PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Advertisements

BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
HASIL PENILAIAN PPID AWARD
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
REVIEW CAPAIAN AMPL DAN KINERJA KELEMBAGAAN BP-SPAMS
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Pendidikan Kewarganegaraan
TEKNIS PACKING & DISTRIBUSI
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
TATA TERTIB WORKSHOP TATA CARA PENANGANAN HASIL SAMPLING DAN PELAPORAN KTD MELALUI E-WATCH ALKES BANDUNG, 28 NOVEMBER 2014.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
PETUNJUK PELAKSANAAN SUB DIREKTORAT KELEMBAGAAN
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PELATIHAN IMPLEMENTASI
REKTOR WRS AKADEMIK FAK/SEK WRS SUMBERDAYA SPM SPI WRLM / Ka. LPPM
Hubungan Antar Pemerintahan
KENDALA /TANTANGAN IMPLEMENTASI EDS/M - MSPD
FGD #7 24 Oktober 2014 Bappeda Jabar
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
Kementerian Lingkungan Hidup 2009
FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
Keadaan Umum Jabar Jumlah Kabupaten/Kota : 26
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
Tugas dan Fungsi TKPSDA
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan (Ketua Tim Penilai Utama Pusat)
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
22 September 2014 Bappeda Jabar
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
PEMBEKALAN KOORDINATOR DPL & DPL KKN TERPADU POSDAYA UMT
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Department of Business Adminstration Brawijaya University
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Disampaikan pada acara :
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
UPAYA PERCEPATAN PELAKSANAAN PUAP TA. 2009
OKTOBER 2009 RAPAT EVALUASI PROGRAM / ANGGARAN
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
KEPALA BIRO ORGANISASI
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru. KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru.
Transcript presentasi:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS.CITARUM Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat selaku Ketua TKPSDA WS.CITARUM Pada Acara ”Sidang II TKPSDA WS. Citarum” Bandung, 7-8 Oktober 2014 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

PENDAHULUAN 1 2 RENCANA AKSI MULTIPIHAK 3 LAMPIRAN REVIEW HASIL SIDANG PLENO I TKPSDA REVIEW HASIL SIDANG PLENO I PEMBAGIAN KOMISI SUSUNAN ORGANISASI TKPSDA WS. CITARUM 2 RENCANA AKSI MULTIPIHAK 3 LAMPIRAN DRAFT REKOMENDASI KOMISI RENCANA KEGIATAN MENUJU CITARUM BESTARI S.D 2018 1

Kesimpulan SIDANG PLENO 1 REVIEW RAPAT TKPSDA CITARUM Kesimpulan SIDANG PLENO 1 (14 dan 15 Februari 2014 ) Program Citarum Bestari merupakan pelaksanaan operasional dalam pengelolaan sumber daya air di sebagian Wilayah sungai Citarum, dan hal ini akan menjadi agenda dalam penyusunan dan pembahasan rancangan PSDA WS Citarum rekomendasi masing-masing komisi yang didiskusikan dalam pleno dilakukan penajaman lebih lanjut dalam pertemuan Tim Pokja di Kantor BBWS Citarum akan diselenggarakan kunjungan ke lokasi prioritas SESUAI kepentingannya penajaman pembahasan untuk dibahas dalam persidangan agenda SIDANG PLENO 2 Merekomendasikan Rancangan Pola PSDA yang akan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum; menyusun RENCANA AKSI MULTIPIHAK kegiatan prioritas menuju Citarum Bersih dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 2015-2018. Menyusun rencana aksi yang sangat urgent sehubungan dengan kondisi musim kemarau ini, serta menjadwalkan kunjungan ke lokasi prioritas berserta dengan upaya penanganannya. Memberikan rekomendasi terhadap prakarsa BPLH Kab. Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas air sungai Cikacembang. 2

SUSUNAN ORGANISASI TKPSDA WS. CITARUM KETUA TKPSDA WS. CITARUM Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat SUSUNAN ORGANISASI TKPSDA WS. CITARUM Kep.Men. PU Nomor: 224/KPTS/M/2013 KETUA HARIAN TKPSDA WS. CITARUM Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Sekretariat TKPSDA WS. CItarum ANGGOTA Pemerintah Non Pemerintah Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Kepala BBWS Citarum Kepala BPDAS Citarum-Ciliwung Direktur Pengelolaan Air PJT II Adm. Perhutani/KKPH Bandung Selatan Perum Perhutani III Jawa Barat & Banten Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat Kepala BAPPEDA Kota Bandung Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Kepala BAPPEDA Kota Cimahi Kepala BAPPEDA Kab. Bandung Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan, Energi Kab. Bandung Kepala BAPPEDA Kab. Bandung Barat Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kab. Bandung Barat Kepala BAPPEDA Kab. Purwakarta Kepala BAPPEDA Kab. Subang Kepala BAPPEDA Kab. Karawang Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bogor Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Bekasi Kepala Dinas PSDA Kab. Cianjur Kepala Dinas PSDA dan Pertambangan, Energi Kab. Indramayu Kepala Dinas PU Kab. Sumedang Asep Setiawan, SPd., Ketua Ecopontren Nurul Bahri Al-Mashoolih Agustina Effendi, Ketua GEMPAR Agus Tresna, Ketua GEMAS Drs. Tatang Sumarna, Ketua FORGAB P3A POKTAN Purwakarta Boyo Suhendar, Ketua GP3A Tirta Jaya Budiarto, SP, Wakil Sekretaris DPD HKTI Jabar Ir. Pambudi, MUM, Sekretaris Perpamsi Prov. Jawa Barat Ir. H. Tardan Setiawan, Direktur Air Minum PDAM Tirta Wening Kota Bandung Ir. Jusup, Anggota KOPTI Kota Bandung Dedy Wijaya Darma, Ketua APINDO Jawa Barat Ir. M. Husen, Ketua Biro Perikanan HNSI Jabar Soleh Hadisutisna, Ketua LPSL Didin Rosyidin, Ketua Yayasan Peduli Citarum Deni Riswandani, S. Sos, Ketua Komunitas Elingan Eson Tarhasan, Anggota Mitra Insani Lestari Bangsa Ir. Lutfi Ardian, Direktur Yayasan Sinurat Layung D. Sunardhi Yogantara, Ketua Yayasan WPL Juandi, Sekretaris Masyarakat Peduli Sumber Daya Air M. Taufan Suranto, Ketua Divisi Informasi dan Komunitas DPKLTS Maman Suherma, Kepala PT. Pembangkitan Jawa Bali BP Waduk Cirata John Elfi, Anggota WANADRI Cecep Kurnia, Kadiv KOMDEV KAPAS Ir. Wahyu Dadang IATPI Jabar Edi Yusup, Ketua Bidang LH Yayasan Warmasindo 3

KOMISI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (KSDA) PEMBAGIAN KOMISI TKPSDA CITARUM KOMISI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (KSDA) 1. John Elfi, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung WANADRI Ketua 2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Wakil Ketua 3. Ir. Luthfi Ardian, Yayasan Sinurat Layung Sekretar is 4. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat   5. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum - Ciliwung 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 9. Adm. Perhutani/KKPH Bandung Selatan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten 10. Ir. H. Tardan Setiawan, PDAM Tirtawening Kota Bandung 11. Eson Tarhasan, Mitra Insan Lestari Bangsa (MILB) 12. Asep Setiawan, S.Pd.I, Eco-Pontren Nurul Bahri Al-Mashoolih 13. Juandi, Masyarakat Peduli Sumber Air (MPSA) 14. Deni Riswandani, S.Sos, Komunitas Elingan (Elemen Lingkungan) 15. Didin Rosyidin, Yayasan Peduli Citarum (YPC) 16. Budiarto, SP, DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat  II. KOMISI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA)  1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Ketua 2. Direktur Pengelolaan Air Perum Jasa Tirta II Wakil Ketua 3. D. Sunardhi Yogantara, Yayasan Warga Peduli Lingkungan (WPL) Sekretari s 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang   5. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu 6. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor 7. Kepala Dinas Bina Marga, SDA dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang 10. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur 11. Agus Tresna, Gerakan Masyarakat Solokanjeruk (GEMAS) 12. Ir. Jusup, Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung 13. Ir. Pambudi, MUM, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Provinsi Jawa Barat 14. Cecep Kurnia Wisnu Hadiana, Komunitas Anak Peduli Alam Semesta (KaPAS) 15. Boyo Suhendar, GP3A Tirta Jaya 16. Dedy Widjaja Dharma, DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat  III. KOMISI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR (PDRA)  1. M. Taufan Suranto, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Ketua 2. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Wakil Ketua 3. Soleh Hadisutisna, Lembaga Pengembangan Sumberdaya Lokal (LPSL) Sekretari s 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung   5. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 6. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang 10. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Bekasi 11. Edi Yusup, Yayasan Warmasindo 12. Maman Suherman, PT. Pembangkitan Jawa Bali Badan Pengelola Waduk Cirata 13. Agustina Efendi, SE, Generasi Muda Penyangga Aspirasi Rakyat (GEMPAR) Jabar 14. Ir. Muh Husen, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat 15. Drs. Tatang Sumarna, Forum Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Kelompok Tani (Forgab P3A-POKTAN) Kab. Purwakarta 16. Ir. Wahyu Dadang S., MM, Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) Jawa Barat 4

2. RENCANA AKSI MULTIPIHAK

5

±77km Situ Cisanti –Waduk Saguling 5 Kecamatan, 55 Desa dengan Jumlah Penduduk 509.236 Jiwa Luas Wilayah 33.795.2 Ha ±77km ±20km 6

RENCANA AKSI MULTIPIHAK (RAM-IP) PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MEMBUAT DOKUMEN: RENCANA AKSI MULTIPIHAK IMPLEMENTASI PROYEK (RAM-IP) PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (sebuah Dokumen Project Network Implementation Plan) Merupakan kesepakatan multipihak (pendekatan struktur dan Non Struktur/vegetatif) antara Pusat (Kementerian) – Provinsi Jawa Barat – Pemkab/Pemkot– Komunitas/Dunia Usaha. Prinsip berbagi peran keterlibatan multipihak – berbagi pendanaan Mengedepankan prinsip Pelibatan Masyarakat dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Waktu pelaksanaan minimal 3 – 5 tahun secara konsisten. 7

KEGIATAN CITARUM BESTARI TAHUN 2014

RENCANA KEGIATAN CITARUM BESTARI TAHUN 2015

LANJUTAN RENCANA KEGIATAN CITARUM BESTARI TAHUN 2015

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WAJIB dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan melibatkan Pusat (Kementerian) – Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab./Kota) – Dunia Usaha – Komunitas ----TERIMA KASIH----

GAMBARAN TKPSDA WS.CITARUM

TUGAS DAN FUNGSI TKPSDA Pembahasan Rancangan Pola & rencana PSDA Pembahasan rancangan Program & rancangan kegiatan PSDA Pembahasan Usulan Alokasi Air Pembahasan rencana pengelolaan SIH3 Pembahasan rancangan pendayagunaan SDM, Keuangan, Peralatan & Kelembagaan A. TUGAS TKPSDA B. FUNGSI TKPSDA Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan pengelolaan SDA, kesepahaman antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan; Mengintegrasikan & menyelaraskan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan; dan Monitoring & Evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan SDA. Menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada bupati/walikota terkait. L-1

Tugas TKPSDA TUGAS KETUA HARIAN WEWENANG KETUA melaksanakan koordinasi dan konsultasi antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; melaksanakan tugas Ketua TKPSDA dalam hal Ketua TKPSDA berhalangan; mengoordinasikan pembahasan rancangan pola, rancangan rencana; rancangan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota; mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat TKPSDA; menyiapkan laporan TKPSDA kepada gubernur tentang hasil pelaksanaan tugas dan fungsi TKPSDA WEWENANG KETUA menetapkan rencana kerja TKPSDA WS lintas kabupaten/kota; menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan TKPSDA WS Cisadea Cibareno; memimpin rapat TKPSDA WS WS Cisadea Cibareno sesuai dengan ketentuan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan; dan menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan TKPSDA. L-2