MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

Pemanfaatan BMN.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN BIODATA, PENERBITAN
02 Mei DIAJUKAN SCR TERTULIS OLEH PENYELENGGARA : PERORAANGAN, ORGANISASI, KELOMPOK ORGANISASI, PARPOL DLL 2. MEMENUHI PERSYARATAN : PERSYARATAN.
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
Inovasi Polantas Dalam Pelayanan Pembuatan SIM Oleh: Reinaldy Gianezar
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
PROSEDUR PENGURUSAN SURAT BUKTI LAPOR, SURAT PENUGASAN DAN LOLOS BUTUH
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
MATRIK PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU SEMESTER GANJIL 2014/2015
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.
VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGURUS & TENAGA KERJA
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
CARA MENDIRIKAN YAYASAN/LSM DAN PERSEROAN TERBATAS (pt)
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN dan BANDING DI BIDANG KEPABEANAN
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
PERAN PEMERINTAH DALAM MENATA PEREDARAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API
PERSEROAN TERBATAS (PT)
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
SISTIM AKUNTANSI PEMBELIAN
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
Sektor Sosial Menu Utama.
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
PADA BIDANG PELAYANAN DITINTELKAM POLDA JATENGP
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SOSIALISASI SITU.
BAHAN ARAHAN RAKORD DI PEMDA BANTUL TTG PELAYANAN DI SAMSAT BANTUL
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
PENYITAAN.
KARTU TANDA PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI PT. JASA RAHARJA TAHUN 2016
UU REPUBLIK INDONESIA NO
TERDIRI ATAS 5 TAHAP : TAHAP 1
PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
KARTU TANDA PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI PT. JASA RAHARJA
TATA & CARA PROSES PERIJINAN PRAKTIK BIDAN & PERAWAT
Administrasi Persiapan Pensiun
Rekening Giro atau Current Account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun.
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
PEMILIKAN SENPI, SENJATA PELURU KARET & GAS
Pertemuan ke-5 TEAM TEACHING ADMINISTRASI PERBANKAN
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
AMRINA ROSYIDA, S.Psi., MH KASIE PENTA PKK LATTAS.
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
KARTU TANDA PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI PT. JASA RAHARJA TAHUN 2017
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI PERSYARATAN & PROSEDUR PENGURUSAN
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
KARTU TANDA PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI PT. JASA RAHARJA TAHUN 2016
Yes No Yes No. Surat Permohonan SIUP AKTE Perusahaan & Perubahannya SK Kehakiman NPWP Perusahaan UU No 7 Lama ( Perpanjangan )
PROSEDUR TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA
CALON PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI 1 TANAH GROGOT
BARU : BAGI YANG TERDAFTAR SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA ( WNI ) :
VERIFIKASI DATA 1. 2 ASPEK LEGAL YANG PERLU DI PERHATIKAN DALAM PEMBIAYAAN DOKUMEN – DOKUMEN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER INFORMASI, ANTARA LAIN.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
DISUSUN OLEH RAVINA PUTRI INDRA SIREGAR TEKS PROSEDUR.
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI SKCK DASAR 1. UU NO. 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL : SKEP/816/IX/2003, TANGGAL 17-9-2003 TTG NASKAH SEMENTARA JUKLAP PENERBITAN SKCK DATANG SENDIRI DGN MEMBAWA BERKAS PERSYARATAN PEMOHON LOKET PENGAMBILAN BERKAS LOKET PENYERAHAN BERKAS PROSES PENELITIAN PROSES PENERBITAN PERMOHONAN BARU : 1. FOTO COPY KTP 2. FOTO COPY KSK 3. REKOMENDASI POLSEK 4. FOTO WARNA 4 X 6 3 LBR 5. SIDIK JARI 6. ISI FORMULIR CEKLIST PERPANJANGAN : 1. FOTO COPY SKCK LAMA 2. FOTO 4 X 6, 2 LMBR 3. FOTO COPY KTP 1. BERKAS LENGKAP DIPROSES LEBIH LANJUT 2. BERKAS TDK LENGKAP DI KEMBALIKAN UTK DILENGKAPI OLH PEMOHON 1. CROSS CEK DGN DATA PELAKU KRIM / ORGANISASI TERLARANG 2. BERSIH PROSES LANJUT 3. INDIKASI TERLIBAT PROSES LANJUT DI SERTAI DGN CATATAN KETERLIBATAN YBS 1. PROSES PENGETIKAN 2. PENGAJUAN TANDA TANGAN KASAT 3. BERHALANGAN NAIK KE WAKA / KA 4. REGISTRASI/ CATAT DLM BUKU REGISTER PENYERAHAN SKCK KEPADA PEMOHON PROSES PELAYANAN SKCK TDK DIPUNGUT BIAYA 2. KRITIK DAN SARAN ANDA KAMI TUNGGU !

MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI PERIJINAN DASAR 1. UU NO. 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. JUKLAK KAPOLRI NO. POL : JUKLAK/02/XII/1995, TGL 29 DES 1995 TTG PENYELENGGARAAN PERIJINAN DAN PEMBERITAHUAN GIAT 3. KEP KAPOLRI NO. POL : KEP/53/X/2002 TGL 17 OKTOBER 2002 TTG ORGANISASI DANA TATA KERJA BAINTELKAM PERSYARATAN FORMAL PROSES PENGAJUAN PROSES PENELITIAN PROSES PENERBITAN PERMOHONAN TERTULIS DI TANDA TANGANI PIMP ORGANISASI YANG MEMUAT : A. TUJUAN B. BENTUK / SIFAT GIAT C. TEMPAT & WAKTU D. PENANGGUNG JAWAB E. JUMLAH PESERTA LAMPIRAN SURAT PEMOHON A. JADWAL / SUSUNAN ACARA B. DAFTAR PANITIA C. PROPOSAL GIAT D. SURAT IJIN GUNA LOKASI E. ROUTE YANG DILALUI F. REKOMENDASI POLSEK G. AD / ART ORGANISASI H. FOTO COPY PENANGGUNG JWB 1. PERMOHONAN DIAJUKAN MIN 7 HARI SEBELUM GIAT 2. PEMOHON DATANG SENDIRI 3. BERKAS LENGKAP DIBERI TANDA TERIMA 4. BERKAS TDK LENGKAP DIBERI PENJELASAN UTK DILENGKAPI 1. KOORD KELAYAKAN KEGIATAN 2. KOORD INTERNAL GUNA SUSUN RENPAM 3. KOORD EKSTERNAL DGN INSTANSI TERKAIT & PENANGGUNG JWB 4. APABILA DLM GIAT TERDPT KERAWANAN, GIAT DITANGGUHKAN / BUAT SURAT PENOLAKAN. 1. PROSES PENGETIKAN 2. BERKAS DIAJUKAN KE KA 3. REGISTRASI / CATAT DLM BUKU REGISTER PENYERAHAN SURAT IJIN KERAMAIAN & TEMBUSAN KPD INSTANSI

MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI ORANG ASING DASAR JUKNIS KAPOLRI NO. POL : JUKNIS/09/II/1995 TTG KETENTUAN STMD. JUKNIS KAPOLRI NO. POL : JUKNIS/12/III/1995 TTG KETENTUAN SKLD PENGAJUAN S T M D PENGAJUAN S K L D 1. SURAT SPONSOR 2. COPY KITAS 3. COPY IMTA/Ta – 01/ Ta – 04 / RPTKATEMPAT & WAKTU 4. COPY PASPOR / VISA 5. MENGISI KARTU PERORANGAN 6. RUMUS SIDIK JARI 7. PAS PHOTO BERWARNA DGN DASAR MERAH UKURAN 4 X 6 6 LBR. POLDA JATIM HANYA MEMBERI SURAT TANDA TERINA MABES POLRI MENERBITKAN BUKU / KARTU SKLD YANG MENGELUARKAN POLSEK, POLRES / TA POLWIL / TABES, POLDA 1. COPY KTP SPONSOR 2. COPY PASSPOR YG DILENGKAPI DGN CAP/ STEMPEL VISA KEDATANGAN DARI TPI (TEMPAT PEMERIKSAAN INIGRASI) YG ADA DI BANDARA, PELABUHAN LAUT YG ADA DI INDONESIA TANDA TANGAN PA / BA YG DITUNJUK SESUAI JUKNIS TANDA TANGAN WAKA BIK IK MABES POLRI

MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI PERSYARATAN & PROSEDUR PENGURUSAN WASSENDAK PERSYARATAN & PROSEDUR PENGURUSAN IZIN BAHAN PELEDAK JUKLAK KAPOLRI NO. POL : JUKLAK/29/VII/1991 TANGGAL 23 JULI 1991 1. Perusahaan Berbadan Hukum 2. Memiliki SIUP 3. Sudah memiliki : - SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) - Srt Perjanjian dgn Pertamina - Sprint Kontrak kerja dgn PU/ Instansi 4. Memiliki Gudang Handak 5. Memiliki Satpam 6. Ada Lokasi Peledakan 7. Memiliki Ka Tehnik, Juru Ledak yg bersertifikat & punya KIM (Kartu Izin Meledakkan) PEMOHON (PENGGUNA AKHIR) Ajukan Permohonan Rek ke Kapolda Up. Dir Intelkam dilengkapi : 1. Copy SIUP 2. SIPD 3. Data Penaggung Jawab 4. Data Ka Tehnik, Juru Ledak 5. Data Satpam 6. Denah Gudang & Lokasi Peledakan Dir Intelkam Polda Perinytahakan Anggota untuk : 1. Cek Berkas 2. Cek ke Lapangan Bila penuhi syarat Dir Intelkam keluarkan Rekom Ajukan Permohonan Rek ke Kapolri Up. Kaba Intelkam dilengkapi 1. Rekom dari Polda 2. Rekom Dep. Energi & Sumber Daya Mineral 3. Melampirkan : - Copy SIUP - SIPD - Biodata Penanggung jwb - Data Ka Tehnik, Juru Ledak - Data Satpam - Denah Gudang & Lokasi Peledakan 4. Surat Pernyataan Pengguna Akhir Kaba Intelkam perintahkan Kabid Yanmin cq Kasubbid Sendak Adanya penelitian Permohonan bila penuhi syarat buat konsep Surat Izin : 1. Surat Izin Gudang utk Usaha Non Tambang 2. Surat Izin Pemilikan dan Penyimpanan Handak 3. Surat Izin Pembelian dan Pengunaan Surat Izin ditandatangani Oleh Kaba Intelkam An. Kapolri PEMOHON PEMOHON

PEMILIKAN SENPI, SENJATA PELURU KARET & GAS PROSEDUR / MEKANISME PEMILIKAN SENPI, SENJATA PELURU KARET & GAS Skep Kapolri No. Pol : Skep / 82 / II / 2004 SYARAT JABATAN & KEPANGKATAN 1. PEJABAT SWASTA - PRESKOM - KOMISARIS - DIRUT (BANK, PT, CV, UD) - DIR KEU. - PENGUSAHA/PEDAGANG MAS 2. PEJABAT PEMRINTAHAN/ TNI-POLRI - MAYOR/KOMPOL - PELURU KARET - PNS GOLONGAN IV - TES PSIKOLOGY - TES KESEHATAN - SERT. MENEMBAK POLDA PROSES YANMIN DIT INTELKAM (REKOMENDASI) SENJATA DPT DI PEROLEH DR HIBAH/BARU P E M O H O N PERSYARATAN : - FC. KTP & KSK - SURAT KET JABATAN - FC. SIUP & NPWP - SKCK (SKKB) - PAS POTO 2X3 + 4x6 = 10 LBR DI KELUARKAN OLH MABES POLRI - BUKU PAS - KARTU KUNING

TATACARA PELAKS BERBURU ANGT PERBAKIN P E M O H O N - PENGDA PERBAKIN JATIM - DAFTAR ANGGT - DAFTAR SENPI IJIN BERBURU (BINA MITRA POLDA JATIM) - MEMILIKI SENPI - BUKU PAS YANG MASIH BERLAKU - MEMILIKI TANDA AGGT PERBAKIN MASIH BERLAKU REKOM IJIN ANGKUT SENPI (YANMIN DIT INTELKAM POLDA JATIM) SI DISERAHKAN KE PENGDA PERBAKIN B E R B U R U SI DIBAGIKAN KE AGGT PENCAB MASING- MASING AGGT MENGAMBIL SENPI KEGUDANG DIMANA SENPI DIGUDANGKAN