SEJARAH SEJARAH SENKOM.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
Advertisements

RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH DR. Drs. A. Fatoni, M.Si. Disampaikan.
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
2013 Profil.  Visi “TERWUJUDYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”  Misi  Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta.
24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KELAS XII IPA - SEMESTER 1
Berkelas.
SEJARAH PERJALANAN KETATANEGARAAN RI
PANCASILA 5 PENGERTIAN HUKUM DASAR
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Orientasi Anggota SENKOM MITRA POLRI SUMATERA BARAT, APRIL 2014.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
HUKUM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Hak atas Kebebasan Pribadi
BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
UU NO. 2 TH 2002 TTG UU KEPOLISIAN
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
WAWASAN KEBANGSAAN MERUPAKAN TOLOK UKUR TUMBUHNYA NASIONALISME INDONESIA Kelompok: Uun Triyani – Nim Chusnulia Nugraheni – Nim
PENDIDIKAN LANJUTAN PNS KATEGORI JARAK JAUH,KELAS JAUH DAN SABTU - MINGGU Kukuh Heru Yanto,SH,MH Kepala Bidang Mutasi Kanreg VIII BKN.
BAB III – SUSUNAN PEMERINTAHAN.
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
Hakikat PKn.
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
PERAN SEKTOR KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
EVALUASI HUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE-63 DAN HUT SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KE-50 TAHUN 2013.
Materi Ke-1: Sejarah Bentuk dan Proses Legislasi di Indonesia
PARTISIPASI SENKOM MITRA POLRI DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KOMPOL A.M. BANGUN. SH.
BAB V. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER II LPMP-BDK Banten Mei 2013
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
REFORMASI DI INDONESIA
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat 1
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
MITIGASI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
SEJARAH PEMILU DI INDONESIA
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Tugas Manajemen dan Kepemimpinan 3
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia
S E L A M A T D A T A N G.
Peran Serta Dalam Penegakan HAM Di Indonesia 1
KASUS SIMULATOR SIM.
ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI PERANGKAT LUNAK
GAMBAR DAN NAMA SERTA LAMBANG PARTAI MASA SEKARANG
Di Gedung Rekonfu Polres Pemalang, 25 Mei 2016
SOSIALISASI DIVKUM POLRI
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
OLEH: RENDRA SAKBANA KUSUMA
Transcript presentasi:

SEJARAH SEJARAH SENKOM

JEJAK LANGKAH SENKOM Apakah Pemuda hanya bisa seperti ini? (Mei 1998)

JEJAK LANGKAH SENKOM Pemuda adalah agen perubahan (1999 )

JEJAK LANGKAH SENKOM Lahir seiring adanya Pam Swakarsa 1999 Pasca kerusuhan 1998 yang membuahkan keruntuhan kemapanan sistem pemerintahan Republik Indonesia, terjadi berbagai perebutan pengaruh yang melibatkan kelompok2 masyarakat, sebagian pemuda cinta tanah air direkrut dalam program pam swakarsa menghadapi pemilu 1999 dan sidang istimewa. Setelah itu, pam swakarsa dilebur, yang memenuhi syarat direkrut jadi Satpol PP. Sementara yang sudah bekerja atau mandiri diantaranya bergabung dengan GM Trikora, Forum Pemuda Peduli Ukhuwah dan sebagainya

JEJAK LANGKAH SENKOM Lahir seiring adanya Pam Swakarsa 1999 Ditengah berbagai kekacauan dan pergulatan konflik di masyarakat bernuansa SARA, organisasi GM Trikora, KNPI dan sejumlah organisasi lainnya terlibat dalam upaya pencegahan hingga penanganan konflik. Hingga kemudian karena banyaknya para pemuda ini dilibatkan dalam pengamanan konflik sosial bernuangsa SARA, dikajilah berbagai upaya pemberdayaan pemuda. Hal ini berjalan hingga 8 Januari tahun 2002 ketika disahkan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Saat itu Kepolisian melihat bahwa para pemuda ini sebagai potensi karena dengan kelom-pok yang cukup kuat namun malah membantu kamtibmas, bu-kannya menjadi preman seperti kebanyakan kelompok saat itu.

JEJAK LANGKAH SENKOM Lahir seiring adanya Pam Swakarsa 1999 Selama januari hingga oktober 2002 dilakukan beberapa kali seminar dan kelompok2 pemuda seperti GM Trikora, FPPU, KNPI, Pemuda Panca Marga dll dilibatkan dalam berbagai seminar, diskusi serta kegiatan pengamanan berbagai peristiwa tahunan (apel siaga dll) serta pengamanan konflik masyarakat sambil mencari bentuk yang pas atas wacana untuk membentuk wadah baru bagi peran para pemuda ini.

Bab III Pasal 14 ayat 1 huruf c: Sejarah Senkom UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Bab III Pasal 14 ayat 1 huruf c: c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

Sejarah Senkom DASAR HUKUM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Sejarah Senkom Pasal 3 (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus; b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Penjelasan Pasal III ayat 1 Huruf c Sejarah Senkom Penjelasan Pasal III ayat 1 Huruf c Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Sejarah Senkom Seminar-seminar peran pemuda dalam pembangunan selama periode 2002 pasca disahkannya UU No. 2 Tentang Kepolisian yang Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002 oleh PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002 oleh SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG KESOWO

Sejarah Senkom Pelatihan Kesadaran Hukum dan Kamtibmas berbagai elemen pemuda seperti GM Trikora, KNPI, PP dll kembali dilakukan dan puncaknya pada 25, 26, 27 Desember 2002 pasca bom bali dan menjelang pengamanan tahun baru. Dari diskusi yang melibatkan para petinggi Polri dan TNI aktif maupun purnawirawan, tanggal 1 Januari 2004 ditetapkan sebagai hari lahir Senkom. Karena lahir dibidani sejumlah petinggi Polri dan menjadi pam swakarsa binaan Polri sesuai UU Kepolisian, maka nama SENKOM disepakati menjadi SENKOM MITRA POLRI untuk membedakan dengan SENKOM JASA MARGA ataupun SENKOM TNI AU.

Sejarah Senkom: 28 Oktober 2002 Kristalisasi Sumpah Pemuda: Kami putera dan puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia. Kami putera dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

Sejarah Senkom Peristiwa-peristiwa awal Senkom berdiri 2003: Seminar2 dan Diskusi terkait penguatan peran pemuda pasca disahkannya UU kepolisian. Terlibat dalam pengamanan-pengamanan kegiatan masyarakat bersama dengan kepolisian. Yang terlibat antara lain: - Komjen Pol Nurfaizi (Kapolda Metro Jaya) - Sejumlah petinggi Polri seperti Brigjen Pol Tukiman, dll - Tokoh masyarakat ada H. Suarno dll, Marthen Kafiar (Papua), - Mayjen Amir Syarifudin (Kapuspen TNI AD),

Sejarah Senkom HM Sirot, Idrus Marham (KNPI), Nur Trijoko, Arif Nurokhim, Untung Maulana (GM Trikora), Hadi Purba (Forum Pemuda Peduli Ukhuwah), Dwi Cahyono (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam), Hasan Hamzah (HMII), Guntur Aritonang (Mapancas), Mufti Izy (GP Ansor), Rudy Lumampow (Pemuda Gorontalo), Abdullah Mappalessy (Ambon)

Sejarah Senkom 1 Januari 2004 Senkom Mitra Polri “Lahir” 1 Juni 2004 13 Mei 2004 Pengamanan demonstrasi peringatan peristiwa kelam 13 Mei 1998 1 Juni 2004 Apel dan seminar Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-59 3 Juni 2004 Pengamanan Peringatan dan perayaan Waisak 2548 BE 22 Juni 2004 Pengamanan Peringatan dan perayaan HUT Kota Jakarta ke-477 di PRJ

Jejak Langkah Senkom 26 Juni 2004 Apel Peringatan Hari Anti-narkoba Sedunia 2004 1 Juli 2004 Apel Peringatan Hari Bhayangkara ke-58. 2 Juli 2004 Turut dalam pam Debat Capres 5 Juli 2004 Pelaksanaan Pilpres Indonesia 2004 putaran I, diikuti 5 pasangan capres-cawapres. 27 Juli 2004 Peringatan 8 tahun Peristiwa 27 Juli.

Jejak Langkah Senkom Perisitiwa-peristiwa awal Senkom berdiri 17 agustus 2004 Apel Peringatan 59 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI. 4 September 2004 Pengumuman pemenang Indonesian Idol I/2004 di Istora Senayan, Jakarta. Senkom terlibat dalam patroli pengamanan sekitar Istora.

Jejak Langkah Senkom 7 September 2004 Munir Said Thalib (pejuang HAM Indonesia) meninggal dunia akibat diracun. Senkom meningkatkan kewaspadaan karena berbagai elemen masyarakat melakukan aksi-aksi protes dengan turun ke jalan menduga Munir tewas tidak wajar dalam operasi intelijen. 9 September 2004 Sebuah bom meledak di depan Gedung Kedutaan Besar Australia, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan-Jakarta. 20 September 2004 Pelaksanaan Pemilihan Presiden Indonesia 2004 Putaran II yang diikuti 2 pasang capres-cawapres: Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla.

Sejarah Senkom 26 Desember 2004 Tsunami Aceh

Sejarah Senkom (RESCUE) 1 Januari 2005 Peristiwa Tsunami Aceh membuat Senkom mengerahkan personil dengan kemampuan terbatas karena belum secara khusus terlatih, namun dengan semangat menolong sesama, maka dikirim tim Rescue yang kemudian dikukuhkan sebagai SENKOM RESCUE pada 1 Januari 2005

Sejarah Senkom 2005: pam Natal, Tahun Baru , lebaran dll 2006: Rescue Gempa DIY-jateng, pam Natal, tahun Baru, Lebaran dll 2007: pam Natal, Tahun Baru , lebaran dll, juga dilibatkan dalam pengamanan kegiatan pengerahan massa partai-partai. 2008: Munas I Senkom, HM Sirot Ketum; Diklat SAR 2009: Rakernas, Diklat kamtibmas, pam Natal, Tahun Baru , lebaran dll 2010: Rescue Merapi, pam Natal, Tahun Baru , lebaran dll 2011: Rescue Merapi, pam Natal, Tahun Baru , lebaran dll 2012: Munas II Senkom kembali memilih HM Sirot SH, SIP sebagai Ketua Umum 2013: diklat kamtibmas + telematika, jurnalistik konflik + kebencanaan, rekrutmen 60.000 personel / kaderisasi + regenerasi, diklat kamtibmas dan bela negara di seluruh Indonesia.

Target Senkom 2014 Frekuensi Senkom Polsek Online : Perwujudan dari program Polsekisasi, bekerjasama dengan Menkominfo untuk hibah perlengkapan komputer dan internet ditempatkan di polsek-polsek untuk komunikasi sekejap lapsit kamtibmas nasional dengan gateway 24 jam. Polsek Online : Penguatan fungsi kepolisian agar dapat menangani kasus ITE hingga Polsek. Diklat Kamtibmas dan Telematika untuk anggota baru Diklat kecakapan umum & kecapakan khusus SENKOM RESCUE dilaksanakan di masing2 prov bekerjasama dengan Basarda dan BPBD Pembentukan tim penyuluh 4 pilar kebangsaan & wasbang

SELESAI TERIMA KASIH