PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA Studi Kasus : Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba Faisal Nur, Sitti Bulkis dan Hamka Naping

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa serta aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan unit analisis informan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Analisis yangdigunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan program alokasi dana desa didasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat mulai dari tahap persiapan yang meliputi sosialisasi, musyawarah desa serta perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, bentuk partisipasi masyarakat pada tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran, pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, dana dan material, pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga. Kedua, aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu jumlah keluarga sejahtera, jenis pekerjaan. Sementara tingkat pendidikan hanya berpengaruh pada tahap perencanaan, sementara homogenitas masyarakat desa tidak memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat.

Latar Belakang Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial. Menurut Todaro dalam Bryant and White (1998) pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Seiring dengan reformasi dan arus desentralisasi sejak Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat. Dalam RPJMN 2004-2009 dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting yakni sebagai : (1) tulang punggung produksi dan pola distribusi barang dan penumpang, (2) perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) pemicu pembangunan suatu kawasan, (4) pembuka keterisolasian suatu wilayah, dan (5) prasyarat kesuksesan pembangunan di berbagai sektor.

Metodologi Penelitian Metodologi Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, dimana hasil penelitian ini dideskripsikan secara jelas dan terperinci yaitu memberikan gambaran secara komprehensif tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa pada program alokasi dana desa, khususnya mengenai bentuk partisipasi masyarakat dan aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi tersebut di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Data yang digunakan ada dua yaitu, data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data-data yang berhubungan dengan bentuk partisipasi dan karakteristik pedesaan di Kabupaten Bulukumba menyangkut aspek ekonomi dan sosial budaya serta hasil pelaksanaan program alokasi dana desa kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa. Selain data sekunder tersebut diatas, digunakan pula data primer. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu teknik wawancara dan observasi. Cara ini ditempuh dengan alasan yaitu informasi dapat digali dari sumbernya secara langsung sehingga tingkat kepercayaannya lebih baik dibandingkan teknik kuisioner. Selain itu dengan teknik ini juga diharapkan akan mendapatkan suatu pengamatan tentang keadaan lapangan secara langsung serta mendapatkan informasi berupa fakta dan opini yang lebih luas namun tetap dalam konteks pembahasan.

Hasil Penelitian A. Bentuk Partisipasi Dalam Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Tahap Persiapan 1. Sosialisasi 2. Musyawarah Pembangunan Desa 3. Perencanaan Untuk tahun anggaran 2009, dari sekian banyak usulan warga pada musyawarah desa, hanya beberapa yang dapat diakomodir dan ditetapkan dalam APB Desa, yaitu : 1. Pembangunan MCK 2. Pemeliharaan Kantor Desa 3. Pembangunan Pagar Makam Desa Ada beberapa pertimbangan sehingga dipilih 3 macam pembangunan diatas yaitu keterbatasan dana dan ada beberapa pembangunan yang mendapat pembiayaan dari program lain seperti PNPM Mandiri, disamping itu juga masih akan dianggarkan pada tahun berikutnya. Dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, pihak-pihak yang terlibat adalah kepala desa dan perangkat desa serta LPMD sebagaimana yang tercantum dalam susunan tim pelaksana kegiatan di desa. Tidak ada partisipasi masyarakat pada tahap ini atau dengan kata lain pada penyusunan dan pembuatan RKA peran serta masyarakat umum diambil alih oleh tim pelaksana kegiatan yang telah disetujui oleh masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan tingkat desa.

Tahap Pelaksanaan Dari hasil wawancara terlihat bentuk partisipasi masyarakat di Desa Bialo, bentuk partisipasi yang terbesar pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa adalah sumbangan tenaga yang mencapai 80%, atau 12 orang kemudian diikuti oleh sumbangan material 53,3% atau 8 orang, serta dana 33,3% atau 5 orang. Jumlah total persentase dari partisipasi masyarakat yang berkisar 166,6% disebabkan karena sebagian informan dari ke-15 informan tersebut berpartisipasi lebih dari 1 bentuk partisipasi. Data tersebut menggambarkan bahwa masyarakat perdesaan lebih memilih untuk berkontribusi menyumbangkan tenaga dibandingkan dengan bentuk partisipasi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan ekonominya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perdesaan cenderung untuk berpartisipasi dalam bentuk menyumbang tenaga dibandingkan dengan bentuk-bentuk lainnya. Menurut Taufiqullah (2007), partisipasi masyarakat dalam hal sumbangan tenaga dapat juga diartikan bahwa bentuk partisipasi masyarakat berkaitan dengan kemampuannya untuk berkontribusi. Tahap Pemeliharaan Rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan ini disebabkan karena bangunan MCK serta kondisi kantor desa pasca pemeliharaan serta kondisi pagar makam masih sangat baik dan belum memerlukan perawatan yang serius. Tahap akhir penyelesaian pembangunan yang belum setahun serta kualitas bangunan yang baik menyebabkan kondisi bangunan masih terjaga dengan baik.

B. Aspek-Aspek yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat Jumlah Keluarga Sejahtera Tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam kontribusinya menyumbang dana, tenaga, material bahkan tanah pekarangan berikut tanam tumbuhnya. Menurut Whyte (dalam Bourne, 1984) untuk dapat menerima peran dalam berpartisipasi harus ada kemampuan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dari serangkaian hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah keluarga sejahtera mempunyai hubungan yang erat terhadap partisipasi masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang baik mempunyai waktu dan kesempatan untuk berpartisipasi dengan baik pula, sementara yang tingkat kesejahteraannya kurang baik waktu yang ada dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga waktu untuk berpartisipasi kurang.

Pekerjaan Umumnya perekonomian perdesaan di Indonesia didominasi oleh kegiatan-kegiatan disektor pertanian. Terminologi desa pun sering dipahami sebagai wilayah yang memiliki areal pertanian. Di Kabupaten Bulukumba, perekonomian dari keseluruhan desa didominasi oleh kegiatan-kegiatan pertanian. Perbedaannya hanya pada jenis pertaniannya yaitu seperti desa-desa pertanian lahan basah atau persawahan, desa-desa pertanian lahan kering atau perladangan dan perkebunan serta satu desa pengrajin. Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta yang ada, bahwa jenis pekerjaan khususnya petani sawah memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat desa, sifat gotong royong dan intensitas pertemuan serta adanya waktu luang menetap di desa dengan tidak mencari pekerjaan lain di luar desa adalah faktor penyebab tingginya partisipasi masyarakat. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan di Desa Bialo sangat bervariasi, tidak seperti desa-desa lainnya, tingkat pendidikan di desa ini tergolong baik dengan mayoritas penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP dan SMA, disamping itu banyak pula yang berpendidikan hingga sarjana walaupun masih banyak juga yang hanya sampai tingkat SD. Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta yang ada bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tidak memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat, khususnya dalam tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan pembangunan infrastruktur, namun dalam tahap perencanaan hal tersebut masih dirasakan sangat penting.

Homogenitas Masyarakat Desa Bialo adalah salah satu desa di Kabupaten Bulukumba yang homogenitas masyarakatnya dari segi suku dan bahasa yang beragam. Di desa ini ada etnis bugis yang mayoritas namun adapula etnis Makassar dan jawa. Dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat di desa ini keberagaman etnis dan bahasa tidak menjadi kendala antar sesama warga untuk berinteraksi satu sama lain. Dari beberapa fakta dapat disimpulkan bahwa tingkat homogenitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat

Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1 Kesimpulan dan Saran Kesimpulan 1. Partisipasi masyarakat di Desa Bialo pada proses pembangunan infrastruktur desa yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan berupa kehadiran dan ide atau pemikiran. Pada tahap pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa sumbangan tenaga, material dan dana. Sementara pada tahap pemeliharaan bentuk partisipasi hanya berupa sumbangan tenaga. 2. Aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi yang ditinjau dari jumlah keluarga sejahtera dan jenis pekerjaan dalam hal ini tipe pertanian memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi masyarakat pada semua tahap, sementara tingkat pendidikan hanya berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada tahap persiapan sedangkan homogenitas masyarakat tidak mempunyai hubungan terhadap partisipasi masyarakat. Saran 1. Tujuan pembangunan infrastruktur perdesaan dengan pendekatan partisipatif adalah mensejahterakan masyarakatnya dan bukan bertujuan membantu pemerintah dalam penyediaan dana. Tentunya dari hasil penelitian ini yang menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu penentu besaran kontribusi masyarakat, tidak menjadikan bahwa desa yang harus dibangun lebih dulu adalah desa dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi karena tingkat partisipasinya juga tinggi. Seharusnya malah sebaliknya, agar pemerataan pembangunan lebih dapat terasa. 2. Selain itu dalam penelitian ini juga dihasilkan bahwa faktor waktu yang dimiliki oleh masyarakat juga ikut menentukan partisipasinya. Untuk itu mungkin perlu dibuat mekanisme yang berbeda pada taraf pelaksanaan kegiatan.