PENDAYAGUNAAN JABATAN FUNGSIONAL DITJEN P2HP Disampaikan pada : Forum Komunikasi Pejabat Fungsional Bandung, 21-23 Agustus 2013

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN VISI DAN MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Referensi : V I S I (RPJMN 2010-2014) INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN V I S I PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT M I S I MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN MEMELIHARA DAYA DUKUNG DAN KUALITAS LINGKUNGAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SINKRONISASI MINAPOLITAN, INDUSTRIALIASI DAN EKONOMI BIRU P2HP BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY BLUE ECONOMY

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DITJEN P2HP MISI VISI Mengembangkan Industri Pengolahan hasil perikanan yang maju, mandiri dan berdaya saing Terwujudnya Produk Perikanan Prima Yang Berdaya Saing Di Pasar Domestik Dan Internasional 1 Memperkuat dan mengembangkan pemasaran dalam negeri produk perikanan yang berdaya saing sebagai basis ketahanan pangan nasional 2 Memperkuat dan mengembangkan pemasaran luar negeri dalam rangka meningkatkan devisa bagi negara 3 Mengembangkan produk non konsumsi hasil perikanan yang bermutu dan berdaya saing 4 Safety, quality, competitive Mengembangkan pelayanan prima usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 5 Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik 6

PETA STRATEGI DITJEN P2HP STAKEHOLDER PERSPECTIVE PETA STRATEGI DITJEN P2HP SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan CUSTOMER PERSPECTIVE MASYARAKAT KP SS2 Meningkatnya ketersediaan produk KP yang bernilai tambah SS3 Meningkatnya pemasaran produk KP di dalam dan luar negeri SS4 Berkembangnya industri pengolahan SS5 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang P2HP SS6 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang P2HP INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SS7 Terlaksananya kebutuhan inovasi teknologi hasil Litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem pengolahan SS10 Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan SS8 Tersedianya kebijakan P2HP sesuai kebutuhan SS9 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu LEARN & GROWTH PERSPECTIVE HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL FINANCIAL CAPITAL SS11 Tersedianya SDM DJP2HP yang kompeten dan profesional SS12 Tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses SS13 Terwujudnya good governance & clean government di DJP2HP SS14 Terkelolanya anggaran DJP2HP secara optimal

PETA STRATEGI DIREKTORAT PEMASARAN DALAM NEGERI STAKEHOLDER PERSPECTIVE PETA STRATEGI DIREKTORAT PEMASARAN DALAM NEGERI SS1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP CUSTOMER PERSPECTIVE MASYARAKAT KP SS2. Meningkatnya pemasaran produk KP di dalam dan luar negeri INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SS4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu SS3. Tersedianya kebijakan PDN sesuai kebutuhan LEARN & GROWTH PERSPECTIVE HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL FINANCIAL CAPITAL SS5. Tersedianya SDM Dit PDN yang kompeten dan profesional SS7. Terwujudnya good governance & clean government di Dit PDN SS6. Tersedianya informasi PDN yang valid, handal dan mudah diakses SS8. Terkelolanya anggaran Dit PDN secara optimal

PETA STRATEGI DIT. PEMASARAN LUAR NEGERI STAKEHOLDER PERSPECTIVE PETA STRATEGI DIT. PEMASARAN LUAR NEGERI SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan CUSTOMER PERSPECTIVE MASYARAKAT KP SS2 Meningkatnya pemasaran produk KP di dalam dan luar negeri INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM SS3 Tersedianya kebijakan sesuai kebutuhan bidang pemasaran luar negeri SS4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu SS5 Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan LEARN & GROWTH PERSPECTIVE HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL FINANCIAL CAPITAL SS6 Tersedianya SDM Dit. PLN yang kompeten dan profesional SS7 Tersedianya informasi PLN yang valid, handal dan mudah diakses SS8 Terwujudnya good governance & clean government di Dit. PLN SS9 Terkelolanya anggaran Dit. PLN secara optimal

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis IKU Ket Target 2012 2013 2014 T R STAKEHOLDER PERSPECTIVE   SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP 1 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan) IKU Baru - Rp.1,8 juta Rp.2,0 juta 2 Pertumbuhan PDB perikanan IKU KKP (Renstra) 6,75% 6,48% 7,00% 7,25%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis IKU Ket Target 2012 2013 2014 T R CUSTOMER PERSPECTIVE   SS2 Meningkatnya ketersediaan produk KP yang bernilai tambah 3 Jumlah produk olahan hasil perikanan ( Juta Ton) IKU Program (Renstra) 4,8 4,83 5,0 5,2 4 Nilai produk KP nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar (Rp Triliun) 1,0 1,4 1,5 2,0 SS3 Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di dalam dan luar negeri 5 Konsumsi ikan per kapita IKU KKP (Renstra) 32.39 33.89 35.14 38.00 6 Nilai ekspor produk perikanan (USD miliar) 4,2 3,85 6,0 SS4 Berkembangnya industri pengolahan  7 Unit Pengolahan Ikan yang ber-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) IKK (Renstra) 1.445 1.506 1.995 2.570 SS5 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang P2HP  8 Nilai investasi bidang P2HP (Rp. Triliun) IKU Program 2 2,07 2.5 SS6 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang P2HP  9 Jumlah tenaga kerja pengolah dan pemasar baru hasil perikanan IKU Baru - 56.837 62.520

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis IKU Ket Target 2012 2013 2014 T R INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE   SS7 Terlaksananya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem pengolahan 10 Jumlah kebutuhan inovasi teknologi bidang P2HP hasil litbang dan rekayasa yang bernilai tambah dan berdaya saing (Ragam) IKK Baru - 34 35 SS8 Tersedianya kebijakan P2HP sesuai kebutuhan 11 Jumlah kebijakan bidang P2HP 5 12 Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang P2HP 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis IKU Ket Target 2012 2013 2014 T R INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE   SS9 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu 13 Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%) IKK Baru  65 65,83  70  75  14 Pasar ikan di dalam negeri yang dibina menuju standar (pasar) IKK (Renstra) 7.000 15 Peningkatan jumlah negara tujuan ekspor hasil perikanan (negara) 3 5 16 Unit Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan Nonkonsumsi (UPPN) yang dibina menuju standar (UPPN) - 250 270 17 Kelompok pengolah dan pemasar yang meningkat skala usahanya (Poklahsar) 1.500 18 Teknologi Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan bernilai tambah dan berdaya saing yang diterapkan (Ragam) 29 34 35

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis IKU Ket Target 2012 2013 2014 T R INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE   SS10 Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 19 Persentase nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri terhadap nilai ekspor (%) IKK (Renstra) < 20 % terhadap nilai ekspor 10,7%

KEGIATAN STRATEGIS INDUSTRIALISASI BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN INDIKATOR OUTCOME KEGIATAN STRATEGIS Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan skala Industri dan UMKM Pengembangan hasil perikanan bernilai tambah dan berdaya saing tinggi Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional Branding produk dan Promosi hasil perikanan Intensifikasi GEMARIKAN Pengkajian, penetrasi, diversifikasi, dan peningkatan akses pasar Pengendalian impor hasil perikanan Penguatan permodalan dan investasi, Pemberdayaan poklahsar melalui PUMP-P2HP Pengembangan usaha dan pemasaran produk nonkonsumsi Penerapan inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan INDUSTRIALISASI BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN : Proses perubahan sistem produksi hulu-hilir melalui modernisasi sistem pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka akselerasi terwujudnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional Volume & Nilai Produk Olahan Serapan Pasar Domestik Volume & Nilai Ekspor Serapan Naker Pengolah-Pemasar Pendapatan Pengolah-Pemasar

PERMASALAHAN DALAM PEMBERDAYAAN PEJABAT FUNGSIONAL Penempatan tidak sesuai formasi; Pejabat Fungsional ditempatkan di jabatan struktural Penempatan sesuai dengan formasi tetapi didominasi tugas struktural Permohonan izin tugas belajar dan izin belajar Pejabat Fungsional harus sesuai dengan jabatan yang diampu 14

UPAYA DALAM MENGANTISIPASI PERMASALAHAN Perlu penyesuaian penempatan pegawai sesuai dengan formasi Pembebasan dari tugas struktural bagi pejabat fungsional Perlu penyusunan perencanaan dan pengembangan SDM Pejabat Fungsional 15

PROFIL JABATAN FUNGSIONAL NO. JABATAN FUNGSIONAL JUMLAH KETERANGAN 1. Pengawas Perikanan Bidang Mutu 26 Aktif : 15 Pembebasan Sementara : 4 Proses Pengangkatan Pertama : 7 2. Perekayasa 29 Aktif : 10 Pembebasan Sementara : 15 Proses Pengangkatan Pertama : 4 3. Pranata Humas 1 Pembebasan Sementara : 1 4. Pranata Komputer 2 Proses Pengangkatan Pertama : 2 5. Statistisi Proses Pengangkatan Pertama : 1 6. Analis Kepegawaian Aktif : 1 7. Guru 8. Dosen 9. Peneliti 10. Instruktur Total 65 Aktif : 26, Pembebasan sementara : 24, Proses pengangkatan pertama : 15

Peran Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu: melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Menteri atas rekomendasi dari Otoritas Kompeten. Perekayasa : Melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Analis Kepegawaian : Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS

Tugas Pejabat Fungsional APHP Definisi APHP Analis Pasar Hasil Perikanan (APHP) adalah jabataan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan atau menganalisa data yang diperoleh dari pasar dalam negeri maupun luar negeri Melakukan kegiatan perencanaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengkodefikasian, pengurutan, penghitungan, pentabulasian, peringkasan, pelaporan, validasi dan verifikasi serta pemutakhiran data dan informasi hasil perikanan, melakukan analisis pasar dan kegiatan penyidikan pasar (market intellegence) Tugas Pejabat Fungsional APHP

Tujuan dibentuknya APHP Wahana untuk pengembangan karier Upaya mendorong peningkatan motivasi dan profesionalisme kerja Melegalisasi eksistensi APHP sebagai tenaga profesional dalam jabatan karier Menunjang tugas pokok dan fungsi unit kerja Mewadahi para pejabat Eselon III dan IV apabila terjadi pengurangan (kaya fungsi miskin struktur)

DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP No Unit Kerja Kebutuhan Tenaga Jabatan Fungsional APHP per Tahun 2012 2013 Terampil Ahli Total 1 Pusat 2 3 5 4 7 Provinsi 66 33 99 165 Kab/Kota 368 184 552 920 TPI PPN 14 28 56 6 PPS 12 24 PPP 43 86 172 8 PPI 922 1844 925 1850 Jumlah 1487 1238 2725 1804 1555 3359

DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP No Unit Kerja Kebutuhan Tenaga Jabatan Fungsional APHP per Tahun 2014 2015 2016 Terampil Ahli Total 1 Pusat 4 5 9 6 11 7 13 2 Provinsi 132 99 231 165 297 198 363 3 Kab/Kota 736 552 1288 920 1656 1104 2024 TPI PPN PPS 18 12 30 24 36 PPP 86 172 129 258 8 PPI 925 1850 928 1853 Jumlah 2165 1877 4042 2458 2161 4619 2785 2488 5273

Dari 11 prioritas nasional PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARU ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN RANCANGAN PERMEN PAN & RB PERTIMBANGAN TEKNIS BKN PERMEN PAN & RB PERATURAN BERSAMA MEN KP & BKN NASKAH TUNJANGAN JABATAN Dari 11 prioritas nasional NASKAH BATAS USIA PENSIUN JUKNIS & JUKLAK

Dari 11 prioritas nasional TIME LINE PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARU ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN RANCANGAN PERMEN PAN & RB 11/2 s/d 2 th PERMEN PAN & RB 1/2 th PERATURAN BERSAMA MEN KP & BKN Dari 11 prioritas nasional 1 th (dapat diperpanjang 2 th) PERPRES TENTANG NASKAH TUNJANGAN JABATAN & BUP