KEMENTRIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) 2011
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PROGRAM MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGURANGAN RISIKO BENCANA - BERBASIS KOMUNITAS (PRB-BK)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
Kerangka Strategis Mendikbud
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Penguatan Peran Lembaga Penanggulangan Kemiskinan
Perkembangan Administrasi
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Asisten Pemerintahan dan Kesra
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
Membangun Ketersediaan Data Dalam Mendukung Efektivitas ONE DATA ONE MAP FOR EAST KALIMANTAN Melalui Sistem Informasi Data.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
RAPAT KOORDINASI POKJA KKIP
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
Bahan tayang 3-4 Mei.
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH E-Database SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Permendagri 98 Tahun 2018 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

KEMENTRIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Rakor Perencanaan Program SAPA DI ACEH [Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie Jaya] Sabang, 12 Juni 2012 TEAM SAPA-KEMENKOKESRA Strategic Alliance for Poverty Alleviation

TANTANGAN KITA [DARI SISI DINAMIKA RELASI POLITIK] Bagaimana merespon Perubahan Kebijakan di aras Nasional dan Kebijakan aras Daerah? Bagaimana mengelola Keterbatasan Anggaran atas pencapaian target Percepatan Penanggulangan Kemiskinan? Bagaimana Desentralisasi Program Penanggulangan Kemiskinan dapat berajalan secara integratif dengan otonomi daerah? Bagaimana memastikan Keberlanjutan Inovasi daerah atas dinamika Perubahan Kepemimpinan Politik Daerah? Strategic Alliance for Poverty Alleviation

TANTANGAN KITA: DARI SISI STRATEGI, KEBIJAKAN & KELEMBAGAAN Bagaimana meningkatkan kapasitas dan ruang koordinasi lintas sektoral dalam implementasi kebijakan (pemerintah nasional & daerah) dalam penanggulangan kemiskinan?. Bagaimana mendorong inovasi daerah menerjemahkan strategi dan kebijakan perluasan penanggulangan kemiskinan bertumpu pada akar karakteristik kemiskinan daerah? Bagaimana mengoptimalkan penggunaan dan penentuan prioritas alokasi anggaran pembangunan ditingkat daerah yang lebih responsif dan berpihak pada masyarakat miskin?. Bagaimana mendorong daerah memfasilitasi Ketersediaan data dan informasi kemiskinan yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan?. Bagaimana meningkatkan daya dukung TKPD dalam melakukan analisis kebijakan serta mempengaruhi penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan ditingkat daerah?. Strategic Alliance for Poverty Alleviation

Strategic Alliance for Poverty Alleviation GOALS Optimalisasi peran pemangku kepentingan (multipihak) daerah dalam percepatan dan perluasan upaya penanggulangan kemiskinan bersama Pemerintah Daerah yang bertumpu pada strategi Inclusive Growth Development; Pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment dan target MDGs melalui forum pemangku kepentingan [Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/TKPKD]. Strategic Alliance for Poverty Alleviation

Strategic Alliance for Poverty Alleviation SASARAN PROGRAM Meningkatkan kapasitas TKPKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perpres 15/2010 [spt; koordinasi dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan]. Memperkuat ruang partisipasi masyarakat bisnis, masyarakat sipil dan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan. Memastikan sinergisitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan baik pada tingkat nasional, daerah, serta masyarakat sipil. Menata sistem informasi dan data penanggulangan kemiskinan. Optimalisasi IKraR sebagai acuan perencanaan kebijakan dan program pembangunan daerahDemo Daerah\ikrar-provinsi\diy\StatPlanet.html Demo Daerah\ikrar-provinsi\jateng\StatPlanet.html Strategic Alliance for Poverty Alleviation

Strategic Alliance for Poverty Alleviation Outcome Meningkatnya aksesibilitas dan partisipasi masyarakat miskin, kaum marjinal, dan perempuan dalam perlidnungan dan pemenuhan hak-hak dasar secara holistik. Menurunnya jumlah penduduk miskin di lokasi program SAPA sejalan dengan target nasional (RPJM) dan target Daerah (RPJMD) Meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat di lokasi program SAPA (sesuai dengan indikator dan target IKraR) Strategic Alliance for Poverty Alleviation

FOKUS KEGIATAN Penataan sistem informasi dan data based Menata sistem informasi dan data based yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan. Pengarusutamaan Kebijakan Penajaman Kebijakan dan Penganggaran Daerah; pro poor, pro job, pro growth dan pro environment. Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat sipil Memperkuat kapasitas partisipasi organisasi masyarakat sipil dan organisasi masyarakat miskin (People Organisasi) atas kebijakan & program penanggulangan kemiskinan. Penguatan Kapasitas Ruang Partisipasi Stakeholder Meningkatkan kapasitas TKPKD dalam koordinasi stakeholder, perumusan kebijakan & program penanggulangan kemiskinan.

Strategic Alliance for Poverty Alleviation Jadwal Umum Sosialisasi Program, Perumusan Rencana Program, Penandatangan MoU, dan Pemetaan Kapasitas Daerah Persiapan; April – Juni’12 Seluruh fokus kegiatan sesuai dengan rencana program SAPA di daerah. Pelaksanaan; Juli 012 – Agustus 2013 Materi asisten sesuaikan dengan dinamika masing-masing daerah Asistensi, Review and Evaluasi secara periodik sesuai dengan rencana kerja daerah Strategic Alliance for Poverty Alleviation

Sekretariat Program SAPA INDONESIA KEMENKOKESRA R.I Jln. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat dan Jln. Kesehatan IX No 8 Jakarta Pusat 10160 Telp/Fax : 021-386 5213 Website : www.Sapa.or.id Strategic Alliance for Poverty Alleviation

Ringkasan Paparan Daerah Aceh Besar. Thn 2008 sudah pernah disusun grand desain penanggulangan kemiskinan. Data menjadi prioritas untuk merespon kita dalam penanggulangan kemiskinan Data kemiskinan aceh besar 18 %; perlu validasi data BPS menjadi anggota TKPKD TKPKD belum efektif untuk menjalankan fungsinya. Aceh besar koited untuk menjadi daerah model. Sudah ada data spacial map kemiskinan

...lanjutan Kota Banda Aceh Tkpkd bekerja sesuai dgn perpres 15/2010. kendalanya; Lihat pd map. Tkpkd Sudah ada data spacial map kemiskinan

...lanjutan Pidie Jaya. Data kemiskinan yg tidak sesuai dengan dengan keadaan ril; ada perbedaan antara data bps dan fakta lapangan. Penghasilan masyarakat dibawah rata2 pendapatan. Pekerjaan utama uruh tani dengan tanah garapan 1 naleh (2,4 juta rpiah /4 bulan). PNPM Mandiri integrasi sudah masuk. Masing-masing kecamatan 2 Milyard. Program SPP blm mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat (salah sasaran). Banyak waktu kosong yg produktif blm digunakan oleh buruh tani (bukan sasarn penerima program SPP). TKPK belum maksimal menjalankn fungsinya sebagai wadah pemangku kepentingan.

...lanjutan Kota Sabang. TKPKD sudah terbentuk sejak thn 2007 tp belum efektif; sebab utamanya karena pendelegasian tugas yg over dan tdk ada yg ditugaskan secara intens. Rakor TKPKD berjalan secara reguler; 3 kali dalam setahun. Data menjadi kendala utama dalam TKPKD dan SKPD untuk merancang program Program PK dijalankan belum integratif baik antar sektoral terkait maupun dari sisi kebijakan makro. Sudah ada data spacial map kemiskinan

Kesepakatan Rakor SAPA di Sabang Agenda Utama Penataan Data dan system informasi kemiskinan daerah (unifikasi data kemiskinan) Penguatan kapasitas fungsi TKPKD sebagai wadah pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan Sinergisitas dan integrasi kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan dalam satu kesatuan kebijakan integral; mengacu pada program sudah sedang and akan berjalan. Membulkan aksesibilatas kerjasama dengan pemangku lkepentingan lainnya; Dunia Usaha. Tindak lajut rakor; Sosialisasi Program SAPA di daerah Perumusan Rencana Aksi Daerah; Juni 2012. Pidie Jaya; Pak Saiful ; Minggiu berikutnya Aceh Besar.; Pak Dani : Ibu Zaimah; 081269402930 Minggu depan Kota Banda Aceh; Minggu depan Kota Sabang; Pak Faesal dan Ibu Tieti Minggu berikutnya Rakor Nasional Rencana aksi Program SAPA; Juli minggu kedua

Lanjutan... Saran dari Aceh Besar Karakteristik daerah (program dan sebab kemiskinan) menjadi basis rumusan rencana kerja Analisis dan atau diagnosis kemiskinan dengan menggunakan data base untuk menjadi acuan dasar dalam perumusan kebijakan. Penguatan kapasitas TKPKD sesuai dengan karakteristik kapasitas dan strategi daerah Unifikasi data based kemiskinan perlu dibangun.