DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEMERTINTAHAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA
Advertisements

PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BAB VI ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA PADA UUD 1945
Pert. 8 Dr.H. Syahrial Syarbaini, MA.
D E M O K R A S I.
Catur Apriyani Qudsi Ayu Sekar K Rahma Ivani Subhan Fathah
PENGANTAR.
Pendidikan Kewarganegaraan
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
BAB 3. UNDANG UNDANG DASAR 1945
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
Dinamika Sistem Politik Indonesia
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Pelaksanaan Demokrasi Era Reformasi
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
BUDAYA DEMOKRASI PENGERTIAN
Istilah Demokrasi Demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat dan “kratein” yang berarti kekuasaan. Oleh karenanya demokrasi.
SISTEM PEMERINTAHAN 4/10/2017 SMAN 1 YOGYAKARTA TRISNA WIDYANA 2011.
SISTEM KONSTITUSI/HUKUM di INDONESIA
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
BUDAYA DEMOKRASI STANDAR KOMPETENSI :
Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
DEMOKRASI Yanti Trianita S.I.Kom.
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DEMOKRASI Disampaikan pada Pertemuan ke-4 Mata Kuliah Kewarganegaraan
Bangsa Dan Negara (2) Pertemuan 04
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
PEMILIHAN UMUM.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
Demokrasi Pengertian Demokrasi
DEMOKRASI Disampaikan pada Pertemuan ke-3 Mata Kuliah Kewarganegaraan
Disampaikan pada Mata Kuliah Pancasila & Kewarganegaraan
Budaya Demokrasi. Budaya Demokrasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 2.Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani Kompetensi Dasar 2.1.
DEMOKRASI Pertemuan 9 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
BAHAN AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DEMOKRASI Endah Purwitasari.
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
DEMOKRASI Disampaikan pada Mata Kuliah Kewarganegaraan
DEMOKRASI Pertemuan 9 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Disampaikan pada Mata Kuliah Pancasila & Kewarganegaraan
DEMOKRASI Disampaikan pada Mata Kuliah Pancasila & Kewarganegaraan
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
BAB II BUDAYA DEMOKRASI
Substansi Konstitusi Substansi Konstitusi Secara Umum, Negara Indonesia, Negara Liberal dan Negara Komunis.
Ketanegaraan Indonesia
Modul ke: Fakultas Program Studi PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Gunawan Wibisono SH MSi 05 Demokrasi Indonesia.
DEMOKRASI Pengertian Sejarah Demokrasi Jenis Demokrasi/ Tipe Demokrasi
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENGERTIAN Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas adalah.
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, demos = rakyat, dan kratos/cratein = pemerintahan. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan.
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
Transcript presentasi:

DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP

1. Pengantar Pendidikan Kewarganegaran Latar Belakang Sejarah perjuangan Bangsa Sebelum penjajahan Jaman penjajahan Era merebut dan mempertahankan kemerdekaan Era mengisi kemerdekaan Menimbulkan kondisi dan tuntutan yg berbeda 2 2 2

Kondisi dan tuntutan yg berbeda ditanggapi dg kesamaan nilai yi: Kekuatan terwujudnya NKRI nilai perjuangan bangsa, yg dilandasi jiwa tekad semangat kebangsaan Mendorong 3 3 3

masih relevan utk memecah kan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yg harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia 4 4 4

Semangat perjuangan bangsa saat ini mengalami penurunan pada titik yang kritis, disebabkan a.l. oleh pengaruh GLOBALISASI ditandai : Kuatnya pengaruh Lembaga Kemasyarakatan Internasional yg ikut mengatur perpolitikan, perekonomian, sosial budaya dan hankam. 5 5 5

Timbul berbagai konflik kepentingan antar negara maju dengan negara berkembang antar negara negara berkembang serta LSM Internasional 6 6 6

Adanya issu Global dari negara maju: - Demokratisasi - Hak asasi Manusia - Lingkungan hidup mempengaruhi keadaan nasional. 7 7 7

Globalisasi dipicu oleh pesatnya perkembangan IPTEKS dibidang Informasi komunikasi transportasi Membuat dunia seolah-olah tanpa batas negara. 8 8 8

Globalisasi struktur global Struktur bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia pola pikir, tindakan masyarakat Indonesia. menciptakan Mem penga ruhi mempengaruhi 9 9 9

Dalam menatap masa depan mengisi kemerdekaan, menghadapi globalisasi diperlukan perjuangan non fisik dilandasi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sehingga memiliki wawasan dan kesadaran bernegara sikap dan perilaku cinta tanah air mengutamakan persatuan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI 10 10 10

Untuk itu diperlukan sarana pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia terutama mahasiswa calon cendekiawan penerus cita-cita bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan 11 11 11

Kompetensi yg diharapkan adalah seperangkat tindakan cerdas penuh rasa tanggung jawab seseorang warga negara dalam berhubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan falsafah bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. 12 12 12

Demokrasi Definisi demokrasi : Adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, untuk rakyat. Demokrasi menyiratkan arti Politik dan Pemerintahan, rakyat sebagai warga negara. 13 13

Pengertian Demokrasi Secara etimologis Demokrasi berasal dari kata ”demos” = rakyat ”kratos” atau ”kratein” = kekuasaan atau berkuasa. Jadi demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. 14

Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi dapat diartikan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi dalam hal ini demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. 15

Berdasarkan jumlah orang yg meme gang pimpinan dalam penyelenggaraan negara ada 3 bentuk corak pemerintahan : - monarchi - aristokrasi - demokrasi - Tirani bentuk buruk - oligarki - anarki 16

Menurut Polybios : monarchi tirani anarchi aristokrasi demokrasi oligarchi 17 17

Kebebasan menyatakan pendapat Kebebasan berkelompok Agar pemerintahan demokrasi dapat berkembang diperlukan pengembangan nilai-nilai demokratis yi : Kebebasan menyatakan pendapat Kebebasan berkelompok Kebebasan berpartisipasi Kebebasan antar warga Kesetaraan gender Kedaulatan rakyat Rasa saling percaya Kerja sama 18 18

Prinsip demokrasi adalah: kebebasan. Kebebasan demokrasi bukan kebebasan yg mutlak. Tetapi merupakan kebebasan yg memiliki batasan dan koridor. Demokrasi memerlukan moral menahan diri, kemampuan menahan diri ini sangat diperlukan untuk mengimbangi kebebasan. Tanpa ada kemampuan menahan diri akan melahirkan tirani. 19 19

Pemahaman ttg Demokrasi Indonesia. Pandangan hidup (weltan schauung) Falsafah hidup (Filosofische grondslag) Idiologi bangsa Negara Mekanisme/ sistem hidup Demokrasi berkelompok 20 20

Demokrasi sebagai suatu mekanisme atau sistem hidup berkelompok di dalam organisasi Negara. 21 21

Demokrasi Pancasila bukan demokrasi yang liberal Demokrasi Pancasila bukan demokrasi yang liberal. Yi menekankan musyawarah mufakat (kekeluargaan). Demokrasi liberal berpedoman pada suara mayoritas. 22 22

Landasan Teoritis Trias Politika (John Locke) : Kekuasaan legislatif (membuat uu) Kekuasaan eksekutif (menjalankan uu, menyatakan perang/damai, membuat perserikatan, tindakan luar neg. yg lain) Kekuasaan yudikatif Montesque : Badan legislatif Badan eksekutif independen Badan yudikatif 23 23

Penyelenggaraa Negara di Indonesia Sebelum UUD 1945 di amandemen. Tediri : MPR DPR Presiden ( Pemerintah ) M A BPK DPA Sekarang setelah UUD 1945 diamandeman bagaimana? 24 24

BENTUK BENTUK DEMOKRASI Sistem parlementer Sistem Pemisahan kekuasaan(presidensiil) Sistem Referandum : dalam pelaksanaan legislatif berada dalam pengawasan rakyat, rakyat dimintai persetujuan. Sistem referandum Obligatoire (Wajib) Suatu UU dapat berlaku jika rakyat mensetujuainya. Sistem Referandum Fakultatif(referandum tidak wajib), menentukan beraluku tidaknya dan perlu tidaknya suatu UU diadakan perubahan

PRINSIP-PRINSIP DASAR NEGARA DEMOKRASI Pemerintah berdasar Konstitusi (UUD) Adanya Pemilu yang bebas,jujur dan adil Adanya jaminan HAM Persamaan kedudukan di depan hukum Peradilan yang bebas dan tidak memihak Kebebasan berserikat dn berorganisasi Kebebasan pers atau media massa

MACAM MACAM DEMOKRASI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA DEMOKRASI LIBERAL Demokrasi ini sering disebut Demokrasi PARLEMENTER, dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah NO.14 Nov. 1945.Menteri bertanggung jawab kepada parlemen DEMOKRASI TERPIMPIN Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam demokrasi terpimpin ini menggunakan sistem presidensiil

DEMOKRASI PANCASILA Demokrasi Pancasila berlaku semenjak Orde Baru. Demokrasi pancasila dijiwai, disemangati dan didasari nilai-nilai pancasila. ASPEK-ASPEK DEMOKRASI PANCASILA: Aspek formal Aspek Material Aspek Kaidah atau normatif Aspek Tujuan Aspek Organisasi Aspek Semangat atau kejiwaan

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA Persamaan : Contoh Bersedia menghargai orang lain Bersedia diajak berdialog dengan siapa saja Bersedia memperhatikan mempertimbangkan dan menerima usul,saran,serta pendapat orang lain. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Kebebasan yang bertanggung jawab Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Kebebasan mengeluarkan pendapat Bermusyawarah Keadilan Sosial Kekeluargaan dan Persatuan Cita-Cita Nasional