POLITIK LUAR NEGERI By design Drs. Muid.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MEMAKNAI NILAI KESEJARAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDOENSIA
Advertisements

Berkelas.
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
POLITIK LUAR NEGERI A. KAIDAH-KAIDAH POLITIK LUAR NEGERI
Politik Luar Negeri Indonesia
PANCASILA DITINJAU ASAL MULANYA
UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
KI kd/indikator materi pustaka
POLITIK HUKUM.
GEOPOLITIK BAB 8.
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Hakikat Bangsa dan Negara
Level Kompetensi V Indah Dwi Qurbani, SH, MH
Pengertian dan Hakekat Wawasan Nusantara
BAB III NEGARA.
BELA NEGARA 14 Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Politik Luar Negeri Indonesia
Isi pembukaan UUDisi pembukaan UUD isi pembukaan UUD UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan.
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Pendahuluan Pembahasan Penutup. Pendahuluan Pembahasan Penutup.
KERJA SAMA BIDANG POLITIK
menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL
Sistem ekonomi internasional Pasca PD II  liberalisme dan sosialisme- komunis Indonesia  melakukan upaya perbaikan ekonomi Kondisi ekonomi Indonesia.
SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
NKRI Mengembangkan Sikap Positif terhadap Negara Kesatuan Republik INDONESIA Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.
4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
STRATIFIKASI POLTRANAS 2
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL & HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)
(UN Peacekeeping Operation)
UUD 1945 Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum diamandemen yang terdiri dari : Pembukaan UUD.
SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.
Hartanto, S.IP.,MA Kelas PLNRI-2015
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
Peranan Indonesia Dalam Upaya Perdamaian Dunia
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Presented By: Lailatul Hikmah
beserta rakyat Indonesia
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
TUJUAN DAN KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
KESEJAHTERAAN PENDAHULUAN
Kelompok 3 : FIRMANSYAH FAJAR SASI SAMUDRA ANGGITA AYU
Pergertian Globalisasi
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Peran Politik Luar Negeri dalam Hubungan Internasional Kelompok 6 1.DINDA APRILLA PRATIWI 2.DESI ERIKA 3.EDO SUSANTO 4.QOLBIYAH KHOIRUNNISA 5.SAHVIRAH.
4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI Materi pembelajaran: –P–P–P–Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia –P–P–P–Pokok pikiran.
STRATIFIKASI POLTRANAS
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
OTONOMI DAERAH.
Konferensi Asia Afrika (KAA)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
KONTRIBUSI BANGSA INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA
OLEH: RENDRA SAKBANA KUSUMA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA
GLOBALISASI. Pengertian Globalisasi berasal dari kata globe/global, yaitu dunia atau bola dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuk.
Transcript presentasi:

POLITIK LUAR NEGERI By design Drs. Muid

Tujuan Pembelajaran Menjelaskan arti politik luar negeri yang bebas dan aktif Menunjukkan Dasar hukum politik luar negeri dengan Tidak bergantung pada orang lain Menyebutkan tujuan politik luar negeri RI Menjelaskan arti pentingnya hubungan internasional Menyebutkan peranan Indonesia dalam perdamaian dunia

Apa itu Politik Luar Negeri Pengertian Politik Luar Negeri RI dapat ditemui di dalam Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Republik Indonesia adalah : "Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional."

Apa sebenar Politik Luar Negeri Bangsa Indonesia ?

Politik Luar Negeri Bangsa Indonesia adalah Politik Bebas Aktif

Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif A.W. WIJAYA BEBAS ARTINYA TIDAK TERIKAT OLEH SUATU IDEOLOGI ATAU OLEH SUATU POLITIK NEGARA ASING ATAU OLEH BLOK NEGARA TERTENTU ATAU NEGARA ADI KUASA AKTIF ARTINYA DENGAN SUMBANGAN REALISTIS GIAT MENGEMBANGKAN KEBEBASAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DENGAN MENGHORMATI KEDAULATAN NEGARA LAIN

MOCHTAR KUSUMAATMAJA BEBAS ARTINYA INDONESIA TIDAK MEMIHAK PADA KEKUATAN – KEKUATAN YANG PADA DASARNYA TIDAK SESUAI DENGAN KEPRIBADIAN BANGSA SEBAGAIMANA DICERMINKAN DALAM PANCASILA AKTIF ARTINYA DALAM MENJALANKAN KEBIJAKSANAAN LUAR NEGERINYA, INDONESIA TIDAK BERSIFAT PASIF REAKTIK ATAS KEJADIAN – KEJADIAN INTERNASIONALNYA, MELAINKAN BERSIFAT AKTIF

Kesimpulannya Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri hanya pada satu kekuatan dunia. Aktif berarti bangsa Indonesia senantiasa ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaan kita secara aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya

Dasar Hukum Politik Bebas Aktif Pembukaan UUD 1945 Alinea 1 Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 UU No. 37 tahun 1999 pernyataan Pemerintah Republik In- donesia pada tanggal 2 September 1948

Tujuan Politik Luar Negeri Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan nasional negara itu sendiri. Apa Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan ”… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial …”

Menurut Moh. Hatta Mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan menjaga keselamatan Negara Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang tersebut belum bisa diproduksi di dalam negeri Meningkatkan perdamaian Internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat Meningkatkan kemakmuran segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila sebagai dasar falsafah Negara RI.

Prinsip dasar pelaksanaan politik luar negeri Menjalankan politik damai Menjalin persahabatan dengan segala bangsa Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional Saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negara lain Terus berusaha ikut mewujudkan keadilan sosial Internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB

Dalam perkembangan global dewasa ini bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negeri bebas aktifnya, antara lain: Indonesia bebas mengadakan hubungan dengan bangsa lain, tanpa tekanan maupun keterikatan dengan bangsa lain. Contohnya: Melakukan kerja sama Indonesia dengan Singapura melalui pem- bangunan Politeknik Batam dan penandatanganan Persetujuan tentang kerja sama ekonomi di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun (25 Juni 2006). Pada bidang pertanian antara Republik Indonesia dengan Ceko pada tanggal 10 Juni 2006, telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (Unita) dengan Universitas Pertanian Ceko. Bentuk kerja sama tersebut berupa pertukaran staf pengajar dan mahasiswa, pengembangan infrastruktur di universitas, pertemuan akademis, riset dan pengembangan potensi ekonomi rakyat. Pengembangan potensi ekonomi rakyat meliputi bidang pertanian dan peternakan. Pada bidang penanaman modal asing perusahaan-perusahaan Malaysia telah menanamkan investasinya ke Indonesia. Investasi tersebut dilakukan dalam beberapa sektor antara lain telekomunikasi, minyak dan gas. Di samping itu, terhadap produk berbasis kelapa sawit, otomotif, dan televisi kabel.

Pada bidang sosial, misalnya bangsa Indonesia telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai negara. Bantuan tersebut berupa penanganan korban bencana alam yang terjadi di Indonesia baik yang terjadi di Aceh, Yogyakarta, maupun daerah Ciamis, dan sekitarnya. Pada bidang politik bangsa Indonesia juga ingin tetap mempertahankan hubungan baik dengan negara manapun, dan selalu menghormati kedaulatan negara-negara lain. Pada bidang budaya diwujudkan melalui kerja sama pada bidang kesenian maupun ilmu pengetahuan teknologi dengan negara-negara di dunia ini. b. Bangsa Indonesia juga aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan dan perdamaian abadi maupun keadilan sosial melalui pengiriman pasukan perdamaian di Timur Tengah misalnya: Pada era sebelum reformasi bangsa Indonesia telah mengirimkan pasukan “Garuda” sebagai kontigen dari PBB untuk menciptakan perdamaian di beberapa negara misalnya: pada saat terjadi perang antara Inggris, Perancis, dan Israel melawan Mesir tahun 1956, Perang Saudara di Kongo tahun 1960, Vietnam tahun 1973, dan di Mesir tahun 1977. Dalam era reformasi, negara Indonesia akan mengirimkan pasukan perdamaian PBB di Lebanon dengan sebutan Kontingen “Garuda” XXIII. Ini atas permintaan Perdana Menteri Lebanon Fuad Siniora dan Presiden Perancis Jacques Chirac atas nama pasukan perdamaian PBB di Leba- non. Kegiatan lain yang dilakukan Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dunia, adalah melalui kerja sama dengan UNHCR dalam memberikan penanganan masalah pengungsi dari daerah konflik misalnya: Irak, Afganistan, dan Somalia.

Hubungan internasional Dalam buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI disebutkan bahwa hubungan internasional adalah hubungan antar- bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Hubungan inter nasional yang dijalankan dapat berupa hubungan politis, hubungan sosial budaya, hubungan ekonomi, dan hubungan pertahanan dan keamanan.

Hubungan individual Hubungan kelompok Hubungan antar negara Hubungan internasional, dilihat dari sudut pandang pelakun ya, dapat dibagi, dalam tiga macam hubungan, yaitu: Hubungan individual Hubungan kelompok Hubungan antar negara

Adapun bentuk kerja sama antarbangsa dan antarnegara dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu sebagai berikut. Kerja sama bilateral Kerja sama regional Kerja sama Multilateral

Peran Indonesia Dalam Perdamaian Dunia Pengiriman Pasukan Garuda 1 ke Mesir th 1956 untuk mengamankan dan mengawasi genjatan senjata Pengiriman Pasukan Garuda 3 ke Kongo bulan Desember 1963 – Agustus 1964 Pengiriman Pasukan Garuda 10 ke Namibia bulan Juni 1989 – Maret 1990 Pengiriman Pasukan Garuda 11 ke Somalia bulan Juli 1992 – April 1993 Menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dll

Uji Kompetensi Materi : Politik Luar Negeri Indonesia di Era Global Bentuk Soal : Pilihan Ganda Jumlah Soal : 20 Waktu : 20 menit Betul skor : 5 Salah skor : 0 Skor Maksimal : 100 KKM : 75

Terima Kasih