Sutjipto Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) FK UGM Data Epidemiologi untuk Pengambilan Keputusan (Sistem Surveilans-respons) Sutjipto Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) FK UGM

Tujuan Peserta pelatihan memahami definisi surveilans Peserta pelatihan memahami fungsi dan tujuan kegiatan surveilans epidemiologi Peserta pelatihan memahami ruang lingkup surveilans epidemiologi Peserta pelatihan memahami arti data dan informasi epidemiologi Peserta pelatihan memahami kerangka konsep surveilans respons

Isi Definisi surveilans epidemiologi Fungsi surveilans Tujuan kegiatan surveilans Ruang lingkup surveilans epidemiologi Pengorganisasian surveilans Pengertian data dan informasi kesehatan Kerangka konsep surveilans respons yang meliputi fungsi pokok, fungsi pendukung, mutu surveilans dan struktur surveilans.

Permenkes 971 tahun 2009 pasal 19 menyebutkan bahwa kompetensi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota : Harus mengetahui konsep Surveilans Respons . Telah mengikuti pelatihan Surveilans Epidemiologi, yang harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

Surveilans (WHO) surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan

Surveilans (Kepmenkes RI No. 1116, 2003) surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.

Fungsi Surveilans Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan merupakan subsistem dari SIKNAS, yang mempunyai fungsi strategis sebagai intelijen dan mampu berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi epidemiologi

Tujuan Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan Untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa

Ruang lingkup 2. Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular 1. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular 2. Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular 3. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan dan Perilaku 4. Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan 5. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra

Aktifitas surveilans yang sustainable Proses pengumpulan data epidemiologi secara sistematis sebagai aktifitas rutin Pengolahan dan analisa serta interpretasi data agar menghasilkan informasi epidemiologi Penggunanan informasi untuk melakukan tindakan perbaikan atau peningkatan program untuk penyelesaian masalah

DATA,INFORMASI YANG DIJUMPAI - TDK LENGKAP TDK AKURAT TDK TEPAT WAKTU KUALITAS DATA/INFO ??

Pola Pengambilan keputusan (AKIBAT KETIDAK SIAPAN DATA-INFORMASI) INTUITIF DATA/INFO POLITIK

INFORMASI ADALAH DATA YG TELAH DIKUMPULKAN, DIOLAH, INFORMASI = DATA YANG SUDAH DI KUM- PULKAN, DIOLAH, DIANALISIS, DAN DI INTERPRETASI INFORMASI = SESUATU YG DPT MENGHILANG- KAN KE-RAGU2-AN DLM PENGAMBILAN KEPU- TUSAN RELEVAN TEPAT CEPAT PENGELOLA DATA & INFO INFORMASI ADALAH DATA YG TELAH DIKUMPULKAN, DIOLAH, DI ANALISIS, DAN DI INTERPRETASI, SEHINGGA DAPAT DIPERGUNAKAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJER

INDIKATOR DATA Informasi

INFORMASI YG DIHARAPKAN: SESUAI KEBUTUHAN  UTK PENGAMBILAN KEPUTUSAN SESUAI DG FAKTA/KENYATAAN  PENCATATAN HRS BENAR CEPAT/TERSEDIA SAAT DIBUTUHKAN  PENERAPAN TEPAT CEPAT

Sistem Informasi Kesehatan (WHO, 2000) Suatu sistem informasi kesehatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem kesehatan Sistem Informasi Kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan disemua jenjang. Sistem Informasi harus merupakan alat yang efektif bagi manajemen.

Apakah sudah ada pengaturan sistem surveillance oleh pusat? Kepmenkes no.1116/SK/VIII/2003  dalam sistem surveilans : Dibentuk unit surveilans dan unit pelaksana teknis surveilans Dibentuk jejaring surveilans antara unit-unit tersebut

Pengorganisasian (Kepmenkes RI No. 1116, 2003) Setiap instansi kesehatan pemerintah, instansi kesehatan propinsi, instansi kesehatan kabupaten/kota dan lembaga kesehatan masyarakat dan swasta wajib menyelenggarakan surveilans epidemiologi, baik secara fungsional atau struktural

UPT Lembaga lain Terkait, mis : BTKL, POM Walikota/ Bupati Unit Surveilans Lintas Dinas Jejaring Surveilans Kepala Dinas Kesehatan Unit Surveilans Bagian Tata Usaha Bidang Bidang Bidang Bidang Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Jejaring Surveilans

Bagaimana kondisi sebenarnya

Apakah sistem pusat ini berjalan? Penelitian di berbagai propinsi dan kabupaten menunjukkan: Belum berjalan secara maksimal di daerah Belum ada Perda atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang merujuk ke KepMenkes. Pusat merasa sudah melakukan dengan surveilance di Program vertikal

Riset PMPK-DHS-1 Tahun 2007 – 2009 Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) Fakultas Kedokteran UGM, Projek DHS-I,  riset mengenai penguatan Sistem Surveilans-Respons Kesehatan Ibu, Neonatus dan Anak  di 6 propinsi (Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Riau, NAD dan Bengkulu)  16 kabupaten/kota.

Pengamatan di daerah Ketidakjelasan “rumah” secara hukum dan jabatan fungsional epidemiolog di daerah Unit pendukung surveilans/unit surveilans sebagai “rumah” bagi para epidemiolog belum ada, Jabatan fungsional epidemiolog Surat Keputusan Menkes no 267 tahun 2008 mengatur pengorganisasian Dinas Kesehatan di tingkat daerah, tidak memiliki kekuatan hukum .  

Pengamatan di pusat Belum ada Unit Surveilans pusat yang tugas pokok dan fungsinya mengolah dan menginterpretasi data surveilans sehingga menjadi informasi kesehatan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

Situasi saat ini Surveillance banyak didanai dari pemerintah pusat Dana masuk dalam anggaran pusat yang bersifat vertikal program Tidak ada dana untuk pengembangan surveillance di daerah. Respon surveilance pusat banyak ke pencegahan tertier. Pencegahan sekunder-primer jarang.

Perjalanan Alamiah Penyakit Perjalanan Alamiah Penyakit Prev I Prev II Prev III Mulai ResTI Mulai Sakit Mulai sakit Klinis Sembuh, Catat, atau Mati Kasus ResTi Kasus A-Simptomatik Kasus Simptomatik Perjalanan Alamiah Penyakit = Proses kasus utk UKP = Himpunan kasus utk UKM

Situasi saat ini: Pusat Propinsi Kabupaten Program KIA Program TB Program Gizi Program ....dll Pusat Propinsi Kabupaten

Situasi Surveillance saat ini mengikuti program pusat: Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll Pusat Propinsi Kabupaten

Kelemahan: Daerah tidak melakukan surveillance secara maksimal Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll Pusat Propinsi Kabupaten Laporan tercerai berai. Belum ada analisis di daerah

Mengapa? Daerah tidak mempunyai Unit Pendukung Surveillance yang mantap Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll Pusat Propinsi Kabupaten

Unit PendukungSurveilans UPT Lembaga lain Terkait, mis : BTKL, POM Walikota/ Bupati Unit Surveilans Lintas Dinas Jejaring Surveilans Kepala Dinas Kesehatan Unit PendukungSurveilans Bagian Tata Usaha Bidang Bidang Bidang Bidang Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Jejaring Surveilans Unit Pendukung Surveilans belum berkembang, perlu kedudukan dan dana

Bagaimana strategi pendanaan agar Unit Pendukung Surveilance dapat berkembang di daerah? Mengembangkan dengan dana APBD Mengapa? Unit pendukung Surveilans merupakan Unit di pemerintah daerah yang dibutuhkan eksekutif Dana pusat biasanya sektoral (vertikal) , bukan bersifat wide (horisontal) Secara politis lebih dekat dengan penguasa daerah

APBN Pusat Propinsi Kabupaten APBD Surveillance Program ....dll Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll Pusat Propinsi Kabupaten APBD

Harapan masa depan

Kerangka konsep Sistem Surveilans - Respons

Output = Hasil langsung program. Proses Impact Input Output Outcome Monitoring Surveilans Evaluasi Output = Hasil langsung program. Outcome = perubahan status kesehatan yg diakibatkan oleh FR/Agen Penyakit/program pengendalian penyakit.

Konsep Sistem Surveilens-Respons (WHO,2004)

Konsep Sistem Surveilens-Respons (WHO,2004) Struktur Surveilens Fungsi-Fungsi Pokok Mutu Surveilens Fungsi-Fungsi Pendukung

8 Langkah Fungsi Pokok Surveilans-Respons Deteksi Kasus Registrasi Pelaporan Analisis dan Interpretasi kasus Respons Segera Respons Terencana Feedback BULETIN elektronik BULETIN elektronik Konfrimasi kasus

Surveilans - respons

Fungsi-Fungsi Pendukung Perumusan Protap & Petunjuk Pelatihan Supervisi Komunikasi Pengadaan Sumberdaya Koordinasi.

Mutu Surveilans Timeliness Completeness Usefulness Sensitivity Specificity Representativeness Simplicity Flexibility Acceptability Reliability Positive Predictive Value

Undang2, legislasi, peraturan IHR compliance Strategi surveilens Struktur surveilens Undang2, legislasi, peraturan IHR compliance Strategi surveilens Penyaluran data antar-tingkat administratif Penjaringan/kemitraan

System Surveilans yang baik akan menghasilkan informasi epidemiologi untuk pengambilan keputusan  respons Respons tanpa didukung oleh system surveilans yang baik adalah respons yang konyol

Bacaan lebih lanjut yang ada di web Keputusan Menteri Kesehatan RI no 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang pedoman penyelenggaraan system surveilans epidemiologi kesehatan Overview of the WHO framework for monitoring and evaluating surveillance and response system for communicable diseases, WHO (2004) Conceptual framework of public health surveillance and action and its application in health sector reform, Mc Nabb,SJ etal (2002), BMC Public Health 1-9

Bacaan lebih lanjut yang ada di web (lanjutan) Kebijakan Surveilans Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah, Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM (2010), Policy Brief Pengantar Policy Brief Kebijakan Surveilans Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah, Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM (2010)

Terima Kasih..…. 47