GRAND DESIGN SISTEM PENDIDIKAN POLRI Jakarta, Mei 2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KARIR DOSEN (SIPKD)
Advertisements

PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
Bismillahirrohmaanirrohiem
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
TAHUN DEPARTEMEN KEDOKTERAN DASAR VETERINER  Terdiri atas 5 eks Lab  Rapat rutin setiap bulan sekali.
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.
SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI Oleh Djoko Kustono Ketua Tim BKD Direktorat Pendidik.
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
SERTIFIKASI DOSEN 2010 adi-serdos TAHUN 2010, KUOTA NASIONAL (DILUAR PROF) KUOTA UNS ADALAH 270 DOSEN. TAHUN 2009, 4 DOSEN UNS YANGTIDAK.
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Excellence with Morality
Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
PERENCANAAN BEBAN KERJA DOSEN BERBASIS SERTIFIKASI DOSEN DAN JABATAN FUNGSIONAL WAKIL REKTOR 1.
Ketentuan Peraturan pedoman penyelenggaraan PT dan pelayanan Kopertis Wilayah III.
MMP UR 2010 Mutu Proses Pendidikan Peningkatan mutu proses pendidikan menurut Miller terletak pada sumber daya manusia yang merupakan faktor kunci yang.
PENGAWASAN KINERJA DOSEN (PENERIMA TUNJANGAN PROFESI/KEHORMATAN)
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nala Sea Side Hotel 28 Mei 2014.
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL
1 2LANDASAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
Suatu upaya untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuannya, sekolah khususnya serta.
AKREDITASI BERMUTU UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
PENDIDIK PROFESIONAL : PILAR UTAMA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN.
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
KERANGKA NASKAH AKADEMIK
DASAR DASAR PENDIDIKAN Dosen: Dr. Ngadimun Hd, M.Pd. HP
PENDIDIKAN BERKELANJUTAN Disampaikan pada : Kegiatan MGMP di SMP Negeri 1 Dayeuhkolot Sabtu, 26 November 2011 Oleh: Tarunasena.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PAPARAN KEPALA DINAS DIKMENTI PROVINSI DKI JAKARTA Disampaikan dalam : SEMINAR NASIONAL Diselenggarakan Oleh : ASOSIASI DOSEN INDONESIA dengan UNIVERSITAS.
STRATEGI PROGRAM PERIODE
Pengembangan SDM Ibu Jujun Rusmijati Kepala Bagian Pengembangan SDM
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
“Seminar Sehari UHAMKA Menyongsong Masa Depan”
SEJARAH & TELAAH KURIKULUM
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
KAJIAN PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI DOSEN DAN LULUSAN UNTIRTA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
PROGRAM DAN SASARAN KERJA
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Akreditasi Institusi.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
Transcript presentasi:

GRAND DESIGN SISTEM PENDIDIKAN POLRI Jakarta, Mei 2011

GLOBALISASI PERUBAHAN REFORMASI POLRI BGMN DG REF DIK ? REGULASI MAS’KAT PROSES REFORMASI DIK POLRI

HASIL DIDIK  HARAPAN MASY PELAYANAN PREEMTIF PREVENTIF REFRESIF  FAKTA  KURANG PD  DIK DADAKAN HASIL DIDIK  HARAPAN MASY PELAYANAN PREEMTIF PREVENTIF REFRESIF  FAKTA  KURANG PD  DIK DADAKAN SISDIK POLRI SAAT INI DASAR  UU NO 2 TH 2002 TTG POLRI  UU NO 20 TH 2003 TTG SISDIKNAS  UU NO 14 TH 2005 TTG GURU & DOSEN  UU NO 18 TH 2003 TTG ADVOKAT  KUHAP  PESERTA DIDIK  GUN HSL DIDIK  NOMENKLATUR  GUN IT  10 KOMP DIK - KURIKULUM - HANJAR - SDM (KW/N, TELD) - ANGGARAN - SARPRAS  SIST (SKS,KOMP,AKR)

ARAH SISDIK POLRI YG AKAN DATANG ??

SISDIK POLRI YANG TERINTEGRASI DEWASA INT, EM, SPR  SDM  ANGGARAN  SARPRAS  SISMET : DIK YG TERINTEGRASI BA = D1 (50 SKS) PA = S1 (140 SKS) PROFRAM S1,S2,S3 STIK ILMUWAN  UNDANG2  GLOBALISASI  TUPOKSI POLRI  EKSPEKTASI MASY AKTUALISASI KERJA SESUAI DENGAN BEBAN KERJA YAN PRIMA -PREEMTIF -PREVENTIF -REVRESIF -VISI, MISI -MITRA MASY

POLA PENDIDIKAN PPJJ STIK  S1  S2  S3 SESPIMEN SESPIMTI AGOL/UDKP SESPIMA NON STIK BA BA - D1 IPSS – S1 AKPOL- D1

SEKIAN & TERIMAKASIH APLIKASI Admin User Dosen -Hanjar -Hand Out FORUM DISKUI MODUL UJIAN Sistem Learning Mgt System Content Mgt. System

POLA PELATIHAN PP NO 101 TH 2000 TTG DIK JABATAN PEGAWAI NEGERI OUT PUT WAWASANDISIPLIN DAYA GUNA KOMPETEN -DIKLAT PRAJAB -DIKLATPIM (TK. IV,III,II,I)

PROGRAM/BIDANG ASPEK 10 KOMPONEN PENDIDIKAN JANGKA PENDEK TAHAP I JANGKA MENENGAH TAHAP II 2013 – 2014 JANGKA PANJANG TAHAP III 2015 – 2025 KURIKULUM 1.PENGEMBANGAN KURIKULUM YANG BERKESINAMBUNGAN 2.PENGEMBANGAN KURIKULUM PPJJ 3.PENGEMBANGA KTSP (MUATAN LOKAL) 1.IMPLEMEN TASI KURIKULUM PPJJ 2.LINK AND MACTH ANTARA KOMPETENSI LULUSAN DENGAN KEBUTUHAN BIDANG TUGAS KURIKULUM DAPAT MENJAWAB TUTUTAN DAN HARAPAN MASYRAKAT SELAKU STAKE HOLDER BAHAN AJAR 1.PENGEMBANGAN SUBSTANSI MATERI SESUAI DENGAN KOMPETENSI YANG SUDAH DITETAPKAN (KURIKULUM) 2.PENGEMBANGAN MODUL PPJJ (MENYIAPKAN NASKAH AKADEMIK) 3.PENGEMBANGAN DESAIN HANJAR (DIKTAT/HANDOUT) 4.PENETAPKAN NSS MENJADI NS 1.HANJAR TELAH DILEGALISASI (HAKI) 1.KETERSEDIAAN HANJAR YANG UP TO DATE MENGIKUTI PERKEMBANGAN IPTEK 2.PENGEMBAGAN BAHAN AJAR BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI 1.AKSESSIBILITAS HANJAR MELALUI WEB SITE LEMDIKPOL 2.BUKU-BUKU POPULER TENTANG KEPOLISIAN DI PUBLIKASIKAN TENAGA PENDIDIK1.STANDARISASI TENAGA PENDIDIK 2.MENYIAPKAN ASSESOR GADIK 3.REKRUITMEN TENAGA PENDIDIK MELALUI ASSESMENT 4.USULAN SERTIFIKASI TENAGA PENDIDIK 5.KONSISTENSI SISTEM BINKAR GADIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN 1.INTEGRASI ANTARA LEMDIKPOL (LEMBAGA SERFIFIKASI PROFESI) DENGAN KEMENDIKNAS 2.TERAKREDITASI LSP LEMDIKPOL 3.TERSERTIFIKASI TENAGA PENDIDIK PROFESIONALITAS TENAGA PENDIDIK POLRI

PROGRAM/BIDANG ASPEK 10 KOMPONEN PENDIDIKAN JANGKA PENDEK TAHAP I JANGKA MENENGAH TAHAP II 2013 – 2014 JANGKA PANJANG TAHAP III 2015 – 2025 TENAGA KEPENDIDIKAN 1.STANDARISASI TENAGA KEPENDIDIKAN 2.REKRUITMEN TENAGA KEPENDIDIKAN MELALUI ASSESMENT 3.USULAN SERTIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN 4.KONSISTENSI SISTEM BINKAR GADIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TERSERTIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN OLEH INTERNAL POLRI PROFESIONALITAS PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KEPENDIDIKAN POLRI. PESERTA DIDIK 1.EVALUASI PERSYARATAN PESERTA DIDIK SESUAI DENGAN JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN 2.STANDARISASI PESERTA DIDIK 3.STANDARISASI HASIL DIDIK 1.KETERLIBATAN LEMDIKPOL DALAM PENENTUAN KELULUSAN CALON PESERTA DIDIK 2.MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN AKUNTABILITAS DAN KREDIBILITAS PESERTA DIDIK DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ALINS/ALONGINS1.EVALUASI STANDAR ALINS/ ALONGINS YANG DIGUNAKAN 2.PENGEMBANGAN INOVASI ALINS/ ALONGINS 3.PENGEMBANGAN ALINS/ALONGIS BERBASIS IT (OUT SOURCING) 1.KETERSEDIAAN ALINS/ALONGINS SESUAI DENGAN STANDAR 2.TERPENUHINYA KEBUTUHAN ALINS/ALONGINS UNTUK PROSES PEMBELAJARAN 3.TERSEDIANYA INSFRASTRUKTUR KESESUAIAN DAN KECUKUPAN ALINS/ALONGINS DI LEMDIK DENGAN KEBUTUHAN DI LAPANGAN

PROGRAM/BIDANG ASPEK 10 KOMPONEN PENDIDIKAN JANGKA PENDEK TAHAP I JANGKA MENENGAH TAHAP II 2013 – 2014 JANGKA PANJANG TAHAP III 2015 – 2025 FASILITAS PENDIDIKAN 1.EVALUASI STANDAR FASDIK YANG DIGUNAKAN 2.PENGEMBANGAN DAN PENATAAN FASDIK SEBAGAI CENTER OF EXCELLENCE 3.PENGEMBANGAN FASILITAS SBG PENUNJANG IT 1.KETERSEDIAN FASILITAS PENDIDIKAN SESUAI DENGAN STANDAR 2.KETERSEDIAN FASILITAS PENDIDIKAN SEBAGAI CENTER OF EXCELLENCE 3. TERSEDIANYA FASDIK SBG PENUNJANG IT 4.TERSEDIANYA FASDIK SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN FASDIK DI LEMDIK MEMENUHI STANDAR SEBAGAI CENTER OF EXCELLENCE METODE PEMBELAJARAN 1.MENGEVALUASI RELEVANSI ANTARA METODE DENGAN KOMPETENSI YANG AKAN DICAPAI 2.PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 3.PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN BERBASIS IT MENCIPTAKAN METODE PEMBELAJARAN YANG AKTUAL 1.TERCAPAINYA TUJUAN PEMBELAJARAN 2.TERWUJUDNYA LINGKUNGAN BELAJAR YANG KREATIF BAGI KEGIATAN PEMBELAJARAN DI KELAS MAUPUN DILUAR KELAS EVALUASI1.MENGKAJI PENYELENGGARAN PROGRAM PENDIDIKAN 2.MENGKAJII SISTEM EVALUASI HASIL DIDIK 3.MENYUSUN STANDAR EVALUASI PENDIDIKAN 1.TERSEDIANYA STANDAR EVALUASI 2.MENGEMBANGKAN METODE EVALUASI YANG MENGIKUTI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN TERCIPTANYA SISTEM EVALUSI YANG SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

PROGRAM/BIDANG ASPEK 10 KOMPONEN PENDIDIKAN JANGKA PENDEK TAHAP I JANGKA MENENGAH TAHAP II 2013 – 2014 JANGKA PANJANG TAHAP III 2015 – 2025 ANGGARAN1.MENGEVALUASI ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 2.PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PPJJ 3.MENYUSUN RENCANA PROGRAM PENDIDIKAN YANG DAPAT MENYERAP ANGGARAN DARI DALAM DAN LUAR NEGERI (KEMITRAAN) 1.TERSEDIANYA ANGGARAN YANG DAPAT MENDUKUNG PPJJ YANG BERBASIS IT 2.TEREALISASINYA ANGGARAN BERBASIS KINERJA 3.TEREALISASINYA ANGGARAN BANTUAN DALAM DAN LUAR NEGERI TEREALISASINYA PENGUNAAN ANGGARAN SECARA EFISIEN DAN EFEKTIF SERTA AKUNTABEL