PPT CCP 9/12/2014 1 Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.
Advertisements

KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN
OLEH: TIM DIREKTORAT KETENAGAAN DITJEN DIKTI
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Oleh Djoko Kustono Ketua Tim BKD Direktorat Pendidik.
Kenapa Otonomi Perguruan Tinggi Diperlukan Paparan Dewan Pendidikan Tinggi.
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
2.1 Tata Pamong Sistem Tata Pamong
PERENCANAAN DAN KERJASAMA UNIVERSITAS HASANUDDIN
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
SIMULASI PENYUSUNAN RBA UNIT KERJA ITB
Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Universitas Indonesia - Badan Hukum Milik Negara
MEMBANGUN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI (SPMI-PT)
Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Workshop Implementasi Surabaya April 2011.
OLEH: BAGUS PRIYATNO KOPERTIS WILAYAH VI
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
Badan Layanan Umum (BLU)
PERENCANAAN BEBAN KERJA DOSEN BERBASIS SERTIFIKASI DOSEN DAN JABATAN FUNGSIONAL WAKIL REKTOR 1.
PROSPEK BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
STANDAR 2.
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
LABA BELANJA PENDAPATAN NIRLABA PENGERTIAN NIRLABA BHP DAN PENGERTIAN LABA BLU.
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
DATA BASE ON-LINE (SIMPEG)
SARANA PRASANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
REKTOR WRS AKADEMIK FAK/SEK WRS SUMBERDAYA SPM SPI WRLM / Ka. LPPM
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
Oleh : Tim Persiapan Otonomi Pengelolaan Unair Sebagai Badan Hukum Milik Negara OTONOMI PENGELOLAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Oleh : Drs. Sriyanto, M. Si. (Kepala Biro Administrasi Akademik UNS)
Matriks BHMN, BLU, PTN.
RANCANGAN REMUNERASI PTN BLU
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNS
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
Surabaya, 3 Maret 2015.
Diskusi Kelompok Bidang IV
LAPORAN INVENTARISASI MASALAH DISKUSI KELOMPOK A, B dan C SOSIALISASI BHMN UNAIR Surabaya, 27 Maret 2004 Oleh I Made Widji Suhariadi.
MWA UI 2014.
Laporan Kemajuan Persiapan Unpad menuju PTN BH
STATUTA PERGURUAN TINGGI
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Universitas Padjadjaran
Laporan Perkembangan Unpad menjadi PTN BH
Rancangan Undang-Undang Tentang Perguruan Tinggi
STATUTA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
Keuangan Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
Transparansi dalam Praktek dan Terapan BHP di Universitas Indonesia
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
Pendahuluan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara. Mencerminkan Perubahan.
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
PRA-MUSRENBANG USU T.A Tema :Merajut Kebersamaan MewujudkanUSU Sebagai Universitas Nasional Terkemuka Dengan Akreditasi Tertinggi Dan Merintis.
Transcript presentasi:

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J MWA UNAIR PIMPINAN UNAIR DEWAN AUDIT UNAIR SENAT AKADEMIK UNAIR Majelis Guru Besar Direktorat Lembaga PIMPINAN FAKULTAS UNS 1. PIMPINAN 2. WAKIL PIMPINAN 3. OPERATOR 4. CIRI-CIRI “HARUS EFISIEN” a. ORGANISASI SEHAT b. MISKIN STRUKTUR, KAYA FUNGSI

PTN-UNAIR VS BHMN-UNAIR Unair-BHMN tanggal 07 Juli 2002 KOMPARATIF

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J Dewan PenyantunDewan Penyantun Pimpinan UniversitasPimpinan Universitas Senat UniversitasSenat Universitas MWA (Majelis Wali Amanat)MWA (Majelis Wali Amanat) Senat Akademik UniversitasSenat Akademik Universitas Pimpinan UniversitasPimpinan Universitas Dewan AuditDewan Audit PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Unair-BHMN tanggal 07 Juli Struktur Organisasi

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR PP 60 / 1999PP 60 / 1999 PP 61 / 1999PP 61 / 1999 PP tentang : Unair-BHMNPP tentang : Unair-BHMN Unair-BHMN tanggal 07 Juli a. Dasar Hukum

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Pemimpin utama dibawah MendiknasPemimpin utama dibawah Mendiknas Rektor merangkap ketua Senat UnairRektor merangkap ketua Senat Unair Rektor dibantu PR (3-5 org)Rektor dibantu PR (3-5 org) Rektor sebagai Pemimpin / CEO dibawah MWARektor sebagai Pemimpin / CEO dibawah MWA Rektor tidak menjadi Ketua Senat Akademik maupun Dewan Guru BesarRektor tidak menjadi Ketua Senat Akademik maupun Dewan Guru Besar Dewan Audit memeriksa Akademik dan keuanganDewan Audit memeriksa Akademik dan keuangan Rektor dengan wakil Rektor (2-3 org)Rektor dengan wakil Rektor (2-3 org) Unair-BHMN tanggal 07 Juli b. Pimpinan Universitas

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Senat Unair (Guru Besar otomatis jadi anggota)Senat Unair (Guru Besar otomatis jadi anggota) Tugas dan fungsinya tidak optimalTugas dan fungsinya tidak optimal Senat Akademik yang dipilihSenat Akademik yang dipilih Ada Dewan Guru BesarAda Dewan Guru Besar Unair-BHMN tanggal 07 Juli c. Badan Normatif

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Biro / Bagian / Sub bagianBiro / Bagian / Sub bagian LembagaLembaga UPTUPT DirektoratDirektorat LembagaLembaga UPTUPT UNS (Unit Non Struktural)UNS (Unit Non Struktural) Unair-BHMN tanggal 07 Juli d. Satuan Pendukung

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Dana PemerintahDana Pemerintah PNBPPNBP Masyarakat / SPPMasyarakat / SPP KerjasamaKerjasama Dana Pemerintah / “Block grant”Dana Pemerintah / “Block grant” Masyarakat / SPPMasyarakat / SPP Kerjasama / RGAKerjasama / RGA Unair-BHMN tanggal 07 Juli Sistem Anggaran

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Tidak adaTidak ada Ada Dewan Audit (Akademik dan Keuangan)Ada Dewan Audit (Akademik dan Keuangan) Unair-BHMN tanggal 07 Juli a. Audit Internal

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Bersifat Parsial pada setiap unitBersifat Parsial pada setiap unit Ada Dewan Audit dan standarisasi produsen / sistem se-UnairAda Dewan Audit dan standarisasi produsen / sistem se-Unair Unair-BHMN tanggal 07 Juli b. Standart Kualitas

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Sulit berkembang karena sentralisasiSulit berkembang karena sentralisasi Dapat bertambah karena otonomiDapat bertambah karena otonomi Unair-BHMN tanggal 07 Juli c. Aset Universitas

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Pegawai Unair (transisi 10 th)Pegawai Unair (transisi 10 th) Dana Pensiunan UnairDana Pensiunan Unair Tidak bebas karena diauditTidak bebas karena diaudit Akuntabilitas PublikAkuntabilitas Publik PNSPNS TaspenTaspen Bebas menurut versinyaBebas menurut versinya Akuntabilitas rendahAkuntabilitas rendah Unair-BHMN tanggal 07 Juli SDM Dosen / Administrasi

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Data “On-line system”, terukur akuntabel dan mudah diaksesData “On-line system”, terukur akuntabel dan mudah diakses Setiap unit mempunyai data, sinkronisasiSetiap unit mempunyai data, sinkronisasi Unair-BHMN tanggal 07 Juli a. Basis Data

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Mental Propesif yang Inovatif, akuntable dan transparanMental Propesif yang Inovatif, akuntable dan transparan Mental “PNS” sulit berkembang dan pasifMental “PNS” sulit berkembang dan pasif Unair-BHMN tanggal 07 Juli b. Kultur

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Ada peluang mewujudkan, karena sudah otonomiAda peluang mewujudkan, karena sudah otonomi Sulit, harus lewat birokrasi dan prosedur terpusatSulit, harus lewat birokrasi dan prosedur terpusat Unair-BHMN tanggal 07 Juli Pencapaian Visi

PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J PTN-UNAIR BHMN-UNAIR Harus berjalan dengan sistem kontrol terstruktur (prosedur baku)Harus berjalan dengan sistem kontrol terstruktur (prosedur baku) Tidak berjalan baik, karena kontrol lemahTidak berjalan baik, karena kontrol lemah Unair-BHMN tanggal 07 Juli Sistem Pelaporan