ANALISIS SWOT PEKEBUNAN DI KALIMANTAN TENGAH

I. Kebun Sawit Kelapa sawit, seperti telah dikemukakan saat ini merupakan primadona dalam komoditas subsektor perkebunan. Kalimantan tengah telah mengkontribusikan lahannya yang cukup besar untuk komoditas ini. Jika dilihat keterkaitan antara kekuatan dan kelemahan, kelemahan memiliki nilai minus yang lebih besar dibandingkan kekuatannya.

Tabel 1. Kekuatan dan Kelemahan No. Indikator Internal Bobot (%) Kekuatan Kelemahan Skor Nilai 1 Kesesuaian Lahan 15 3 45   2 Ketersediaan Lahan -4 -60 Nilai Sewa Lahan 5 -5 -25 4 Fasilitas Lembaga Keuangan Sarana dan Pra sarana Pendukung 10 30 6 Kebijakan Pemerintah Daerah -40 7 Status Penguasaan lahan 8 Keberadaan Industri Hilir -3 -30 9 Tradisi dan Budaya Lokal -15 SDM Pendukung Total Nilai 100 120 -225

Tabel 2. Nilai Peluang serta Ancaman No. Indikator Internal Bobot (%) Peluang Ancaman Skor Nilai 1 Pasar 15 5 75   2 Harga Jual -3 -45 3 Ketersediaan Saprotan 10 -30 4 Keberadaan Investor 20 100 Kebijakan Pemerintah Pusat -2 -20 6 Fasilitas Keuangan/Bank Nasional 30 7 Keberadaan Produk Sejenis Dari Daerah Lain -4 -40 8 Masalah Keamanan dan Kepastian Hukum Total Nilai 225 -135

Kemudahan perolehan lahan oleh para investor, akan menjadi bumerang bagi daerah-daerah yang ada dan karena pada ujungnya lahan telah dikuasai para investor tidak bisa digunakan lagi peruntukannya bagi yang lain. Walaupun perizinan itu ada batasnya, bagi para investor yang belum mengoperasionalkan perizinannya dan telah banyak perizinan yang sudah habis masa berlakunya, namun pemerintah daerah belum bisa mengeksekusi kembali lahan-lahan tersebut. Dari sisi budaya dan kebiasaan masyarakat lokal, secara umum tidak menguasai budidaya tanaman Kelapa Sawit ini. Sehingga dengan penduduk yang tidak mencapai 2 juta jiwa, masalah ketegakerjaannya akan menjadi permasalahan sendiri dalam pengembangan sawit ini. Seandainya para investor yang telah diberi izin ini mengoperasionalkan usahanya, pertanyaannya adalah darimana tenaga kerjanya akan diambil, karena keterbatasan SDM. Untuk mengetahui strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan kelapa sawit ini dapat dilihat matrik SWOT dibawah ini.

Lahan untuk sektor perkebunan akan diperluas lagi sekian juta hektar, menunjukkan pemerintah daerah tidak memiliki kepekaan terhadap akibat dari kebijakan pemberian izin yang terlalu mudah kepada para investor. Para investor ini adalah warga asing, khususnya warga Malaysia, walaupun ketika pengurusannya adalah WNI, namun mereka hanya perpanjangan tangan dari para investor asing ini. Bila dikaitkan lagi dengan kebijakan pemerintah daerah yang memiliki kuasa otonomi atas daerahnya, mengakibatkan rawannya sistem penguasaan lahan di Kalimantan Tengah. Lahan yang sudah terdistribusi untuk perkebunan (khususnya Kelapa Sawit) masih banyak yang belum dioperasionalkan. Apabila perizinan yang telah diberikan dioperasionalkan pun keberadaan tanaman monokultur akan memberikan kerawanan tersendiri untuk banyak aspek. Baik aspek budidayanya sendiri, aspek lingkungan, maupun lainnya.

Tabel 3. Matriks SWOT Penentuan Pilihan Kebijakan Pengem- bangan Investasi Komoditas Kelapa Sawit Kalimantan Tengah.   Strengths (S) Weakness (W) S1= Kesesuaian Lahan S1 = Lahan kurang tersedia Faktor Eksternal S2= Fasilitas Keuangan Daerah, dan W2= Kebijakan Pemerintah Daerah, dan S3= Sarana pra sarana pendukung W3=. Status Penguasaan lahan Opportunities (O) O1= Pasar Strategi S-O Strategi W-O O2= Harga Jual Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk Optimalisasi pemanfaatan lahan (W1,O1,O2) (S2,S3,O1,O2,O3) O3= Fasilitas Keuangan nasional Threats (T) Strategi W-T Strategi S-T T1= Keberadaan Investor Pembenahan Peraturan Perizinan Usaha Meningkatkan Kualitas dan nilai tambah produk (W1,W2,W3.T1). T2= Keberadaan produk sejenis dari daerah lain, Dan (S1, S2, S3, 1) Pembenahan tataruang wilayah yang berfihak pada keberlanjutan keseimbangan alam. T3= Ketersediaan Saprotan (W1,W2,W3,T1

KESIMPULAN Dari hasil matrik SWOT diperoleh beberapa kebijakan yaitu: • Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk • Optimalisasi Pemanfaatan lahan • Pembenahan peraturan perizinan usaha • Pembenahan tataruang wilayah yang berfihak pada keberlanjutan keseimbangan alam