SRI WINARNO TRIHONOKEPMENKES RI NO. 128/MENKES/SK/II/2004 P1 Perencanaan P2 PenggerakanPelaksanaan Pengendalian P3 Pengawasan PengendalianPertanggungjawaban.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Sosialisasi KTSP SOSIALISASI SPM PEMBIAYAAN Oleh Dr. Darsono, M.Pd Dosen PGSD, dan Magister IPS FKIP Unila Jln. Soekarno-Hatta 126 Metro.
Identifikasi Masalah 1.Maskin yg tidak mempunyai identitas yang jelas sulit terlayani terutama di wilayah lintas batas. 2.Jumlah sasaran yg diusulkan.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS
Lokakarya Mini Puskesmas dr. Nuretha Hevy P 23 Oktober 2012.
MANAJEMEN PUSKESMAS SRI WINARNO.
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
dr. Kristiani, SU PUSKESMAS SALAM, KABUPATEN MAGELANG
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
PENCATATAN DAN PELAPORAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
 Melaksanakan identifikasi masalah wilayah irigasi dan bangunan pelangkap lainnya.  Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan serta Pembinaan atas Pengelolaan.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
LAMPUNG SANG BUMI RUWA JURAI
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
MANAJEMEN PUSKESMAS.
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
Materi 8 MK SIMKES S1 Kesmas
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
WORKSHOP PENGELOLAAN DANA
PENYUSUNAN MANUAL SPMI
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
KONSEP DASAR PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Inspektorat Kabupaten Sleman
Oleh: dr. WIDAYANTO, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Kasubdit Bina Gizi Makro
KESEPAKATAN PERTEMUAN
Puskesmas di Era Desentralisasi
NAMA KELOMPOK 6: Berlian ( ) Mimi Nuriati ( )
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Tujuan Manajemen Logistik
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Langkah persiapan akreditasi puskesmas
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DANA TUGAS PEMBANTUAN Pertemuan 12 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Manajemen keuangan.
DINAS KESEHATAN ACEH PERENCANAAN - PENGANGGARAN PROGRAM USILA.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Tata Kelola Pemerintahan Desa
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
Oleh : Faik Agiwahyuanto
PENDAMPINGAN POKJA ADMINISTRASI MANAJEMEN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR Jl. KESEHATAN No. 3 TANAH SAREAL TELP
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Dra. Rosalia Indriyati Saptatiningsih,M.Si
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
PELAYANAN DI PUSKESMAS
DEFINISI DAK Nonfisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. BOK merupakan.
Transcript presentasi:

SRI WINARNO

TRIHONOKEPMENKES RI NO. 128/MENKES/SK/II/2004 P1 Perencanaan P2 PenggerakanPelaksanaan Pengendalian P3 Pengawasan PengendalianPertanggungjawaban Penilaian

A. (P1) PERENCANAAN  Adl suatu proses penyusunan rencana tahunan Pusk u/ m’atasi msl kesh di wily kerjanya.  Rencana tahunan : - Upaya kesh wajib - Upaya kesh pengembangan.

1. Perencanaan Upy Kesh Wajib Menyusun Usulan Kegiatan Usulan Mengajukan Usulan Kegiatan Menyusun Rencana Pelaks Kegiatan

2. Perenc Upy Kesh Pengembg  Upaya kesh pengembg dipilih dr upy kesh yg telah ada, atau upy inovasi yg dikembangkan sendiri

LANGKAH-LANGKAHLANGKAH-LANGKAH : Identifikasi Upy Kesh Pengembg Menyusun Usulan Kegiatan Mengajukan Usulan Kegiatan Menyusun RPK

B. (P2) PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN  Adalah proses penyelenggaraan, pemantauan, dan penilaian thd penyelenggaraan rencana th- an Pusk, baik UKWajib maupun UKPengembg, dalam mengatasi msl kesh di wily kerja Pusk. Langkah-langkah : 1. Pengorganisasian Pengorganisasian 2. Penyelenggaraan Penyelenggaraan 3. Pemantauan Pemantauan 4. Penilaian.

C. (P3) PENGAWASAN & P’TANGGUNGJWB  PENGAWASAN : - Internal : atasan langsung - Eksternal : masyarakat, DKK,institusi t’kait.  Aspek administrasif, keuangan dan teknis pelayanan. Ada penyimpangan → pembinaan

PERTANGGUNGJWBAN  Kepala Puskesmas membuat LPJ tahunan tentang : - pelaksanaan kegiatan, - perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan.  Laporan disampaikan ke DKK, ke masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas

PEMBIAYAAN  Pemerintah : Pusat,Provinsi,Kabupaten Dana pembangunan gedung,peralatan, dan pengadaan obat-obatan. Dana anggaran rutin: gaji, barang habis pakai,biaya operasional.  Pendapatan Puskesmas : retribusi  Sumber lain : PT. Askes, PT. Jamsostek, Jamkesmas/da, Jampersal, BOK

SEKIAN