HUKUM LAUT INTERNASIONAL Preview

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UKURAN NILAI PUSAT UKURAN NILAI PUSAT ADALAH UKURAN YG DAPAT MEWAKILI DATA SECARA KESELURUHAN JENIS UKURAN NILAI PUSAT : MEAN , MEDIAN, MODUS KUARTIL,
Advertisements

PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Teori Graf.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
START.
Wido Hanggoro ` Research and Development Department Indonesia Meteorological Climatological and Geophysical Agency.
Mata Kuliah Teknik Digital TKE 113
Mata Kuliah Dasar Teknik Digital TKE 113
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.
Tugas: Perangkat Keras Komputer Versi:1.0.0 Materi: Installing Windows 98 Penyaji: Zulkarnaen NS 1.

TENDENSI SENTRAL.
UKURAN PEMUSATAN Rata-rata, Median, Modus Oleh: ENDANG LISTYANI.
HUKUM LAUT INTERNASIONAL Preview
1 Diagram berikut menyatakan jenis ekstrakurikuler di suatu SMK yang diikuti oleh 400 siswa. Persentase siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler.
Bab 11A Nonparametrik: Data Frekuensi Bab 11A.
1. = 5 – 12 – 6 = – (1 - - ) X 300 = = = 130.
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Hukum Internasional Kelautan
Bab 11B
Media Presentasi Pembelajaran
Uji Non Parametrik Dua Sampel Independen
BOROBUDUR (4) FAHMI BASYA
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
Statistika Deskriptif
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
ANALISA NILAI KELAS A,B,C DIBUAT OLEH: NAMA: SALBIYAH UMININGSIH NIM:
HITUNG INTEGRAL INTEGRAL TAK TENTU.
STATISTIK - I.
UKURAN PENYEBARAN DATA
Wilayah Negara Dalam Hukum Internasional
Rabu 23 Maret 2011Matematika Teknik 2 Pu Barisan Barisan Tak Hingga Kekonvergenan barisan tak hingga Sifat – sifat barisan Barisan Monoton.
Soal Latihan.
PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DAN PEMAHAMAN PERANCANGAN PERCOBAAN MAHASISWA SEMESTER VI FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA PENANGGUNG.
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Pengujian Hipotesis Parametrik 2
Luas Daerah ( Integral ).
Hukum Laut Indonesia.
SEGI EMPAT 4/8/2017.
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
Fungsi Invers, Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
SEGI EMPAT Oleh : ROHMAD F.F., S.Pd..
Graf.
WAWASAN NUSANTARA.
BAB XII PROBABILITAS (Aturan Dasar Probabilitas) (Pertemuan ke-27)
OLEH PURNAMA TIMUR MS. ST IKE NILAWATI R. M.Pd
ANGLO-NORWEGIAN FISHERIES CASE 1951
USAHA DAN ENERGI ENTER Klik ENTER untuk mulai...
Statistika Deskriptif: Statistik Sampel
DISTRIBUSI FREKUENSI.
Bersyukur.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
Universitas Udayana.
Teknik Numeris (Numerical Technique)
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Korelasi dan Regresi Ganda
Pengantar sistem informasi Rahma dhania salamah msp.
TINJAUAN POTENSI LINGKUNGAN LAUT INDONESIA
NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE ) Pasal UNCLOS 1982
RUANG LINGKUP KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENGANTAR ILMU DAN TEKNOLOGI kemaritiman
Landasan Kontinen O L E H Tim Pengajar Kelompok 9.
KONFERENSI KODIFIKASI HUKUM LAUT INTERNASIONAL
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT. Hukum laut mulai dikenal semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan.
Transcript presentasi:

HUKUM LAUT INTERNASIONAL Preview FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA Dhiana Puspitawati, SH, LLM, PhD

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE LAW OF THE SEA Digest of Justinian within the text of Jurist Marcianus – Sea and its coasts are common to all men Hukum Romawi yang dikodifokasi sejak abad ke-6 – Doctrine of the common right of all men to a free use of the law – explain why Romawi tidak klaim laut? Abad 15 – Prince Henry of Portugal explore west coasts of Africa Pope Alexander VI – semua wilayah daratan yang diketemukan Spanyol akan menjadi milik Spanyol

HISTORICAL DEVELOPMENT (Contd.) Bull of Inter Caetera, 4/5/1493 Spanyol punya hak atas semua wilayah tanah dan lautan yang belum dihak-i oleh christinian king yang lain sebelum 24/12/1492 – membagi bumi jadi dua bagian utara selatan lewat cape verde – dilarang melintas di wilayah laut bagian barat tanpa seijin Spanyol. Juni 1494 – Treaty Tordesillas (Spanyol dan Portugal) membagi bumi menjadi dua bagian pada cape verde dari utara-selatan. Bagian timur diklaim sebagai wilayah Portugis sedangkan bagian barat diklaim sebagai wilayah Spanyol.

HISTORICAL DEVELOPMENT (Contd.) Grotius – Mare Liberum Selden – Mare Clausum – state sovereignty theory Insitute de Droit International 1889 International Law Association 1924 American Institute of International Law 1925 The Hague Conference 1930

HISTORICAL DEVELOPMENT (Contd.) International Law Commissions UNCLOS I: Geneva, 20-29/4/1958 – 4 conventions UNCLOS II: 17/3-27/4 1960 -- nothing UNCLOS III: 1973-1982 – LOSC 1982

Most comprehensively viewed, the international law of the sea comprises of two different sets of principles. One set of principles, establishing certain basic, overriding community goals, prescribe for all states the widest possible access to, and the fullest enjoyment of, the shared used of the common resources of the ocean; The other set of principles, commonly described as jurisdictional, expresses certain implementing policies designed economically to serve the basic community goals of shared used by establishing a shared competence among states in a domain largely free from the exclusive public order of any particular states (Mc dougal: 1960)

LOSC mencakup hampir semua aspek kelautan tetapi tidak satupun ketentuan dalan LOSC yang mengatur tentang The use of oceans as a means to transport people and their Goods from place to place (marine transport) – this does not Belong to public domain, thus it is out of LOSC’s scope The nature of LOSC Package deals Balancing the conflicting interests This is uneasy, ex: The concept of an archipelagic state

Konvensi Hukum Laut 1982 Kedaulatan (Sovereignty) Resources

LAUT INDONESIA BUKTI KEBAHARIAN INDONESIA 1. ADANYA 10 RELIEF KAPAL LAYAR YANG TERPAHAT DI CANDI BOROBUDUR (ABAD 7 DAN 8) 2. KERAJAAN SRIWIJAYA (683 – 1030) 3. KERAJAAN SINGASARI DAN MAJAPAHIT (1923 – 1978) 4. BANYAKNYA PELAUT ULUNG (BUGIS, WAJO, BANTEN, MADURA, AMBON, TERNATE/TIDORE, SANGIR TALAUD, RIAU/MELAYU) Penjelajah Bahari – Robert Dick-Read

KELAUTAN DAN PERIKANAN POTENSI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 17.480 pulau (9.634 blm bernama, 12.000 berpenduduk) 95.181 km garis pantai (WRI,2001) dan 5,8 juta km2 laut 80 % industri dan 75 % kota besar berada di wil pesisir Potensi jasa kelautan berupa : transportasi laut, industri maritim BMKT Energi alternatif (ombak,angin) Perikanan tangkap  6,817 Juta ton ikan (2005) Potensi lahan budidaya 1.137.756 Ha (2005) Dari 60 Cekungan Migas Indonesia, 70% berada di laut Cadangan Minyak Bumi 9,1 Milyar Barel di laut Sumber: Prof. Dr. Ir. M syamsul Maarif, M.Eng, Memupuk Jiwa Bahari: Membangun Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

KEUNGGULAN KELAUTAN INDONESIA WILAYAH KEPULAUAN JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL KEANEKARAGAMAN HAYATI POSISI GEOTECHTONIC VARIASI IKLIM DAN DINAMIKA OSEANOGRAFI Sumber: Prof. Dr. Ir. M syamsul Maarif, M.Eng, Memupuk Jiwa Bahari: Membangun Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peralihan Orientasi Dari Ocean Oriented ke Land-Based Oriented BANGSA AGRARIS VOC Sumber: Nono Sampono, “Penguasaan & Rekayasa Teknologi Maritim dlm rangka menumbuhkembangkan sektor maritim Untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional” 12

AL-QUR’AN DAN LAUTAN Ayat2 Al-Qur’an ttg lautan: 32 ayat – 71,6% Ayat2 Al-Qur’an ttg daratan: 14 ayat – 38,4% Ternyata memang 71,6% bumi merupakan wilayah laut dan 38,4% merupakan daratan

Ayat-ayat Al-Qur’an ttg lautan Air sumber kehidupan: QS. AL BAQARAH (2) : 164 QS. IBRAHIM (14) : 32 QS. AL AMBIYA (21) : 30 QS. AL NUR (24) : 45 QS. AL FURQAN (25) : 54 Mencari Karunia Allah dilaut dgn sabar n mensyukurinya: QS. AL ISRA’ (17): 66 QS. LUQMAN (31): 31 QS. FATHIR (35): 12 QS. AL JATSIYAH (45): 12 Kapal yg Berlayar: QS. AL BAQARAH (2) : 164 QS. YUNUS (10) : 22 QS. IBRAHIM (14) : 32 QS. AL ISRA’ (17) : 66, 70 QS. AL HAJJ (22) : 65 QS. LUQMAN (31) : 31 QS. FATHIR (35) : 12 AL SYURA (42) : 32 AL JATSIYAH (45) : 12 AL RAHMAN (55) : 24 Kerusakan & Bencana di Laut QS. AL AN’AM (6) : 63 QS. AL ISRA’ (17) : 67, 69 QS. AL RUM (30) : 41

KEGIATAN DI LAUT KEGELAPAN DI LAUT QS. AL AN’AM (6) : 59 SUMBER PANGAN DARI LAUT QS. AL MA’IDA (5) : 46 QS. NAHL (16) : 14 QS. FATHIR (35) : 12 BATAS DUA LAUT & MANFAATNYA QS. AL FURQAN (25) : 53 QS. NAML (27) : 61 AL RAHMAN (55) : 19 – 22 LAUT YG BERLAPIS2 QS. AL NUR (24) : 40 API DALAM LAUT QS. AL THUR (52) : 6 KEGELAPAN DI LAUT QS. AL AN’AM (6) : 97 QS. AL NAML (27) : 6 KEGELAPAN DI LAUT QS. AL AN’AM (6) : 97 QS. AL NUR (24) : 40 QS. AL NAML (27) : 63 AIR LAUT TAK SEBANDING DGN LUASNYA ILMU ALLAH QS. AL KAHFI (18) : 109 QS. LUQMAN (31) : 27 KISAH NABI MUSA & NABI KHIDIR QS. AL KAHFI (18) : 60, 61, 63, 79 KISAH NABI MUSA AS & FIR’AUN QS. AL BAQARAH (2) : 50 QS. AL A’RAF (7) : 136, 138, 163 QS. YUNUS (10) : 90, 92 QS. THA HA (20) : 77, 78, 97 QS. AL SYU’ARA (26) : 63 QS. AL QASHASH (28) : 40 QS. AL DUKHAN (44) : 24 QS. AL DZARIYAT (51) : 40 LAUTAN YG MELUAP QS. AL TAKWIR (81) : 6 QS. AL INFITHAR (82) : 3

HUKUM LAUT NASIONAL Jaman Belanda – Grotius – The Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (Kringen Ordonantie 1939) 3 mil masing2 pulau Kemerdekaan – tidak sesuai 1958 Deklarasi Djuanda (Unilateral Declaration/pernyataan sepihak) – leading to UNCLOS I UU No. 4/Prp/1960 – leading to UNCLOS II Indonesia sbg Leading Proponent atas Konsep Negara Kepulauan

INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN Mempunyai karakteristik tersendiri dalam menarik zona-zona maritimnya Mengikat pulau-pulaunya dalam satu kesatuan melalui garis dasar kepulauan – archipelagic baselines, dari garis inilah zona2 maritim ditarik Tonggak Sejarah : TZMKO 1939 UNCLOS I 1958 UNCLOS II 1960 UNCLOS III – UNCLOS 1982/LOSC – Diakuinya prinsip negara kepulauan (Archipelagic States) bukan Islands States) – Bagian IV UNCLOS 1982 Deklarasi Djuanda 1957 UU No. 17/1985

NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE) Archipelago – bahasa Italia ‘archi’, artinya chief or the most important; dan ‘pelago’ artinya sea/pool – the most important sea Beberapa ahli mendefinisikan archipelago sebagai ‘an expanse of water with many scattered islands or a group of islands’; an ‘island-studded sea’; or a ‘sea interspersed with many islands’ – lebih banyak wilayah perairan dibanding wilayah daratan – Indonesia 2:1 Kriteria Negara dapat disebut sebagai negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 --- (Pasal 46 UNCLOS 1982)

Wilayah Perairan Indonesia WIL PERAIRAN : 5.800.000 KM² Laut Territorial : 800.000 KM² Perairan Kepulauan : 2.300.000 KM² ZEE : 2.700.000 KM² JML BASE POINT : 184 BUAH PANJ BASE LINE : 13.179 KM JML PULAU : 17.499 PULAU GRS PANTAI : 80.791 KM

TERIMA KASIH