KANTOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KANTOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPUTI II BIDANG KOORDINASI KESEHATAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
Advertisements

HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2012
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
EVALUASI TAHUN 2008 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 BIDANG PKPM
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
POSYANDU BALITA RIWANTO, SKM.
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
Dr. Ormaia Nja’ Oemar, M.Kes
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
KUESIONER RUMAH TANGGA Blok V
AIDS di Indonesia sudah 22 Tahun Dilaporkan oleh seluruh Provinsi dan sekitar 300 Kab/Kota.
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
Pusat Data dan Informasi Depkes RI
DINKES PROPINSI LAMPUNG
PENYEHATAN LINGKUNGAN
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
POLINDES (Pondok Bersalin Desa)
Referensi Strategi nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes
OLEH : EFFI MARDIYANTO KETUA U MUM TP. PKK DISAMPAIKAN DALAM RANGKA TEMU KADER POSYANDU TANGGAL 29 MEI 2009.
KEBIJAKAN PUBLIK.
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
Potret Pembangunan Kesehatan Kota Semarang
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS)
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
Data: karakteristik individu, sangat sulit diinterpretasikan karena jumlahnya sangat banyak dan beragam bentuknya [nominal, ordinal, interval] dan sifatnya.
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
PERTEMUAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
Pertemuan ke-9 Strategi Pengembangan SIKNAS
HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2008
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
√ Untuk Kabupaten-Kota 6,15 81,1 Grafik 3
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
Selamat datang peserta
Surveilans Berbasis Masyarakat
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
SEDIKIT SLIDE YANG MUNGKIN BISA MENGINSPIRASI LoI
Bagaimana menanggulangi masalah gizi:
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
SELAMAT DATANG PESERTA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
 Wujud pemberdayaan masyarakat  UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat)  Promotif, Preventif  Mulai dicanangkan 1986.
Evaluasi dan Rencana Kerja
KONSEP KEBIDANAN KOMUNITAS
Transcript presentasi:

KANTOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KANTOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPUTI II BIDANG KOORDINASI KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Purbalingga Jateng, 22 Desember 2005 DEPUTI II BIDANG KOORDINASI KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Purbalingga Jateng, 22 Desember 2005

DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT: HARUS DILAKSANAKAN BERSAMA SEKTOR-SEKTOR TERKAIT DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT: HARUS DILAKSANAKAN BERSAMA SEKTOR-SEKTOR TERKAIT PARTNERSHIP / KEMITRAAN TUNTUTAN MASYARAKAT PARTNERSHIP / KEMITRAAN TUNTUTAN MASYARAKAT ISSUE-ISSUE STRATEGIS ISSUE-ISSUE STRATEGIS

DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA: AKB: 35/1.000 KELAHIRAN HIDUP (MAL.11, BRU. 9, SIN. 5) AKABA: 46/1.000 KELAHIRAN HIDUP (MAL. 14, SIN. 6) AKI: 307/ KELAHIRAN HIDUP (MAL. 39, SIN. 6) UHH: 69 TAHUN (MAL. 70, BRU. 80, SIN. 81) DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA: AKB: 35/1.000 KELAHIRAN HIDUP (MAL.11, BRU. 9, SIN. 5) AKABA: 46/1.000 KELAHIRAN HIDUP (MAL. 14, SIN. 6) AKI: 307/ KELAHIRAN HIDUP (MAL. 39, SIN. 6) UHH: 69 TAHUN (MAL. 70, BRU. 80, SIN. 81) MASALAH POKOK: 1.TINGGINYA DISPARITAS STATUS KESEHATAN 2.STATUS KESEHATAN PENDUDUK MISKIN RENDAH 3.BEBAN GANDA PENYAKIT 4.KUALITAS, PEMERATAAN & AKSES PELAYANAN KES. MASIH RENDAH 5.TERBATASNYA NAKES & DISTRIBUSI TIDAK MERATA 6.PERILAKU SEHAT MASYARAKAT MASIH KURANG 7.KONDISI KESEHATAN LINGKUNGAN MASIH RENDAH 8.KURANG SINKRONNYA KEGIATAN PUSAT & DAERAH MASALAH POKOK: 1.TINGGINYA DISPARITAS STATUS KESEHATAN 2.STATUS KESEHATAN PENDUDUK MISKIN RENDAH 3.BEBAN GANDA PENYAKIT 4.KUALITAS, PEMERATAAN & AKSES PELAYANAN KES. MASIH RENDAH 5.TERBATASNYA NAKES & DISTRIBUSI TIDAK MERATA 6.PERILAKU SEHAT MASYARAKAT MASIH KURANG 7.KONDISI KESEHATAN LINGKUNGAN MASIH RENDAH 8.KURANG SINKRONNYA KEGIATAN PUSAT & DAERAH

MASALAH MENDESAK 1.PENYAKIT AVIAN FLU (s/d 13 DESEMBER 2005): LAPORAN KASUS: 215 HASIL PEMERIKSAAN: 112 BUKAN FLU BURUNG 14 FLU BURUNG (9 MENINGGAL) 88 DALAM PENYELIDIKAN (22 MENINGGAL) 1 KASUS TERPAPAR TERDAPAT DI 13 PROP.: DKI, BANTEN, JABAR, JATENG, JATIM, SUMUT, KALTIM, SULSEL, LAMPUNG, DIY, BALI, SUMSEL, NAD 2.PENYAKIT POLIO (s/d 13 DESEMBER 2005): KEMBALI MUNCUL DI SUKABUMI (17 LUMPUH LAYU, 8 POSITIF) BANTEN (19 LUMPUH LAYU) LAPORAN KASUS: 295 (TERSEBAR DI BERBAGAI DAERAH) 3.HIV/AIDS : AIDS 4.186; HIV (TERBANYAK USIA ANTARA TAHUN 53,8%) ESTIMASI 2010 BILA PENANGANAN TIDAK BAIK MENJADI – PENULARAN MELALUI JARUM SUNTIK NARKOBA 47%

MASALAH MENDESAK 4.TBC : LAPORAN KASUS: (S/D KUARTAL 3 TAHUN 2005) BTA (+)/AKTIF MENULARKAN: KASUS TERBESAR/TERCEPAT PENULARAN NO. 3 SESUDAH CHINA& INDIA 5.PENYAKIT MENULAR LAIN: DBD, MALARIA, ANTHRAX DLL 6.GIZI BURUK : PENYEBAB: KEMISKINAN, POLA ASUH, POSYANDU TIDAK BERFUNGSI JUMLAH BALITA GIZI KURANG 16 % GIZI BURUK 3,37% 7.PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN : KEMISKINAN : 36,1 JUTA (16,6%) PELAYANAN KESEHATAN MAHAL : OBAT JALAN 3% PENGHASILAN SEBULAN RAWAT INAP % PENGHASILAN

PERILAKU LINGKUNGAN YANKES KETURUNAN FAKTOR GENETIK KETURUNAN FAKTOR GENETIK DBD FLU BURUNG DIARE DBD FLU BURUNG DIARE POLIO GIZI BURUK DIARE HIV/AIDS POLIO GIZI BURUK DIARE HIV/AIDS KUANTITAS KUALITAS KUANTITAS KUALITAS

TUPOKSI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT (12 INSTANSI YANG BERADA LANGSUNG DIBAWAH KOORDINASI)  UPAYA MENYATUPADUKAN GERAK DARI BERBAGAI SUMBER DAYA / POTENSI DAN INSTANSI / INSTITUSI YANG BERBEDA MENGARAH KEPADA SASARAN YANG SAMA MENJADI SUATU KEKUATAN SINERGIS UNTUK MEMUDAHKAN PENCAPAIAN TUJUAN, SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA HARMONIS  KOORDINASI MEMERLUKAN :  MANAJEMEN YANG BAIK,  ADANYA TUJUAN,  PERAN DAN TANGGUNG JAWAB JELAS DARI ORGANISASI,  SUMBER DAYA DAN WAKTU,  PERTUKARAN INFORMASI DARI BERBAGAI TINGKATAN SUMBER INFORMASI YANG BEDA

 ARAH KOORDINASI: SINKRONISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM  PENDEKATAN : KOORDINASI AKTIF DAN KEMITRAAN TINDAK LANJUT:  OPERASIONAL KABUPATEN/KOTA?  SITUASI & KONDISI BERBEDA  DANA PEMBANGUNAN

POKOK-POKOK PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN JEJARING/FORKOM IDENTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERTEMUAN REGULER PEMANTAUAN EVALUASI

DEPKES DEPDIKNAS DEPAG DEPSOS INSTANSI LAIN (YANG DIANGGAP PERLU) INSTANSI LAIN (YANG DIANGGAP PERLU) KEMNEG. PORA KEMNEG. PORA KEMNEG. PERA KEMNEG. PERA DEP BUDPAR DEP BUDPAR KEMNEG. LH KEMNEG. LH KEMNEG. PAN KEMNEG. PAN KEMNEG. PP KEMNEG. PP KEMENTERIAN KOORDINASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KEMENTERIAN KOORDINASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

16. PERAN TP PKK 17. PERAN TOMA (MUHAMMADIAH) 13. PERAN PEMDA PROPINSI 14. PERAN PEMDA KAB./KOTA 15. PERAN DPRD 1. GERAKAN AIR BERSIH JAMBAN KEL. 2. GERAKAN RUMAH SEHAT 3. GERAKAN KETAHANAN PANGAN 4. GERAKAN LINGKUNGAN SEHAT 5. GERAKAN SAYANG IBU 6. GERAKAN HIDUP SEHAT DIKNAS 7. GERAKAN HIDUP SEHAT OLAHRAGA 8. KAMPANYE HIDUP SEHAT MASS MEDIA 9. UPAYA PEM. NAKES BERKUALITAS 10.PEMANFAATAN DOKTER KELUARGA 11. PERAN RS AKSES MASY. 12. KB & KEPENDUDUKAN 18. PEMBANGUNAN BERWAWASAN KES. 19. KEBIJAKAN PEM. PERAN DAERAH 20. KEBIJAKAN DUKUNGAN ANGGARAN TRI AKSI : MENETAPKAN 1 KAB./KOTA PERCONTOHAN MENGEMBANGKAN PROGRAM LINSEK TERMASUK PSM SECARA KONKRIT, TERJADWAL, TERUKUR DUKUNGAN ANGGARAN (PROPORSIONAL & OPTIMAL) TRI AKSI : MENETAPKAN 1 KAB./KOTA PERCONTOHAN MENGEMBANGKAN PROGRAM LINSEK TERMASUK PSM SECARA KONKRIT, TERJADWAL, TERUKUR DUKUNGAN ANGGARAN (PROPORSIONAL & OPTIMAL) HULU HILIR

LANGKAH-LANGKAH  KUNJUNGAN LAPANGAN: INVENTARISASI  DUKUNGAN SEKTORAL OPERASIONAL  MULTI SEKTOR & PSM  ADANYA BASELINE DATA  INDIKATOR (INPUT, PROSES, OUTPUT)  MONEV, DIKEMBANGKAN & DIPERLUAS

 KABUPATEN/KOTA SEHAT  GERAKAN JUMAT BERSIH + PSN + 3 M  GERAKAN SAYANG IBU  GERAKAN LANGIT BIRU  PROKASIH  ADIPURA  BANGUN PRAJA  PELAYANAN PRIMA/ABDI SATYA BHAKTI  REVITALISASI POSYANDU  DESA SIAGA, DLL

PERLU DIBENTUK POLA KEMITRAAN PERLU KOMITMEN YANG KUAT PERLU DIBUAT SISTEM TERPADU ALTERNATIF: PROGRAM BARU, PENGEMBANGAN PROGRAM LAMA, PROGRAM BARU DG MODIFIKASI

KANTOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT KANTOR KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT