Hasil Monitoring - Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 TW II Semarang, 19 Agustus 2014

Pendahuluan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah diamanatkan berbagari peraturan perundangan: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD. RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013, dilaksanakan melalui APBD tahun 2014, saat ini sedang berjalan. Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD, maka perlu dilakukan evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014.

Maksud dan Tujuan Maksud Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2014 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Tujuan Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2014. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2014. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Sistematika Laporan Evaluasi RKPD (Menurut Permendagri 23 Tahun 2013) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah; Rencana Program dan Kegiatan, Target, dan Pagu Indikatif. Perbandingan Antara Program dan Kegiatan, Target dan Dana Dalam RKPD dan APBD; Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan RKPD; Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan; Penutup, Terdiri Dari Kesimpulan dan Rekomendasi; dan Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil RKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Sistematika Laporan Evaluasi RKPD Jateng 2014 Sistematika Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jateng Tahun 2014 : Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika laporan. Bab II Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah. Bab ini berisi tentang Prioritas dan sasaran RKPD tahun 2014. Bab III Rencana program dan kegiatan Tahun 2014. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan RKPD tahun 2014. Bab IV Perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD. Bab ini berisi tentang perbandingan antara program dan kegiatan, target dan dana dalam RKPD dan APBD tahun 2014. Bab V Capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/Kegiatan RKPD. Bab ini berisi tentang pencapaian target kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan RKPD tahun 2014. Bab VI Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Bab ini berisi tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014. Bab VII Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi RKPD tahun 2014. Lampiran: Formulir Evaluasi Hasil RKPD.

Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014 dengan RPJMD Tahun 2013-2018 Jumlah Program dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 157 program. Jumlah Program dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 157 program. Tidak ada program dalam RKPD tahun 2014 yang berbeda dengan program RPJMD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RKPD dengan RPJMD sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RKPD yang menyimpang dari program RPJMD. RPJMD RKPD 157 Gambar 4.1. Irisan Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2014 Dengan RPJMD Tahun 2013-2018

Keselarasan Program dan Kegiatan Antara APBD dengan RKPD Tahun 2014 Jumlah Program dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 157 program. Jumlah Program dalam APBD tahun 2014 sebanyak 157 program. Tidak ada program dalam APBD tahun 2014 yang berbeda dengan program dalam RKPD tahun 2014. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program APBD tahun 2014 dengan RKPD tahun 2014 sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program APBD yang menyimpang dari program RKPD. APBD 157 RKPD Gambar 4.2. Irisan Kesesuaian Jumlah Program APBD dengan Program RKPD Tahun 2014

Jumlah kegiatan dalam RKPD tahun 2014 sebanyak 2308 kegiatan, sedangkan Jumlah kegiatan dalam APBD tahun 2014 sebanyak 2308 kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran sudah baik. 2.308 RKPD APBD Gambar 4.3. Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan APBD Dengan Kegiatan RKPD Tahun 2014

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2014 (s/d TW II) Baru 45 SKPD dari 59 SKPD yang telah menyampaikan formulir capaian kinerja Renja SKPD dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II. Rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan II dari SKPD yang masuk sebesar 47,91%, dan rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp 41,82%. Apabila menggunakan kategori interval s/d TW II (blok hijau) di bawah ini kinerja pada kategori sangat tinggi, dan realisasi anggaran pada kategori tinggi. No Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Simbol Interval nilai 1 tahun (Permendagri 32/2012) Interval Nilai Realisasi kinerja S/D TW I S/D TW II 1 Sangat Tinggi ST 91 % ≤ 100 % 23 % ≤ 25 % 45 % ≤ 50 % 2 Tinggi T 76 % ≤ 90% 20 % ≤ 22 % 39 % ≤ 44 % 3 Sedang S 66 % ≤ 75 % 17 % ≤ 19 % 33 % ≤ 38 % 4 Rendah R 51 % ≤ 65 % 13 % ≤ 16 % 26 % ≤ 32 % 5 Sangat Rendah SR ≤ 50 % ≤ 12 % ≤ 25 %

Belum mengirimkan data No. SKPD capaian Kinerja Realisasi Anggaran Persentase (%) Kategori 1 Dinas Pendidikan 64,35 ST 53,96 2 Dinas Kesehatan 48,17 43,46 T 3 RSUD Moewardi 51,76 32,39 R 4 RSUD Margono 42,17 29,46 5 RSUD Tugurejo 57,24 51,45 6 RSUD Kelet Donorojo 45,93 26,97 7 RSUD Amino 35,83 S 40,27 8 RSJD Surakarta 49,68 37,76 9 RSJD Soedjarwadi 64,60 36,54 10 Dinas Bina Marga Belum mengirimkan data 11 Dinas PSDA 54,46 38,29 12 Dinas Ciptakaru 30,23 SR 11,92

Belum mengirimkan data No. SKPD capaian Kinerja Realisasi Anggaran Persentase (%) Kategori 13 Bappeda 49,28 ST 40,68 T 14 Dinhubkominfo 34,00 S 39,50 15 BLH 52,69 16 BP3AKB 67,90 57,02 17 Dinas Sosial Belum mengirimkan data 18 Sekretariat BPBD 49,59 55,13 19 Disnakertransduk 41,95 20 Dinkop 52,93 62,51 21 BPMD 51,94 22 Dinbudpar 23 Dinpora 58,90 49,41 24 Badan Kesbangpolinmas 50,00 49,81 25 Satpol PP 67,32 46,73

Belum mengirimkan data No. SKPD capaian Kinerja Realisasi Anggaran Persentase (%) Kategori 26 Biro Umum Belum mengirimkan data 27 Biro Organisasi dan Kepega waian 28 Biro Bina Mental 29 Biro Perekonomian 30 Biro Tata Pemerintahan 31 Biro Hukum

Belum mengirimkan data No. SKPD capaian Kinerja Realisasi Anggaran Persentase (%) Kategori 32 Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama Belum mengirimkan data 33 Biro Bina Produksi 51,28 ST 54,90 34 Biro Bangda 62,50 15,31 SR 35 Biro Humas 42,24 T 25,67 36 Biro Bina Sosial 54,39 64,26 37 Biro Keuangan 38 Sekretariat DPRD 39 DPPAD 32,51 R 22,42 40 Balitbang 46,49 33,89 S 41 Inspektorat 56,66 50,06

Belum mengirimkan data No. SKPD capaian Kinerja Realisasi Anggaran Persentase (%) Kategori 42 Kantor Perwakilan 32,90 R 42,30 T 43 Badan Diklat 49,03 ST 34,44 S 44 BKD Belum mengirimkan data 45 Bakorwil I 45,80 42,55 46 Bakorwil II 52,52 58,04 47 Bakorwil III 46,66 52,42 48 BKP 45,28 44,19 49 Bapermasdes 33,86 22,15 SR 50 Badan Arpus 46,33 41,78 51 Sekretariat KPID 49,12 49,02 52 Dinpertan 30,30 53 Dinbun 50,02 55,61

Isian formulir tidak sesuai format No. SKPD capaian Kinerja Realisasi Anggaran Persentase (%) Kategori 54 Dinakkeswan 46,01 ST 55 Sekretariat Bakorluh Isian formulir tidak sesuai format 56 Dinhut 53,32 57 Dinas ESDM 36,30 S 32,62 R 58 Dinlutkan 25,46 SR 25,17 59 Dinperindag 46,19 35,62 Rata-rata 47,91 41,82 T

Kendala dalam Pencapaian Kinerja RKPD Adanya kesalahan kode rekening, sehingga dibutuhkan revisi dan ditampung di Perubahan APBD. Kegiatan yang bersifat hibah belum dapat dilaksanakan menunggu kelengkapan adminstrasi, dan Pengunduran jadwal kegiatan bantuan Hibah, menunggu setelah Pileg dan Pilpres. Surat Keputusan atau aturan lainnya sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan masih dalam proses. Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang mundur/terlambat, disebabkan: Keterlambatan dalam penyusunan RUP, Keterlambatan dalam menetapkan pejabat pengelola kegiatan, dan Penyusunan dokumen melebihi jadwal yang ditetapkan dalam RUP.

Kendala dalam Pencapaian Kinerja RKPD Pengadaan kendaraan dinas masih dalam proses pengadaan, menunggu daftar harga e-kalalog dari LKPP. Terjadinya lelang ulang karena gagal lelang. Pada kegiatan yang bersifat partisipasi dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal kementerian/lembaga pusat Penyedia jasa rata-rata belum mengambil uang muka dan termin dalam pekerjaan konstruksi. Proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa SKPD, sehingga kinerjanya masih rendah.

Kendala dalam Pelaksanaan Evaluasi RKPD Belum konsistennya SKPD dalam pengiriman laporan evaluasi renja SKPD sesuai kesepakatan. Kurangnya kemampuan aparat SKPD dalam pengisian formulir evaluasi RKPD, sehingga terdapat kesalahan dalam pengisian form evaluasi RKPD. Belum terlaksananya pemanfaatan aplikasi evaluasi hasil RKPD di Jawa Tengah.

Kesimpulan Keselarasan antara program RKPD tahun 2014 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014 tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program RKPD yang berbeda dengan program RPJMD. Keselarasan antara program dan kegiatan APBD tahun 2014 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 tergolong baik, dengan persentase 100%, artinya tidak ada program/kegiatan APBD yang berbeda dengan program/kegiatan RKPD. Capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II masih rendah, disebabkan beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan, baik menyangkut aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, maupun berkaitan dengan pertanggung-jawaban kegiatan.

Kesimpulan (lanjutan) 4. Terdapat 13 SKPD yang belum menyampaikan laporan No. SKPD No 1. Dinas Bina Marga 8. Biro Tata Pemerintahan 2. Dinas Sosial 9. Biro Hukum 3. Dinas Budpar 10. Biro Keuangan 4. Biro Umum 11. Sekretariat DPRD 5. Biro Orpeg 12. DPPAD 6. Biro Bina Mental 13. BKD 7. Biro Perekonomian 14. Sekretariat Bakorluh *) *) Formulir terisi yang dikirim tidak sesuai format

Kesimpulan (lanjutan) 5. Capaian Kinerja dan Realisasi Posisi Rendah dan Sangat Rendah. No. SKPD Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Persentase (%) Kategori 1 RSUD Moewardi 51,76 ST 32,39 R 2 RSUD Margono 42,17 T 29,46 3 RSUD Kelet Donorojo 45,93 26,97 4 Dinas Ciptakaru 30,23 SR 11,92 5 Biro Bangda 62,50 ST 15,31 SR 6 Biro Humas 42,24 T 25,67 7 DPPAD 32,51 R 22,42 8 Kantor Perwakilan 32,90 R 42,30 T 9 Bapermasdes 33,86 S 22,15 SR 10 Dinpertan 30,30 11 Dinas ESDM 36,30 S 32,62 R 12 Dinlutkan 25,46 SR 25,17

Rekomendasi Untuk mempercepat pencapaian kinerja dan anggaran, SKPD agar meminta kepada penyedia jasa untuk mengambil uang muka dan angsuran pembayaran sesuai ketentuan; dan menyusun RUP, pejabat pengelola kegiatan dan dokumen pelelangan sesuai waktu yang ditetapkan. Seluruh kepala SKPD diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD tahun 2014, serta langkah antisipasinya Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing SKPD diharapkan menjadi acuan tindak lanjut dalam pelaksanaan triwulan selanjutnya, sehingga SILPA tahun 2014 tidak terlalu besar. Kepala Bappeda perlu menyampaikan laporan evaluasi triwulanan secara konsisten kepada Gubernur.

Rekomendasi 4. Kepala Bappeda perlu menyampaikan laporan evaluasi triwulanan secara rutin dan konsisten sesuai jadwal kepada Gubernur, apapaun keadaannya dan menyampaikan saran rekomendasi tindak lanjutnya.