KELOMPOK II ASAL PROPINSI Titis Wigarti,SKMJABAR Deni KaryadiawanJABAR drg.Roni KurniawanDKI Sugeng Dwi R,SKMDIY dr.Siti Amaliah,M.KesJATENG dr.WiartanaBALI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kesepakatan Bersama Antar Propinsi MPU Bidang Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 1. Sasaran maskin yang berobat.
Advertisements

KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Pengalihan Pelayanan R.Inap dan lain-lain
JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA)
Dr. Bambang Hariyana, M.Kes
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
ORGANISASI DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT
Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih
Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
REVIEW MANAJEMEN OBAT DI RS
Identifikasi Masalah 1.Maskin yg tidak mempunyai identitas yang jelas sulit terlayani terutama di wilayah lintas batas. 2.Jumlah sasaran yg diusulkan.
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
PERANAN DINKES PROV- KAB / KOTA Kelompok 3. NoKEGIATANPROV KAB/ KOTA I PERENCANAAN Penentuan kriteria sasaran / peserta konsolidasi Tim konsolidasi.
Hasil Diskusi Kelompok I POLA DAN METODE PELAYANAN KORBAN NAPZA Anggota: Zulfikri Tuti S Suwarti M. Fuad Yunita Dinsos Bappeda KPAD Dinkes DIY Endah M.
1 KAJIAN KRITIS “ PROGRAM KERJA SAMA BIDANG KESEHATAN ANTAR PROPINSI MPU “ HOTEL GRAND BROMO SEPTEMBER 2005 PT ASKES (PERSERO) REGIONAL VII JEMUR SARI.
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008/2009 (SEBAGAI PELUANG REVITALISASI KB)
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL RS
Strategi Operasional Pelayanan KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional
KEBIJAKAN JAMKESMAS TAHUN 2008 Dr. H.A. CHALIK MASULILI, MSc (PEMBAHAS) UGMY OGYAKARTA, 18 MARET 2008.
HASIL DISKUSI KELOMPOK IMPLEMENTASI FORNAS & EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT DALAM FORNAS OLEH KELOMPOK A Ketua : Drs. M. Arief Zaidi, Apt (Kasie Farkalkes.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT (RSGM)
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI PENYAKIT SARS TOPIK 7
Rencana Komunikasi Data Infrastruktur 2007 Perangkat Unit Utama Pusat Seluruh propinsi terpasang LAN 344 Kab terpasang 1 bh PC Sewa channel 512.
PT ASKES (PERSERO) PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
PT ASKES (PERSERO) dan KESIAPAN SEBAGAI BPJS
Alur Pelayanan Kesehatan PUSKESMAS / Dokter Keluarga
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS
PUSKESMAS Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PROGRAM AKREDITASI ADVOKASI PERCEPATAN AKREDITASI RS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
Pengawasan Pengelolaan BLUD Gunungkidul, 26 Agustus 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS TOPIK 2 RUMAH SAKIT.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
SITUASI IMS (HIV – AIDS) PROVINSI JAWA TENGAH
Sistem Kesehatan di Propinsi pasca JKN
UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS Kadinkes Provinsi Sumbar
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
ASURANSI KESEHATAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA & PENYAKIT AKIBAT KERJA
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENURUNAN AKI DAN AKB DI RSUD TUGUREJO Semarang , 18 September 2015.
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
SJSN.
PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian.
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
DASAR-DASAR MANAJEMEN RS
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT PERTEMUAN KE 10 YATI MARYATI, SKM
PRODI MIK | FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
INDIKATOR AREA KLINIS RSUD Panglima Sebaya.
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
RENCANA STRATEGIS RSUD Dr. R. M
KONSEP ORGANISASI DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN 2
Organisasi Yankes Pertemuan 3
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
Transcript presentasi:

KELOMPOK II ASAL PROPINSI Titis Wigarti,SKMJABAR Deni KaryadiawanJABAR drg.Roni KurniawanDKI Sugeng Dwi R,SKMDIY dr.Siti Amaliah,M.KesJATENG dr.WiartanaBALI Didiek Rachmadi,SKM,MPPMNTB Drs.H.A.Mudjib Afan,MSc, MARSJATIM drg.Gatot Edi SJATIM Bambang Purwanto,SKMJATIM LucasJATENG dr.H..M. Farid AnshoriKAB.SRAGEN

A.TAHAP I IDENTIFIKASI MASALAH ( JANUARI S/D JUNI 2005) ( JANUARI S/D JUNI 2005) 1.Terbatasnya Pembiayaan. -Jenis Pelayanan -Jenis Pelayanan -Rujukan atas dasar kurangnya Anggaran -Rujukan atas dasar kurangnya Anggaran -Dukungan APBD -Dukungan APBD 2.Kriteria Miskin. 3.Penggunaan Obat diluar DPHO. 4.Kepuasan pelanggan mutu pelayanan. 5.Transportasi pasien pulang sembuh dan meninggal. 6.Terbatasnya kapasitas tempat tidur kelas III. 7.Prosedur rujukan dari puskesmas ke Rumah Sakit.

SOLUSI 1.Dukungan APBD. 2.Validasi Total ( Walikota/Bupati, BPS, BKKBN, DinKes, LSM) 3.Kompromi / Negosiasi. 4.Kompetisi sehat. 5.Dukungan APBD. 6.Alternatif : RS.Swasta RS.Swasta Puskesmas Perawatan dengan Konsultan Spesialis dari RS Puskesmas Perawatan dengan Konsultan Spesialis dari RS 7. Sesuai indikasi medis dan dirujuk ke RS terdekat

B. TAHAP II PREDIKSI MASALAH (JULI S/D DESEMBER 2005) 1.Klaim tidak dan belum terbayar. 2.Perbedaan tarif antara PERDA Tk. II dan PT.ASKES. 3.Alat penunjang tidak semua ditanggung PT.ASKES. (Krug, Kursi Roda dan Korset). 4.Sistem Pelaporan.

SOLUSI 1.Mematuhi aturan dan pedoman pelaksanaan dari Menteri Kesehatan. 2.Koordinasi dan Sinkronisasi. ( RSU,DinKes,PT.ASKES, Biro KESRA dan Biro Keuangan ) 3.Alokasi APBD, dan Antisipasi PERDA untuk yang belum ada aturannya. 4.Feed Back laporan ke Dinas Kesehatan Propinsi dan Kab/Kota.