Assalamu’alaikum Wr. Wb

Kelompok 4 Cindy Puspita Haji Jafar Divika Ariftia Dewi Fitrianingsi Impiati Wahyu Ningrum Intan Pramuni Nanda Septiani Alhidayah Nur Isniani Ningsih Rina Suparwati Sri Lestari Titis Puspita Wardani Tina Widiyatul Lestari Yesi Febriyani

Peran Mahasiswa Dalam Mewujudkan Good Governance KEWARGANEGARAAN Peran Mahasiswa Dalam Mewujudkan Good Governance Dosen Pemimbing Bapak Mujiyana

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH Osborn dan Gaebler (1992: 24) mendefinisikan governance sebagai proses dimana kita memecahkan masalah kita bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat. ESCAP mengartikan governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak diimplementasikannya Dalam bahasa Indonesia kata governance telah diterjemahkan dalam tiga bentuk yaitu governance sebagai kepemimpinan, pengelolaan dan pemeliharaan.

RUMUSAN MASALAH Bagaimana tata pemerintahan yang baik ? Bagaimana mewujudkan good governance ? Bagaimana tanggapan masyarakat dalam good governance ? Bagaimana program pemerintahan dalam mewujudkan god governance ?

BAB II PEMBAHASAN

. Good governance atau tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha atau swasta, dan masyarakat.

Peran-peran mahasiswa dalam good governance Membawa bangsa indonesia lebih baik dimasa mendatang. Sebagai alat kontrol kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam era reformasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan dinamisator pembangunan.

karakteristik dalam menegakkan rule of law Supremasi hukum (the supremacy of law); Kepastian hukum (legal certainty); Hukum yang responsif; Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi; Independensi peradilan.

Tata Pemerintahan Yang Baik Pemerintahan yang demokratis ciri pemerintahan yang demokrasi adalah ide bahwa warga negara terlibat dalam hal tertentu. Fungsi pemerintaha dalam melaksanakan tugas politik adalah menyelenggarakan pertahanan dan keamanan dan peradilan, urusan perekonomian, membina demokrasi, menyelanggarakan kesejahteraan keuangan, pendidikan budaya dan agama.

2. Pemerintah yang bersih dan berwibawa secara konseptual pemerintah yang bersih dan berwibawa yaitu: harus ditumbuh kembangkan dari masyarakat sipil yang bebas dan aktif. Perlu adanya masyarakat politik yang relatif otonom mampu mewujudkan idealisme kedalam dunia realita yan gdidasarka pada moral dan etika pancasila. Seluruh tokoh politik baikdidaerah maupun pusat terutama pemerintahan dan aparat harus benar-benar tunduk pada aturan hukum yang mampu melindungi kepentinga individu dan masyarakat. Harus ada birokrasi negara yang dimamfaatkan oleh pemerintah yang demokratis Harus ada masyarakat ekonomi yang dilembagakan.

Mewujudkan good governance Pada tahun 2001, Sekretariat telah merumuskan 14 Prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Public Governance) yang meliputi: wawasan ke depan, keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen pada perlindungan lingkungan hidup, dan komitmen pada pasar yang fair. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan referensi banyak pihak, termasuk Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara.

Program Tata Pemerintahan GGI (Good Governance Indeks) yang mendasar pada 4 pronsip : transparans,partisipasi,akuntabilitas,dan supremasi hukum FGD (Fokus Group Discussion) yaitu pendukung inisiatif baru pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi

Penutup KESIMPULAN Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mampu menjadi alat kontrol sosial terhadap terhadap segala penyimpangan yang terjadi dengan memberi solusi yang konseptual, mahasiswa mempersiapkan diri menjadi pemimpin dimasa yan mendatang. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa melalui kerjasama tidak kalah penting adanya koontrol dari masayarakat, khususnya mahasiswa untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis yang menjunjung tinggi nalai keadilan.

Saran Mahasiswa sebagai generasi penerus adalah calon pemimpin bangsa yang akan menerima astafet kepemimpinan. Oleh karena itu sudahseharusnya menempa diri dengan belajar sungguh-sungguh baik ekstrakurikuler dan intra kurikuler di lingkungan kampus agar semakin dewasa.Pembelajaran yang sinergis dan demokratis akan menghasilkan calon-calonpemimpin yang kuat, memiliki idealisme tinggi yang memegang teguh etikapolitik, menegakkan nilai-nilai keadilan untuk mewujudkan Indonesi Baru.

Daftar Pustaka http://www.scribd.com/doc/56516931/Peran-Mahasiswa http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2200515-pengertian-good governance-atau-tata/#ixzz1wBItRzRN Lemhanas, 1985 Pendidikan Kewiraan Untuk Mahasiswa. Jakarta : Gramedia denagn kerjasama Dirjen Dikti Depdikbud. Sigit Dwi Kusrahmadi, 2001. Nasionalisme Di Kalangan Mahasiswa Aliran Agama Kriste Saksi Yehova(Studi kasus di Beberapa Perguruan Tingggi di Yogyakarta). Yogyakarta:Program Pasca sarjana, UGM Zulkarnain Nsution, 1989. Komuniksi Poltik: Jakarta: Tanpa Penerbit

Wassalamualaikum Wr. Wb