Email : Sosnaker.kotajbi@gmail.com AGENDA PEMBAHASAN RAKOR PERINGATAN HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL TINGKAT NASIONAL TAHUN 2014 DI KOTA JAMBI Sekretariat.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYEDIAAN AIR MINUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN SYSTEM INTERRELATIONSHIP MODEL.
Advertisements

Disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan BPTP Bengkulu 210 Oktober 2011
“Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga”
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Perwakilan Masyarakat Batu Bukit
M-KRPL BENGKULU 2012.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
Mengapa KAT harus diberdayakan ?
PANITIA DAERAH HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL (HKSN) TINGKAT NASIONAL TAHUN 2014 DI KOTA JAMBI Sekretariat : Jln. Jend.
PENDAHULUAN Muslimat Nahdlatul ‘Ulama (Muslimat NU) adalah organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang merupakan badan otonom dari Nahdlatul.
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
KURSUS PEMBINA PRAMUKA MAHIR TINGKAT LANJUTAN
Kegiatan ekonomi masyarakat
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANGKULIRANG BERBASIS MASYARAKAT
Kawasan Rawan Genangan di Semarang
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SEMINAR DIYAH WIDI HARTATI.
Oleh : dr. Hj. ERNI GUNTARTI Ketua Umum Tim Penggerak PKK
Proposal Bedah Buku di KAMPUS
Setiawargi Menata Diri
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Regulasi Kampanye Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota SUHARDI SOUD, SE.
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
PENGELOLAAN KEBUN BIBIT KRPL, PENYEDIAAN MEDIA TANAM DAN BUDIDAYA
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DENGAN SISTEM ONLINE Dinas.
M-KRPL BENGKULU 2012.
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PROGRAM KULIAH KERJA
KETERANGAN GAMBAR : A = Penyuluhan dan pendampingan B = Bibit C = Teknologi bibit unggul D = Pengawalan teknologi E = Informasi pasar F = Jaminan pasar.
TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
MERUNUT MASALAH RPJM KELURAHAN.
SWASEMBADA SWAKARYA SWADAYA (Bulak Baru 2016)
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
TATA CARA PENGISIAN MATRIK RPJM-DESA.-
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
By Siti Nurul Chotimah, S. Pd
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
Hasil Diskusi Indikator Kemiskinan Oleh Kelompok
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
Ringkasan Tata Tertib RT 03
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI
STOP OBAT HEWAN ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No 41 TAHUN 2014 PASAL 52 AYAT 2 DILARANG MEMBUAT, MENYEDIAKAN DAN MENGEDARKAN OBAT HEWAN YANG : 1. SEDIAAN.
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
MENGENAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
KELOMPOK WANITA TANI NUSA INDAH DESA CILAMPENI KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN BANDUNG PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
-Extension Institutions-
Disampaikan pada rapat Pra-rakerkesda 26 Maret 2018
KAMPANYE PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
EVALUASI PENANGANAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
TEMPAT PARKIR BERAPA BANYAK MOBIL YANG BISA PARKIR ?
KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN S.D DESEMBER 2017
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

Email : Sosnaker.kotajbi@gmail.com AGENDA PEMBAHASAN RAKOR PERINGATAN HARI KESETIAKAWANAN NASIONAL TINGKAT NASIONAL TAHUN 2014 DI KOTA JAMBI Sekretariat : Jln. Jend. Sudirman No.156 Kel. Tambak Sari Telp. 0741-24193 Fax. 0741-31682 Email : Sosnaker.kotajbi@gmail.com

MATERI PEMBAHASAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA KOTA / PROVINSI DAN PUSAT PENATAAN “KAMPUNG BANTAR” DI RT.14 KEL. EKA JAYA BULAN BHAKTI KESETIAKAWANAN SOSIAL PUNCAK ACARA HKSN TAHUN 2014 DI EKS. ARENA MTQ

KAMPUNG BANTAR PEMBUATAN SAUNG / PONDOKAN UNTUK PANEN LELE DAN MAKAN SIANG PRESIDEN RI. PEMBUATAN KOLAM IKAN DIHALAMAN RUMAH MASYARAKAT. PEMBERIAN BIBIT IKAN LELE BAGI KELOMPOK BUDIDAYA TERNAK LELE. PEKERASAN DAN PENGASPALAN JALAN MENUJU KAMPUNG BANTAR .

PENANAMAN TABULAKAR DAN TABULAPOT DENGAN MEMANFAATKAN TANAH KOSONG SEBAGAI AREAL PERKEBUNAN. PENINGKATAN SARANA IRIGASI & LINGKUNGAN DI LOKASI KAMPUNG BANTAR PEMBUATAN DAN PENGECATAN PAGAR BAMBU RUMAH MASYARAKAT DI LOKASI KAMPUNG BANTAR

PEMBERIAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA BAGI KELUARGA RENTAN DARI KEMENTERIAN SOSIAL RI MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN KELUARGA (LPK) SEBANYAK 50 KK PEMBERIAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA BAGI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI DARI KEMENTERIAN SOSIAL RI MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (LPP) SEBANYAK 15 ORANG. PEMBANGUNAN SARANA LINGKUNGAN JALAN LINGKUNGAN RAMBAT BETON DAN BALAI PERTEMUAN MASYARAKAT BANTUAN KEMENTERIAN SOSIAL RI

BHAKTI SOSIAL PENGOBATAN GRATIS GOTONG-ROYONG MASAL DONOR DARAH OLAHRAGA BERSAMA PENETAPAN WAKTU “SATU HARI BERBAGI SATU UNTUK SEMUA” PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL MENYIAPKAN TIM MEDIS

PENGERAHAN MASA PENGERAHAN MASA PADA ACARA BULAN BHAKTI KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN PUNCAK ACARA HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL SEBANYAK : 4.000 MASA TERDIRI DARI : UNDANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KOMITE KSN KOTA DAN KECAMATAN SATGAS KSN KELURAHAN

BIDANG SARANA DAN PRASARANA PUNCAK ACARA HKSN Membersihkan Lokasi Puncak Acara HSKN (Eks. Arena MTQ dan KAMPUNG BANTAR) Menyiapkan Lampu Penerangan di Lokasi Puncak Acara HKSN (Eks. Arena MTQ) Menyiapkan Petugas Parkir di Eks. Arena MTQ dan KAMPUNG BANTAR Melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima di lokasi Puncak Acara HKSN

Memfasilitasi kebutuhan Akomodasi di rumah-rumah Penduduk bagi Tamu Daerah yang tidak mendapatkan fasilitas penginapan berkoordinasi dengan Panitia Provinsi. Memfasilitasi Kebutuhan Transportasi (Rental Mobil) bagi Tamu Daerah yang membutuhkan Sarana Transportasi berkoordinasi dengan Panitia Provinsi Melakukan Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Pelaksanaan Peringatan HSKN di Media Cetak dan Elektronik serta Mobil Keliling. Memasang Spanduk dan Umbul-umbul dilokasi yang telah ditentukan