STARTEGI MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB Mata Kuliah : Pancasila Dosen : Mujiayana Lathifa Rosiana Dewi 20100540023 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2012

LATAR BELAKANG Saat ini di Indonesia banyak terjadi praktek-praktek korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya survey tentang negara-negara terkorup di Asia. Menurut Susetiawati dalam blognya: Indonesia selalu menempati posisi teratas sebagai negara terkorup (Survey dilakukan oleh Political and Economy risk consultancy yang berada di Hongkong) selama sepuluh tahun lebih secara berturut-turut. Halaman bberikut akan menampilkan Grafik dari peringkat korupsi beberapa negara di Asia.

Grafik pada halaman sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2006 menunjukkan bahwa Indonesia selalu menempati urutan teratas negara korup se-Asia. PERC (Political and Economy Risk Consultancy) selalu mengadakan survey setiap tahun dan hasilnya Indonesia sejak tahun 1997-2006 bahkan 2011 tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam penanggulangan korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia adalah akibat dari kurangnya rasa amanah dan tanggung jawab pemerintah terhadap tugas yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu mungkin pemerintah belum menyadari arti pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan manfaatnya. Oleh karena itu pada makalah kali ini saya akan membahas tentang “Strategi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab”. Makalah ini terdiri dari 3 bagian yaitu: Pembukaan, isi dan penutup. Pada bagian isi akan dibahas tentang ciri-ciri pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, manfaat dan strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Pada akhir makalah ini akan diberikan kesimpulan dan saran.

RUMUSAN MASALAH Bagaimana ciri-ciri pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab? Apa saja manfaat suatu negara yang memiliki pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab? Apa saja strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab?

Ciri-ciri pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab Menurut MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) ada 9 ciri-ciri good governance atau pemerintahan yang bersih, baik dan bertanggung jawab : Participation (partisipasi). Semua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Rule of Law. Kerangka hukum harus adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Menurut Santosa, setidaknya konsep rule of law harus memenuhi karakter-karakter, yaitu: 1) Supremasi hukum; 2) Kepastian hukum; 3) Hukum yang responsif; 4) Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif; 5) Keberadaan independensi peradilan.

Tranparancy (transparansi) Tranparancy (transparansi). Transparansi dibangun atas arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan (masyarakat). Consensus Orientation. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Contohnya melalui forum musyawarah.

Equity (kesetaraan atau keadilan) Equity (kesetaraan atau keadilan). Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Effektiveness and Efficiency. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Accountability. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung-jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan dari apakah bagi organisasi itu, keputusan tersebut, bersifat kedalam atau keluar. Strategic Visions. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman akan kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Manfaat pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab Ada beberapa manfaat (khususnya bagi Indonesia) jika pemerintahnya bersih dan bertanggung jawab: Demokrasi di Indonesia akan semakin lancar karena tidak ada perbedaan antar warga negara. Saat ini masih banyak sekali ketimpangan khususnya dalam urusan hukum. Orang yang kaya akan bisa membeli hukum di Indonesia. Jika pemerintah sudah bersih dan bertanggung jawab hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di Indonesia.

Masyarakat di Indonesia bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang memang disediakan untuk mereka dengan baik. Tidak adanya kecurangan-kecurangan seperti KKN karena pemerintah transparan terhadap segala aspek yang menyangkut urusan publik. Kesejahteraan masyarakat di Indonesia akan semakin meningkat. Nama Indonesia di mata dunia akan lebih baik

Strategi Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bertanggung jawab Setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri dan manfaat pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Berikut adalah strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab : membangun pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, kebertanggungjawaban atau akuntabilitas, dan ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik seluas-luasnya pada semua kegiatan pembangunan; dan menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Adanya kesadaran pribadi dari masing-masing anggota pemerintahan untuk menjadi pemerintah yang amanah, bersih dan bertanggung jawab terhadap

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Pemerintah di Indonesia belum bisa menjadi pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya praktik-praktik korupsi di Indonesia. Selain itu, dari ciri-ciri yang ada pemerintah di Indonesia juga belum memenuhi . Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab seluruh aspek pemerintah harus bisa bekerja sama dan menyadari bahwa ini untuk kepentingan bersama dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri Pentingnya intropeksi seluruh warga negara agar bisa memajukan Indonesia

Saran Sebaiknya pemerintah Indonesia mencontoh pemerintah dari negara-negara maju untuk menghilangkan korupsi dari Indonesia Perlunya ketegasan pemerintah agar tidak ada perbedaan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas umum seperti: fasilitas kesehatan untuk setiap warga negara Pemerintah harus lebih tegas terhadap koruptor-koruptor baik yang ada dalam lembaga pemerintahan maupun yang bukan

REFERENCES (2004, December 12). Retrieved May 19, 2012, from Bappenas.go.id: www.bappenas.go.id/get-file-server/node/819/ Soll_cup collection's blog. (2010, July 02). Retrieved May 19, 2012, from wordpress.com: http://newberkeley.wordpress.com/2010/07/02/good-governance-tata-pemerintahan-yang-baik/ susetiawati, S. E. (2011, November 23). Srie, Pustaka Digital Pendidikan dan Kemanusiaan. Retrieved May 19, 2012, from Blogspot: http://blogguru-srie.blogspot.com/2011/11/korupsi-di-indonesia-1-peringkat.html