Challenges in Utilizing the HDI in Planning and Budgetting in Aceh Islahuddin Faculty of Economics, Syiah Kuala University

Dana Otsus dan Migas: Aceh DTMGBDana Otsus Peruntukan Dana30% pendidikan--- Pengelolaan DanaPemerintah Aceh berwenang mengelola pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh Pelaksanaan ProgramPemerintah Aceh--- Perencanaan Programdisepakati bersamadituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota Tujuan pembiayaan--- infrastruktur, ekonomi rakyat, kemiskinan, pendidikan dll. Dasar pemanfaatan---keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota

Dana Otsus Lainnya INPRES/DAK SDO/DAU DBH SDA DBH Pajak PAD Total Penerimaan Provinsi dan Kab/Kota di Aceh ( )

Penerimaan Per Kapita Kab/Kota di Aceh 2007 (Rupiah)

Rata-rata pengeluaran per kapita Kab/Kota untuk sektor kesehatan (Harga Konstan 2006)

Rata-rata pengeluaran per kapita Kab/Kota untuk sektor pendidikan (Harga Konstan 2006)

Belanja Adm. Pemerintahan masih menjadi prioritas, alokasi untuk pendidikan (% dari total belanja) menurun Komposisi Belanja Provinsi Aceh (% dari total belanja) Komposisi Belanja Kab/Kota di Aceh (% dari total belanja)  Alokasi untuk infrastruktur dan kesehatan sedikit meningkat

Tingkat kemiskinan di Aceh telah menurun, tapi masih jauh di atas rata-rata nasional Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh masih dibawah rata-rata nasional Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pendapatan daerah belum menunjukkan hubungan positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan Tingkat Kemiskinan (%), 2007  Besaran alokasi anggaran hanya syarat awal, kualitas dan efisiensi anggaran adalah syarat mutlak

… alokasi per kapita yang tinggi belum menunjukkan hubungan positif terhadap keluaran pembangunan (outcomes) Belanja vs. keluaran di bidang kesehatan Belanja vs. keluaran di bidang pendidikan  Diperlukan evaluasi dan optimalisasi terhadap belanja intra-sektor (kualitas belanja)

Code HDIRanks (National) Province/ Districts/ Cities NAD 69,41 70,3570, Simeulue 66,38 67,9768, Aceh Singkil 67,17 67,9768, Aceh Selatan 68,41 68,8769, Aceh Tenggara 70,58 70,9670, Aceh Timur 68,84 69,4069, Aceh Tengah 71,16 72,1172, Aceh Barat 68,08 69,2869, Aceh Besar 71,87 72,7172, Piddie 69,99 70,7671, Bireuen 72,20 72,4572, Aceh Utara 70,44 71,3971, Aceh Barat Daya 67,52 68,3769, Gayo Lues 66,61 67,0867, Aceh Tamiang 68,73 69,1769, Nagan Raya 66,88 67,6468, Aceh Jaya 67,77 68,2368, Bener Meriah 68,12 68,8869, Pidie Jaya 69,40 69,9671, Kota Banda Aceh 75,44 76,3176, Kota Sabang 73,66 74,4875, Kota Langsa 71,51 72,2272, Kota Lhokseumawe 73,80 74,6575, Subulussalam 67,80 68,2868, Aceh HDI

Skema Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus (Setara 2% DAU Nasional) (100%) Provinsi (40%) Kabupaten/Kota (60%) Alokasi Dasar (30%) Alokasi Formula (70%) Penduduk (30%) Area (30%) HDI(30%) CCI (10%)

Keterbatasan HDI Pengumpulan data Komparabilitas dan reliabilitas data empiris Tidak mencakup seluruh makna human life Perlu diterjemahkan lebih konkret untuk tujuan penganggaran,pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Rekomendasi: Untuk membangun ownership, dinas-dinas terkait IPM harus dilibatkan dalam menetapkan baseline value dan target value untuk setiap indikator yang mendukung penguatan IPM Untuk membangun respek terhadap IPM, perlu kesepakatan melakukan analisis gap secara reguler sebagai basis untuk advocacy dan follow-up intervensi pemerintah dalam penguatan IPM Kualitas IPM tergantung kepada validitas dan reliabilitas data yang harus dibangun bersama BPS yang antara lain meliputi perluasan dan keterwakilan sampel dan penerbitan yang tepat waktu. Perhatian yang terus menerus terhadap IPM harus dibangun dengan partisipasi masyarakat.

Terima Kasih