STANDARISASI MUTU Standar : aturan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif Standarisasi Mutu : penentuan mutu barang dengan menggunakan berbagai kriteria,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Advertisements

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
Pelatihan Dalam Mengaplikasikan Metode HACCP*
KOMPETENSI MATA KULIAH
Bandung, 1 Desember Ilustrasi sederhana tentang “mutu” Perusahaan A: membuat rangka meja Perusahaan B: membuat laci meja Perusahaan C (toko mebel):
Kualitas Gula Konsumsi: Tuntutan Konsumen
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
HACCP SEJARAH dan DEFINISI.
Good Manufactory Practices
Studi Kasus Produk Agribisnis
Mind Map IKM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN Oleh : Kasubdit Pengendalian Mutu
MANAJEMEN KUALITAS PANGAN

SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS)
AUDIT SISTEM KEPASTIAN MUTU
MERK, KEMASAN DAN CIRI PRODUK LAINNYA
Pengendalian Mutu Agroindustri
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
MANAGEMENT LABORATORIUM Dr. IWAN D. SETYAWAN PH, S.Si., M.Si.
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
STANDARISASI MUTU.
SOP dan Audit Keamanan Keamanan Jaringan Pertemuan 12
Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian
Sistem Standardisasi Nasional dan PP No
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
AGROINDUSTRI DI INDONESIA TERKAIT ISU-ISU GLOBAL SEBAGAI BERIKUT :
Good Manufactory Practices
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.
Undang-undang Pangan No. 7/1996
Sistem Standardisasi Nasional
Mutu dalam Industri Pangan
E- learning Legislasi Produk Pangan
Sistem Jaminan Mutu.
SERTIFIKASI.
CAC dan ISO Rini Hustiany.
METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI
PENILAIAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK berdasarkan PERMENDIKNAS RI NOMOR 20 TAHUN 2007 Tanggal 11 Juni 2007 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Oleh:
PENYUSUNAN RENCANA HACCP
STANDARISASI NASIONAL
SANITASI MAKANAN & MINUMAN
PENGENDALIAN MUTU HASIL TERNAK
SERTIFIKASI BENIH.
PERDAGANGAN INTERNATIONAL
STANDAR NASIONAL INDONESIA
Mutu dalam Industri Pangan
PENGENDALIAN MUTU PROSES PADA PRODUK-PRODUK OLAHAN
HACCP HAZARD ANALYSIS CRITICAL CRONTROL POINT
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA UKM ( Studi Kasus, “ Jurnal Koperasi dan UKM”, ) mustikalukmanarief.
ETIKA PROFESI Sesi 7.
ASPEK TEKNIK & TEKNOLOGI
POTENSI & KENDALA DALAM INDUSTRI PANGAN
HACCP SEJARAH dan DEFINISI.
DOKUMEN-2 DALAM JUAL BELI YANG PEMBAYARANNYA DENGAN PEMBUKAAN L/C
Program Penyehatan Makanan
JAMINAN MUTU PRODUK PERTANIAN Pandi Pardian Rizen Primiere Hotel 19 Agustus 2018.
MODUL 3KB1. Pengendalian Mutu dan Penerapan HACCP 1. TATI EFRIANTI 2. YULIANA 3. ABDUL HARIS 4. RASTI HAFIZANTI 5. MEGAWATI 6. AGUS DWIYANTO 7. M. MURSIDI.
UU REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1996
dan Regulasi Mutu Pangan
Badan Karantina Pertanian
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
Kegiatan Belajar 1. Pengendalian Mutu dan Penerapan HACCP
Peluang dan potensi Pertanian Organik
SERTIFIKASI SISTEM KEAMANAN PANGAN DAN SISTEM JAMINAN HALAL.
SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
Penyelesaian sengketa
PRINSIP DASAR AUDIT LINGKUNGAN
Transcript presentasi:

STANDARISASI MUTU Standar : aturan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif Standarisasi Mutu : penentuan mutu barang dengan menggunakan berbagai kriteria, misalnya volume, berat dan warna ISO : suatu spesifikasi teknis tentang mutu suatu komoditas atau dokumen lain yang dapat digunakan untuk umum yang dibuat secara konsensus dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan hasil konsultasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat scara optimal

EMPAT KUNCI DALAM STANDARISASI MUTU Spesifikasi Teknis dan Dokumentasi Kerjasama dan Konsensus Konsultasi Ilmu dan Teknologi Pengalaman

EMPAT KUNCI DALAM STANDARISASI MUTU Spesifikasi Teknis dan Dokumentasi Kerjasama dan Konsensus Konsultasi Ilmu dan Teknologi Pengalaman

Spesifikasi Teknis dan Dokumentasi Standarisasi mutu mencakup; persyaratan mutu yang terdiri dari kriteria dan spesifikasi teknis yang didokumentasikan oleh negara Tersedia bagi umum; siapa saja yang memerlukan berhak memperolehnya dan mendapat informasi tentang standarisasi mutu Tidak dirahasiakan Diurus oleh instansi pemerintah

Kerjasama dan Konsensus Standarisasi mutu; merupakan hasil kesepakatan atau konsensus bersama sehingga menjangkau aspirasi semua pihak yang berkepentingan dan sekaligus bersifat mengikat Diharapkan tidak ada satu pihak yang dirugikan dan merugikan pihak lain Kecuali bersifat perseorangan yang dirugikan tapi demi kepentingan umum atau kalangan lebih luas Kerjasama dan Konsensus

Konsultasi Ilmu dan Teknologi Standarisasi mutu; disusun berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan memanfaatkan kemajuan teknologi Ketentuan-ketentuan teknis yang berdasarkan dari hanya anggapan atau keinginan yang bersifat pribadi harus ditinggalkan

Pengalaman Standarisasi mutu mempertimbangkan; pengalaman nasional dan kondisi masyarakat Didasari latar belakang pengetahuan lapangan yang luas Standar mutu komoditas dari Negara lain belum tentu sesuai diterapkan di Indonesia (tanpa cukup mengetahui latar belakang tentang komoditas tersebut di Indonesia; tentang sistem produksi dan sistem pemasaran, dan aspirasi berbagai pihak: produsen, industri, dan konsumen)

TUJUAN Menciptakan kepastian mutu dengan adanya kesatuan bahasa atau pengertian mutu yang sama Mencapai keseragaman mutu produk untuk tiap kelas mutu Memperlancar transaksi dalam pemasaran Memberikan pedoman mutu bagi produsen dan industri Membantu pembinaan peningkatan mutu Melindungi konsumen

KEGUNAAN Terciptanya produk yang seragam mutunya sesuai dengan standar mutu masing-masing yang telah ditetapkan Menunjang sistem perdagangan, pengembangan ekonomi nasional dan industrialisasi

TIGA STANDAR BAKU MUTU/ JENIS-JENIS STANDARISASI MUTU TIGA STANDAR BAKU MUTU/ STANDAR QUALITY TINGKATAN STANDARISASI MUTU

TIGA STANDAR BAKU MUTU/ JENIS-JENIS STANDARISASI MUTU TIGA STANDAR BAKU MUTU/ STANDAR QUALITY TINGKATAN STANDARISASI MUTU

TIGA STANDAR BAKU MUTU/ STANDAR QUALITY Mutu baku pemerintah ; - mutu baku yang dikembangkan oleh pemerintah pusat (Depatemen) atau tingkat daerah(Propinsi) - mutu baku bersifat sukarela (voluntary), ditujukan untuk pembinaan atau penyuluhan, untuk perusahaan kadang-kadang dimodifikasi menjadi kelas mutu perdagangan - mutu baku bersifat wajib (obligatory, mandatory), ditujukan untuk melindungi konsumen dari pemalsuan (pemberian nama mutu yang tidak benar, produk yang tidak sehat, contoh SNI)

Mutu baku perdagangan/kelas mutu baku perusahaan ; - mutu baku yang dikeluarkan perusahaan disebut mutu baku perdagangan atau perusahaan - kelas mutu yang dikeluarkan; prima, ekstra, lux, dll (yang umum, A, B, C, atau kelas I, II, III) - tiap kelas mutu ditetapkan pembakuan krieria dan spesifikasinya

Mutu baku laboratorium - disebut juga mutu pembanding, yang dikeluarkan laboratorium perusahaan (bagian penelitian dan pengembangan) - dalam produksi harian tiap peningkatan produksi selalu dibandingkan dengan mutu pembanding, diharapkan mutu yang dihasilkan relatif seragam dan tetap dari waktu ke waktu, dari proses ke proses - kriteria dan spesifikasi yang dipakai dalam mutu baku laboratorium kemungkinan sama dengan mutu baku perdagangan, biasanya dimodifikasi lebih lanjut menjadi analisa lab. yang lebih peka dan akurat

TINGKATAN STANDARISASI MUTU Tingkat Lokal; misal standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan atau daerah dan wilayah setempat Nasional atau Negara; contoh SNI (untuk produk yang dihasilkan Indonesia, termasuk komoditas luar yang dipasarkan di indonesia) Regional ; standar mutu yang dihasilkan berdasarkan konsensus diantara negara- negara anggota ASEAN, MEE, dll Internasional / Global; contoh ISO TINGKATAN STANDARISASI MUTU

STANDAR MUTU BERWAWASAN KONSENSUS Kriteria Konsensus; Dapat dipenuhi produsen Dapat memenuhi konsumen ditinjau dari jenis, mutu dan harga barang atau produk Dapat diproduksi dengan biaya rendah sesuai standar mutu barang Dapat dijual dengan harga terjangkau

PERUMUSAN SNI/ISO 9000 Format Standar Mutu NAMA STANDAR MUTU KOMODITAS & NOMOR STANDAR RUANG LINGKUP CARA ANALISA DEFINISI SYARAT MUTU CARA PENARIKAN CONTOH

PERUMUSAN SNI/ISO 9000 Format Standar Mutu NAMA STANDAR MUTU KOMODITAS & NOMOR STANDAR RUANG LINGKUP CARA ANALISA DEFINISI SYARAT MUTU CARA PENARIKAN CONTOH

NAMA STANDAR MUTU KOMODITAS & NOMOR STANDAR Nama standar mutu selalu diikuti nomor standar Merupakan identitas standar mutu tiap komoditas produk pangan dan menjadi nama dan nomor katalog standar mutu Nama standar memuat; nama jelas produk pangan Nomor standar; dikaitkan dengan nomor urut produksi standar dan tahun perusahaannya

Memuat hal-hal pembakuan yang dicakup dalam standar mutu RUANG LINGKUP Memuat hal-hal pembakuan yang dicakup dalam standar mutu Hal pembakuan meliputi hal-hal pokok; pembakuan syarat mutu, cara pengujian, cara penarikan contoh, dan lain-lain yang dicakup dalam standar mutu

DEFINISI Produk pangan yang dicakup dalam standarisasi mutu, perlu diberi batasan atau definisi Batasan komoditas yang dicakup menggunakan; kalimat singkat, jelas, dan mudah diidentifikasi Produk di luar definisi, mungkin dicakup oleh standar mutu produk lain, atau belum mempunyai standar mutu

CARA PENARIKAN CONTOH Dibakukan sehingga diperoleh keseragaman metode penarikan contoh secara nasional Dapat dihindarkan perbedaan hasil analisa antar laboratorium penguji, disebabkan perbedaan cara pengambilan contoh

SYARAT MUTU Memuat kriteria dan spesifikasi mutu yang diwajibkan untuk standar mutu komoditas yang bersangkuan Disajikan secara; sistematis, jelas, sederhana (mudh dibaca dan dikenal) Pengelompokan sifat-sifat mutu yang menjadi kriteria; fisik, kimia, organoleptik, kadang-kadang mutu mikrobiologik (untuk komoditas mudah rusak/highly perishable)

CARA ANALISA Memuat kriteria dan spesifikasi mutu yang diwajibkan untuk standar mutu komoditas yang bersangkuan Disajikan secara; sistematis, jelas, sederhana (mudh dibaca dan dikenal) Pengelompokan sifat-sifat mutu yang menjadi kriteria; fisik, kimia, organoleptik, kadang-kadang mutu mikrobiologik (untuk komoditas mudah rusak/highly perishable)

PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR MUTU PEMILIHAN KOMODITAS PENGUMPULAN DATA TEKNIS PENYUSUNAN KONSEP STANDAR PEMANTAPAN KONSEP FORUM KONSENSUS PENYUSUNAN NSKAH PERBAIKAN NAKAH PENETAPAN UJI LAPANGAN PENERAPAN STANDAR MUTU

PEMILIHAN KOMODITAS Untuk menentukan komoditas yang akan distandarisasi Mau dimasukkan dalam kelompok mana Berhubugnan dengan resiko dan keamanan bagi konsumen Dikaitkan dengan produksi yang meningkat, pemasaran semakin luas, dan atau untuk keperluan ekspor impor

PENGUMPULAN DATA Dalam penyusunan standar mutu diperlukan informasi yang lengkap mengenai komoiti tersebut Karakteristik komoditas; performans, bentuk, desain yang dihasilkan, dll. Contoh: dalam pembuatan kue digunakan Natrium Bikarbonat (Na2HCO3) kerjanya memperangkap CO2 sehingga kue mengembang

KONSEP STANDAR MUTU Merupakan kumpulan dari kriteria mutu yang dapat digunakan untuk mengelompokkan suatu produk ke dalam beberapa tingkatan mutu Misal: konsep komposisi kimia, komposisi bahan, ingridient termasuk prosentasenya

Melalui konsultasi beberapa ahli dari berbagai bidang PEMANTAPAN KONSEP Melalui konsultasi beberapa ahli dari berbagai bidang Konsep yang telah disusun ditinjau kembali untuk disempurnakan, dilakukan perbaikan-perbaikan Sering disebut proses pra konsensus, dilakukan oleh dinas instansi terkait atau wilayah setempat

KONSENSUS KONSEP Yang sudah mantap dipaparkan dalam suatu pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama Di tingkat nasional tujuannya; - untuk mendapatkan masukan dari pemerintah, konsumen - agar semua pihak tidak merasa dirugikan produsen maupn konsumen (konsumen mendapat sesuai keinginan dan produsen tidak menjual harga yang mahal)

PENYUSUNAN NASKAH Naskah disusun

PERBAIKAN NASKAH Perbaikan naskah meliputi: perbaikan format, tatabahasa, konsistensi naskah, dan lain-lain

PENETAPAN Penetapan standarisasi, biasanya dengan Surat Keputusan atau Sertifikat dari Menteri atau Kementerian

Suatu tindakan pengecekan dapat diterapkan di masyarakat atau tidak UJI LAPANGAN Suatu tindakan pengecekan dapat diterapkan di masyarakat atau tidak

Pemberlakuan ketetapan Contoh : SNI dilakukan secara nasional PENERAPAN Pemberlakuan ketetapan Contoh : SNI dilakukan secara nasional

iso INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION BADAN PENETAP STANDAR INTERNASIONAL (BERANGGOTAKAN BADAN STANDAR NASIONAL TIAP NEGARA) STANDAR INTERNASIONAL UNTUK MANAJEMEN MUTU

STANDAR PEDOMAN REKOMENDASI INTERNASIONAL Kemanan Makanan (Codex Alimentarius Commission) Aditif makanan Obat hewan Sisa pestisida Kontaminan Praktik Higienis Metode analisis Kesehatan Hewan dan Zoonosis (International Office of Epizootics)/ IOE Kesehatan Tanaman (International Plant Protection Convention)/ IPPC Sekretariat Konvensi Perlindungan Tanaman Srandar Organisasi Internasioanl lainnya

PENGERTIAN Codex Alimentarius; berasal dari bahasa latin berarti food code atau food standard, berarti : kumpulan standar pangan (Codex) Standar Codex meliputi ; standar pangan (makanan pokok), makanan yang diproses, dan pangan mentah Codex Alimentarius Commision (CAC), telah merekomendasikan penggunaan Sistem Manajemen Keamanan Pangan: Hazard Analysis Critical Control Points/ HACCP (Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis)