PANCASILA DI ERA REFORMASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IDEOLOGI PANCASILA OLEH EKO HANDOYO.
Advertisements

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
OLEH EKO HANDOYO IDEOLOGI DAN PENDIDIKAN KARAKTER.
KELAS XII IPA - SEMESTER 1
MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 SEJARAH PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
LEMBAGA * INSTITUTION * Pranata : + Lembaga Perkawinan + Lembaga Praperadilan + dan sebagainya * Organisasi / Badan + LIPI + Lemhanas BAB V KELEMBAGAAN.
Guru Sejarah SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA
PENDAHULUAN F.X DJOKO PRANOWO ARY NATALINA.
“QUO VADIS? PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM NKRI” BUKITTINGGI, SENIN, 19 MARET 2013.
BAB III – SUSUNAN PEMERINTAHAN.
Dinamika Sistem Politik Indonesia
NAMA KELOMPOK : KHUSNUL KHOTIMAH ( ) YETI ARINA ( )
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
Pendidikan Pancasila.
BERSAMA KALIS PURWANTO,MM.
Pengatar Mata Kuliah Sejarah Ideologi Politik Bangsa Indonesia
UU NOMOR 20 TAHUN Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB II
PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA
REFORMASI DI INDONESIA
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum
Reformasi Sistem Pemerintahan Indonesia
Pengantar Kewarganegaraan
Konstitusi dan Rule of Law
Ruu Ormas Kembalinya Rezim Represif Ala Orde Baru.
Materi Bahan Ajar PPKn Kelas X
Perkembangan Kurikulum PKn
Pengantar Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Perkuliahan PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum
21 MEI 1998 ORBA BERGANTI REFORMASI DIANGGAP THE THIRD WAVE OF DEMOCRACY PADA DASAWARSA 1990-AN JULI 1995 TERBENTUK CIVITAS INTERNASIOANL DI PRAHA DIHADIRI.
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian/Karakter
Dr. Triyanto, SH. M.Hum. Univ. Sebelas Maret - Surakarta
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian Dr
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pembentuk Karakter Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
REFORMASI & GERAKAN MAHASISWA.
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Pancasila sbg Pendidikan Moral dan Karakter
PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN INDONESIA
Pengertian Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan.
Masnur Marzuki, SH, LLM Hukum Tata Negara.
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Karakter
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KELAS XII IPA - SEMESTER 1
Berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan terjadinya Reformasi
ALUR PROSES AMANDEMEN UUD 1945
KARAKTERISTIK PKN DI INDONESIA
MASA AKHIR ORDE BARU.
PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA REFORMASI
STANDAR KOMPETENSI : 1. Menganalisis proses berakhirnya pemerintah Orde Baru dan terjadinya Reformasi   KOMPETENSI DASAR : 1.2 Menganalisis proses berakhirnya.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
MK Kewarganegaraan_Winarno 2018
Masyarakat Indonesia Setelah Reformasi 1998
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
CIVIC EDUCATION Rabiatul Adawiyah, M.Pd. Pendidikan Kewiraan UU N0.2 Tahun 1989 Alasan tidak relevan: a.Pola dan praktek pembelajaran yang indoktrinatif.
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum
Pancasila sbg Pendidikan Moral dan Karakter
PANCASILA DI ERA REFORMASI
Dan Kewarganegaraan Demokrasi Reformasi Katarina U'un Katarina U'un Abraham Sambo Lestari Indah Sari Romini Danau Tang.
Transcript presentasi:

PANCASILA DI ERA REFORMASI Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta

Latar Belakang Reformasi (1998) Otoritarianisme Orde Baru Pengekangan Demokrasi (Kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul, berekspresi dll) KKN Krisis moneter, kurs 1 USD=2500 mjd 17rb Demo besar2an Kerusuhan dan penjarahan

Dampak Reformasi Jatuhnya Rezim Orde Baru (Seoharto) Marjinalisasi Pancasila

Penyebab Marjinalisasi Pancasila Adanya ‘monopoli’ penafsiran Pancasila oleh Orba melalui P4 sehingga ketika Orba jatuh maka Pancasila menjadi marjinal, pasca reformasi orang enggan berbicara Pancasila takut dituduh antek orba. Liberalisasi politik oleh Presiden BJ Habibie, dimana Pancasila bukan asal tunggal lagi; Otonomi daerah yang berkembang menjadi local and ethno-nationalism

Pasang-Surut Pendidikan Pancasila Tata Negara (---s.d.1959) Civics & Tubapi (1959) Kewargaan Negara (1962) PKN (1968) PMP (1975) P4 (1978) PSPB (1983) PPKn (1994) PKPS (2004) PKn (2006) PPKn (2013) Dr.TRIYANTO, SH_UNS Solo

Marjinalisasi Pendidikan Pancasila Ps.37 UU 20/2003 jo. Ps.6 PP No.19/2005 TIDAK mewajibkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Pancasila bukan MKU wajib di PT (SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006. Dr.TRIYANTO, SH_UNS Solo

Indonesia dianggap sbg negara otoriter Pergeseran Paradigma PKn PMP Pendidikan moral Pembatasan2 Minus demokrasi Pend. demokrasi Kebebasan Minus moral Konsekuensi: Indonesia dianggap sbg negara demokrasi terbesar didunia, tapi krisis moral Konsekuensi: Indonesia dianggap sbg negara otoriter Dr.TRIYANTO, SH_UNS Solo

Akibat Marjinalisasi Pancasila Dekadensi moral Tawuran Pornografi Narkoba Kriminalitas Krisis Etika Dr.TRIYANTO, SH_UNS Solo

‘Merindukan’ Pancasila PKn terlalu berkiblat ke Barat Perlu kembali ke jatidiri asli bangsa Indonesia Empat pilar kebangsaan (program MPR) Pancasila UUD 1945 Bhineka Tunggal Ika NKRI Kurikulum Pendidikan Pancasila UU No.12/2013 ttg Pendidikan Tinggi (Ps.35(3) Kurikulum 2013 Dr.TRIYANTO, SH_UNS Solo

Mengingat Agenda Reformasi 1998 Penegakan supremasi hukum Pemberantasan KKN Mengadili mantan Presiden Soeharto dan kroninya. Amandemen konstitusi Pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/POLRI) Otonomi daerah seluas2nya

Kegiatan Mahasiswa Kelas dibagi menjadi 6 kelompok; Masing2 kelompok menganalisis salah satu agenda reformasi apakah: Sudah tercapai atau belum? Bagaimana pelaksanaannya ? Apakah hambatan atau permasalahannya, jelaskan? Apa solusinya?