SISTEM AUDIT INTERNAL APBN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Pemahaman Struktur Pengendalian Intern
PERANAN APIP DALAM PELAKSANAAN SPIP
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pendahuluan Audit Sektor Publik
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM MANAJEMEN K3 LANJUTAN P.P. NO.50 TH.2012 ( PASAL.9 ) MATERI 3
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
Pemahaman atas Struktur Pengendalian Internal
Audit Sumber Daya Manusia
STANDAR 2.
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
Modul I GAMBARAN UMUM.
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST Bersama Anda Membangun
PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
AUDIT MANAJEMEN.
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
PEMAHAMAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PEMAHAMAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
Modul I GAMBARAN UMUM.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Pengendalian Intern.
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
Oleh : Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Satuan Pengawasan Internal
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
PENGERTIAN TSI Teknologi Sistem Informasi (TSI) adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan.
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
TAHAPAN AUDIT (LANJUTAN) Pertemuan 8
AUDIT MANAJEMEN.
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
SPIP DALAM PENGELOAAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BUKU 1 PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
KEBIJAKAN OBAT  .
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PROGRAM KERJA PENGURUS FORUM SPI PTN TAHUN 2018
Pemahaman Struktur pengendalian intern
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENGENDALIAN INTERN Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personalia lain, yang dirancang untuk memberikan jaminan tentang.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
Akreditasi institusi.
Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti
Akreditasi Institusi.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

SISTEM AUDIT INTERNAL APBN Maralus Panggabean Auditor Inspektorat Jenderal Kemdiknas disampaikan pada Pelatihan untuk Manajemen Proyek dan Manajemen Keuangan Program Bermutu 2011 (Region I) Cisarua Bogor, 19 -21 April 2011

Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas terhadap Layanan Pendidikan VISI KEMDIKNAS Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif VISI ITJEN Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas terhadap Layanan Pendidikan

MISI KEMDIKNAS MISI ITJEN Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan MISI ITJEN Melaksanakan tata kelola yang handal dalam layanan pengawasan pendidikan Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang berorientasi akuntabilitas Menguatkan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bagi pengawas dan pengelola layanan pendidikan Mendorong terwujudnya pengawasan internal yang profesional dalam setiap unit layanan pendidikan Mengawal terjaminnya Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas

PARADIGMA BARU PENGAWASAN PENDIDIKAN NO KOMPONEN LAMA BARU 2005 – 2009 2010 – 2014 1 Fokus Lembaga Fungsi /Kinerja Layanan Pendidikan Mempertajam Audit atas Fungsi/Layanan Pendidikan 2 Orientasi Mencari Kesalahan Pemecahan Masalah/Apresiasi Keunggulan Mengembangkan pemecahan masalah/menghargai pencapaian 3 Output Jumlah Temuan Pembinaan/Perbaikan/ Rekomendasi Meningkatkan Pembinaan/Perbaikan/ Rekomendasi 4 Pendekatan Wewenang/Birokratik Kemitraan/Sinergi Memperkuat Kemitraan/Sinergi 5 Teknik Parsial Komprehensif Meningkatkan teknik audit secara lebih komprehensif 6 Sifat Penggalan/Terkotak-kotak Holistik Mempertajam konteks audit yang lebih holistik 7 Pelaksanaan Sendiri-Sendiri/Individual Kolaboratif/Teamwork Memperkokoh kolaborasi dan kerjasama 8 Waktu Pasca Kegiatan Pre, On-going, Post Memperluas cakupan audit sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban 9 Fungsi Korektor Katalisator Mempercepat upaya pencapaian kegiatan 10 Aksi Penindakan Pencegahan dan Penindakan Memperbesar upaya pencegahan dan penindakan 11 Kompetensi Pengalaman Profesionalisme Mengembangkan pengetahuan dan keahlian audit 12 Target Kuantitas Kualitas (Quality Assurance) Memperkuat penjaminan mutu audit dan auditan

Pengawasan Intern Audit Seluruh proses kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Audit Proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 5

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) TUGAS INSPEKTORAT JENDERAL SEBAGAI AUDITOR INTERNAL : Menguji Keandalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Unit-Unit Kerja di Lingkungan Kemdiknas Pengendalian Intern merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengendalian intern dapat diketahui apakah suatu unit kerja di lingkungan Kemdiknas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan. 6

Pengujian terhadap keandalan SPIP PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN U N I T A T B K E G A T 1 2 PENGAMANAN ASET

UNSUR SPIP yang diuji

LINGKUNGAN PENGENDALIAN SPIP LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA KOMITMEN PADA KOMPETENSI KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF STRUKTUR ORGANISASI WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KEBIJAKAN SDM PERAN AUDITOR INTERN YANG EFEKTIF HUBUNGAN KERJA YANG BAIK 9

PENETAPAN TUJUAN INSTANSI PENETAPAN TUJUAN KEGIATAN PENILAIAN RISIKO SPIP PENILAIAN RISIKO PENETAPAN TUJUAN INSTANSI PENETAPAN TUJUAN KEGIATAN IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO 10

KEGIATAN PENGENDALIAN SPIP KEGIATAN PENGENDALIAN REVIU KINERJA PEMBINAAN SDM PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN FISIK ATAS ASET PENETAPAN UKURAN KINERJA PEMISAHAN FUNGSI OTORISASI TRANSAKSI & KEJADIAN PENCATATAN YG AKURAT & TEPAT WAKTU PEMBATASAN AKSES THD SUMBER DAYA AKUNTABILITAS THD SUMBER DAYA DOKUMENTASI ATAS SPI 11

INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPIP INFORMASI & KOMUNIKASI SARANA KOMUNIKASI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI 12

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN SPIP PEMANTAUAN BERKELANJUTAN EVALUASI TERPISAH TINDAK LANJUT PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN 13

TERIMA KASIH