DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
RENCANA KERJA PEMERINTAH
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
CONTOH PERMASALAHAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
SOSIALISASI ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENYUSUNAN SBK 2010 BIDANG PEREKONOMIAN PLUS DIREKTORAT ANGGARAN I DHANAPALA, 25 MARET 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN.
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SIKLUS APBN.
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Tentang Keuangan Negara
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Keterbukaan Informasi Publik
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM, Bappenas
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN, DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Keuangan Sekolah/Madrasah
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA JAKARTA, 2 NOVEMBER 2006

1. SANTUAN KERJA ■SEBAGAI PENGELOLA ANGGARAN ■SEBAGAI PENANGGUJAWAB PENCAPAIAN KINERJA 2. KEGIATAN ■SEBAGAI SYARAT UTAMA DAPAT DIBENTUKNYA SATKER ■UNSUR DINAMIS YANG MENGARAHKAN UNTUK MENCAPAI KINERJA 3. KELUARAN/OUTPUT ■SEBAGAI SYARAT UTAMA DAPAT DITETAPKANNYA KEGAITAN ■SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN SUATU SATKER 4. STANDAR BIAYA ■SEBAGAI UPAYA EFISIENSI DALAM PEMANFAATAN ANGGARAN UNTUKMEMBIAYAN KEGIATAN DALAM MENCAPAI KELUARAN 5. JENIS BELANJA ■SEBAGAI BIAYA MASUKAN/INPUT

Pasal 3 ayat (1) UU No 17 Th 2003 ttg Keuangan Negara Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan STANDAR BIAYA DALAM MENYUSUN STANDAR BIAYA TELAH MEMPERTIMBANGKAN ■ RATIO ANTARA HARGA DENGAN MASUKAN EKONOMIS ■ RATIO ANTARA MASUKAN DENGAN KELUARAN --- EFISIEN ■ RATIO ANTARA KELUARAN DENGAN HASIL EFEKTIF ■ KESEPAKATAN PIHAK YANG TERKAIT SESUAI TANGGUNGJAWAB KEWENANGAN (Depkeu, K/L, dan BPS) ■ DITETAPKAN MENKEU, DIPUBLIKASIKAN TRANSPARAN & TAAT ■MENJAMIN KETERTIBAN PENGANGGARAN TERTIB ANGGARAN HAL-HAL YANG AKAN DICAPAI DENGAN STANDAR BIAYA

1.MEMUDAHKAN DALAM MENYUSUN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (TIDAK SETIAP SAAT MENYUSUN RAB) 2.MEMPERCEPAT PENGANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (MEPERMUDAH DAN MEMPERCEPAT DALAM PROSES PEMBAHASAN/PENELAAHAN, PEMBAHASAN/PENELAAHAN DILAKUKAN TIDAK DALAM SUASANA TERBURU-BURU) 3.MEMPERMUDAH MELAKUKAN EVALUASI KINERJA (KARENA DATA MENGENAI BIAYA MASUKAN, KELUARAN YANG HARUS DICAPAI, DAN CARA-CARA MEWUJUDKAN KELUARAN SUDAH TERDOKUMENTASI 4.MEMPERMUDAH PENYUSUNAN STANDAR BIAYA TAHUN BERIKUTNYA 5.TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (KARENA PENETAPAN MENJADI SUATU PERATURAN MENJAMIN AKSES YANG MUDAH BAGI PUBLIK

1.PEMAHAMAN YANG BAIK DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA MENGENAI PENGERTIAN KEGIATAN DAN KELUARAN SERTA HASIL YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA 2.INISIATIF DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK MENGUSULKAN STANDAR BIAYA YANG AKAN DIPERGUNAKAN DALAM PENGANGGARAN DI LINGKUNGANNYA 3.KOORDINASI YANG BAIK ANTARA INSTANSI YANG TERKAIT YANG BERWENANG DALAM PENYUSUNAN STANDAR BIAYA (ANTARA LAIN DEP KEUANGAN, KEMENTERIAN/LEMBAGA, DAN BADAN PUSAT STATISTIK) 4.TERSEDIANYA STANDAR BIAYA MASUKAN/INPUT YANG BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS UNTUK MENYUSUN STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM DAN STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS.