Praktek Baik PNPM Mandiri Perkotaan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) 2011
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
Strategi Nasional Literasi Keuangan
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PROGRAM MP3KI TAHUN 2014 DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
ARAH PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
Program Desa/Kelurahan Tangguh
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
KONSEP DASAR PLPBK 2014.
Penguatan Peran Lembaga Penanggulangan Kemiskinan
Paparan Walikota Pekalongan
“Bersama Membangun Kemandirian”
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
Potret Pembangunan Kesehatan Kota Semarang
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PELAKSANAAN POKJANAL POSYANDU DAN SIP DI KOTA TANGERANG
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEREKONOMIAN INDONESIA
PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Transcript presentasi:

Praktek Baik PNPM Mandiri Perkotaan LOKAKARYA Praktek Baik PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2014 Jakarta, 21 Nopember 2014

Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Pilar Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan

Sekilas Kota Pekalongan Penduduk : 285.098 jiwa (DDA 2011) Luas Wilayah : + 45,25 km2. Wilayah : 4 Kecamatan; 47 Kel. SOTK : 10 Dinas; 9 Lemtek; 2 Asisten (8 Bag) 2 lembaga lain (berdasar PP 41 2007 maks 15 dinas, 10 lemtek, 3 asisten) PDRB : Rp. 3,8 T (adb 2010) Rp. 2,08 T (adk 2000). IPM : 2005 : 71,9 ; 2010 : 74,47 (Rata2 Jateng: 71,6) 2011 : 74,90 (No. 1 se-eks Karesidenan Pekl-Banyumas, no 5 se Jateng), APBD : + Rp. 560 Miliar (2012). (belanja gaji 48 % belanja pembangunan 52%) PNS : + 4.300 orang. (zero growth minus 15 %) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan : 9 (LPM, BKM, TP-PKK, Karang Taruna, RT/RW, FKKS, KBK, Pokmas Darat, KIM) Kota Pekalongan

Visi Kota Pekalongan 2010 - 2015 Terwujudnya Kota Jasa yang Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat Madani Berbasis Nilai-nilai Religiusitas

Misi Kota Pekalongan 2010 - 2015 Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha berbasis keunggulan kreativitas, inovasi, pengetahuan, etika dan etos kerja. Mengembangkan infrastruktur dan jejaring sinergis dengan potensi daerah lain untuk mendukung tercapainya akselerasi aktivitas jasa. Mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah (good governance) Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender Menyelenggarakan pendidikan yang mengarah pada pendidikan berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat dan mengurangi kesenjangan masyarakat. Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan dalam memperkuat kondisi religiusitas masyarakat yang melandasi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Regulasi dalam rangka mendukung Pronangkis Kota Pekalongan Perda Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan tahun 2005 - 2010 Perwal Nomor 19 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan tahun 2010 – 2015 Perwal No. 25 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan dana BLM PDPM Mandiri Kota Pekalongan tahun 2010

Regulasi dalam rangka mendukung Pronangkis Kota Pekalongan Perwal No. 11 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan dana BLM PDPM Mandiri Kota Pekalongan tahun 2011 Perwal No. 51 Tahun 2011 Tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Perwal No. 12 A Tahun 2012 tentang Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan dana BLM PDPM Mandiri Kota Pekalongan tahun 2012 Perwal No. 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Lembaga Pemberdayaan Masyarakat SK Walikota Pekalongan Nomor 050.05/166 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekalongan SK Walikota Pekalongan No.050.05/087 Th.2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Kelurahan Kota Pekalongan

IMPELEMENTASI PERDA P2KSBM PAPKSBM – Program Akselerasi Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM), Pendekatan Tribina (Manusia, Usaha dan Lingkungan) sumber dana APBD Kota Pekalongan dan dikelola oleh Masyarakat No Tahun Perwal Dana (Milyar) 1 2009 Perwal No. 13 Tahun 2009 6,2 2 2010 Perwal No. 16 Tahun 2010 8,2 3 2011 Perwal No. 9 Tahun 2011 11 4 2012 Perwal No. 51 Tahun 2011 14,6 5 2013 Perwal No. 63 Tahun 2014 19 6 2014 Perwal No. 15 Tahun 2014 25.5

PDPM Mandiri Kota Pekalongan Pagu Anggaran PDPM Mandiri Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan prakarsa daerah sebagai upaya mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan) Tahun Perwal Pagu Anggaran PDPM Mandiri 2010 Perwal No. 25 Th 2010 3.665.000.000,- 2011 Perwal No. 11 Th 2011 4.835.000.000,- 2012 Perwal No. 12 A Th 2012 5.956.000.000,- 2013 Perwal No. 10 Th 2013 9.000.000.000,- 2014 Perwal No. 15.A Th 2014 12.500.000.000,-

TRACK PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PEKALONGAN POTENSI Komitmen Walikota Pekalongan Penguatan regulasi Penguatan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kebijakan alokasi anggaran pemberdayaan Peran stakeholders HASIL s/d TH III 2010-2015 Penurunan jumlah warga miskin dalam 5 th terakhir. (31.461 RTM menjadi 22.422 RTM) Peningkatan IPM (74,90) Indikator AKI, AKB, AKABA di bawah target. RTLH turun secara drastis (7.308 menjadi 1.142) Sebagian besar kawasan kumuh tersisa di wilayah terkena bencana rob. Penerima Jamkesmas menurun (100.073 menjadi 75.916 ribu)

5 SASARAN UTAMA PERDA P2KSBM KOTA PEKALONGAN Mewujudkan Keluarga Miskin Bersekolah / Pendidikan; Mewujudkan Keluarga Miskin Sehat; Mewujudkan Keluarga Miskin Berusaha; Membangun Sarana dan Prasarana Lingkungan; Menguatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Strategi / Metode Pendekatan melalui Tridaya (Manusia, Usaha dan Lingkungan) Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibutuhkan dalam rangka menjembatani kepentingan masyarakat, baik antara anggota masyarakat dengan masyarakat lainya maupun dengan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Diperlukan Keterlibatan Masyarakat Melalui Pembangunan Partisipatif dengan Lembaga Yang Mandiri, Tangguh dan Berjiwa Sosial 11

INSTANSI / PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Lurah dan 4 Pilar (LPM, BKM, TP. PKK, Karang Taruna) Forum Kelurahan Siaga Sehat Kader Pemberdayaan Masyarakat TINGKAT KOTA KECAMATAN

Tahun 1999 Pelaksanaan P2KP 1 Tahap 1 Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Pekalongan telah dimulai sejak Tahun 1999 Ada 8 kelurahan yang menjadi lokasi sasaran P2KP 1.1 yang didukung pendanaan BLM Rp. 2 miliar Kelurahan Pagu Dana BLM P2KP UPP 1.1 Medono 250.000.000 Podosugih Bendan Noyontaan Kandang Panjang Krapyak Lor Jenggot Kraton Lor TOTAL 2.000.000.000

Tahun 2003 Pelaksanaan P2KP 1 Tahap 2 Kelurahan Pagu Dana BLM UPP 1.2 Kuripan Lor 100.000.000 Kebulen Kergon Kramat Sari Pasir Sari Pringlangu Sepuro Tegal Rejo Tirto 250.000.000 Banyu Urip Ageng Banyu Urip Alit Kradenan Landungsari Dekoro Keputran Klego Poncol Bandengan Degayu Panjang Wetan 500.000.000 Krapyak Kidul TOTAL 2.950.000.000 Pelaksanaan P2KP 1 Tahap 2 Tahun 2003 Keberhasilan P2KP 1.1 serta komitmen pemerintah Kota Pekalongan terhadap program penanggulangan kemiskinan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan P2KP 1 Tahap 2 pada tahun 2003 Ada 21 kelurahan yang menjadi lokasi sasaran P2KP 1.2 dengan total dana BLM Rp. 2,95 miliar

Tahun 2006 Pelaksanaan Replikasi P2KP Kelurahan Pagu Dana BLM Replikasi P2KP Kraton Kidul 125.000.000 Bumirejo 75.000.000 Kertoharjo Kuripan Kidul Buaran Yosorejo 175.000.000 Soko Duwet Kauman Sampangan Sokorejo Sugihwaras Baros Gamer Karangmalang Dukuh Pabean TOTAL 2.375.000.000 Agar tidak terjadi kesenjangan dengan kelurahan lain dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2006 berkomitmen melaksanakan program Replikasi P2KP Ada 17 kelurahan yang menjadi lokasi sasaran Replikasi serta didukung dana BLM Replikasi Rp. 2,375 miliar melalui skema sharing berimbang antara APBD dengan APBN,

Pelaksanaan PAKET P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) PAKET merupakan salah satu komponen P2KP yang berorientasi pada pembelajaran kemitraan antara masyarakat (BKM) dengan pemerintah maupun pihak lain. Pelaksanaan dan pencairan dana BLM PAKET P2KP Kota Pekalongan dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun, mulai tahun 2006 hingga 2008. Besaran alokasi dana PAKET (APBN) : Tahun 2006 : Rp. 2 miliar Tahun 2007 : Rp. 2,5 miliar Tahun 2008 : Rp. 3 miliar Lokasi sasaran PAKET tahun 2006 dan 2007 adalah 29 kelurahan yang telah difasilitasi P2KP 1.1 dan 1.2. Sedang di Tahun 2008 Pelaksanaan PAKET di masing-masing kelurahan dikelola oleh BKM Berdaya

Tahun 2008 Pelaksanaan Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2007 : Terjadi Pemekaran Kelurahan (Kelurahan Panjang Baru) hasil pemekaran Kelurahan Panjang Wetan Tahun 2008 : Pemkot memfasilitasi Replikasi PNPM Mandiri Perkotaan di Panjang Baru (Rp. 200 Juta dari APBD)  Sebagai wujud komitmen kota pekalongan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Tahun 2009 : BKM Panjang Baru telah terdaftar sebagai lokasi calon penerima BLM PNPM Mandiri

Tahun 2008 - 2009 Pelaksanaan Neigbourhood Development Kota Pekalongan merupakan salah satu wilayah dari 18 Kota/Kabupaten yang mampu meraih Pilot Project Neighbourhood Development / Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Kelurahan Podosugih adalah kelurahan di Kota Pekalongan yang berhasil lulus seleksi lokasi PLP-BK Pilot sehingga berhak menerima dana BLM senilai Rp. 1 Miliar guna mewujudkan komunitas, tatanan kehidupan, dan lingkungan hunian yang tertata selaras, sehat, produktif, berjatidiri, terpadu dan berkelanjutan dan pada tahun 2009 Kota Pekalongan mendapat 2 Lokasi ND : Kraton Kidul & Kramatsari

Tahun 2012 dan 2013 Pelaksanaan REPLIKASI PLPBK Untuk mengembangkan kemanfaatan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2012 – 2014 mereplikasi 10 Lokasi PLPBK yang masing-masing kelurahan mendapat alokasi dana sebesar 1 Milyar Metode yang dipakai dalam seleksi calon lokasi replikasi melalui mekanisme REWARD bagi BKM yang mempunyai Kinerja Baik, Lokasi Replikasi Tersebut Antara Lain : Tahun 2012 Kelurahan Yosorejo Kelurahan Dekoro Kelurahan Krapyak Lor Tahun 2013 Kelurahan Medono Kelurahan Pabean Kelurahan Duwet Tahun 2014 Kelurahan Poncol Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Tirto Kelurahan Banyurip ageng

KONSEP INOVASI, KEMITRAAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL DI KOTA PEKALONGAN MANUSIA / SOSIAL Pendidikan Kesehatan Sosial MDG’s PROGAM PAPKS-BM PDPM Program Nang-Kis di SKPD IPM Meningkat USAHA / EKONOMI Ekonomi Produktif Pelatihan Bantuan Modal P2KSBM(Perda 11, 2008) Mewujudkan Keluarga miskin bersekolah Mewujudkan Keluarga miskin sehat Mewujudkan Keluarga miskin berusaha Membangun Sarpras Lingkungan Menguatkan Kapasitas kelembagaan masyarakat TRIBINA / TRIDAYA Manusia / Sosial Usaha / Ekonomi Lingkungan 4 PILAR(Perda 5, 2010) LPM BKM PKK Karang Taruna LINGKUNGAN Infrastruktur Perumahan / Permukiman Penghijauan Lingkungan Hidup Air Bersih STAKEHOLDERS/ KEMITRAAN Tim Pembina/ SKPD Swasta NGO

PDPM Mandiri Kota Pekalongan Grafik Kenaikan Alokasi Anggran PDPM Mandiri

PDPM Mandiri Kota Pekalongan DASAR KRITERIA PENETAPAN ALOKASI DANA BLM PDPM-MANDIRI KOTA PEKALONGAN Aspek Penduduk Berdasarkan Jumlah Penduduk. Berdasarkan Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Jumlah RT Kinerja BKM Keaktifan Anggota BKM Pengelolaan Keuangan ALOKASI PEMANFAATAN BLM PDPM MANDIRI : Kegiatan ekonomi (bergulir) Kegiatan sosial -> Persampahan, KRPL, Bumil KEK dan BGM / BGT, Kegiatan infrastruktur

Replikasi PLPBK Tahun Lokasi Alokasi Dana APBD 2012 Dekoro 1 Milyar Yosorejo Krapyak Lor 2013 Pabean Duwet Medono 2014 Poncol Tirto Banyurif Ageng Kandang Panjang

Persentase Dana Pemberdayaan Masyarakat Thn Belanja APBD Dana Pemberdayaan Masyarakat % Akselerasi PDPM Paket 2006 259.967.477.128 2.800.000.000 1.833.000.000 1,78 % 2007 347.859.051.578 4.700.000.000 2.050.000.000 1,94 % 2008 421.042.706.402 7.200.000.000 4.825.000.000 2.396.000.000 3,43 % 2009 422.799.369.738 8.200.000.000 3.425.000.000 2,75 % 2010 460.965.358.181 3.665.000.000 2,57 % 2011 535.334.000.000 11.000.000.000 5.000.000.000 2,99 % 2012 560.000.000.000 14.600.000.000 8.000.000.000 5.130.000.000 4,08 % 2013 638.974.553.000 19.000.000.000 9.000.000.000 4,38 % 2014 27.000.000.000 12.500.000.000