IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan 115030101111053 Singgih Wiliyanto 115030107111067 Dony Teguh Prakoso 115030100111058 Devriano Noven Aulia Ur Rochman 115030107111030 Putut Hari S 115030107111019 Effendi

Latar Belakang Kemajuan informatika, komunikasi dan teknologi menuntut perubahan pada pola dan cara dilaksanakannya kegiatan di segala sektor, industri, perdagangan, terutama pemerintahan dalam hal menjalankan pemerintahannya dan mengoptimalkan pemberian pelayanan yang prima. Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) tidak lepas dari penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui e-government sebagai salah satu aplikasi dari teknologi informasi.

Apa pengertian E-government? Bagaimana fungsi dan perkembangan E-government? Bagaimanakah peran E-government dalam mewujudkan Good Governance? Bagaimanakah hubungan E-government dengan masyarakat informasi? Bagaimana peranan E-government dalam sistem administratif di Indonesia? Rumusan Tujuan Mengetahui pengertian E-government. Mengidentifikasi fungsi dan perkembangan E-government. Mengidentifikasi peran E-government dalam mewujudkan Good Governance. Mengidentifikasi hubungan E-government dengan masyarakat informasi. Mengidentifikasi peranan E-government dalam sistem administratif di Indonesia.

Landasan Teori Good Governance Urgensi Good Governance Keuntungan Penggunaan E-Government Urgensi Good Governance

Pembahasan A. Pengertian E-Government Terdapat ada dua hal utama yang dapat diambil dalam pengertian e-Government, yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua, tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien. Dengan teknologi informasi/internet, seluruh proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan lebih cepat asal digunakan dengan tepat.

B. Penting, Manfaat dan Perkembangan E-Government 1. Pentingnya E-government Reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif, melahirkan inspirasi penyediaan data informasi dan media komunikasi yang transparan melalui E-Government

Lanjutan.. 2. Manfaat E-government 1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat 2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh 4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

Lanjutan.. 3. Perkembangan E-Government New Public Management adalah semacam teori manajemen tentang bagaimana reformasi pemerintah dengan mengganti struktur organisasi yang hirarkis yang kaku dengan jaringan lebih dinamis unit organisasi kecil, menggantikan otoriter, keputusan top-down dan pembuatan kebijakan praktek dengan pendekatan yang lebih konsensus bottom-up yang memfasilitasi partisipasi sebagai stakeholder sebanyak mungkin, terutama warga biasa, mengadopsi sikap yang lebih ‘customer’ berorientasi kepada pelayanan publik, dan menerapkan prinsip-prinsip pasar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

C. Peran E-Government dlm Mewujudkan Good Governance Implementasi e-Government yang diyakini mampu mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang dan mengurangi biaya operasional pemerintah sudah semakin mendesak untuk segera diterapkan, menciptakan transparansi dan akuntabilitas para pejabat publik dan efektifitas serta efisiensi pelayanan publik secara prima. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan pentingnya “E-Government” dalam pembangunan masyarakat jaringan (network society): (1) Elektronisasi komunikasi antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bentuk baru partisipasi dan interaksi keduanya. (2) Cyberspace dalam pelayanan publik memungkinkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik pelayanan yang berbelit-belit. (3) E-government menyajikan juga informasi-informasi lokal setempat.

D. Hubungan E-Government dgn Masyarakat Informasi Perkembangan keterbukaan informasi public di Indonesia diawali sejak tahun 2000 dalam bentuk RUU KMIP (Kebebasan Memperoleh Informasi Publik). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu ciri era demokratisasi yang sudah maju adalah keterbukaan informasi. Keterbukaan tersebut telah menjadi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat seiring dengan proses demokratisasi itu sendiri, transparansi, dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi ini pulalah yang menjadi penciri dari penyelenggara good governance yang diimplikasikan masyarakat Indonesia.

E. E-Government dan Sistem Administratif di Indonesia Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good Government, Provinsi Bali telah melakukan langkah langkah, salah satunya melalui penerapan E-Government. kapasitas teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditinjau dari 5 aspek, yaitu : Aspek Kepemimpinan Aspek Regulasi