BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
Green Recovery And Reconstruction: Training Toolkit For Humanitarian Aid Air dan Sanitasi Sesi 1: Pengantar Air dan Sanitasi Berkelanjutan Pemulihan dan.
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
PEMKAB KAPUAS HULU - BPPT
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
Green Recovery And Reconstruction: Training Toolkit For Humanitarian Aid Desain Proyek, Monitoring dan Evaluasi Sesi 2: Monitoring & Strategi Proyek Lingkungan.
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Alur Kegiatan Workshop
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Sekilas Selayar Letak geografis: Sulawesi Selatan paling selatan 05º 42’ - 07º 35’ LS dan 120º 15’ - 122º 30’ BT Letak geografis: Sulawesi Selatan paling.
KONSEP DAN STRATEGI PROGRAM IMPLEMENTASI
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Luas Daerah ( Integral ).
Program Desa/Kelurahan Tangguh
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
Workshop Rehabilitasi & Rekonstruksi Usaha Peternakan Sapi
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PELATIHAN IMPLEMENTASI
Kelancaran Operasional UPK AMAN DIPERCAYA BERMANFAAT.
Hubungan Antar Pemerintahan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
KONSEP DASAR PLPBK 2014.
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA
“Bersama Membangun Kemandirian”
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS)
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PEMBEKALAN KOORDINATOR DPL & DPL KKN TERPADU POSDAYA UMT
Pendahuluan Latar Belakang Tujuan dan Sasaran Keluaran Ruang lingkup.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Asisten Pemerintahan dan Kesra
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014
Dikutip dari berbagai sumber
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
Transcript presentasi:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2004

- Sebelah Utara : Laut Jawa - Sebelah Timur : Kab Lamongan KONDISI UMUM Kab Tuban Propinsi Jawa Timur terletak pada 111 o 30 ’ - 112 o 35’ BT dan antara 6 o 40 ‘ - 7 o 18 ‘ LS, dengan batas wilayah : - Sebelah Utara : Laut Jawa - Sebelah Timur : Kab Lamongan - Sebelah Selatan : Kab Bojonegoro - Sebelah Barat : Kab Rembang dan Blora Jawa Tengah

Luas wilayah 183.994.562 ha dengan panjang pantai 65 KM Jumlah penduduk th 2003 sebesar 1.058.979 jiwa Pertumbuhan ekonomi th 2003 sebesar 4,28 % Income per kapita penduduk (ADHB) Rp. 3.624.872,-

Kontribusi sektor / lapangan usaha dalamPDRB ADHB ( juta Rp Kontribusi sektor / lapangan usaha dalamPDRB ADHB ( juta Rp. ) sebesar 4.631.011,17 Kontribusi sektor / lapangan usaha dalam PDRB ADHK ( juta Rp.) sebesar 1.348.900,95

RENSTRA PEMKAB TUBAN VISI Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tuban yang mandiri dan sejahtera lahir batin

MISI RENSTRA PEMKAB TUBAN Untuk mewujudkan Visi Pemkab Tuban ditetapkan 6 (enam) misi, salah satunya adalah perwujudan pengelolaan sumberdaya alam dan pelaksanaan pembangunan yg berkelanjutan, berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah.

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DI KAB TUBAN Program peningkatan sarana & prasarana dasar umum bagi masyarakat terutama peningkatan jalan Program pendidikan Program pembangunan pertanian secara terpadu

LANJUTAN Program Kesehatan Program percepatan pemb desa melalui Pemberdayaan Masyarakat & Pemrintahn Desa serta pengentasan kemiskinan

PROGRAM KEMISKINAN DI KAB TUBAN Kondisi Kemiskinan Pendataan Kemiskinan Indikator Baru (PKIB) th 2001 BPS Prop Jawa Timur RTM di Kab Tuban sebanyak 73.930 atau 27,59 % dari total rumah tangga yang ada (267.946 rumah tangga)

DAERAH MISKIN Persebaran RTM di Kab Tuban dirinci sbb : Kec Merah sebanyak 2 Kec. Kuning sebanyak 5 Kec Hijau sebanyak 3 Kec. Biru sebanyak 6 Kec. Putih sebanyak 3

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Meningkatkan pendapatan Strategi dan program penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam Propeda, Repetada dan Renstra Kabupaten Menyusun kebijakan, program dan anggaran pembiayaan utk rencana dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah bersama dg DPRD

Program / kegiatan penanggulangan kemiskinan ditujuan utk peningkatan pendapatan keluarga miskin Pemberdayaan masyarakat Peningkatan kapasitas / kemampuan masyarakat miskin agar mampu bekerja & berusaha scr produktif Perlindungan sosial ( perlindungan rasa aman bagi si miskin )

PROGRAM KEMISKINAN SELAMA INI Program Pemberdayaan Desa / Kelurahan yang didanai murni dari APBD Kabupaten Tuban sejak th 2001 dan menginjak ke th 2005 dg dana minimal sebesar Rp. 20 Milyar per tahun Gerdu Taskin, PEMP, P2KP, PPK

PROGRAM KEMISKINAN DIKAITKAN DG SUMBERDAYA ALAM Pengelolaan Kawasan Pesisir Pengelolaan Hutan Pengeloaan Pertambangan COMMUNITY DEVELOPMENT (CD)

KELEMBAGAAN KPK Proses Pembentukan melalui SK Bupati Tuban, dengan tahapan sbb : a. SK Bupati Tuban Nomor : 88.45/132/KPTS/414.012/2003 tanggal 4 Juli 2003 perihal Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Tahun 2003

b. SK Bupati Tuban Nomor :. 188. 45/63/414. 101/2004 tanggal b. SK Bupati Tuban Nomor : 188.45/63/414.101/2004 tanggal 1 Juli 2004 perihal Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Tahun 2004

TUGAS KPK Menyusun strategi penanggulangan kemiskinan di Kab Tuban dg mempertimbangkan kebijakan Pemprop Jatim Menyusun kebijakan lokal yg mendukung pelaksanaan program Gerdu Taskin Menetapkan rencana kegiatan pengelolaan program Gerdu Taskin

Membahas komitmen sharing pendanaan Melaksanakan verifikasi usulan Desa / Kelurahan Mengkoordinasikan peran Dinas, Instansi, Lembaga maupun stake holders lainnya Melaporkan pelaksanaan program Gerdu Taskin kepada Bupati secara berkala

KONDISI KPK SAAT INI Pemkab berupaya mendorong KPK melalui Rapat Koordinasi secara intensif setiap 3 (tiga) bulan sekali Mensinergiskan terhadap program Gerdu Taskin maupun program penanggulangan kemiskinan lainnya dg program PPM

Menyusun PJM Gerdu Taskin maupun PJM Pronangkis Menyusun arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan Sosialisasi program Implementasi kegiatan Monev

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Koordinasi yg sudah terjalin antara Pem Pusat dan Kab kurang ditindaklanjuti Belum ada penyamaan persepsi ttg definisi maupun penentuan indikator kemiskinan Masih adanya kekurangtajaman sasaran program

Bentuk partsisipasi masih kurang dapat diterjemahkan oleh masyarakat Belum terbentuknya embrio usaha perekonomian yg dpt meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pola hidup yg dihadapi masyarakat pesisir masih bersifat konsumtif (dinikmati pd saat panen melimpah)

Kondisi sarana dan prasarana masih kurang guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat Identifikasi penduduk miskin masih belum optimal

UPAYA PEMECAHAN Menindaklanjuti hasil koordinasi melalui implementasi kegiatan yg disesuaikan dg kondisi daerah masing2 Menyamakan persepsi deff kemiskinan Mengajak peran serta masyarakat agar pro aktif Mendorong terbentuknya embrio usaha UKM sesuai kapasitas & potensi

Mengadakan pendampingan masyarakat pesisir ( contoh PEMP ) Perbaikan sarana dan prasaran secara berkala Pendataan kemiskinan dengan indikator baru

TERIMA KASIH