PERANAN DINKES PROV- KAB / KOTA Kelompok 3. NoKEGIATANPROV KAB/ KOTA I.1. 2. 2.PERENCANAAN Penentuan kriteria sasaran / peserta konsolidasi Tim konsolidasi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kesepakatan Bersama Antar Propinsi MPU Bidang Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 1. Sasaran maskin yang berobat.
Advertisements

KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
Identifikasi Masalah 1.Maskin yg tidak mempunyai identitas yang jelas sulit terlayani terutama di wilayah lintas batas. 2.Jumlah sasaran yg diusulkan.
KELOMPOK II ASAL PROPINSI Titis Wigarti,SKMJABAR Deni KaryadiawanJABAR drg.Roni KurniawanDKI Sugeng Dwi R,SKMDIY dr.Siti Amaliah,M.KesJATENG dr.WiartanaBALI.
HASIL DISKUSI KELOMPOK II
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
Hasil Diskusi Kelompok I POLA DAN METODE PELAYANAN KORBAN NAPZA Anggota: Zulfikri Tuti S Suwarti M. Fuad Yunita Dinsos Bappeda KPAD Dinkes DIY Endah M.
HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK
MEWUJUDKAN PENDIDIKAN GRATIS UNTUK RAKYAT Oleh : Drs. M. Afnan Hadikusumo.
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008/2009 (SEBAGAI PELUANG REVITALISASI KB)
Critical review fungsi dan program Puskesmas
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
PEMANFAATAN LAPORAN ASKESKIN UNTUK TELAAH UTILISASI
REKOMENDASI KOMISI IV,V,VI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
MAKING PREGNANCY SAFER (M P S)
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
BAB 3 KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SISTEM
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
DINAS KESEHATAN PROV.JATENG
KEBIJAKAN MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DALAM ERA SJSN
Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
MANAJEMEN LOGISTIK OBAT DI PUSKESMAS
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
PERTEMUAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
Pertemuan ke-9 Strategi Pengembangan SIKNAS
KONSEP DASAR POSKESDES
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROGRAM PEMBERIAN OBAT CACING KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ARIF ZAINUDIN SURAKARTA
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
KEBIJAKAN DAN LANGKAH-LANGKAH INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA (JKBM) KE JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Disosialisasikan pd toma dan provider.
PROGRAM INDONESIA PINTAR
SOSIALISASI PROTAP INST FARMASI
SELAMAT DATANG PESERTA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)
DINAS KESEHATAN ACEH PERENCANAAN - PENGANGGARAN PROGRAM USILA.
LAPORAN PELAKSANAAN SELF INITIATIVE STRENGTHENING SCM
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN DAN KB KOTA MADIUN
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
BIDANG PSDK (Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan)
SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI PEMERINTAHAN DAERAH
H. A. IRWANSYAH. Dinas Kesehatan yang berinisiatif mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok menyusun kerangka konsep dan materi teknis tentang Kawasan Tanpa.
Transcript presentasi:

PERANAN DINKES PROV- KAB / KOTA Kelompok 3

NoKEGIATANPROV KAB/ KOTA I PERENCANAAN Penentuan kriteria sasaran / peserta konsolidasi Tim konsolidasi Tim Perencanaan dana APBD I / APBD II utk buffer stock dan obat ( dsr perhitungan : utilisasi saryankes ) utamanya utk yankes rujukan v v v v

NoKEGIATANPROV KAB/ KOTA I PERENCANAAN Penentuan alokasi Pusk sesuai juml penduduk miskin dan utilisasi Penyusunan juklak dan juknis termsk penentuan unit cost Menyusun indikator pelaks. JPK-MM Lintas Batas v v v

NoKEGIATANPROV KAB/ KOTA II PELAKSANAAN Sosialisasi & Advokasi Pembentukan Safe Guarding Pengadaan obat ke Pusk Pertemuan berkala dg TKK (Forkom/Forkon) Pertemuan berkala Lintas Batas V V V V V V V

NoKEGIATANPROV KAB/ KOTA III MONEVSupervisi Pertemuan berkala Hearing dg DPRD Penanganan pengaduan masyarakat bersama tim Lintas Sektor Mengirim laporan ke pusat & feedback Analisis cross natification V V V V V V V V V V

Indikator Keberhasilan JPK-MM Lintas Batas : 1.100% pasien lintas batas terlayani baik memp kartu askes maupun SKTM 2.100% pasien maskin & tdk mampu lintas batas bebas iur biaya 3.Terselenggaranya cross notification thd kasus2 lintas batas pada daerah asal

Peranan Dinkes dalam kegiatan penunjang : 1.Yankes daerah kepulauan & terpencil 2.Perbaikan gudang farmasi - Mengusulkan,melaks & mengawasi 3. Penyediaan obat esensial PKD - Mengusulkan & mengawasi dg catatan jenis obat sesuai kebutuhan & expiration datenya masih panjang - Mengusulkan handling cost sampai ke Pusk. 4.Vaksin - Pendistribusian sampai ke Pusk. 5. Penyediaan sarana & prasarana - Mengusulkan & mendistribusikan

Kesepakatan Lintas Batas untuk JPK-MM 1.Semua masy. Sasaran harus dpt pelayanan sesuai standart. 2.Tidak ada klaim lintas propinsi, biaya dibebankan pada pemberi pelayanan (yankesdas) & PT. Askes untuk rujukan

REKOMENDASI 1.Segera menyusun finalisasi manlak JPK-MM tahap II yang operable termasuk didlmnya : - penentuan sasaran & kriteria (dg perhatian pada T4, penghuni panti, napi, anjal, korban bencana) - penyelenggaraan pelaksanaan - pengorganisasian - monev 2.Segera dibuat alokasi anggaran dg dasar perhitungannya 3.Segera terbitkan pedoman safe guarding 4.Melakukan assessment thd pelaks JPK-MM tahap I 5.Untuk PT. Askes segera melakukan pendataan & pengadaan kartu bagi JPK-MM tahap II