“Desentralisasi Fiskal” di Indonesia 24 Juli 2012.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Advertisements

Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi

SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0

DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.

Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :

Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.

Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan PMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI.

PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013

LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.

Kementerian Keuangan R.I.

Kementerian Keuangan R.I.

Mari Kita Lihat Video Berikut ini.

WORKSHOP INTERNAL SIM BOK

Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.

08/04/2017 KEUANGAN DAERAH.

Luas Daerah ( Integral ).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.

PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG

Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP

PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD

BAB II (BAGIAN 1). Sistem tertutup adalah sistem yang tidak ada transfer massa antara sistem dan sekeliling dn i = 0(2.1) i = 1, 2, 3,... Sistem Q W 

Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :

AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Pertemuan 5 APBN & APBD.

KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013

ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH

USAHA DAN ENERGI ENTER Klik ENTER untuk mulai...

Department of Business Adminstration Brawijaya University

Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi

• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•

Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah

PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.

PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)

Pengantar sistem informasi Rahma dhania salamah msp.

& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :

PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)

DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Desentralisasi dan Hubungan

ASAS OTONOMI DAERAH – KEUANGAN PUSAT & DAERAH

DISUSUN OLEH SITI SOPIAH

Musrenbang Provinsi Jawa Timur

MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH

RENCANA PEMBIAYAAN.

Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan

OTONOMI DAERAH.

Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah

RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Pertemuan ke 3)

Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan

Forum Gabungan SKPD Tahun 2016

Pertemuan 3 Pola Hubungan Keuangan

Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan

Selvia Nurindah Sari JP081280

START TO PRESENTATION.

Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Transcript presentasi:

“Desentralisasi Fiskal” di Indonesia 24 Juli 2012

WEWENANG PEMERINTAH PUSAT Kewenangan Pusat DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA UU 32 Th 2004 PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN 2

Melalui Angg K/L Belanja Pemerintah Pusat Transfer Ke DaerahDaerah Pemerintah Pusat Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan Mendanai kewenangan 6 Urusan PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN APBN Alur Belanja APBN ke Daerah Dana Vertikal di Daerah Hibah Pinjaman Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM dan Jamkesmas Subsidi dan Bantuan Masuk APBD 3 Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi) MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY Melalui Angg Non K/L

Dana ke Daerah = 682,69(60,6%) Total Belanja = 1.126,15 Belanja APBN 2010 (Triliun Rupiah) Belanja APBN 2010 (Triliun Rupiah) Sumber : APBN-P

Belanja APBN 2011 (Triliun Rupiah) Belanja APBN 2011 (Triliun Rupiah) Sumber : APBN 2011 Dana ke Daerah = 752,32 (61,19 %) Total Belanja = 1.229,56 Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional) Melalui APP (Subsidi) Melalui Angg. Transfer ke Daerah (Masuk APBD) Melalui Angg. K/L PNPM12,99(1.15%) BBM 95,91(8.52%) DBH83,5(7.42%) Dana Dekon24,43(2.17%) Jamkes6,35(0.56%) Listrik 40,7(3.61%) DAU225,5(20.03%) Dana TP12,93(1.15%) Pangan 15,26(1.36%) DAK25,2(2.24%) Dana Vertikal 134,25(11.92%) Pupuk 16,37(1.45%) OTSUS10,4(0.93%) Benih 0,12(0.01%) Penyesuaian48,2(4.28%) *) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Total19,34(1.57%) Total168,38(14.95%) Total392,98(34.90%) Total 171,61(15,24%) 5

Dana Perimbangan Dana Otsus & Penyesuaian Dana Otsus & Penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Otsus PAPUA, PAPUA BARAT, dan ACEH Dana Otsus PAPUA, PAPUA BARAT, dan ACEH Dana Infras Otsus Papua dan Papua Barat Dana Infras Otsus Papua dan Papua Barat Tambahan Penghasilan Guru Dana Otsus Dana Otsus Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian DBH PBB DBH PPh DBH Kehutanan DBH Pert umum DBH Perikanan DBH Migas DBH Cukai HT DBH Pajak DBH SDA DBH Panas Bumi Dana Insentif Daerah (DID) 6 Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah 2011 TRANSFER KE DAERAH Tunjangan Profesi Guru Bantuan Operasional Sek (BOS)