RINGKASAN ISI BUKU. RINGKASAN ISI BUKU.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
Advertisements

Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TANTANGAN DARI SISTEM INFORMASI
Bab 1 Pemasaran Mengatur Hubungan Pelanggan yang Menguntungkan
PAU-PPAI-UT 1 2 Peserta dapat menjelaskan strategi pengembangan pendidikan tinggi Tujuan Instruksional Umum Tujuan Instruksional Khusus Peserta dapat.
E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROSES AUDIT
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Sistem Informasi dalam Bisnis
Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENERAPAN e-PROCUREMENT
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI LANJUT
Manajemen Sumber Daya Informasi (Information Resources Management/IRM)
PANDUAN.
Efektivitas Organisasi (Pertemuan ke-2)
Layanan & Infrastruktur Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) Universitas Hasanuddin PusatTeknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Hasanuddin.
DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN Suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran.
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT
TUJUAN AUDIT SI/TI Pertemuan 2.
RENCANA INDUK PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI 2006.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
KEPEMIMPINAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM MENUNJANG FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN Di Susun Oleh: Hadi Prana Abadi Tulus Suratno Lizza.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Administrasi Data dan Basis data
Elemen Sukses Pengembangan & Tantangan e-Gov
PEMAKAIAN STANDARD LITERASI INFORMASI
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
Information Systems, Organizations, and Strategy
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
DASAR SISTEM INFORMASI BISNIS
Peranan sistem informasi dan teknologi informasi
KURIKULUM Sistem Informasi
POLICY FOCUS AREAS.
Presentasi Knowledge Management
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
Implementasi Knowledge Management
E-government Pertemuan I
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI(SIA)
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
Perancangan Sistem Informasi Manajemen
Komputer dalam Pemerintahan
By: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN ISLAM
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
Pengantar Teknologi Informasi (PTI)
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
NAMA KELOMPOK: AIDA ROHMANI EVI NURLAILI
E-Government Reformasi Birokrasi
E-Government 27 Sept 2010.
Disusun Oleh: IKE ZETTI OKTAVIANI A
KEBIJAKAN OBAT  .
POKOK BAHASAN SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK
Information Systems, Organizations, and Strategy
E-Government Reformasi Birokrasi
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
Transcript presentasi:

RINGKASAN ISI BUKU

Mengapa buku ini penting ditulis? Keberadaan informasi bagi organisasi atau lembaga sekarang ini sama pentingnya dengan sumber-sumber daya produksi lainnya. Informasi disetarakan dengan sumber daya yang sangat penting dalam penciptaan produk yang bermutu, efisien, dan dalam rangka memenangkan persaingan Sistem informasi manajemen berisikan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk pelayanan

Salah satu tujuan SIM adalah membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Ketepatan pembuatan keputusan ini didasarkan pada jenis asupan atau suplay informasi yang tepat pula. Setiap level, jenis atau bidang dalam hierarkhis organisasi memiliki informasi yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini, manajemen sistem informasi yang efektif adalah manajemen informasi yang mampu memilih dan memilah jenis-jenis informasi spesifik yang dibutuhkan para pimpinan dalam membuat keputusan.

Pada organisasi pemerintahan, salah satu kebijakan penting yang dilakukan untuk menghadapi semakin luasnya pekerjaan dan beban tugas administrasi Negara di Indonesia adalah pengembangan organisasi melalui komputerisasi di dalam organisasi pemerintah dan pemerintahan daerah. Komputerisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan daerah sekaligus menampung semakin banyaknya kebutuhan pengolahan data untuk pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

Melihat kenyataan selama ini pada sebagian besar organisasi pemerintahan bahwa implemen-tasi SIM belum efektif dilihat dari penyelengga- raan dan pemanfaatannya baik untuk pengambil-an keputusan dan pelayanan publik. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama ini, masih rendahnya implementasi sistem informasi pada kantor pemerintah disebabkan antara lain karena :

Keterbatasan di dalam penguasaan sistem informasi diatasi dengan suatu solusi yang “IT oriented” sehingga berakibat berkembangnya pulau-pulau sistem informasi; Rancangan sistem informasi berkembang secara parsial sesuai dengan kebutuhan masing-masing entitas kantor pemerintahan (satuan kerja), sehingga sulit untuk di-integrasikan; Sistem informasi dilaksanakan secara mandiri di masing-masing satuan kerja tanpa adanya koordinasi sistem informasi antar satuan kerja, termasuk membangun informasi yang bukan menjadi tanggung jawab satuan kerja pembangun sistem; Data dan informasi yang dibuat dan berada di luar kewenangan/tupoksi suatu satuan kerja/lembaga tidak dapat dijamin keakuratan dan tanggungjawab kelayakannya, sehingga akan menjadi suatu area yang berisiko tertinggi; Belum terbangunnya budaya bekerja dengan suatu pola yang saling terintegrasi di lingkungan kantor pemerintah; Keterbatasan di dalam penguasaan sistem informasi diatasi dengan suatu solusi yang “IT oriented” sehingga berakibat berkembangnya pulau-pulau sistem informasi; Rancangan sistem informasi berkembang secara parsial sesuai dengan kebutuhan masing-masing entitas kantor pemerintahan (satuan kerja), sehingga sulit untuk di-integrasikan; Sistem informasi dilaksanakan secara mandiri di masing-masing satuan kerja tanpa adanya koordinasi sistem informasi antar satuan kerja, termasuk membangun informasi yang bukan menjadi tanggung jawab satuan kerja pembangun sistem; Data dan informasi yang dibuat dan berada di luar kewenangan/tupoksi suatu satuan kerja/lembaga tidak dapat dijamin keakuratan dan tanggungjawab kelayakannya, sehingga akan menjadi suatu area yang berisiko tertinggi; Belum terbangunnya budaya bekerja dengan suatu pola yang saling terintegrasi di lingkungan kantor pemerintah;

Berdasarkan fakta-fakta dan penyebab di atas, diharapkan buku yang ditulis ini mampu memberikan gambaran teoretis terkait dengan apa peran dan fungsi sistem informasi manajemen dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik pusat ataupun di tingkat daerah. Dengan penulisan buku ini, diharapkan para praja sebagai sasaran dari buku ajar ini dapat memiliki pemahaman yang komprehensif dari berbagai sudut pandang, tak hanya filosofi pemerintahan ataupun teknis semata, namun juga memiliki pemahaman tambahan dari aspek pandangan keorganisasian, sosiologis, human relations, serta pendekatan multidisiplin lainnya.

Apa yang dikupas dalam buku ini Buku ini dirancang untuk mengupas tentang konsep-konsep dan teori yang melandasi implementasi sistem informasi manajemen pada organisasi publik. Teori-teori manajemen organisasi modern secara intensif yang mulai diperkenalkan di awal tahun 1980-an. Keberadaan TIK. Teknologi informasi ini merupakan subsistem dari sistem informasi (information system). Terutama dalam tinjauan dari sudut pandang teknologinya Sejarah Sistem Informasi. Untuk menggali sejauhmana perkembangan sistem informasi, akan menyangkut banyak aspek yang terkait dengannya, yaitu sejarah perangkat keras, bagaimana perangkat keras itu digunakan serta perangkat lunak.

Isu-Isu Manajemen TIK di Pemerintahan : Perencanaan Terpadu Pengguna TIK di Pemerintahan Strategi Pengembangan TIK di Sektor Publik Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Standardisasi Sistem Informasi Perintahan Sistem informasi dan sumber daya informasi haruslah direncanakan dan dikelola dengan baik. Setiap lembaga harus melakukan itu, baik di tingkat nasional, propinsi, ataupun daerah, bahkan sampai ke tingkat desa atau kelurahan sekalipun. Namun begitu, banyak contoh yang menunjukkan bahwa kesadaran akan arti penting dari perencanaan dan pengelolaan data/informasi yang baik belum ditunjukkan oleh beberapa kalangan pemerintahan di daerah. Dan yang lebih penting, strategi pengembangan seperti apakah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan sistem informasi dan infrastrukturnya dibawah kondisi cepatnya perkembangan dan perubahan teknologi agar infrastruktur dan sistem yang baru dikembangkan tidak menjadi kuno ketika selesai dikembangkan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus selalu dijawab oleh para pembuat kebijakan ketika membuat kebijakan sistem informasi manajemen. Metodologi memberikan kerangka dasar dan seperangkat prosedur acuan yang bisa dilakukan dalam rangka mengembangkan sistem informasi. Biasanya metodologi ini menjelaskan berbagai tahapan mulai dari proses inisiasi sampa dengan review implementasi Standar memerankan peran penting dalam pengembangan infrastruktur dan sistem informasi pemerintahan yang sehat. Kemampuan hardware, software, dan fasilitas komunikasi dan sistem informasi pemerintahan dijamin melalui standardisasi, dan juga termasuk kemampuan dan berbagi data/informasi dalam dan luar instansi pemerintah.

2. DASAR FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS SIM PEMERINTAHAN Berbicara tentang filosofis SIM Pemerintahan, kita akan mendiskusikan bagaimana hakikat tentang informasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa yang menjadi fokus utama dalam sistem informasi manaje-men adalah informasi. Bagian ini akan menjelaskan pengetahuan dan penyelidikan rasional tentang informasi, sebab, asal muasal, dan hukumnya. Dengan kata lain, landasan filosofis ini akan mendudukkan teori yang mendasari informasi. Semua hal filosofis ini dasar pada dimensi hakikat keilmuan dan penyeledikan SIM itu sendiri, yaitu logika, estetika, metafisika, dan epistimologi.

DASAR FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS SIM PEMERINTAHAN Memandang sistem informasi manajemen pemerintahan dalam konteks sosiologis merupakan bagian kecil dari analisis sistem informasi manajemen pemerintahan dari sisi pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku memandang sistem informasi manajemen pemerintahan terkait dengan aspek-aspek SIM pemerintahan daerah yang berkenaan dengan: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SOSIOLOGIS Manajemen Desain Dalam hal ini, pendekatan sosiologi memandang keempat aspek SIM pemerintahan dari sudut pandang bagaimana kelompok, atau kelembagaan pemerintahan secara bersama-sama mampu bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bagaimana SIM didesain, diimplementasikan, dan dipadukan, serta dikelola agar mampu mencapai tujuan lembaga dalam kerangka kerja sama antar orang, antar unit di organisasi. Integrasi Implementasi

Aspek Yuridis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE UU RI No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Aspek Yuridis Inpres No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Pengembangan E-gov Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan dasar yudiris sistem informasi manajemen pemerintahan, berikut adalah beberapa acuan yang bisa dijadikan payung hukumnya. 13

Global education competence TIK dalaM PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF TIK Untuk Keunggulan Kompetititf Wilayah TIK Pemerintahan dan Lingkungannya Dimensi Keunggulan Kompetitif Evaluasi Penggunaan TIK di Sektor Publik Peran Pemerintah dalam Pemanfatan TIK Tiga Tingkatan Sistem Informasi Pemerintahan Pengalaman dan Pelajaran dari Pemanfaatan TIK pada Pemerintahan Peluang dan Tantangan Kebijakan Pemeritnah dalam Penggunaan TIK pada Sektor Publik Global education competence Efektivitas TIK dalam pemerintahan bisa dicapai bila proses aplikasinya memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks pemerintahan. Dalam beberapa hal, pemerintah merupakan pemilik dari informasi publik terbesar mendistribusikan banyak informasi yang akan digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Di banyak negara maju, pemerintah merupakan satu-satunya penghasil informasi sosial dan ekonomi yang tepat. Membuat informasi bisa diakses oleh masyarakat merupakan hal yang bagian dari fungsi pelayanan yang paling penting kepada masyarakat. 14

Pengelolaan Sumber Daya Informasi : Aset Informasi Pentingnya Mengelola Sumber Daya Informasi Ketersediaan dan Pengumpulan Data Pengelolaan Kualitas Data Pengelolaan Hardware dan Software Keamanan Data dan Informasi Informasi, yang pada intinya merupakan produk dari analisis dan sintesis data, tidak diragukan lagi merupakan sumber daya organisasi yang paling penting. Informasi tersebut dapat terstruktur ke dalam model-model untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Informasi ini dapat dimasukkan ke dalam pengukuran kinerja dan produktivitas. Informasi juga dapat diintegrasikan ke dalam metode desain metode pemasaran. Informasi, dengan kata lain, diakui dan diperlakukan sebagai aset penting yang dimiliki oleh organisasi. Dengan pemanfaatan yang tepat, informasi menjadi suatu kekuatan kompetitif yang kuat, terutama untuk organisasi. 15

Kebijakan pemerintah dapat dijadikan untuk membangun tanggungjawab keamanan di dalam pemerintahan. Hal ini merupakan strategi yang berguna untuk membuat langkah bagi standar-standar keamanan di dalam pemerintahan. Ada empat masalah dalam keamanan meliputi: Penyesuaian data dengan pengguna yang legal Penolakan akses terhadap pengguna yang tidak mempunyai hak Pencegahan virus Keamanan komunikasi  

Sistem dan Budaya Informasi Sistem Informasi Sebagai Sistem Sosial PERAN BUDAYA ORGANISASI DAN BUDAYA TIK DALAM IMPLEMENTASI SIM PEMERINTAHAN Sistem dan Budaya Informasi Sistem Informasi Sebagai Sistem Sosial Budaya Organisasi dan Infrastruktur Informasi Budaya TIK dalam Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Pengenalan sistem informasi baru secara fundamental mengubah cara operasi yang dilakukan dan karena itu membutuhkan proses pengelolaan yang hati-hati. Proses ini menghasilkan penciptaan budaya organisasi baru yang, mengubah cara organisasi beroperasi. 17

Pola Pemanfaatan TIK di organisasi Nilai Sikap Iklim Kerja Kebiasaan Pola Pemanfaatan TIK di organisasi Habit is an automatic pattern of behavior in reaction to a specific situation; may be inherited or acquired through frequent repetition; Attitude is complex mental state involving beliefs and feelings and values and dispositions to act in certain ways; a belief is an idea that a person holds as being true Values are stable long-lasting beliefs about what is important to a person. They become standards by which people order their lives and guide how people make choices. Intention is the desire or a plan do something. Budaya TIK

Hubungan KM dan Learning Organization PERAN KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM) DI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SDM PENGELOLA SIM PEMERINTAHAN Konsep Dasar KM Hubungan KM dan Learning Organization KM dalam Pengelolaan Organisasi Publik Saat ini, pengetahuan semakin diakui sebagai sumber daya yang penting dan strategis oleh semua jenis organisasi dan lembaga, baik swasta atau publik, berorientasi layanan atau berorientasi produksi. Terlepas dari peran pentingnya, organisasi sektor publik cenderung sering kurang mengeksplorasi sepenuhnya manfaat dari pengelolaan pengetahuan dibandingkan sektor swasta. Knowledge management merupakan teknik mengorganisasi knowledge dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah mempercepat terjadinya inovasi dengan meningkatkan efektititas dan efisiensi penyerapan knowledge melalui proses knowledge sharing. Empat aktifitas yang mendasari knowledge management system adalah using knowledge, finding knowledge, creating knowledge dan packaging knowledge. Dalam proses ini dituntut kemampuan untuk mengkonversi tacit knowledge menjadi explicit knowledge sehingga bisa ditransfer kepada orang lain. Pada bab ini akan diulas bagaimana knowledge management dapat dimasukkan ke dalam praktek reformasi sebagai instrumen dan merupakan bagian integral dari sim pemerintahan untuk mengatasi beberapa tantangan di atas dan mengarahkan sektor publik mampu menjadi leader di dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas.

FAKTOR KEBERHASILAN YANG PENTING DALAM IMPLEMENTASI SIM PEMERINTAHAN . Komitmen Pimpinan Hubungan Pengguna yang Efektif Pengaturan Kelembagaan Rumusan Pembuatan Sistem Informasi Pemerintahan Aksesibilitas pada Sumber-Sumber Berbagai Organisasi Ketersediaan Software Aplikasi Kesadaran dari para pimpinan manajemen akan perannya dalam memainkan sistem informasi pemerintah dan bagaimana mereka memberikan dukungan bagi instansi pemerintah untuk membuat keputusan, pengembangan kebijakan serta administrasi dan manajemen sangat penting, jika sistem-sistem informasi pemerintah dikembangkan dengan baik. Semakin baik pemahaman terhadap sistem informasi dari para pimpinan manajemen pada suatu instansi pemerintah, maka sistem informasi manajemen akan semakin baik pula.

Manfaat Komputasi Jaringan Topologi Jaringan JARINGAN INFRASTRUKTUR SIM PEMERINTAHAN Manfaat Komputasi Jaringan Topologi Jaringan Implementasi LAN : Tiga Standar Utama LAN Pembuatan Server/Klien Sistem Operasi Jaringan LAN Nirkabel Internetworking dan WAN

Bagaimana Bergabung dengan Internet Membuat Koneksi Ke ISP INTERNET : DUKUNGAN TERHADAP ONLINE SIM PEMERINTAHAN Sekilas Internet Bagaimana Bergabung dengan Internet Membuat Koneksi Ke ISP Layanan Internet Layanan Internet Bagi SIM Pemerintahan Online

KOMUNIKASI DATA DAN INFORMASI DALAM SISTEM PEMBUATAN KEPUTUSAN PEMBANGUNAN DAERAH Dasar-dasar Pembuatan Keputusan Jenis-Jenis dan Bentuk Keputusan Peran Data dan Informasi dalam Pembuatan Keputusan Peran Komputer dalam Pengolahan Data dan Informasi Komunikasi data dan Informasi dalam Pembuatan Keputusan Alur Komunikasi Data dan Pembuatan Keputusan Pembangunan Daerah

MODUL MODUL APLIKASI LAYANAN SIM PEMERINTAHAN

INTEROPERABILITAS DAN SIM PEMERINTAHAN Mengapa Interoprabilitas E-government Indoensia Service Oriented Architecture Proses Re-Engineering dan Pemodelan Web Model Interoprabilitas Umum Situasi Saat Ini Evaluasi

Ucapan terimakasih Penulis menyadari bahwa tidaklah mungkin buku ini terwujud tanpa bimbingan, motivasi, bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak terutama dari: Bapak Prof. Dr. H. Drs. H. I. Nyoman Sumaryadi, M.Si., selaku Rektor IPDN (saat buku ini ditulis dan proses cetak) Prof Dr. Sadu Wasistiono, MS, dan Ir. Dedy Riandono, MM selaku penelaah yang telah memberi masukan bagi penyusunan buku ini, Dra. Riza Risyanti, M.Si, Dra Siti Zulaikha, M.Si dan pihak-pihak lain yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini. Oleh karena itu dengan hati yang tulus penulis sampaikan penghargaan dan menghaturkan banyak terima kasih

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa buku yang tersaji ini relatif masih jauh dari tingkat kesempurnaannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif selalu terbuka demi penyempurnaan buku di masa yang akan datang. Disisi lain terbersit harapan, mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, Amin.

TERIMAKASIH