MODUL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS XI SEMESTER 1 KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Disusun Oleh: Trisna Widyana, M.Pd. NIP.19711102.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Advertisements

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Oleh: Irwan Apriyanto Class: B Pendidikan Bahasa Inggris
Peraturan Perundang-undangan dalam negara hukum
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Pancasila sebagai ideologi negara
GOOD GOVERNANCE.
Hanindya Mustika Ningtyas
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
KOTA KUPANG BERKUBANG KORUPSI: benarkah?. Oleh: Kotan Y. Stefanus.
Akuntabilitas Sektor Publik
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERTEMUAN 2
GOOD GOVERNANCE.
Tentang Keuangan Negara
PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W
Selamat Datang Calon Abdi Negara
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DAN GOOD GOVERNANCE
PERANAN OMBUDSMAN RI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Asas Umum Pemerintahan yang Baik bahan ke-7
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) FAKULTAS HUKUM UPN JATIM
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
TUTORIAL TATAP MUKA IPEM4428 Ekonomi Pemerintahan
KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PRINSIP GOOD GOVERNANCE
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
Keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Tentang Keuangan Negara
HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Peranan Corporate Governance
Selamat Datang Calon Abdi Negara
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Otonomi Daerah dan Good Governace
Nama : Fika ArumNingtyas Nim : Prodi : PPKn
Pemerintahan Indonesia
BAB II BUDAYA DEMOKRASI
Upaya Komunikasi Polri dan Era Keterbukaan Informasi Publik
Unggul Profesional Islami
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
1 MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) : Fachry Azhwan SH MH AAAK.
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Asas Umum Pemerintahan yang Baik
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Disampaikan dalam SOSIALISASI SMA 1 N BUNGURAN UTARA 02 Februari 2019 RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN NATUNA 2019.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
“Penyelenggaraan negara yang baik dan bersih harus menjadi perhatian serius”
Transcript presentasi:

MODUL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KELAS XI SEMESTER 1 KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) Disusun Oleh: Trisna Widyana, M.Pd. NIP.19711102 200604 1 005 SMA NEGERI 9 YOGYAKARTA 2009

SISTEMATIKA MODUL PEMBELAJARAN Standar Kompetensi: Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar: Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Kegiatan Belajar 1: Pengertian dan asas penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) Kegiatan Belajar 2: Akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

Pengertian Pemerintah Pemerintah dalam arti luas: legislatif, eksekutif dan yudikatif Pemerintah dalam arti sempit: presiden, wakil presiden dan kabinetnya

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) UNDP: suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat

ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Kepastian Hukum Tertib Penyelenggaraan Negara Kepentingan Umum Keterbukaan Proporsionalitas Profesionalitas Akuntabilitas Efektivitas Efisiensi

DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN Sistem politik cenderung semakin tertutup dan eksklusif; Sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi semakin terakumulasi di sekitar lapisan elite; Mekanisme kontrol sistem politik bersifat egois dan otoriter; Sistem informasi politik terbatas pada penyampaian pesan-pesan dari atas; Maraknya kasus KKN; Menimbulkan kemerosotan mental bangsa; Menimbulkan prasangka/praduga terhadap penyelenggara negara; Pudarnya wibawa penyelenggara negara dimata rakyat