NOPENGARANG CALL NUMBER NAS JUDUL Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku I/Naskah. -- PENERBIT/TAHUN.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Advertisements

Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus

Dasar Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun Undang.

Page: 33 NO 836. CALL NUMBER LAT PENGARANG LATIF, Abdul JUDUL Politik Hukum/Abdul Latif; Hasbi Ali. -- PENERBIT/TAHUN Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

IMAM CANDRA YUSTISIANTO, Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT. KAI dalam Kecelakaan Kereta Api (Studi tentang Kecelakaan.

P ERTEMUAN KE 10 Pembuatan draf Per UU By fatim. K ERANGKA PERATURAN - PER UU Terdiri atas: A.Bagian penamaan /judul. B.Bagian Pembukaan/ C.Batang Tubuh/Isi.

MATERI DISAMPAIKAN OLEH: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang

REVISI INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA

TEORI DUALISME, MONISME DAN PRIMAT HI

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNS Surakarta, 28 Desember 2011

PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

S. Abdulrachman RAPAT KERJA MASTEL 2007 – JAKARTA, 3 Juli 2007 BEBERAPA INFORMASI MENGENAI POKJA PENYIARAN MASTEL, KEGIATAN DAN HASIL KERJANYA.

Oleh: Oswar Mungkasa Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Bappenas

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI

Pembaharuan hukum dan Institusi negara paska 98 Konferensi – tirani di bawah modal 6 Agustus 2008, Jakarta.

Nama Anggota :  Farauq Burhany /  Nanda Primazan /  Rizqan Naelufar /  Ahmad Fahmi.R /  Febri Permana.

TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM

KILAS BALIK, URGENSI DAN PROSES PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL (RUU-PRUN) Oleh: Prof. Dr. I B.

KEBIJAKAN TERKAIT RUMAH SAKIT UU NO TTG PRAKTIK KEDOKTERAN

METODOLOGI PENELITIAN

GATUT WIJAYA, SH.,M.Hum. BAGIAN HUKUM SETDAKAB JOMBANG

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH

CALL NO PENGARANG JUDUL PENERBIT/TAHUN Page: 21 NUMBER

Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

Page: 26 NO CALL NUMBER Soi Soi LUT PENGARANG Soimin LUTFI, Mustafa JUDUL Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.

NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN SAN SANTOSO, BudiAspek Hukum Pembiayaan Proyek Infrastruktur dengan Model BOT (build opearte transfer)/Budi.

TINDAK PIDANA KORUPSI.

DAFTAR BUKU PERPUSTAKAAN

HARTANTO, TINGKAT PEMAHAMAN GURU PADA KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 4 PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008/2009.

NO CALL NUMBER 2X4.27 CHA NAS SIA PENGARANG CHAPRA, M. Umer NASKAH SIAHAAN, Maruarar JUDUL Corporate Governance, Lembaga Keuangan.

NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN LUK2008, 248 p. ;21 cm RAH IND RAHARJO, Satjipto INDONESIA Lapisan-Lapisan Dalam Studi.

STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.

Page: 34 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN Mada, BUK BUKUBuku Seri Peluang Karir Lulusan Fakultas Hukum Advokat/Buku. -- Yogyakarta:

Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

NO 351. CALL NUMBER HAR AGA PENGARANG AGAMA. JUDUL Grafika, 2008 Agama Dan Hak-Hak Asasi Manusia/Agama.. -- PENERBIT/TAHUN 2008 Tanpa Kota: Institut.

DIAH AYUNANI, Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.

HEIGO PEBRIANTO, Legalitas Sumpah Advokat Untuk Beracara di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasca Putusan.

DIYAH SETIYANI, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian antara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang dengan Pelanggan.

Sumber Hukum Perundang-undangan Korupsi di Indonesia

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Page: 31 NOPENGARANG CALL NUMBER BAD JUDUL (Asuransi Syar`ah) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992/Badan PENERBIT/TAHUN Pembinaan Hukum Nasional Departemen.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Page: 18 NO 435. CALL NUMBER 2X4.6 YUR PENGARANG YURISPRUDENS I. JUDUL Yurisprudensi Badan Peradilan Agama/Yurisprudensi.. -- PENERBIT/TAHUN Jakarta:Direk.

OKY RIZA WIJAYANTO, PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANJARNEGARA.

AHMAT SUHARI, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Wilayah Hukum POLRES.

Kontrak Belajar Mata Kuliah HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HUKUM HAM)

OKTAVIA INDIRA HAPSARI, Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja Malam Hari oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial.

Page: 14 NO CALL NUMBER PENGARANGJUDULPENERBIT/TAHUN ;22 cm Per PeraturanPeraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2008 Tentang.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

Oleh: Iskandar Muda, S.H., M.H.

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016

Hukum Untuk Anak Remaja

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA

SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

Suhardi Simson Dina Daniati Yulia Paulinus Toni Fera Liem

SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU

JURNAL MEDIKA RESPATI A. Sejarah B. Cover dari masa ke masa

AMANDEMEN V UUD 1945 Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.,M.H.

UU No 12 tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman

Katalog Dalam Terbitan (KDT) & ISBN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.

Transcript presentasi:

NOPENGARANG CALL NUMBER NAS JUDUL Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku I/Naskah. -- PENERBIT/TAHUN Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, NAS NASKAHNaskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku II/Naskah. -- Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, NAS NASKAHNaskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku III/Naskah. -- Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, NAS NASKAHNaskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku III/Naskah. -- Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, NAS NASKAHNaskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku IV/Naskah. -- Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, NAS NASKAHNaskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku IV/Naskah. Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, NAS NASKAHNaskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku V/Naskah. -- Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, NAS NASKAHNaskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku VI/Naskah. -- Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, NAS NASKAHNaskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku VII/Naskah. -- Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, NAS NASKAHNaskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku VIII/Naskah. -- Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, NAS NASKAHNaskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku IX/Naskah. -- Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, 2010 Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, NAS NASKAHNaskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Buku X/Naskah. -- Jakarta: Sekretariat Jend. & Kepaniteraan Mahkamah Konst RI, MER MERTOKUSUMO, Sudikno Penemuan Hukum Sebuah Pengantar/Sudikno Mertokusumo. -- Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, MER MERTOKUSUMO, Sudikno Mengenal HukumSuatuPengantar/Sudikno Mertokusumo. -- Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, MER MERTOKUSUMO, Sudikno Indonesia/SudiknoHukum AcaraPerdata Mertokusumo. -- Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, KOE KOESHARTONO, D. Hubungan Industrial Kajian Konsep & Permasalahan/D. Koeshartono; M. F. Shellyana Junaedi. -- Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, SUH SUHARDI, Gunarto Politik Perdagangan Internasional Moderen/Gunarto Suhardi. -- Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, IND INDONESIACetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial /Komisi Yudisial Republik Indonesia. -- Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, IND DJA INDONESIA DJAJA, Ermansjah Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU RI No.46 Th 2009)/Indonesia. Meredesaian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor /PPU-iv/2006/Ermansjah Djaja. -- Page: Jakarta: Sinar Grafika, 2010 Jakarta: Sinar Grafika, 2010