KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN OLEH UNIT KERJA MENTERI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKMPPP) KEMDIKNAS TAHUN 2011 Kementerian Pendidikan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
MONITORING DAN SUPERVISI
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
Pengaturan BOS 2012 dalam PMK Kementerian Keuangan R.I. Disampaikan oleh: Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian.
PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kab
BEASISWA PPA/BBM TAHUN 2013
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
JADWAL PENERBITAN SKTP 2014 Berbasis Data Dapodik
1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
PETUNJUK PENGISIAN RAPOR
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUB RAYON 07 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2012
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Presentasi Program Persiapan UASBN TUJUAN UASBN Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia,
Asyarudin Andhin, MT P2TK Dikdas – Kemdikbud 2014
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
PENGUATAN SISTEM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
STANDAR 6.
Sistem Informasi Pendataan Pendidikan Menengah
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
ENTREPRENEURSHIP KEWIRAUSAHAAN BAB 10 Oleh : Zaenal Abidin MK SE 1.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012
1 Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMP Tahun Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14 Desember.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
Pelayanan Standard Minimun
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENILAIAN KINERJA GURU
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Pengelolaan Dana Hibah
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
Wacana Perubahan Kebijakan BOS Tahun 2015
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
ISU-ISU PRIORITAS DI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Profesionalisasi Bidang Keadministrasian Pendidikan
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
TANGGAP DARURAT BENCANA MERAPI Kementerian Pendidikan Nasional
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
Transcript presentasi:

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN OLEH UNIT KERJA MENTERI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKMPPP) KEMDIKNAS TAHUN 2011 Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

OUTLINE SITUASI: KEMDIKNAS DALAM SOROTAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN OLEH UKMP3 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN BULANAN CONTOH VISITASI KESIMPULAN

KEMDIKNAS DALAM SOROTAN 3 Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN OLEH UKMP3 9 Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN OLEH UKMP3

Input Kegiatan/ Proses OutputOutcomeDampak Dibutuhkan anggaran Rp. 500 JT Pembangu- nan 5 unit PAUD TERPADU Dibutuhkan tambahan 5 unit PAUD TERPADU Diinginkan ada tambahan 100 AUD terlayani PERUBAHAN SISTEM BUDGETING, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN OUTCOME BASED BUDGETING

KEMDIKNAS INSPEKTORAT KEMDIKNAS BPKUKP4 KEMENPAN DAN RB BAPPENAS PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KEMENKEU

PENGENDALIAN INTERNAL KEANDALAN CATATAN DAN LAPORAN KEUANGAN COMPLIANCE EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI RENCANA AKSI PENGAMANAN ASET NEGARA LINGKUP PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL PROGRESS PENYERAPAN ANGGARAN BAGIAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PROGRAM UKMP3 INSPEKTORAT

Input Kegiatan/ Proses OutputOutcomeDampak Dibutuhkan anggaran Rp. 500 JT Pembangu- nan 5 unit PAUD TERPADU Dibutuhkan tambahan 5 unit PAUD TERPADU Diinginkan ada tambahan 100 AUD terlayani OUTCOME BASED BUDGETING PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN Penyerapan Anggaran: apakah dananya terserap? Progress Kegiatan : pembangunan sesuai jadwal ? Output Kegiatan: apakah betul ada 5 PAUD TERPADU dibangun Perbaikan kualitas dan kapasitas layanan: apakah betul ada tambahan 100 AUD terlayani PERUBAHAN SISTEM BUDGETING, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Dibutuhkan anggaran Rp. 500 JT Pembangu- nan 5 unit PAUD TERPADU Dibutuhkan tambahan 5 unit PAUD TERPADU Diinginkan ada tambahan 100 AUD terlayani PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN OLEH UKMP3 Penyerapan Anggaran: apakah dananya terserap? Progress Kegiatan : pembangunan sesuai jadwal ? Output Kegiatan: apakah betul ada 5 PAUD TERPADU dibangun Perbaikan kualitas dan kapasitas layanan: apakah betul ada tambahan 100 AUD terlayani LAPORAN VISITASI

PEMANFAATAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN: EXTERNAL DAN INTERNAL PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN INTERNAL DAN EXTERNAL INPRES 3 TAHUN 2010 (MULTI- YEARS) INPRES XX TAHUN 2011 INPRES 9 TAHUN 2011 PENGGUNAAN INTERNAL KEGIATAN PRIORITAS

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN BULANAN PROGRAM PRIORITAS (INPRES DAN INTERNAL) 17 Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

Rangkuman Status Perkembangan Pemantauan Inpres dan Kegiatan Prioritas Kemendiknas Unit Kerja Menteri bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKM-PPP) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 Laporan Status per 9 Agustus 2011 jam

19 Unitama Rencana Aksi Informasi yang diterima Capaian B07 Ukuran Keberhasilan Jumlah Target UTITAMA UNITAMA UNITAMA * UNITAMA UNITAMA UNITAMA UNITAMA UNITAMA UNITAMA Status Perkembangan Pemantauan Inpres dan Kegiatan Prioritas Kemendiknas (9 Agustus 2011) = pencapaian %; = pencapaian >100%; = pencapaian 51-75%; = pencapaian < 50%; Catatan: = belum ada konfirmasi - telah terisi target tapi belum konfirmasi capaian - belum melakukan pengisian target maupun capaian - belum memahami konteks pencapaian/realisasi * = Target baru ada pada B08 # = Ada perubahan rencana aksi

Rangkuman Status Perkembangan Pemantauan Inpres 3 Tahun 2010, Inpres xx Tahun 2011, & Inpres 9 Tahun 2011 Unit Kerja Menteri bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKM-PPP) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 Laporan Status per 8 September

TARGET CAPAIAN (1)Administrasi Keuangan 100% terselesaikan; (2)Laporan Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan pengadaan/ pembangunan TK-SD Satu Atap. (1)Tertandatanganinya 100% Surat Perjanjian Pemberian Bantuan untuk sekolah penerima bantuan (antara Kemendiknas dengan sekolah penerima bantuan); (2)Tersalurnya 100% Dana Bantuan TK-SD Satu Atap. (1)Terseleksinya SD calon penerima bantuan TK-SD Satu Atap.; (2) Penetapan SD hasil seleksi lokasi calon penerima bantuan TK-SD Satu Atap. Kriteria/Ukuran Keberhasilan 1: a). Terbangunnya 500 Unit TK-SD Satu Atap 5 Tersusunnya buku panduan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap Capaian = 100%: Telah tersusunnya buku panduan penyelenggaraan TK- SD Satu Atap B03 B06 B09 B12 = pencapaian %; = pencapaian >100%;= pencapaian 51-75%;= pencapaian < 50%; Catatan: RENCANA AKSI [D3P30A74] : PENINGKATAN AKSES TERHADAP SD DAN PENDIDIKAN LANJUTANNYA

RENCANA AKSIUKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN B03 1[D3P30A74] Peningkatan akses terhadap SD dan pendidikan lanjutannya a) 500 unit TK-SD satu atap. Target B03: Tersusunnya buku panduan peyelenggaraan TK-SD Satu atap Note: Dalam RKA yang disetujui Komisi X DPR-RI hanya 112 TK-SD Satap Sesuai dengan Program Nasional PAUDNISASI maka pendirian TK-SD Satu atap akan diganti dg Pembangunan Sekolah PAUD Terpadu sebanyak 500 sekolah, surat ke Bappenas menyusul b) 400 unit SD-SMP satu atap. Target B03: Tersusunnya buku panduan peyelenggaraan SD-SMP Satu atap c) Tersedianya pelayanan pendidikan non formal dan pendidikan khusus serta pelayanan khusus (siswa)sebanyak siswa Target B03: Tersusunnya panduan pelaksanaan pelayanan pendidikan khusus serta pelayanan khusus = pencapaian %; = pencapaian >100%;= pencapaian 51-75%;= pencapaian < 50%; Catatan: RINGKASAN PELAKSANAAN INPRES 3 TAHUN

23 Unitama Rencana Aksi Informasi yang diterima Capaian B08 Ukuran Keberhasila n Jumlah Target PAUDNI Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Tinggi Badan PSDM &PMP 2222 Badan Litbang Sekretaris Jenderal 1111 Total Status Perkembangan Pemantauan Indikator Pencapaian Inpres 3 Tahun 2010, Inpres xx Tahun 2011, & Inpres 9 Tahun 2011 (8 September 2011) = pencapaian %; = pencapaian >100%; = pencapaian 51-75%; = pencapaian < 50%; Catatan:

24 Unitama Rencana Aksi Informasi yang diterima Kemungkinan Capaian B09 Ukuran Keberhasila n Jumlah Target PAUDNI 4444 Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Tinggi Badan PSDM &PMP 2222 Badan Litbang 2233 Sekretaris Jenderal 1111 Total Status Perkembangan Pemantauan Indikator Pencapaian Inpres 3 Tahun 2010, Inpres xx Tahun 2011, & Inpres 9 Tahun 2011 (8 September 2011) = pencapaian %; = pencapaian >100%; = pencapaian 51-75%; = pencapaian < 50%; Catatan:

a. Mempercepat penyelesaian Rencana Aksi yang berpotensi merah di Check Point B09 25 Rencana Tindak Lanjut (Pengendalian) Inpres 3 Tahun 2010, Inpres xx Tahun 2011, & Inpres 9 Tahun 2011 (8 September 2011) b. Memaksimalkan pencapaian Rencana Aksi yang berstatus “kuning” dan “hijau” menjadi status biru di B09 No.InpresRencana AksiPIC 1Inpres 3 Tahun 2010 Peningkatan Akses terhadap SD dan Pendidikan Lanjutannya : Terbangunnya 400 unit SD SMP Satu Atap Dikdas 2Inpres xx Tahun 2011 Rehabilitasi Gedung SekolahDikdas 3Inpres xx Tahun 2011 Regulasi Pemerataan GuruDikdas 4Inpres xx Tahun 2011 Penyediaan Beasiswa Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah : Penyaluran Beasiswa bagi siswa SD/SDLB Dikdas 5Inpres xx Tahun 2011 Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik : PTK Dikmen Note : secara keseluruhan pencapaian B09 akan berstatus hijau dikarenakan pencapaian telah diback-up oleh capaian PTK Dikdas Dikmen

26 Pencapaian Capaian B09 1 Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober24590 Status Perkembangan Pemantauan Rencana Aksi Inpres 3 Tahun 2010, Inpres xx Tahun 2011, & Inpres 9 Tahun 2011 (per 05 Oktober 2011 jam 18.30) = pencapaian %; = pencapaian >100%; = pencapaian 51-75%; = pencapaian < 50%; Catatan:

27 Catatan Rencana Aksi Merah dan Belum Dilaporkan Inpres 3 Tahun 2010, Inpres xx Tahun 2011, & Inpres 9 Tahun 2011 (per 05 Oktober 2011 jam 18.30) NoRenaksiPermasalahann Rehabilitasi gedung sekolah Juknis DAK Bidang Pendidikan Tahun 2011 baru disetujui pada bulan September 2011, pembangunan baru bisa direalisasikan pada Oktober Regulasi Pemerataan distribusi guru Surat Persetujuan dari Mendagri baru diterima tanggal 4 Oktober 2011

PEMANTAUAN SERAPAN BELANJA MODAL Unit Kerja Menteri bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKMP3) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun

KONDISI TERAKHIR PEMANTUAN SERAPAN BELANJA MODAL Sampai sekarang masih banyak paket pengadaan barang modal yang belum mulai Perlu monitoring yang lebih ketat Serapan belanja modal dilaporkan setiap hari Selasa dan Kamis Sebuah sistem informasi sederhana telah dibuat : Telah ditunjuk personil yang bertanggung untuk melaporkan serapan belanja modal di setiap Unit Utama Personil telah dilatih pengoperasian Sibaja Mendiknas berharap bahwa Sibaja dijadikan alat kerja sehari- hari

PEMANTAUAN INPRES & KEGIATAN PRIORITAS KEMDIKNAS Unit Kerja Menteri bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKMP3) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 Contoh Laporan Visitasi 11 Agustus

Pusat a. Ruang Kelas b. Ruang Guru & Kepsek c. Fasilitas Bermain a.SDN 2 Air Batu (pembangunan)  TK Negeri 2 Talang Kelapa (per 12 Mei 2011) b.Fasilitas sekolah terdiri dari 1 ruang kelas, 1 ruang guru, WC/KM, fasilitas bermain c.Jumlah siswa sebanyak 31 siswa (TK A & TK B). Proses pengajaran antara kelas A dan Kelas B digabung. d.Jumlah guru sebanyak 2 orang (honorer dengan pendidikan S-1, gaji per bulan Rp ) e.Jumlah SPP tiap murid sebanyak Rp /bulan f.Permasalahan : Mainan anak dan meubelir sekolah kurang memadai Fasilitas air dan listrik masih berasal dari SD Gaji guru relatif masih kecil Jumlah ruang kelas kurang, dan tidak memadai jumlah siswa dan jenjang kelas Daerah yang dikunjungi UKM - PPP Ukuran Keberhasilan Pembangunan 500 unit TK-SD Satu Atap Target B Administrasi Keuangan 100% terselesaikan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan pengadaan/pembangunan TK-SD Satu Atap Keterangan Pada tahun 2011, pembangunan TK-SD Satu Atap diganti menjadi PAUD Terpadu Peningkatan Akses Terhadap SD dan Pendidikan Lanjutannya - Inpres 3 tahun 2010 Provinsi Sumatera Selatan – SDN 2 Air Batu

NAMA PROGRAM/KEGIATAN - LOKASI YANG DIKUNJUNGI Lokasi Obyek: Banyuasin, Sumatera Selatan Tanggal Visitasi: 9 Agustus 2011 Fakta Lapangan: TK-SD Satu Atap telah selesai dibangun pada Desember 2010, dengan 1 ruang kelas, 1 ruang guru/kepsek, dan 1 WC/KM. Jumlah ruang kelas kurang, dan tidak memadai jumlah siswa dan jenjang kelas. Mainan anak dan meubeleuir juga kurang memadai. Jumlah murid melebihi kapasitas. Kesimpulan: Output: Cukup Baik Outcome: Sangat Baik Peningkatan Akses Terhadap SD dan Pendidikan Lanjutannya - Inpres 3 tahun 2010 Provinsi Sumatera Selatan – SDN 2 Air Batu UKM - PPP

Pusat a. Perpustakaan b. Ruang dalam perpustakaan c. Koleksi buku a.SDN 4 Air Batu  SDN 19 Talang Kelapa (per 12 Mei 2011) b.Pembangunan perpustakaan dimulai bulan Desember Februari Perpustakaan baru bisa digunakan pada tahun ajaran 2011 – 2012 c.Perpustakaan dilengkapi dengan koleksi buku sejumlah 4630 buku d.Perpustakaan masih belum dilengkapi dengan fasilitas komputer dan alat peraga. e.Saat ini, murid baru bisa menggunakan perpustakaan pada jam istirahat. Fasilitas peminjaman masih belum bisa dilakukan karena koleksi buku belum diregister f.Permasalahan : Perpustakaan tidak dilengkapi dengan instalasi listrik Spesifikasi besi dan kayu yang digunakan kurang memenuhi persyaratan Para guru butuh pelatihan terkait manajemen perpustakaan Daerah yang dikunjungi UKM - PPP Ukuran Keberhasilan Pembangunan perpustakaan SD Target B Pelaksanaan pembangunan perpustakaan telah dilaksanakan Keterangan Pelaksanaan pembangunan perpustakaan dilakukan dengan sistem tender dengan pihak ketiga (kontraktor) Pembangunan Perpustakaan – Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan – SDN 4 Air Batu

KESIMPULAN Kemdiknas menjadi sorotan, pelaksanaan rencana aksi harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (compliance) Skala dan kompleksitas kegiatan di Kemdiknas sangat tinggi, sangat potensial kegiatan tidak dapat dilakukan tepat waktu Diperlukan pemantauan dan pengendalian dengan intensitas yang tinggi selama proses, output maupun outcome Pelaksanaan Bantuan Sosial harus tepat waktu Akan dilakukan pengawasan dalam bentuk visitasi secara sampling oleh UKMP3 untuk mengetahui apakah output dan outcome sesuai dengan yang direncanakan Bantuan ICT akan sangat membantu pelaksanaan pemantauan dan pengendalian