Relevansi Suboutput Relevansi Komponen dengan Output Menilai keberlangsungan output dan komponen berkaitan dengan perhitungan biaya perkiraan maju Kategori kegiatan (prioritas nasional, bidang, K/L) Konsistensi output RKAKL dg output dalam Renja K/L dan RKP Konsistensi volume output RKAKL dg output dalam Renja K/L dan RKP Konsistensi rumusan output dg IKK

Jenis dan Nama Keluaran Keluaran/Output.. 1) Merupakan keluaran kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran birokrasi secara umum baik pada unit Eselon II yang melaksanakan kesekretariatan atau Satker Management Jenis dan Nama Keluaran Satuan Keterangan Layanan Perkantoran bulan Gaji, Tunjangan, operasional perkantoran Bangunan m2 Keluaran yang sifatnya insendentil , tidak termasuk pemeliharaannya Kendaraan unit Komputer Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran dokumen Berisikan komponen input penyusunan dokumen antara lain : renstra, renja KL, dokumen lain yg sejenis Laporan kegiatan dan pembinaan Laporan Berisikan komponen Input Laporan Kegiatan antara lain: peningkatan kapasitas SDM, Sosialisasi, dll OUTPUT Teknis Merupakan keluaran kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis suatu Unit Eselon II/Satker (core bussiness) dan atau penugasan prioritas pembangunan nasional

Keluaran/Output.. 2) Cadangan Merupakan keluaran yang diblokir oleh DJA dalam hal : Terdapat sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya yang berasal dari hasil penelahaan berdasarkan pagu definitif Terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja dengan keluaran kegiatan Kurangnya kejelasan hubungan (relevansi) antara keluaran dengan sub keluaran (suboutput) Kurangnya relevansi antara keluaran dengan komponen Kurangnya relevansi antara keluaran dengan sub komponen Keluaran

Komponen Input komponen input kebijakan Utama komponen input kebijakan Merupakan komponen input pembiayaan langsung dari pelaksanaan kebijakan komponen input utama layanan Merupakan komponen input pembiayaan langsung dari pelaksanaan keluaran layanan birokrasi / publik satker Pendukung komponen input pendukung kebijakan Merupakan komponen input pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola kebijakan komponen input pendukung layanan Merupakan komponen input pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola layanan birokrasi / publik satker

TOR dan RAB.. 1/5 Pada prinsipnya setiap satu keluaran yang menghasilkan kinerja dan dituangkan dalam RKA-KL harus dilengkapi dokumen Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference/TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Menggambarkan rencana pencapaian suatu keluaran kegiatan dalam struktur RKA-KL Merupakan penjelasan lebih lanjut informasi kebutuhan biaya dalam rangka pencapaian suatu keluaran Menjelaskan secara garis besar keterkaitannya dengan pencapaian keluaran kegiatan dan kontribusinya dalam mencapai hasil / dampak (outcome) pada tingkat program RAB yang ditandatangani dituangkan dalam Kertas Kerja Menjelaskan secara garis besar bagaimana keluaran kegiatan tsb dilaksanakan / didukung oleh komponen input dan ditanda tangani oleh pejabat yg bertanggung jawab

TOR dan RAB.. 2/5 Informasi Latar Belakang Diisi Nama Kementerian Negara/Lembaga, Unit Eselon I, uraian nama program, uraian nama kegiatan, uraian hasil, unit Eselon II/ Satker, Nama Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Satuan Ukur dan Jenis Keluaran dan Volume Informasi Dasar Hukum: Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Gambaran Umum: Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan serta penjelasan target volume output yang akan dicapai Latar Belakang Penerima Manfaat Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau ekternal K/L

Strategi Pencapaian keluaran Waktu Pencapaian Keluaran Metode Pelaksanaan: Diisi cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola Tahapan dan Waktu Pelaksanaan: Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen/tahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang Strategi Pencapaian keluaran Waktu Pencapaian Keluaran Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan Diisi total biaya yang diperlukan dan dilampiri Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran. Biaya yang Diperlukan

Kapan KAK/TOR diperlukan? TOR dan RAB.. 3/5 Kapan KAK/TOR diperlukan? KAK/TOR dan RAB merupakan persyaratan ketika pengajuan Proposal Anggaran Inisiatif Baru Pada saat penelaahan RKAKL, KAK/TOR dan RAB diperlukan sepanjang terdapat perubahan substansi dari Proposal Anggaran Inisiatif Baru Inisiatif Baru Pada prinsipnya KAK/TOR dan RAB tidak diperlukan pada alokasi anggaran angka dasar (baseline). KAK/TOR dan RAB diperlukan apabila terdapat perubahan/ penyesuaian angka dasar Angka Dasar

TOR dan RAB, contoh.. 3/5 KAK/TOR yang dilampiri: Pembangunan Baru KAK/TOR yang dilampiri: Analisa luas bangunan dikaitkan dengan jumlah pegawai, kebutuhan ruang pelayanan dan lain-lain RAB : Alternatif I: Biaya Standar: Luas Bangunan dikalikan Standar Harga Satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat Biaya Non Standar: berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar Alternatif II: Perhitungan biaya dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat Status tanah Peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang bersangkutan Clearance dari 3 Unit : KemenPan dan RB, KemenPU, dan BPKP

Pemeliharaan/Perawatan TOR dan RAB, contoh.. 5/5 Pemeliharaan/Perawatan KAK/TOR yang dilampiri: Analisa tingkat kerusakan, dimana penentuan tingkat kerusakan setelah berkonsultasi dengan instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung. RAB : Alternatif I: Luas Bangunan dikalikan tingkat kerusakan dikalikan Standar Harga Satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat Alternatif II: Perhitungan biaya dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat

Evaluasi Pelaksanaan TA 2012 KPPN Jakarta II Lap Pertgg Jawab TK BUN 252 lap Layanan Perkantoran 12 Bulan 15.500 Dok SP2D Lap Kas Posisi 240 Lap LKPP Tingk Kuasa BUN 12 Lap Pembayaran Gaji dan Tunjangan Biaya ATK, Supp Komp, Pencetak Biaya ATK, Supp Komp, Pencetak Biaya ATK, Supp Komp, Pencetak operasional dan pemel perkantoran Biaya Penyelesaian SP2D Biaya Penyelesaian LKPP Tk Kuasa BUN Biaya Penyelesaian LKP

Terima kasih